KPU Gorontalo Utara Serahkan Ribuan Alat Peraga Kampanye

Gorontalo,  (Antaranews Gorontalo) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo menyerahkan ribuan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye kepada petugas LO atau penghubung tiga pasangan calon peserta Pemilihan Kepala Daerah 2018.

"Sebanyak 384 APK dan 8.350 bahan kampanye sudah diserahkan kepada masing-masing tim dari ketiga paslon," ujar Ketua KPU Kabupaten, Fadliyanto Koem, di Gorontalo, Rabu.

Akhir pekan ini akan dibagikan tambahan 5.750 bahan kampanye.

Fadliyanto mengatakan KPU memastikan APK yang diserahkan tidak mengalami perubahan jumlah.

Sedangkan untuk baliho, masing-masing paslon disediakan lima buah untuk dipasang di lima titik.

Begitu juga untuk umbul-umbul dan spanduk, jumlahnya sebanyak 123 untuk setiap paslon yang akan dipasang di 123 titik yang telah disepakati.

Sedangkan bahan kampanye yang akan disebar mengalami perubahan jumlah.

Pada penyampaian sebelumnya, pihak KPU akan menyiapkan 25 ribu bahan kampanye untuk masing-masing paslon setiap jenisnya, namun setelah disesuaikan dengan rencana kegiatan anggaran (RKA), ternyata 25 ribu tersebut akumulasi dari tiga paslon.

"Maka KPU membagi ulang dan mendapatkan, setiap paslon hanya mendapatkan 8.333 ribu bahan kampanye, yang digenapkan menjadi 8.350," jelas Fadliyanto.

Keputusan tersebut kata ia, telah dikonsultasikan ke pihak KPU RI yang juga menyatakan bahwa untuk anggaran pencetakan bahan kampanye, setelah dihitung ulang ternyata jumlahnya cukup besar.

Pihak KPU Kabupaten pun menggelar rapat ulang yang memutuskan penambahan bahan kampanye dari 8.333 karena dinilai terlalu kecil, kemudian ditambahkan lagi sebanyak 5.750 untuk setiap paslon.

Untuk pemasangan APK, pihak KPU bertanggung jawab memasangkannya sebagai wujud komitmen penyelenggaraan kampanye.

Sedangkan untuk bahan kampanye diserahkan ke masing-masing paslon untuk disebar sendiri.

KPK Periksa Wali Kota Kendari dan Bapaknya

Kendari (Antaranews Gorontalo) - Wali Kota Kendari, Sulawesi Tenggara Adriatma Dwi Putra dan bapaknya, yang juga mantan wali kota dan calon gubernur, Asrun, sedang menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyusul penangkapan keduanya pada pagi tadi.

Bersama Asrun dan Adriatma, diduga ada empat sampai lima orang lainya, diantaranya salah satu pengusaha pemilik distributor cat di Kendari, bersama sekuriti, serta dua orang perempuan.

Informasi yang dihimpun, Pengusaha yang belum diketahui namanya itu, tiba di Polda Sultra Selasa (27/2) sekitar pukul 22.30 Wita.

Sedangkan Adriatma dan Asrun tiba di Polda Sultra Kamis (28/2) sekitar pukul 05.50 Wita. Keduanya tiba di Polda Sultra dengan pengawalan sejumlah penyidik KPK.

Kabid Humas Polda Sultra, AKBP Sunarto, membenarkan terkait informasi pemeriksaan Wali kota Kendari dan mantan Walikota Kendari dua periode itu.

"Silahkan tanya Humas KPK, silahkan tanya Humas KPK," ujar AKBP Sunarto.

Mantan Staf Ahok Jadi Saksi Pada Sidang Kelima Kasus Cerai

Jakarta (Antaranews Gorontalo) - Sidang kelima kasus perceraian mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan istrinya, Veronica Tan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jakarta, Rabu berlangsung selama dua jam dari pukul 10.00 - 12.00 WIB.

Dalam sidang tersebut, diperiksa dua saksi yakni Natanael dan Ririn. Keduanya merupakan mantan staf Basuki.

"Bang Nael malah kenal Bapak sejak Bapak bujangan," kata kuasa hukum Basuki, Fifi Lety Indra.

Menurut Fifi, di sidang, baik Natanael maupun Ririn membeberkan ketidakcocokan Basuki dan Veronica dari kacamata saksi. Natanael ditunjuk sebagai saksi karena Basuki selama ini banyak berkeluh kesah kepadanya.

"Mereka menceritakan bahwa sudah tidak ada kecocokan. Bapak ceritanya cuma sama Bang Nael," katanya.

Sementara surat yang dibawa Fifi dalam sidang berisi surat yang menyatakan bahwa Basuki menyerahkan putusan atas kasus perceraiannya kepada majelis hakim.

Persidangan dipimpin oleh hakim Sutaji sebagai ketua majelis hakim serta hakim Taufan Mandala dan hakim Ronald Salnofri Bya sebagai anggota.

Sidang berikutnya akan digelar pada Rabu, 7 Maret 2018.

Basuki T. Purnama melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui kuasa hukumnya, Josefina A. Syukur pada 5 Januari 2017.

Fifi Lety Indra yang juga merupakan adik Basuki menjelaskan retaknya rumah tangga Basuki disebabkan kehadiran orang ketiga.

Sementara Basuki kini masih mendekam di rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat untuk menjalani hukuman atas kasus penistaan agama.

Mendagri Mengaku Sedih, OTT Kepala Daerah Terjadi Lagi

Jakarta (Antaranews Gorontalo) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Rabu, mengaku sedih dan prihatin lantaran masih ada kepala daerah yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang kali ini menimpa wali kota Kendari dan calon gubernur Sulawesi Tenggara.

Meskipun, Mendagri sebenarnya sudah mendapat `isyarat` dari KPK pada saat dirinya mengikuti rapat dengan pimpinan KPK di Jakarta, Senin (26/2).

"Terkadang teman-teman di daerah itu tidak tanggap. Dua hari lalu saya diundang rapat pimpinan KPK, kemudian minta diajak juga Penjabat Sementara Gubernur Sultra (Teguh Setyabudi). Kemudian kemarin baru publikasi besar-besaran di media soal Mendagri dan Gubernur Sultra di KPK. Kok ya tadi subuh, salah satu calon gubernur Sultra kena OTT bersama dengan Wali Kota Kendari."

"Sedihnya, cagub dan walkot itu bapak dan anak," kata Tjahjo saat menghadiri Perjanjian Kerja Sama Koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait Indikasi Korupsi di Jakarta, Rabu.

Namun, tambahnya, para kepala daerah seringkali tidak tanggap akan bidikan KPK terhadap daerah-daerah yang diduga terjadi tindak pidana korupsi. Mendagri mengatakan KPK saat ini setidaknya membidik 360 daerah di 22 provinsi yang disinyalir rawan korupsi.

"Lokus kegiatan KPK arahnya ke 360 pemerintah daerah kabupaten-kota, hampir seluruh daerah ada," kata Tjahjo.

Selama ini selalu ada imbauan dari Pemerintah dan aparat penegak hukum, bahkan telah diberikan pemahaman area korupsi dari Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Kopsurgah) KPK, mengenai area rawan korupsi di pemerintahan daerah.

"Ya kami sedih dan prihatin, ya mau ngomong apa lagi. Sudah ada imbauan, peringatan mulai dari Presiden (Joko Widodo) sampai kepolisian," tambahnya.

KPK menangkap Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan Calon Gubernur Sulawesi Tenggara Asrun atas dugaan tindakan korupsi di Kendari. Asrun adalah mantan wali kota Kendari selama dua periode (2007 - 2012 dan 2012 - 2017) dan sekaligus ayah kandung Adriatma.

Berdasarkan pantauan Antara di Kendari, Asrun dan Adriatma ditangkap bersama dengan lima orang lain, yang salah satunya adalah pengusaha pemilik distributor cat di Kendari.

Pengganti Budi Waseso Mungkin Diputuskan Hari Ini

Jakarta (Antaranews Gorontalo) - Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi memperkirakan Presiden Joko Widodo kemungkinan akan memutuskan pengganti Komjen Pol Budi Waseso sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) pada Rabu ini.

"Tadi pagi saya konfirmasi, kemungkinan hari ini sudah diputuskan oleh Presiden. Kemungkinan hari ini," kata Johan Budi di lingkungan Istana Kepresidenan di Jakarta, mengenai pengganti Buwas yang segera memasuki masa pensiun Maret depan.

Johan Budi mengungkapkan bahwa Presiden telah menerima usulan sebanyak tiga nama untuk menggantikan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) ini sudah beberapa waktu lalu.

"Ya kan yang dipilih satu, tapi usulan ada beberapa nama, kalau ngak salah ada tiga nama," katanya.

Johan Budi mengatakan usulan ketiga nama pengganti Kepala BNN ini datang diantaranya dari Kapolri, namun dia tidak menyebutkan nama-nama tersebut.

