Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Gorontalo Rusli Habibie mengusulkan agar Syafrudin Mosii jangan ragu menggunakan jalur independen untuk ikut Pilkada Kota Gorontalo tahun 2018. Rusli yang juga Gubernur Gorontalo itu ...
Selasa, 30 Mei 2017
Rusli : Syafrudin Mosii Jangan Ragu Gunakan Jalur Independen
Rusli : Syafrudin Mosii Jangan Ragu Gunakan Jalur Independen
Senin, 29 Mei 2017
F-Nasdem tolak dana saksi dibiayai APBN
F-Nasdem tolak dana saksi dibiayai APBN
Fraksi Partai Nasdem di DPR, dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu, menolak dana saksi ditanggung seluruhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, karena membebani anggaran negara yang ...
Sabtu, 27 Mei 2017
Polda Gorontalo Gelar Operasi "cipta Kondisi 2017"
Tim II Operasi Cipkon 2017 yang dipimpin Ajun Komisaris Polisi (AKP) Dedi Supriyatno memeriksa kelayakan makanan berbuka puasa yang dijajakan di sekitar Menara Pakaya.
"Kami beranggotakan 27 personil dari gabungan Satuan Kerja (Satker) di Polda Gorontalo melakukan pemeriksaan dan juga pengamanan di sejumlah titik keramaian," kata Dedi.
Terutama di pasar-pasar kata Dedi, anggota Polri ditempatkan untuk berjaga agar aktifitas dapat berjalan dengan lancar.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Gorontalo, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Wahyu Tri Cahyono mengatakan, Operasi Cipta Kondisi digelar oleh Polda Gorontalo dan jajaran, dalam rangka menyiapkan sitkamtibmas.
"Pada operasi Cipkon 2017 ini kami juga melakukan razia di sejumlah tempat," ia menjelaskan.
Menurutnya, razia yang dilakukan untuk menciptakan kamtibmas yang aman dan kondusif sehingga masyarakat Gorontalo bisa menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk.
"Operasi ini dilaksanakan selama 12 hari mulai tanggal 26 Mei hingga 6 Juni 2017, adapun sasarannya segala penyakit masyarakat mulai miras narkoba, judi, prostitusi, termasuk juga makanan minuman kedaluwarsa," ujarnya.
Editor: Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA 2017
Kapolri: Revisi UU Terorisme Kuatkan Pencegahan
"Dalam UU ini, kami menghendaki masalah pencegahan harus terakomodir supaya ada kegiatan yang betul-betul sistematis dan komprehensif untuk mencegah," kata Jenderal Tito di Rumah Sakit Polri Said Sukanto, Jakarta Timur.
Selain payung hukum yang berfungsi sebagai upaya pencegahan, katanya, penerapan program rehabilitasi juga perlu diatur untuk pihak-pihak yang sudah terpengaruh oleh pemikiran yang radikal.
"Ketiga, kami menghendaki kriminalisasi sejumlah perbuatan awal terorisme," katanya.
Perbuatan awal ini diantaranya termasuk sejumlah pelatihan militer yang kerap diadakan kelompok teroris sebelum melakukan aksi teror.
Ia mengatakan selama ini Polri tidak bisa menangkap orang-orang yang ikut serta dalam pelatihan tersebut sebelum mereka terbukti telah melakukan aksi teror.
"Kalau mereka menggunakan senjata kayu, airsoftgun, kami tidak bisa tangkap mereka. Mereka naik ke gunung, latihan kamping, padahal sebetulnya niat kegiatan kamping itu bagian dari menuju operasi serangan teror. Nah harusnya itu bisa dikriminalisasi atau ditindak. Banyak hal yang harus dikriminalisasi sebelum peristiwa teror terjadi," katanya.
Selain itu, orang yang terindikasi masuk jaringan teroris seharusnya bisa ditindak.
"Contoh lainnya, setelah memetakan organisasi teroris, siapapun yang masuk organisasi itu sepanjang bisa dibuktikan kalau dia masuk organisasi itu, dia bisa dipidana. Itu otomatis kami powerful menangani kasus terorisme," katanya.
Pihaknya berharap RUU Terorisme bisa segera diselesaikan dan diundangkan agar dapat menjadi payung hukum bagi Polri dalam menjaga kondisi keamanan negara.
"Harapannya RUU terorisme cepat diselesaikan dan kemudian cepat diundangkan agar keamanan nasional terjamin," katanya.