"Saya ngak melihat usulannya, jadi ga bisa dishare. Kalau saya melihat tentu akan saya share," kata Johan Budi menjawab pertanyaan wartawan terkait nama-nama yang diterima Presiden.

Dia hanya menjelaskan beberapa kriteria yang diusulakan dan akan ditetapkan Presiden untuk menggantikan posisi Komjen (Pol) Budi Wasesa ini.

"Tentu Presiden punya ukuran-ukuran untuk memilih kepala BNN. Ukuran-ukuran itu bisa didapat dari banyak masukan, antaranya dari kapolri. Kriteria yang paling baiklah, yang profesional, integritasnya tinggi, bagus, berani, gitulah. Saya kira itu," jelasnya.

Ketika ditanya pada pekan ini apakah Kepala BNN yang baru akan dilantik, Johan Budi tidak bisa memastikan.

"Kalau pelantikan saya ngak tahu. Tapi kalau kapan diputuskannya kapan, tadi saya konfirmasi, hari ini bapak Presiden akan memutuskan kepala BNN yang baru berdasarkan usulan-usulan itu.

Jakarta dikepung patahan aktif

Jakarta (Antaranews Gorontalo) - Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Dwikorita Karnawati mengatakan wilayah DKI Jakarta dikepung patahan aktif, dan tanahnya sangat lunak, sehingga rentan terdampak gempa bumi.

"Karena Jakarta ini tanahnya lunak dan dikepung patahan aktif. Entah dari mana saja pusat gempanya, guncangannya pasti terasa kuat," kata Dwikorita di Jakarta, Rabu, dalam diskusi "Gempa Bumi Megathrust Magnitudo 8,7. Siapkah Jakarta?" yang digelar Ikatan Alumni Meteorologi dan Geofisika.

Ia mencontohkan gempa dengan magnitudo 6,1 yang berpusat di Lebak pada Januari 2018 guncangannya sangat dirasakan oleh warga Jakarta. Menurut dia, guncangan akibat gempa kekuatannya baru 1:10 kali dari guncangan yang diperkirakan bermagnitudo 8,7 atau setara dengan gempa di Aceh pada 2004.

Dwikorita menjelaskan pula bahwa tanah Jakarta lunak, sehingga meski jaraknya jauh dari pusat gempa, amplifikasi guncangan tanahnya bisa menyebabkan kerusakan di wilayahnya.

"Jadi jarak pusat gempa dengan kota yang jauh tidak berarti guncangannya lemah karena tergantung dari struktur tanah, kalau tanahnya lunak maka guncangannya akan terasa keras lagi," tambah dia.

Kepala BMKG menjelaskan pula bahwa wilayah Jakarta berisiko menghadapi gempa bumi yang bersumber dari zona megathrust subduksi dan sesar aktif. Dan tebalnya lapisan tanah lunak di Jakarta berpotensi memicu amplifikasi/penguatan guncangan saat terjadi gempa kuat.

Jika terjadi gempa kuat di Zona Megathrust, maka sebagian besar wilayah Jakarta memiliki kerentanan sangat tinggi terhadap gempa bumi.

Dia menyebutkan bahwa Jakarta sudah mengalami empat gempa yang merusak, yakni pada 1699, 1757, 1880, dan 1834.

"Persepsi bahwa Jakarta aman gempa adalah keliru, karena gempa Lebak M 6,1 pada 23 Januari 2018 intensitasnya mencapai V-VI MMI di Jakarta," katanya merujuk pada Modified Mercalli Intensity (MMI), skala untuk mengukur kekuatan gempa bumi.

Oleh karena itu, menurut dia, warga Jakarta harus mulai memahami risiko bahaya gempa bumi, memahami mitigasi bencana gempa bumi, serta memperhatikan aspek keamanan bangunan terhadap gempa. Ia menyarankan audit bangunan dan gedung bertingkat untuk memastikan keamanan bangunan dari gempa.

Ratusan Personil Gabungan Berjaga di KPU dan Panwaslu Koto Gorontalo

Gorontalo,  (Antaranews Gorontalo) - Sebanyak 175 personil gabungan dari Polri, TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berjaga di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo.

Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polres Gorontalo Kota, Komisaris Polisi (Kompol) Pietmon Tamalawe, Selasa, mengatakan bahwa penempatan personil dilakukan sebagai langkah pengamanan saat aksi unjuk rasa dari pendukung salah satu peserta Pilkada Kota Gorontalo.

"Personil yang diturunkan terdiri dari Sabhara Polda, Brimob, Polres Gorontalo Kota, TNI dan Satpol PP," jelasnya.

Selain menempatkan personil pengamanan, Polisi juga memasang kawat berduri di sekitar kantor KPU Kota Gorontalo.

"Pemasangan `security barrier` atau kawat berduri itu hanya sebagai langkah antisipasi jika terjadi hal yang terburuk, karena kami tidak mau mengambil resiko dan melaksanakan pengamanan sesuai dengan protap yang ada," ungkap dia.

Ia mengatakan bahwa selain melakukan pengamanan di kantor KPU, Polisi juga melakukan pengawalan massa aksi yang berjumlah ratusan dengan personil dari Polisi Lalu Lintas di depan dan Sabhara di belakang iring-iringan massa aksi.

"Kami mengimbau kepada massa aksi agar tetap berpedoman pada tuntutan mereka yaitu unjuk rasa damai dan melakukan orasi dengan damai dalam menyampaikan aspirasi," pungkasnya.

Ratusan massa aksi pendukung salah satu peserta Pilkada Kota Gorontalo yaitu Marthen Taha-Ryan Kono mendatangi KPU Kota Gorontalo usai putusan dari Panwaslu Kota Gorontalo.

Panwaslu Kota Gorontalo melalui sidang musyawarah penyelesaian sengketa Pilkada, memutuskan dan merekomendasikan agar KPU setempat membatalkan pasangan Marthen Taha-Ryan Kono, sebagai peserta Pilkada tahun 2018 pada Senin (26/2) malam.

KPU Kota Gorontalo Cabut SK Penetapan Marthen-Ryan

Gorontalo,  (Antaranews Gorontalo) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, resmi membatalkan Surat Keputusan penetapan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Marthen Taha-Ryan Kono, sebagai peserta Pilkada tahun 2018.

Ketua KPU Kota Gorontalo La Aba, Selasa, mengatakan pembatalan SK penetapan calon, karena berdasarkan amar putusan yang dikeluarkan Panwaslu setempat melalui sidang musyawarah penyelesaian sengketa pada Senin (26/2).

"Sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, keputusan Bawaslu Provinsi dan keputusan Panwaslu kabupaten/kota mengenai penyelesaian sengketa pemilihan merupakan keputusan terakhir dan mengikat," kata La Aba.

Baca juga: Ini Pertimbangan Hukum Panwaslu Atas Pembatalan Marthen-Ryan

Dalam amar putusan tersebut, poin dua berbunyi bahwa meminta KPU Kota Gorontalo untuk membatalkan surat keputusan KPU Kota Gorontalo nomor 10 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gorontalo tahun 2018, tertanggal 12 Februari 2018 atas nama Marten Taha dan Ryan Kono.

"Dengan demikian maka SK nomor 10 tentang penetapan calon Marthen-Ryan dinyatakan tidak berlaku lagi," tegasnya.

Disinggung soal adanya upaya banding dari Marthen-Ryan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) di Makassar, La Aba menjelaskan itu haknya mereka selaku pihak terkait di dalam sengketa tersebut.

"Untuk nomor urut pasangan calon, tidak ada perubahan," tegasnya.

Sebelumnya Panwaslu Kota Gorontalo melalui sidang musyawarah penyelesaian sengketa Pilkada memutuskan meminta KPU setempat untuk membatalkan pasangan Cawali/Cawawali atas nama Marthen-Ryan.

Dalam amar putusan tersebut, mejelis sidang musyawarah penyelesaian sengketa Pilkada mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya, dan meminta agar KPU Kota Gorontalo melaksanakan keputusan tersebut.

Baca juga: Herson: Panwaslu Salah Tafsirkan Instansi Penyelenggara Pendidikan

Empat Anggota Muslim Cyber Army di Tangkap

Jakarta (Antaranews Gorontalo) - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri menangkap empat anggota kelompok Muslim Cyber Army (MCA) yang tergabung dalam grup WhatsApp "The Family MCA" terkait penyebaran ujaran kebencian.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Fadil Imran di Jakarta, Selasa, mengatakan keempat tersangka ML ditangkap di Sunter, Jakarta Utara; tersangka RSD ditangkap di Bangka Belitung; RS di Jembrana, Bali; dan Yus ditangkap di Sumedang, Jawa Barat.

Menurut hasil penyelidikan polisi, kelompok itu sering melempar isu bernada provokasi di media sosial.

"Isu seperti kebangkitan PKI; penculikan ulama; fitnah terhadap presiden, pemerintah dan tokoh-tokoh; tertentu termasuk menyebarkan virus yang sengaja dikirimkan kepada orang atau kelompok lawan yang dapat merusak perangkat elektronik penerima," kata Fadil.