Editor: Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA 2017
Panglima TNI jelaskan proses penyelidikan korupsi helikopter AW-101
"Sama-sama kita mengetahui pengadaan ini menjadi trending topic dan saya dipanggil presiden. Presiden menanyakan: Kenapa terjadi seperti ini? Saya jelaskan di sini bagaimana ceritanya tapi tidak secara panjang lebar," kata Nurmantyo, dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat.
Selain dia, turut dalam konferensi pers itu adalah Kepala Staf TNI AU, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal TNI Wuryanto, Ketua KPK, Agus Rahardjo, dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah.
Inilah pertama kali kasus dugaan korupsi di lingkungan TNI yang melibatkan KPK diutarakan secara terbuka kepada publik.
Unit helikopter AW-101 Merlin dengan cat loreng kamuflase TNI AU juga diam-diam sudah hadir di Pangkalan Udara Utama TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, beberapa bulan lalu, yang kemudian dipasangi garis polisi. Wartawan hanya diberi satu kali kesempatan melihat dari dekat helikopter itu.
Sejak hadir di Indonesia hingga kini, helikopter AW-101 Merlin itu tidak pernah dipertunjukkan kepada publik, termasuk tidak juga diterbangkan saat fly pass seusai upacara HUT ke-71 TNI AU, pada 9 April lalu.
Biasanya, arsenal baru TNI dari matra manapun, langsung dipamerkan kepada publik segera setelah serah-terima formal dari Kementerian Pertahanan kepada matra bersangkutan.
Menurut Nurmantyo, pada rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo pada 3 Desember 2015, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, menyimpulkan isi rapat itu dalam risalah Seskab No 288/seskab.dkk/12/2015 tentang arahan presiden.
Isinya: "kondisi ekonomi saat ini belum benar-benar normal maka pembelian helikopter AgustaWestland (AW-101 Merlin) belum dapat dilakukan tapi kalau kondisi ekonomi sudah lebih baik lagi bisa beli, jadi untuk saat ini jangan beli dulu."
"Pada poin ke-10, Bapak Presiden menyampaikan agar pembelian heli AW 101 dilakukan dengan kerangka kerja sama governtment to government kemudian sekretaris kabinet membuat surat ke KSAU, Nomor B230/Seskabpolhukam/4/2014 12 April 2016 perihal prediksi realisasi pengadaan alutsista 2015-2016 salah satunya pokoknya adalah rencana pengadaan realisasi alutsisa TNI AU produk luar negeri," kata Nurmantyo.
Isi surat itu: "Pengadaan alutsista TNI sebagai bagian peralatan pertahanan keamanan harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan khususnya UU Nomor 16/2012 tentang Industri Pertahanan."
"Pengadaan alat pertahanan keamanan produk luar negeri hanya dapat dilakukan apabila belum dapat diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri sesuai dengan pasal 43 UU 16/2012," kata Nurmantyo.
Selanjutnya dalam beberapa kali rapat terbatas, dan terakhir 23 Februari 2016, Presiden Jokowi memberikan arahan, intinya seluruh kementerian/lembaga menggunakan produk dalam negeri.
Namun ternyata muncul perjanjian kontrak Nomor KJP/3000/1192/DA/RM/2016/AU ttertanggal 29 Juli 2016 antara Markas Besar TNI AU dengan PT Diratama Jaya Mandiri tentang pengadaan heli angkut AW-101.
Hingga saat itu, adalah (saat itu) Marsekal TNI Agus Supriatna yang menjadi kepala staf TNI AU, sementara Tjahjanto ada di posisi itu sejak 18 Januari 2017.
Kemudian Nurmantyo menerbitkan surat kepada TNI AU, Nomor B4091/ix/2016 tertanggal 14 September 2016 tentang pembatalan pembelian helikopter AW-101 Merlin.
"Ini yang saya jelaskan ke presiden tapi yang sekarang saya sampaikan tidak keseluruhan. Setelah itu presiden bertanya ke saya: Kira-kira kerugian negara berapa Bapak Panglima?. Saya sampaikan ke presiden: Kira-kira minimal Rp150 miliar. Presiden menjawab: Menurut saya lebih dari Rp200 miliar. Bayangkan panglima menyampaikan (angka) seperti itu tapi presiden lebih tahu, khan malu saya," kata Nurmantyo kepada pers.
Menurut dia, presiden lalu memerintahkan untuk mengejar terus pelaku pengadaan helikopter AW-101 Merlin itu.