Polisi menjerat keempat tersangka menggunakan pasal berlapis yakni Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan/atau Pasal 4 huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan/atau Pasal 33 UU ITE.

Kriteria Cawapres Dampingi Jokowi Masih digodok

Jakarta (Antaranews Gorontalo) - Presiden Joko Widodo masih menggodok kriteria orang yang akan menjadi calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampinginya dalam pemilu 2019.

"Semuanya baru dalam proses pematangan, penggodokan mengenai kriteria, belum berbicara mengenai siapa, jadi ditunggu saja. Sabar," kata Presiden Joko Widodo di kawasan industri Delta Silicon, Cikarang, Jawa Barat, Selasa.

Presiden Joko Widodo menyampaikan hal itu seusai meresmikan pabrik bahan baku obat dan produk biologi milik PT Kalbio Global Medika (KGM) yang merupakan anak usaha PT Kalbe Farma Tbk (Kalbe) di Cikarang.

Saat mengucapkan hal tersebut, Presiden Jokowi berdampingan dengan Menteri Perindustrian yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartanto.

"Dekat saya sekarang ada Pak Airlangga," kata Presiden tersenyum dan juga disambut senyum oleh Airlangga.

Presiden tidak menjawab jelas pertanyaan wartawan mengenai kemungkinan Wakil Presiden Jusuf Kalla menolak untuk kembali diajukan sebagai pasangannya nanti.

"Dicoba ditanyakan ke Pak Jusuf Kalla," ungkap Presiden.

Ia hanya mengulang bahwa penggodokan itu masih dilakukan oleh tim internalnya maupun parpol-parpol yang mendukung Joko Widodo sebagai capres 2019.

"Sudah saya sampaikan masih dalam proses, baru penggodokan, pematangan baik oleh partai-partai maupun tim internal saya," tambah Presiden.

Pada 23 Februari 2018, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDI Perjuangan di Denpasar, Bali mengumumkan pencalonan Joko Widodo sebagai capres PDI Perjuangan dan meminta semua kadernya siap memenangkan Jokowi dalam Pilpres 2019 dengan semua tenaga dan sumber daya.

Saat ini sudah ada delapan parpol yang mendukung Jokowi maju sebagai capres pada pemilu 2019 yaitu PDI-P, Nasdem, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Hanura, Perindo, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

DPR Dorong Penyelesaian Revisi UU Narkotika

Jakarta (Antaranews Gorontalo) - Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

Revisi UU Narkotika sudah menjadi Program Legislasi Nasional Prioritas 2018 dalam pembahasan UU di DPR RI. Untuk itu, perlu mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan pembahasan revisi UU ini, kata Taufik dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.

Ia menilai revisi itu mendesak, melihat situasi peredaran dan penyelundupan narkoba akhir-akhir ini yang membuat gelisah seluruh pihak.

Taufik mencontohkan terungkapnya penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu sekitar 3 ton di Kepulauan Riau pada pekan lalu, itu menunjukkan bahwa Indonesia dinilai sudah darurat narkotika.

Undang-Undang Narkotika saat ini, menurut dia, sudah lemah dalam memberikan efek jera kepada para bandar maupun pengedar narkoba sehingga perlu direvisi untuk penguatan pada pemberantasan narkotika.

Ia menilai lemahnya aturan dalam UU Narkotika itu menyebabkan penyelundupan narkoba makin meningkat dengan berbagai jenis modus operandi.

Menurut dia, karena narkotika merupakan kejahatan luar biasa atau "extraordinary crime", harus ada UU yang harus memberi sanksi tegas pada para bandar hingga pengedar.

Narkoba merupakan salah satu tindak pidana khusus. Akan tetapi, regulasinya belum memberikan efek jera dan sanksi yang kuat bagi bandar maupun pengedar. Apalagi, kini banyak jenis narkoba yang tidak masuk dalam UU Narkotika, katanya.

Taufik menilai apabila pemerintah tidak siap untuk menyampaikan draft RUU Narkotika, DPR siap mengambil alih inisiatif revisi UU Narkotika.

Hal itu, menurut dia, mengingat UU tersebut sudah masuk dalam Prolegnas Prioritas sehingga dinilai sudah sangat mendesak.

Jika pemerintah tidak sanggup menyelesaikan revisi UU Narkoba, DPR siap ambil alih inisatif revisi UU ini agar dapat segera diselesaikan, ujarnya.

Apabila UU Narkotika tidak segera diselesaikan pada tahun ini, kata Taufik, pada tahun 2019 dilaksanakan pemilu anggota legislatif, diperkirakan baru dibahas dengan anggota DPR periode 2019-2024.

BNPT Akan Pertemukan Napiter dengan Korban yang Selamat

[unable to retrieve full-text content]

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) akan pertemukan mantan narapidana terorisme (Napiter) dengan penyintas atau korban selamat aksi terorisme dalam program bertajuk Silaturahmi Kebangsaan (Satukan) NKRI.Program itu ...

Ketua Panwaslu Garut Resmi Diberhentikan

[unable to retrieve full-text content]

Bandung (Antaranews Gorontalo)  - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat memberhentikan Ketua Panwaslu Kabupaten Garut, Hari Hasan Basri, seiring keterkaitannya menerima uang suap dari Didin Wahyudin untuk ...

Herson: Panwaslu Salah Tafsirkan Instansi Penyelenggara Pendidikan

[unable to retrieve full-text content]

Kuasa hukum pasangan Calon Wali Kota-Wakil Wali Kota (Cawali-Cawawali) Gorontalo Marthen Taha-Ryan Kono, Herson Abas menilai Panwaslu setempat salah menafsirkan instansi berwenang penyelenggara pendidikan, sehingga pasangan itu ...

KPU Evaluasi Rekapitulasi Daftar Pemilih Secara Intensif

[unable to retrieve full-text content]

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, terus mengevaluasi tahapan rekapitulasi daftar pemilih untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018, secara intensif. "Kami sudah menggelar rapat ...

Ini Pertimbangan Hukum Panwaslu Atas Pembatalan Marthen-Ryan

[unable to retrieve full-text content]

Panwaslu Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, melalui sidang musyawarah penyelesaian sengketa Pilkada, memutuskan dan merekomendasikan agar KPU setempat membatalkan pasangan Marthen Taha-Ryan Kono, sebagai peserta Pilkada tahun ...

Gara-gara "deodorant" Dua Mahasiswa Meninggal Terseret Palung Sungai

Bogor (Antaranews Gorontalo) - Dua orang mahasiswa IPB tewas setelah terseret pusaran palung di Sungai Cikidang, Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu,

Kapolsek Dramaga AKP Budi Santoso menyebutkan kejadian berawal ketika salah satu dari mahasiswa itu mencoba mengambil "deodorant" yang hanyut di sungai, dan mahasiswa lainnya mencoba untuk menolong.

"Diduga mereka tidak bisa berenang, dan kemungkinan mereka tidak tahu di lokasi itu ada palung," kata Budi.

Kedua mahasiswa IPB yang meninggal dunia tersebut yakni M Dandi Firdaus mahasiswa semester pertama angkatan 54 Program Peningkatan Kompetensi Umum/PPKU, program studi Teknik Spil dan Lingkungan, dan M Fadli Zikri mahasiswa tingkat atas FMIPA, angkatan 52 Dua mahasiswa IPB.

Budi mengatakan Polsek Dramaga menerima laporan kejadian mahasiswa IPB tenggelam sekitar pukul 13.00 WIB. Polisi dibantu petugas BPBD serta mahasiswa melakukan upaya pencarian dan penyisiran radius satu kilo meter di lokasi tenggelamnya kedua mahasiswa.

Kedua mahasiswa tersebut tergabung dalam kegiatan "up-grading" Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Masjid Al Hurriyah IPB. Total ada 41 mahasiswa yang ikut dalam kegiatan tersebut yang berlokasi di sekitar Sungai Cikidang, yang memisahkan dua desa yakni Cikarawang dan Babakan atau di belakang Kampus IPB.

Usai berkegiatan, 41 mahasiswa ini membersihkan diri dengan mandi-mandi di sungai tersebut. Saat mandi di sungai deodorant milik Fadli terjatuh ke sungai. Fadli secara spontan mencoba mengambilnya lalu terperosok ke dalam palung.

Melihat kejadian tersebut rekan korban Dandi mencoba menolong, tetapi ikut terseret pusaran palung yang memiliki kedalaman hingga tiga meter.

"Banyak yang tidak tahu di situ ada palung, kelihatan memang sungai dangkal, bisa dilalui dengan berjalan kaki, tetapi disana ada pusaran pertemuan arus yang ada palung di dalamnya," Budi.

Jenazah kedua mahasiswa IPB ditemukan setelah upaya pencarian selama setengah jam berlangsung secara manual. Arus tidak terlalu deras, dan kedalam sungai dangkal untuk dilintasi.