"Kejar terus panglima. Kita sedang mengejar tax amnesty, demikian kata presiden. Maka saya berjanji ke presiden akan membentuk tim investigasi sehingga saya membuat Surat Panglima TNI Nomor Sprint 3000/XII/2016 tertanggal 29 Desember 2016 tentang perintah membentuk Tim Investigasi Pengadaan Pembelian Heli AW 101," kata dia.
Ia lalu menyerahkan investigasi awal ke pejabat baru Kepala Staf TNI AU, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, yang dilantik pada 18 Januari 2017. Maka pada 24 Februari 2017, Tjahjanto mengirimkan hasil investigasi.
"Dari hasil investigasi KSAU semakin jelas, tetapi ada pelaku-pelaku bukan dari TNI, karena korupsi konspirasi. Bermodal investigasi KSAU, saya ucapkan terima kasih Pak KSAU, saya bekerja sama dengan Kepolisian RI, BPK, khususnya PPATK dan KPK untuk melakukan penyelidikan intensif terus menerus," kata dia.
Dia bahkan mengaku kadang ia berkelit dari pertanyaan wartawan untuk mengecoh para pelaku.
"Rekan-rekan media sering bertanya kapan? Kapan? Saya diam karena belum ada kepastian dan menggunakan berbagai macam silat, teknik termasuk Pak KSAU mengatakan proses pengadaan sesuai prosedur ini sebenarnya teknik untuk mengelabuhi para calon tersangkanya sehingga mereka enjoy, merasa Ah tidak ada masalah," kata Gatot.
Dalam kasus ini, Polisi Militer TNI sudah menetapkan tiga tersangka, yaitu Marsekal Madya TNI FA yang saat itu pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan TNI AU, Letnan Kolonel Admisitrasi BW selaku pejabat pemegang kas, dan Pembantu Letnan Dua SS, staf BW, yang menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu.
Total anggaran pengadaan heli AW-101 Merlin adalah Rp738 miliar yang masuk dalam APBN 2016 dengan nilai kerugian negara sekitar Rp220 miliar.
Editor: Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA 2017
Polri: pelaku bom Kampung Melayu anggota JAD
"Bukan lone wolf, pelakunya dari kelompok JAD," ujar Syafruddin yang ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat.
JAD ini, lanjutnya, merupakan kelompok yang telah muncul sejak 2015, dan selama ini dikenal mendukung aksi teror yang dilakukan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).
"Secara hirarkis JAD juga ada hubungannya dengan ISIS," ungkap dia.
Syafruddin tidak menjelaskan lebih lanjut sejarah keterkaitan JAD dengan organisasi teroris tersebut. Namun, ia mengungkapkan, anggota kepolisian kerap menjadi salah satu target aksi radikal JAD.
Sementara itu, pada Januari 2017, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) telah mengeluarkan pernyataan yang mengategorikan JAD sebagai kelompok di Indonesia yang paling mendukung ISIS.
JAD juga disebut sebagai organisasi payung yang terdiri dari ratusan simpatisan ISIS, yang berada di seluruh penjuru Indonesia.
Pemerintah AS kemudian memblokir pendanaan dan melarang warga Amerika terlibat dalam kelompok ini.
Pada Rabu malam (24/5), dua bom bunuh diri meledak di kawasan Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, yang masing-masing terjadi pukul 21.00 WIB dan pada 21.05 WIB.
Kejadian tersebut menyebabkan dua pelaku bom bunuh diri meninggal dunia seketika, serta tiga polisi gugur dalam peristiwa itu. Sementara itu, korban yang mengalami luka-luka berjumlah 11 orang yang terdiri dari enam polisi dan lima masyarakat sipil.
Editor: Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA 2017
Bom Kampung Melayu - Densus 88 amankan suami istri di Garut
Sejumlah anggota Densus dibantu TNI dan kepolisian setempat itu membawa suami istri berinisial HR (3) dan IS (27) ke mobil polisi.
Kepala Polsek Karangpawitan, Kompol Oon Suhendar membenarkan adanya warga yang dibawa Densus 88 ke Markas Polres Garut.
"Memang ada warga yang dibawa Densus 88, untuk keterangan lebih lanjut sebaiknya langsung saja menghubungi Polres Garut," kata Oon.
Selain mengamankan dua orang, tim Densus 88 juga menggeledah di rumah tersebut dan membawa dua kantong plastik yang tidak diketahui isinya.
Penggeledahan dan dua warga yang diamankan oleh Densus 88 juga dibenarkan Babinsa Koramil 1102 Karangpawitan, Serda Iwan Ridwan, bahwa kedatangan tim itu didampingi unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan Karangpawitan.