Petugas fokus mencari ke dalam palung menggunakan bambu. Saat bambu dimasukkan ke dalam palung menyentuh tubuh korban yang terjebak di pusaran, tubuh keduanya terangkat ke permukaan dengan bantuan bambu.

Kini jenazah keduanya telah dimandikan dan dishalatkan. Rencananya besok Senin (25/7) dengan penerbangan pagi akan dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing di Sumatera Selatan dan Sumatera Barat.

Menteri PPPA Tegaskan Komitmen Indonesia Wujudkan Ramah Anak

Jakarta (Antaranews Gorontalo) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohanna Yembise menegaskan komitmen Indonesia sebagai salah satu negara yang akan berupaya mewujudkan dunia ramah anak.

Hal itu disampaikan Yohanna dalam Fifth Islamic Conference of Ministers in Charge of Childhood dengan tema "Mewujudkan Dunia Ramah Anak" di Rabat, Maroko, Minggu.

Melalui siaran pers yang diterima Antara, Yohanna menyebut Indonesia terus berupaya melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, di antaranya dengan melaksanakan Konvensi Hak Anak melalui program Child Friendly District and City Program (CFC).

Kemudian mengembangkan Strategi Nasional untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak di tahun 2016, dan melakukan langkah pencegahan melalui Forum Anak Nasional (FAN) di 34 provinsi di Indonesia dan lebih dari 88 persen dari total kabupaten/kota di seluruh Indonesia hingga ke tingkat desa.

"Kami juga membentuk pusat pembelajaran keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, menciptakan sekolah ramah anak di lebih 3.000 sekolah, membentuk pusat kreativitas anak, taman bermain ramah anak, jalur aman ke/dari sekolah, serta mewujudkan kabupaten/kota dan desa ramah anak untuk mencapai Indonesia ramah anak tahun 2030," kata Yohanna.

Yohana juga mengungkapkan upaya Indonesia dalam memberantas kekerasan anak melalui penyediaan layanan bagi korban kekerasan, yaitu dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di seluruh provinsi dan 238 kabupaten/kota di Indonesia.

Selain itu, pihaknya berkomitmen dengan lembaga masyarakat, organisasi pengusaha, serikat pekerja/buruh, dan sektor swasta, baik di tingkat nasional maupun lokal dalam menghapuskan pekerja anak.

"Upaya lainnya yaitu memperbaiki sistem pengumpulan data dengan membentuk "Simfoni" untuk memantau kasus dan mengelola data perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap anak," ucap dia.

Program 3Ends yang jadi andalan KemenPPPA pun tak luput dia paparkan pada momen ini.

Seperti diketahui, program 3Ends adalah upaya KemenPPPA untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan orang, dan kesenjangan ekonomi terhadap perempuan.

"Kami telah mendirikan beberapa proyek percontohan di 136 desa, menerapkan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) untuk menghapuskan kekerasan terhadap anak, serta membentuk satuan tugas dan pengawasan masyarakat anti-perdagangan orang dan anti-pornografi," ujar dia.

Dengan berbagai pengalaman ini, dia pun siap memperkuat komitmen dunia dalam memberikan perlindungan maksimal pada anak untuk dapat hidup dan berkembang tanpa dibayangi rasa takut.

Apalagi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2002 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, memenuhi hak anak serta melindungi anak dari kekerasan merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.

"Diperlukan upaya kolektif lintas sektoral yang melibatkan banyak pihak baik di tingkat global, regional, nasional dan lokal. Sebagai salah satu anggota OKI, Indonesia mengajak semua pihak untuk lebih meningkatkan komitmen bersama dalam melindungi seluruh anak di dunia," ucap dia.

Petugas Evakuasi Balita Terjepit Eskalator

Surabaya (Antaranews Gorontalo) - Petugas gabungan dari Palang Merah Indonesia (PMI), pemadam kebakaran dan kepolisian berhasil mengevakuasi seorang anak di bawah lima tahun (balita) yang terjepit tangga jalan atau eskalator di Pusat Grosir Surabaya (PGS), Jalan Raya Dupak Surabaya.

"Sekarang korban sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr Soetomo Surabaya," ujar Kepala Kepolisian Sektor (Polsek) Bubutan Surabaya Komisaris Polisi Dies Ferraningtias saat dikonfirmasi di Surabaya, Minggu petang.

Dia menjelaskan, korban bernama Evelin, usia 3 tahun, warga Jalan Wisma Tengger Surabaya, terjepit eskalator saat bersama ibu dan neneknya turun dari lantai 2 menuju ke lantai 1 PGS.

"Kejadiannya sekitar pukul 15.30 WIB tadi sore," katanya.

Informasi yang dihimpun polisi dari sejumlah saksi menyebut kondisi eskalator waktu itu dipenuhi oleh pengunjung PGS.

"Korban terjatuh karena pengunjung yang berada di atas eskalator penuh dan berdesak-desakan," ujarnya.

Gadis kecil itu pun terdorong oleh desakan pengunjung dan terjatuh sampai ke ujung bawah eskalator. Tiga jari di tangan kanannya terjepit ruas eskalator hingga mengalami luka yang cukup serius.

Karin, seorang pedagang di PGS lantai 1 yang lapaknya tepat berada di depan eskalator tersebut, menyaksikan kepanikan pengunjung saat balita ini mengerang kesakitan akibat tiga jarinya terjepit.

"Karena eskalatornya tidak langsung otomatis berhenti. Butuh waktu hingga beberapa detik dan mungkin sekitar satu menit atau lebih sampai akhirnya eskalator benar-benar berhenti," ujarnya.

Menurut dia, Anita (32), ibu korban, sempat terlihat mencoba menyelamatkan putri kecilnya dengan menarik paksa tiga jari yang terjepit di ruas eskalator yang paling bawah itu.

"Gak tahu jarinya putus atau tidak, saya tidak berani melihat proses evakuasinya karena tidak tega," katanya.

Namun Ferra memastikan, kendati lukanya cukup serius, tiga jari korban tidak putus. "Beberapa petugas kami masih mendampingi korban yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr Soetomo," ujarnya.

PDIP Rumuskan Tiga Kriteria Cawapres Pendamping Jokowi

Denpasar, (Antaranews Gorontalo) - Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Eriko Sotarduga mengatakan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDI Perjuangan dirumuskan tiga kriteria calon Wakil Presiden yang akan mendampingi Joko Widodo dalam kontestasi Pemilu Presiden 2019.

"Kriteria yang pasti ada tiga yaitu memiliki 'chemistry' yang cocok dengan Presiden Jokowi, menambah elektabilitas di Pemilu 2019, dan ketiga cawapres yang diusung menggambarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Eriko di area Rakernas PDI Perjuangan, di Denpasar, Bali, Minggu.

Dia mengatakan tiga kriteria itu yang dibicarakan dalam Rakernas tersebut, baik secara formal maupun non-formal oleh seluruh peserta Rakernas.

Menurut dia, terkait siapa sosok cawapres yang akan diusung PDI Perjuangan, itu merupakan wilayah Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno dan Joko Widodo sebagai capres 2019-2024.

"Selain itu penetapan sosok cawapres harus dibicarakan dengan partai-partai yang mendukung Jokowi di Pilpres 2019. Saat ini kalau tidak salah ada lima partai yang menyatakan mendukung Jokowi dan tiga partai yang belum memiliki kewenangan mengusung capres," katanya.

Eriko mengatakan partainya tidak hanya mengandalkan survei untuk memutuskan siapa cawapres yang akan diusung dan didukungnya, namun berpegang pada tiga kriteria tersebut.

Menurut dia, belum tentu cawapres yang elektabilabilitasnya tinggi dari hasil survei memiliki faktor yang bisa menambah perolehan suara Jokowi di Pilpres 2019 dan belum tentu cocok dengan partai-partai koalisi.

"Kami tidak bisa hanya mengandalkan dari survei. Kalau saat ini sudah banyak survei yang memunculkan nama, tapi hal itu tidak mempengaruhi keputusan, karena inti keputusan itu ada tiga faktor tadi," ujarnya.

Selain itu Eriko mengatakan PDI Perjuangan masih melihat siapa mitra kompetisi Jokowi di Pilpres 2019 sehingga akan mempengaruhi cawapres yang diajukan partai tersebut.

Dia menilai masih banyak hal yang akan diperhitungkan kedepannya dan pembicaran mengenai cawapres masih jauh karena ada waktu yang lama untuk memutuskannya.

Bawaslu: Penyelenggara Pilkada Jangan Mudah Tergoda

Jakarta, (Antaranews Gorontalo) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan mengingatkan seluruh jajarannya untuk tidak mudah tergoda suap selama menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018.

"Anggota penyelenggara pemilu selalu dikelilingi oleh banyak godaan yang menggiurkan. Namun, mereka harus mampu menahan hasratnya supaya tidak mudah tergoda dengan janji atau pemberian apa pun dari pihak yang berkaitan dengan pilkada," kata Abhan di Jakarta, Minggu.

Hal itu disampaikan Abhan menanggapi penangkapan terhadap Ketua Panwaslu dan anggota KPU Kabupaten Garut oleh Polda Jawa Barat dan Polres Garut pada Sabtu (24/2).

Abhan mengatakan penangkapan tersebut melukai proses demokrasi, khususnya di Kabupaten Garut. Apalagi, pelaksanaan pilkada serentak tahun ini diselenggarakan di 171 daerah. Artinya, ada 170 daerah lain yang berpotensi rawan politik uang dan transaksional dalam pelaksanaan tahapan pilkada.

"Peristiwa operasi tangkap tangan yang menimpa anggota KPU dan Ketua Panwaslu Kabupaten Garut sungguh memalukan bagi korps penyelenggara pemilu. Terlebih lagi, Bawaslu sedang menggalakkan gerakan tolak 'money politic' dan peningkatan integritas jajaran penyelenggara Pemilu," jelas Abhan.

Jajaran Polda Jawa Barat menangkap Heri Hasan Basri bersama dengan anggota KPU Kabupaten Garut Edi Sudrajat atas laporan penyelidikan yang menyatakan keduanya menerima suap berupa uang sedikitnya Rp200 juta dan satu unit mobil.

Hadiah tersebut diduga diberikan oleh bakal pasangan calon Pilbup Garut agar KPU meloloskan mereka menjadi peserta Pilkada 2018. Namun, paslon tersebut tidak diloloskan oleh KPU dan hadiah tersebut telah diterima oleh anggota KPU dan Ketua Panwaslu Kabupaten Garut.

Polisi mengatakan suap tersebut hanya melibatkan kedua anggota lembaga penyelenggara pemilu itu saja, tanpa mengaitkan dengan anggota KPU dan Panwaslu Garut lainnya.

"Ini berkaitan dengan dua paslon yang sudah dibatalkan tidak ikut Pilbup, ternyata sudah memberikan sejumlah hadiah atau uang kepada komisioner dan ketua panwas," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Kapolda Jawa Barat, Kombes Umar Surya Fana.

Polda Jabar menyelidiki dugaan suap tersebut melalui transaksi perbankan dan pemberian mobil dari paslon kalangan independen yang dinyatakan gagal sebagai peserta Pilkada Garut 2018.

Dari sejumlah paslon yang mendaftar ke KPU Kabupaten Garut, terdapat dua bakal paslon yang tidak lolos, yaitu Soni-Usep dari calon perseorangan dan Agus Supriadi-Imas Aan Ubudiyah usungan Partai Demokrat dan PKB.

Polisi pun akan meminta keterangan dari bakal paslon yang tidak lolos tersebut untuk menyelidiki lebih lanjut kasus suap dan politik uang yang melibatkan penyelenggara pemilu.

PDIP Kantongi Cawapres Pendamping Jokowi

Denpasar, 24/2 (Antara) - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan partainya telah mengantongi kriteria dan nama-nama calon wakil presiden yang akan mendampingi Joko Widodo sebagai calon presiden dari parpol itu pada Pemilu Presiden 2019.

"Kriteria calon wakil presiden dan orangnya pun sudah ada, tinggal kami matangkan," kata dia di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDI Perjuangan di Denpasar, Bali, Sabtu.

Puan enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai kriteria dan nama cawapres tersebut karena PDI Perjuangan masih ingin mendalami dan mematangkan nama-nama calon tersebut.

Menurut dia, partainya masih melihat dahulu apakah nama cawapres yang akan diusung dan didukung PDI Perjuangan bisa menguatkan perolehan suara Jokowi pada Pilpres 2019.

"Kami melihat dulu bagaimana bisa menguatkan capres, apakah nantinya bisa manambah suara dan lain-lain," ujarnya.

Dirinya tidak bisa memberitahukan kepada awak media tentang hal itu, namun pada waktunya akan diumumkan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebagai pemilik hak prerogatif untuk memutuskannya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya memutuskan mengusung kembali Joko Widodo sebagai calon presiden pada Pemilu 2019.

"PDI Perjuangan melalui Ibu Megawati Soekarnoputri sudah merespons harapan. Jadi, ini sebenarnya semacam pengukuhan kembali, mengingat pada tanggal 14 Maret 2014, ketua umum sudah menetapkan Pak Jokowi saat itu sebagai calon presiden," kata dia usai Pembukaan Rakernas III PDI Perjuangan yang berlangsung tertutup itu di Sanur, Denpasar, Jumat (23/2).

Menurut dia, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri langsung menyampaikan keputusan politik mengusung kembali Joko Widodo dalam pembukaan rakernas.

PDIP Jalin Komunikasi Parpol Pengusung Jokowi

Denpasar, (Antara) - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya akan mulai menjalin komunikasi politik, khususnya dengan partai politik yang sudah menyatakan dukungannya mengusung Joko Widodo pada Pemilu Presiden 2019.

"Sebenarnya sudah ada gambaran yang lebih jelas terhadap arah koalisi ke depan. Partai politik yang sudah menyatakan dukungannya, akan kami ajak berdialog kembali," kata Hasto di sela-sela acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDI Perjuangan di Denpasar, Bali, Sabtu.

Hasto mengatakan komunikasi politik PDI Perjuangan juga akan dilakukan kepada parpol yang belum memberikan dukungan kepada Jokowi pada Pilpres 2019.

Menurut dia, pemerintahan yang stabil dan kuat, tidak hanya mendapatkan legitimasi dari rakyat namun juga kekuatan mayoritas di parlemen.

"Kami jajaki komunikasi berdasarkan urutan dukungan yang disampaikan pertama kali adalah yang berada dalam pemerintahan, maka fokus kami adalah partai yang ada di dalam pemerintahan, kemudian kami akan ajak dialog juga partai lain," ujarnya.

Hasto menjelaskan partainya juga memberikan skala prioritas dalam menjalin komunikasi politik, yaitu dengan partai yang memiliki kursi di DPR RI dengan dasar-dasarnya adalah membangun kekuatan gotong royong ke depan.

Menurut dia, komunikasi politik PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat dan Partai Gerindra sudah dilakukan di tingkat dewan pimpinan pusat masing-masing parti sehingga tidak ada masalah.

"Di parlemen kami lakukan dengan membangun semangat kerja sama di antara parpol, setelah rakernas ini kami akan mengambil inisiatif untuk membangun dialog dengan parpol lain, termasuk Partai Gerindra," katanya.

Hasto mengatakan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan juga telah meminta untuk dapat diprioritaskan bertemu Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan tentunya mendapat preferensi karena posisinya sebagai Ketua MPR.

Hal itu, menurut dia, mengingatkan pentingnya dialog kebangsaan dan bagaimana fungsi MPR sebagai cerminan rakyat bermusyawarah, sehingga hal itu yang terus didorong partainya.

"MPR sebagai cerminan rakyat yang bermusyawarah, itu terus kami dorong, sehingga setelah ini segala prioritas adalah Megawati bertemu dengan Zulkifli Hasan," ujarnya.

Golkar: Jokowi Makin Kuat di Pilpres 2019

Semarang, (Antara) - Partai Golkar beranggapan posisi Joko Widodo (Jokowi) makin kuat dan makin sulit mencari lawan bertanding pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019, setelah PDIP mencalonkannya kembali sebagai presiden.

Bagi PDIP, kata politikus Partai Golkar Iqbal Wibisono, Sabtu, pencalonan kembali Jokowi akan menambah energi positif bagi PDIP dalam memperkuat posisi sebagai partai politik terbesar di Indonesia.

Sementara itu, bagi Partai Golkar yang lebih dahulu mencalonkan Jokowi sebagai presiden, menurut dia, akan lebih memastikan dan memperkuat pilihannya sekaligus makin yakin Jokowi terpilih kembali pada Pilpres 2019.

Dengan mengusung Jokowi, dia berharap Partai Golkar akan makin dekat dengan rakyat, kemudian bertambah besar. Hal ini karena ada nilai positif untuk makin dicintai rakyat.

Namun, lanjut Iqbal, bisa jadi sebaliknya bila partai tetap statis dan ambigu atau berada di persimpangan jalan. Apalagi, ada anggapan bahwa yang penting partai sudah berada dalam gerbong pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla hingga 2019.

Menurut Ketua Harian DPD I Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah itu, yang paling menarik apakah partai berlambang pohon beringin ini akan mampu melahirkan pemimpin yang dapat mendampingi Jokowi atau tidak.

Oleh karena itu, Iqbal memandang penting penguatan internal atau solid ke dalam dan tidak saling berebut antarkader Partai Golkar dengan memperkuat posisi tawar secara eksternal, baik di bidang intelektual, kultural, moral, maupun kepemimpinan.

Secara intelektual, katanya, kader tersebut harus terdidik, kemudian secara moral terjaga prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela, selanjutnya tidak bermasalah hukum seperti kasus korupsi atau masalah hukum lainnya.