"Informasi yang saya dengar, penjemputan pasangan suami istri warga Paledang itu ada kaitannya dengan peristiwa peledakan bom di Kampung Melayu Jakarta," katanya.
Sementara itu, rumah di pemukiman padat penduduk tersebut masih mendapatkan pengamanan dari kepolisian setempat.
Editor: Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA 2017
Selasa, 23 Mei 2017
Golkar serahkan urusan Cawapres 2019 kepada Jokowi
Golkar serahkan urusan Cawapres 2019 kepada Jokowi
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan wacana calon wakil presiden yang akan diusulkan Partai Golkar diserahkan kepada kehendak calon Presiden Joko Widodo."Dalam proses penjarigan dan seleksi tersebut, ...
Senin, 22 Mei 2017
Aburizal usulkan cawapres dampingi Jokowi hadapi 2019
Aburizal usulkan cawapres dampingi Jokowi hadapi 2019
Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie mengusulkan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Golkar membahas kriteria bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Joko Widodo calon presiden usulan Partai Golkar ...
Minggu, 21 Mei 2017
Paloh perintahkan jaga soliditas jelang Pemilu 2019
Paloh perintahkan jaga soliditas jelang Pemilu 2019
Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh memerintahkan seluruh kader menjaga soliditas menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. "Indonesia saat ini menghadapi ujian berat gangguan mengubah dasar ...
Sabtu, 20 Mei 2017
Megawati buka Rakernas PDIP, tertutup untuk media
Megawati buka Rakernas PDIP, tertutup untuk media
Ketua Umum Megawati Soekarnoputri membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diselenggarakan di Hotel Grand Bali Beach Sanur, Bali, Sabtu.Sebelum pembukaan acara Rakernas Partai ...
Jumat, 05 Mei 2017
Bupati Gorut Harap Kembali Diusung Partai Demokrat
Bupati Gorut Harap Kembali Diusung Partai Demokrat
Bupati Gorontalo Utara (Gorut), Provinsi Gorontalo, Indra Yasin berharap kembali diusung Partai Demokrat pada Pilkada tahun 2018. "Saya sudah mendaftar sebagai bakal calon Bupati, pada proses penjaringan bakal calon Bupati ...
Kamis, 04 Mei 2017
PAN Akan Berkoalisi Memenangkan Pilkada Gorontalo Utara
PAN Akan Berkoalisi Memenangkan Pilkada Gorontalo Utara
Partai Amanat Nasional (PAN) di Kabupaten Gorontalo Utara memilih akan berkoalisi dengan parpol lain untuk target memenangkan Pilkada tahun 2018. Politisi PAN yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD setempat, Saiful Karim, ...
Rabu, 03 Mei 2017
Gerindra Siapkan Elnino-Tomy Di Pilwako Gorontalo
Gerindra Siapkan Elnino-Tomy Di Pilwako Gorontalo
Partai Gerindra mempersiapkan pasangan Elnino Mohi dan Tomy Ishak (Elnino-Tomy) untuk Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali Kota (Pilwako) Gorontalo tahun 2018. Ketua DPD Gerindra Provinsi Gorontalo, Elnino Mohi, Rabu di ...
Senin, 01 Mei 2017
Lima Bakal Cabup Daftar Penjaringan Partai Demokrat
Lima Bakal Cabup Daftar Penjaringan Partai Demokrat
Lima bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati, mendaftar di penjaringan yang dibuka Partai Demokrat Provinsi Gorontalo, untuk Pilkada tahun 2018 di Kabupaten Gorontalo Utara. Sekretaris panitia penjaringan Partai ...
11 Orang Kembalikan Formulir Calon Wali Kota Gorontalo
11 Orang Kembalikan Formulir Calon Wali Kota Gorontalo
Sebanyak 11 orang telah mengembalikkan formulir penjaringan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Gorontalo, melalui Partai Demokrat setempat guna ikut Pilkada 2018. "Sejak dibukanya pendaftaran pada 1-30 April ...
Rektor UNG Ikut Penjaringan Calon Wali Kota
Rektor UNG Ikut Penjaringan Calon Wali Kota
Rektor Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Syamsu Qamar Badu, ikut penjaringan bakal calon wali kota Gorontalo yang dilaksanakan Partai Demokrat setempat, guna "meramaikan" Pilkada tahun 2018. Usai melaksanakan pendafataran ...
Langganan:
Postingan (Atom)