"Secara kultural punya akar massa yang kuat dan dicintai rakyat serta kepemimpinannya yang teruji selama ini," kata Iqbal yang pernah sebagai Ketua Komisi E (Bidang Kesra) DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Ia lantas mencontohkan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto memenuhi syarat menjadi calon wakil presiden.

"Pak Airlangga Hartarto patut dipertimbangkan oleh rakyat ketika negara membutuhkan untuk mendampingi Pak Jokowi pada Pilpres 2019," katanya.

BNNK Gorontalo Belum Periksa MY

Gorontalo, (Antara) - Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Gorontalo belum memeriksa mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo berinisial MY, terkait dugaan penyalagunaan narkoba.

Kepala Bidang Pemberantasan dari BNNK Gorontalo, Lesman Katili, Sabtu, mengatakan MY belum mau diperiksa karena masih menunggu pengacara sejak ditangkap pada Kamis (22/2) siang.

"MY belum bersedia karena mungkin masih trauma, syok dan juga masih ada rasa sakit karena kecelakaan saat akan ditangkap," ujarnya.

Lesman menjelaskan dengan alasan masih menunggu pengacara untuk diperiksa merupakan haknya sepanjang MY membutuhkannya.

"Kita juga membutuhkan kesehatan yang prima dari MY agar dapat dilakukan pemeriksaan," kata dia, lagi.

Untuk penetapan tersangka, Lesman mengaku masih harus melalui proses pemeriksaan, pengecekan barang bukti dan analisa hingga mendapat kesimpulan.

Sebelumnya pada Kamis (22/2) pukul 13.30 Wita, pihak BNN melalukan penangkapan kepada MY di Jalan Jeruk, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo.

Dengan adanya kejadian tersebut, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Provinsi Gorontalo secara resmi memberhentikan MY dari posisi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Pohuwato atas dugaan kasus penyalahgunaan narkoba.

Polda Gorontalo Gelar Operasi Penyakit Masyarakat

Gorontalo, (Antara) - Polda Gorontalo menggelar Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) Otanaha untuk mencegah segala bentuk ancaman serta gangguan keamanan, agar aman dan kondusif pada 28 Februari hingga 11 Maret 2018.

Inspektur Pengawas Daerah (Irwasda) Polda Gorontalo Komisaris Besar (Kombes) Pol Agus Supriyanto, Sabtu, mengatakan kegiatan itu juga sebagai upaya cipta kondisi dalam menghadapi proses tahapan Pilkada baik di Kota Gorontalo dan Gorontalo Utara.

"Sasaran dari Operasi Pekat ini adalah berbagai penyakit masyarakat seperti perjudian, minuman keras, senjata tajam, senjata api, bahan peledek, aksi premanisme, kegiatan prostitusi juga narkotika dan barang berbahaya lainnya," jelasnya.

Ia menjelaskan, Polda Gorontalo menggelar Operasi tersebut sebagai bentuk pemberian jaminan keamanan bagi masyarakat Gorontalo dari berbagai gangguan kamtibmas.

"Dengan adanya beberapa kejadian serta informasi yang meresahkan masyarakat seperti adanya panah wayer, penganiayaan,aksi premanisme, prostitusi, serta masih banyaknya konsumsi miras di masyarakat juga narkoba," jelasnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Gorontalo AKBP Wahyu Tri Cahyono menambahkan, Operasi Pekat tersebut akan digelar selama 12 hari dengan melibatkan personil Polda Gorontalo dan Polres jajaran.

"Kita berharap agar situasi kamtibmas di wilayah Gorontalo tetap terjaga, aman dan kondusif. Termasuk wilayah yang sedang melaksanakan Pilkada dapat melaksanakannya dengan baik dan lancar tanpa ada gesekan," ujarnya.

Wahyu pun mengharapkan adanya partisipasi masyarakat untuk membantu Polri dalam menciptakan kamtibmas yang aman dan kondusif di lingkungan masing-masing.

AHY Jadi Calon Wakil Presiden Populer Dikalangan Pemilih Muda

Jakarta (Antaranews Gorontalo)- Direktur Eksekutif Yudhoyono Institute, Agus Yudhoyono (AHY), menjadi calon wakil presiden populer dikalangan pemilih muda atau pemilih milenial yang memiliki rentang usia 18-35 tahun, demikian hasil penelitian dari lembaga riset Alvara.

"Hasil survei yang dilakukan Alvara terhadap cawapres potensial mendampingi Joko Widodo, diketahui AHY sebagai tokoh muda yang layak menjadi cawapres dengan perolehan sebesar 25,7 persen dan populer di kalangan pemilih milenial," ujar Direktur Alvara Research Center, Hasanuddin Ali, di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan survei, diselenggarakan dari 17 Januari hingga 7 Februari 2018. Untuk metode sampel menggunakan multi-stage random sampling atau berjenjang dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kemudian kecamatan dan kelurahan. Serta tingkat kesalahan dua persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Dia menjelaskan dari hasil penelitian diketahui sosok cawapres potensial, Agus Yudhoyono menempati urutan pertama, dengan persentase 17,2 persen, kemudian Gatot Nurmantyo (15,2 persen), Jusuf Kalla (13,1 persen), Anies Baswedan (9,3 persen), dan Muhaimin Iskandar (8,9 persen).

Selain itu Agus Yudhoyono paling dianggap sebagai tokoh muda yang layak menjadi cawapres dengan perolehan sebesar 25,7 persen, disusul Ridwan Kamil (15 persen), Anies Baswedan (15 persen), dan Muhaimin Iskandar (14,2 persen).

"AHY populer di kalangan milenial (kelahiran 1980-2000)m yang jumlah persentasenya mencapai 50,5 persen pada 2019. Sedangkan generasi X (kelahiran 1965-1976) sekitar 39,7 persen dan generasi Baby Boomers (kelahiran 1946-1964) sekitar 9,8 persen," jelas dia.

Sedangkan nama Muhaimin Iskandar dianggap sebagai tokoh Islam paling layak menjadi cawapres dengan perolehan 21,7 persen, disusul kemudian oleh Anies Baswedan (14,9 persen), Jusuf Kalla (7,8 persen). Selain itu Muhaimin Iskandar juga memuncaki posisi sebagai tokoh santri Indonesia dan tokoh dengan latar belakang Nahdlatul Ulama yang paling layak menjadi cawapres 2019.

Hasil riset itu juga menyebutkan popularitas Joko Widodo mencapai 98 persen, kemudian disusul Prabowo Subianto berada diurutan kedua dengan persentase 94,8 persen, urutan ketiga Jusuf Kalla dengan 73,1 persen, Agus Harimurti Yudhoyono dengan 71,9 persen, dan Anies Baswedan 64,9 persen.

" Hasil penelitian juga menunjukkan sekitar 68,4 persen publik menginginkan Joko Widodo memimpin kembali," cetus dia.

Jokowi Ajak Partai Pendukung Tentukan Kriteria Cawapres

Denpasar (Antaranews Gorontalo) - Presiden Joko Widodo akan mengajak partai-partai pendukungnya untuk membicarakan tentang kriteria dan calon wakil presiden sebagai pendampingnya dalam Pilpres 2019.

"Mengenai kriteria, mengenai wakil presiden itu dibicarakan bersama-sama nantinya dengan seluruh partai pendukung, akan kita bicarakan," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah acara penyerahan sertifikat tanah adat di Pura Dalem Sakenan Serangan Kota Denpasar, Jumat.

Jokowi baru ditetapkan sebagai calon presiden 2019-2024 oleh PDI Perjuangan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III partai berlambang banteng tersebut.

Namun Jokowi mengaku masih belum menetapkan kriteria dan siapa calon pendampingnya hingga saat ini.

"Belum masih panjang, masih panjang, ini masih panjang, masih ada bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus," katanya.

Terkait masih ada kemungkinan beberapa partai lain yang akan mengusungnya sebagai capres 2019-2024, Jokowi menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada partai-partai tersebut. "Ya terserah partai," katanya.

Saat ditanya tentang tokoh atau calon yang paling sesuai dengan visi misinya terkait pola pembangunan berdikari ke depan yang cocok sebagai pendampingnya kelak pada posisi wapres, Jokowi hanya tersenyum.

"Nanti setelah berbicara dengan semua partai-partai, baru saya sampaikan," katanya.

Ia mengakui dalam benaknya sudah ada calon yang dimaksud tapi belum akan disampaikannya sebelum berbicara dengan partai-partai pengusungnya. "Ada di sini, ya ada," katanya sambil menunjuk ke arah pelipis kirinya.

Ia menegaskan jika telah ada kesepakatan dengan semua partai dan bertemu secara intensif baru akan ditentukan.

"Nanti dilihat ke depan. Ya nanti kalau sudah ada kesepakatan dengan semua partai. Kita sudah ketemu, ketemu, ketemu, nanti ketemu lagi ketemu, ketemu, ketemu," katanya.

Polri Amankan Satu Kapal Diduga Bawa Sabu-Sabu

Batam (Antaranews Gorontalo) - Aparat kepolisian kembali mengamankan satu kapal yang diduga membawa sabu-sabu di Perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.

"Saya mendapat laporan ada penangkapan baru, kapal dibawa ke Tanjungbalai Karimun, dari Tim Gabungan Bareskrim," kata Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian di Batam, Kepri, Jumat.

Namun, ia belum dapat memastikan apakah kapal yang digiring ke Karimun itu membawa narkotika atau barang berbahaya lainnya.

Ia menolak memberikan penjelasan detil mengenai hal itu.

Kapolri Tito dan Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan penghargaan kepada tim gabungan yang menggagalkan upaya penyelundupan 1,6 ton sabu-sabu di Perairan Kepri.

Pada Selasa (20/2) sekitar pukul 02.00 WIB, tim gabungan melakukan penangkapan kapal yang mengangkut 81 karung dengan total 1,622 ton narkotika jenis sabu-sabu.

Ia menyatakan Tim Gabungan Polri dan Bea Cukai sudah mengintai kapal pembawa sabu-sabu seberat 1,6 ton sejak 2017.

Guru Dipukul Kepala Sekolah

Bengkulu (Antaranews Gorontalo) - Ny Yuli Setiawati, seorang guru SMP Negeri 21 Kota Bengkulu, mendatangi Polsek Sektor Gading Cempaka untuk melaporkan kepala sekolah yang telah memukulnya, Kamis 22/2.

"Mungkin kalau luka fisik dalam beberapa minggu bisa hilang, tapi trauma tidak bisa begitu saja, ini sama saja dengan mempermalukan profesi guru, apalagi saat kejadian dilihat banyak siswa," kata dia, di Bengkulu, Jumat.

Kejadian pemukulan tersebut, kata dia, berawal saat ia dipanggil kepala sekolah. Namun, pada saat itu Ny Yuli sedang bertugas mengawasi ujian praktik siswa di laboratorium IPA.

Dia memberi tahu rekan kerjanya bahwa akan menemui kepala sekolah usai ujian berlangsung. Tapi tidak lama ternyata kepala sekolah yang berinisial SP ini masuk ke ruangan tempat Yuli sedang mengawasi siswa dan marah karena panggilannya tidak dipenuhi.

"Bahkan dia sampai bilang, `Stop ujian, kan saya panggil`," kata Yuli menirukan kepala sekolah.

Yuli tetap berpendapat bahwa kepentingan siswa dalam ujian lebih utama, apalagi ini juga bentuk persiapan bagi siswa yang akan menghadapi ujian akhir kelas IX.

"Dia menarik tangan saya di depan banyak siswa, saya tidak terima dan mencoba melepaskan diri," lanjutnya.

Kepala sekolah juga sempat menarik kerah baju korban yang membuat korban terjatuh. Sesaat setalah bangkit kembali, SP memukul  mata kiri Yuli hingga lebam, kemudian luka di siku dan memar di pinggang belakang yang diduga akibat tendangan SP.

Yuli menduga tindakan kepala sekolahnya ini tidak lepas dari permasalahan di hari sebelumnya. Dirinya meminta kepada bendahara sekolah untuk dibelikan kertas lakmus dan indikator PH sebanyak empat set.

Namun yang dibelikan ternyata hanya dua set saja, sementara indikator PH dan kertas lakmus ini diperlukan untuk ujian praktik pada hari Kamis.

"Saya tanya ke bendahara katanya habis dari tokonya, tapi saat ditanyakan ke tempat membeli ternyata stok terus tersedia," kata dia.

Agar tidak mengganggu proses ujian, Yuli membeli keperluan itu dengan uang pribadi, namun saat ditagih, bendahara sekolah beralasan bahwa tidak bisa diganti karena pembelian tidak menggunakan kuitansi sekolah dan sekolah juga sedang tak memiliki kas.

"Dia (bendahara) berbohong lakmus itu habis, juga bohong soal harga yang ternyata lebih murah dari yang dikatakannya ke kepala sekolah," sebut Yuli.

Permasalahan dengan bendahara terkait penggantian uang pribadi Yuli untuk keperluan sekolah itu terjadi pada pagi Kamis sebelum ujian berlangsung, dan saat ujian berlangsung kepala sekolah mendatangi laboratorium tempat korban mengawas siswa yang sedang ujian.

"Saya sudah menduga ini terjadi karena kejadian pagi itu (permasalahan dengan bendahara), sebab sebelumnya saya tak pernah memiliki masalah atau cekcok dengan kepala sekolah," ujarnya.

KPU Gunakan DPT Pilkada Untuk DPS Pemilu

Gorontalo,  (Antaranews Gorontalo) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, akan menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 untuk Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Komisioner KPU Kabupaten, Sophian Rahmola, Jumat, di Gorontalo, mengatakan, untuk memaksimalkan pemutakhiran data pemilih, pihaknya sementara mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) tentang Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) untuk Pemilu 2019.

"Bimtek ini diikuti seluruh KPU di Indonesia dan keikutsertaan Gorontalo Utara pada gelombang pertama," ujarnya.

Dalam waktu dekat kata Sophian, pihaknya akan menetapkan DPT untuk Pilkada 2018 dan selanjutnya DPT itu akan dijadikan DPS 2019.

DPS 2019 masih akan mengakomodir pemilih baru yang berusia 17 tahun pada April 2019.

Untuk Pemilu 2019 kata Sophian, pihaknya tidak lagi melakukan pencocokkan dan penelitian (coklit) data dan daftar pemilih.

"Coklit sudah dilakukan pada Pilkada 2018 maka untuk Pemilu 2019 tidak lagi dilakukan," ujarnya.

KPU optimistis kata ia, optimalisasi Coklit akan meningkatkan partisipasi pemilih untuk Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Seorang Ibu Gigit Tangan Polantas Saat Tilang

Kudus (Antaranews Gorontalo) - Seorang ibu yang menggigit tangan salah seorang petugas dari Satlantas Polres Kudus, Jawa Tengah, ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan melawan petugas yang sedang bertugas dan tuduhan melakukan penganiayaan, Kamis.

"Pelaku penggigit tengan petugas bernama Anik Tri Kurniawati (45) warga Desa Jepang Pakis, Kecamatan Jati, Kudus, sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal berlapis," kata Kasatreskrim Polres Kudus AKP Onkoseno Grandiarso Sukahar di Kudus, Kamis.

Pasal yang disangkakan, yakni pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan, pasal 212 KUHP tentang Perbuatan Melawan Aparat Hukum, serta pasal 213 ayat (1) tentang Paksaan dan Perlawanan berdasarkan pasal 212.

Hingga Kamis (22/2) malam, lanjut dia, tersangka masih dalam pemeriksaan petugas.

Sebelumnya, kata dia, anggota Satlantas Polres Kudus yang digigt juga langsung dilakukan pemeriksaan sebagai saksi korban dan membuat laporan polisi.

"Usai dilakukan pemeriksaan semuanya dan diterbitkan laporan polisi dan surat perintak penyidikan, kemudian pelaku diamankan," ujarnya.

Terkait kondisi kejiwaan pelaku, katanya, akan pendalaman lebih lanjut.

Sementara itu, Brigadir Erlangga anggota Satlantas Polres Kudus yang digigit pelaku mengakui, awalnya mendapat laporan lewat pesawat radio bahwa ada pengendara yang tidak memakai helm.

Saat itu, dirinya bersama teman lainnya sedang bertugas di perempatan Bank BNI di Jalan A. Yani Desa Panjunan, Kecamatan Kota, Kudus pada Kamis (22/2) pukul 06.00 WIB yang merupakan tugas yang selalu dijalaninya setiap pagi.

"Sekitar pukul 06.30 WIB, dari arah utara atau dari arah Alun-alun Kudus ada ibu-ibu yang sedang mengendarai sepeda motor tanpa mengenakan helm," ujarnya.

Ketika sampai di perempatan Jalan A Yani menuju Jalan Letkol Tit Sudono, pengendara tanpa memakai helm tersebut dihentikan.

Dalam menghentikan pengendara tersebut, dirinya sudah melakukannya dengan senyuman, sapa dan salam.

Ketika diperiksa kelengkapan surat-surat kendaraan bermotornya, pengendara tersebut mengaku tidak membawa STNK dengan alasan dibawa anaknya.

Demikian halnya, ketika diminta menunjukkan SIM juga tidak mau.

"Setelah itu, saya mengambil kunci motornya untuk penindakan penilangan karena tidak ada barang bukti seperti STNK dan SIM," ujarnya.

Akan tetapi, pengendara tersebut tiba-tiba menabrakkan motornya kemudian menggigit tangannya hingga dua kali.

Setelah itu, ada Provos Polres Kudus yang melakukan pengecekan untuk pengamanan barang bukti berupa KTP dan STNK.

Ketika STNK yang dibawa diperiksa, ternyata tidak sesuai dengan plat nomor kendaraannya.

Atas kejadian tersebut, dirinya kembali ke kantor dan melaporkannya kepada pimpinan atas kejadian yang baru saja dialaminya.

Ia mengaku, sudah menjalani pemeriksaan medis di RSUD Lukomono Hadi Kudus terhadap tangan kanannya yang mengalami robek dan luka lebam.

Aksi melawan petugas dari seorang ibu yang diketahui bernama Anik Tri Kurniawati itu, juga terekam video dan menjadi viral (virus virtual) di media sosial.

BNPT: Kepri rawan jadi pintu masuk teroris

Jakarta (Antaranews Gorontalo) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius mengatakan Kepulauan Riau merupakan kawasan yang rawan menjadi pintu masuk teroris.

Saat memberikan arahan di hadapan ratusan personel kepolisan tentang penanggulangan radikalisme dan terorisme di Markas Polda Kepri, Batam, Kamis, Suhardi mengatakan Kepri rentan karena kondisi geografisnya yang sebagian besar, yakni 96 persen, daerah perairan.

"Berapa banyak jalur perairan yang bisa digunakan orang untuk berlalu lalang, keluar masuk dari sini, infiltrasinya, dinamikanya luar biasa," kata Suhardi dikutip dari siaran pers.

Menurut dia, dengan kondisi geografis Kepri itu maka ancaman terorisme di Indonesia tidak hanya berasal dari teroris lokal, tetapi juga orang asing yang melakukan aksi terorisme di Indonesia yang dikenal sebagai Foreign Terrorist Fighters (FTF).

Selain itu, kata Suhardi, kembalinya WNI yang bergabung dengan ISIS dari Timur Tengah juga harus mendapat perhatian serius di wilayah ini.

"Pengawasan WNI dari Timur Tengah, khususnya yang pulang dari ISIS, harus lebih ketat dan super selektif. Pasalnya mereka akan sangat berbahaya bila sampai lepas ke masyarakat dan tidak terdeteksi keberadaannya jika mereka balik ke Indonesia melalui wilayah ini. Ini yang harus diwaspadai," ujarnya.

Pada bagian lain pengarahannya, Kepala BNPT juga mengingatkan personel kepolisian agar memperkuat integritas serta wawasan dan rasa kebangsaan agar tidak justru terpapar virus radikalisme.

"Teman-teman dari kepolisian jangan merasa hebat juga, jangan mentang-mentang kita ini polisi lalu kita tidak akan terpapar. Saat saya menjadi Kapolres Depok, saya punya anggota ditugaskan berangkat ke Aceh, saat balik malah jadi teroris," katanya.

Pada akhir paparannya, mantan Kabareskrim Polri ini berharap para personel Polda Kepri bisa mengambil ilmu dan pelajaran serta semakin memantapkan diri, tidak hanya untuk menanggulangi terorisme, tetapi juga terkait banyak masalah yang akan terjadi.

Hadir dalam kesempatan itu Kapolda Kepri Irjen Pol Didid Widjanardi, Wakapolda Kepri Brigjen Pol Yan Fitri Halimansyah, para direktur dari seluruh direktorat, para kepala biro, kepala satuan, dan para kepala Polres.

Nasdem Gorontalo Akan Tes Urine Seluruh Pengurus

Gorontalo,  (Antaranews Gorontalo) - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Provinsi Gorontalo akan mengundang pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melakukan tes urine kepada seluruh pengurus partai di daerah tersebut.

Hamim Pou Ketua DPW Nasdem Provinsi Gorontalo, Kamis, mengatakan bahwa hal itu akan dilakukan pada Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) pada Senin (26/2) nanti.

Baca juga: Nasdem Berhentikan Ketua DPD Atas Dugaan Narkoba

"Ini merupakan komitmen kami yang bersungguh-sungguh untuk mencegah narkoba dari kader-kader Nasdem di Provinsi Gorontalo," tegasnya.

Lebih luas lagi, Hamim mengatakan ditangkapnya Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Pohuwato berinisial MY atas dugaan kasus penyalahgunaan narkoba menandakan bahwa Gorontalo sudah darurat narkoba.

"Narkoba ini sudah masuk ke berbagai struktur masyarakat, tidak mengenal bahwa ia masyarakat, pejabat, politisi maupun pengusaha," ungkap dia.

Oleh karena itu, Hamim mengajak seluruh kader Nasdem untuk bersama-sama memberantas narkoba di Gorontalo.

Sebelumnya, Hamim Pou bersama pengurus DPW mendapat informasi terkait penangkapan MY pada pukul 14.00 Wita dari pihak keluarga.

"Kami prihatin atas kejadian itu, tapi bagaimana pun keadaannya partai harus bersikap tegas, dan sudah ditunjukan di beberapa daerah lainnya," kata dia lagi.

Hamim yang juga menjabat sebagai Bupati Gorontalo menjelaskan bahwa pada Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh dalam berbagai kesempatan selalu mengingatkan kepada kader agar jangan pernah mendekati narkoba.

Baca juga: Nasdem Tidak Berikan Bantuan Hukum Pada MY

Nasdem Tidak Berikan Bantuan Hukum Pada MY

Gorontalo,  (Antaranews Gorontalo) - Hamim Pou Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Provinsi Gorontalo menegaskan tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Pohuwato berinisial MY.

MY ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Gorontalo atas dugaan penyalahgunaan narkoba.

"Kita belum menjenguk MY dan ada aturannya, masih ada tes urine lagi dan juga mungkin statusnya akan dikembangkan," kata Hamim.

Ia menjelaskan bahwa pemberhentian MY dari ketua DPD Kabupaten Pohuwato dan juga mengeluarkannya dari kader Nasdem merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Baca juga: Nasdem Berhentikan Ketua DPD Atas Dugaan Narkoba

"Ini juga bentuk keprihatinan dan juga mawas diri kepada kami, jika ada yang bertanya jika da kepentingan politik bahwa Nasdem di Gorontalo mulai besar dan kami tidak ingin menyalahkan orang lain," ujarnya.

Kejadian itu kata Hamim merupakan bagian dari instrospeksi diri dan harus berhati-hati dalam banyak hal dan tidak ingin mengkambing hitamkan kelompok tertentu atau partai tertentu.

"Kami juga telah menerima surat pengunduran diri dari MY yang diserahkan oleh pihak keluarga dan itu adalah cara yang sportif. Jadi MY kita berhentikan dan juga telah menyerahkan surat pengunduran diri," ungkap dia.

Hamim menjelaskan bahwa MY baru sekitar empat bulan menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Nasdem Pohuwato dan pihaknya juga telah mengingatkan kepada semua kader yang dulu pernah terlibat narkoba agar tidak kembali mengulangi.

"Dulu kita pernah memberitahukan kepada MY agar tidak mengulangi dan ia telah berjanji," pungkasnya.

Nasdem Berhentikan Ketua DPD Atas Dugaan Narkoba

Gorontalo,  (Antaranews Gorontalo) - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Provinsi Gorontalo secara resmi memberhentikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Pohuwato berinisial MY atas dugaan kasus penyalahgunaan narkoba, Kamis, malam.

Ketua DPW Nasdem Provinsi Gorontalo yang juga menjabat sebagai Bupati Bone Bolango, Hamim Pou mengatakan MY saat ini ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Gorontalo atas dugaan penyalahgunaan narkoba.

"Oleh karena itu tadi sore kami dari DPW menggelar rapat untuk menyikapi masalah ini dan sebagai bentuk komitmen Partai Nasdem, kami dan seluruh jajaran hingga ke desa sangat mengharamkan narkoba," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa sikap dari Partai Nasdem jelas dan tegas pada kader yang mengonsumsi, mengedarkan dan terlibat dalam narkoba.

"MY sudah kita minta mundur dan lewat pengurus harian memutuskan untuk memberhentikan dari Ketua DPD Nasdem Pohuwato dan kami mengeluarkan dan kader Partai Nasdem," tegasnya.

Hamim mengutarakan bahwa pihaknya mendukung sepenuhnya upaya-upaya pemberantasan dan pencegahan narkoba dari BNN.

"Bahkan kami siap berada di garda depan untuk kampanye pemberantasan narkoba," pungkasnya.

MK Menolak Uji Materi UU Jaminan Produk Halal

Jakarta (Antaranews Gorontalo) - Amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat menerima permohonan uji materi Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang dimohonkan oleh Paustinus Siburian.

"Amar putusan mengadili, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima," ucap Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat di Gedung MK Jakarta, Rabu.   

Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Dalam pertimbangannya Mahkamah menyebutkan pihaknya mengetahui bahwa objek permohonan pengujian undang-undang yang diajukan Pemohon adalah UU tentang Jaminan Produk Halal, yang pada pokoknya adalah masalah kewajiban sertifikasi halal.

"Namun Mahkamah tidak dapat memahami apa yang sesungguhnya diinginkan oleh Pemohon," ujar Hakim Konstitusi membacakan pertimbangan Mahkamah.

Sebab, meskipun terdapat rumusan petitum dalam permohonan tersebut, namun rumusan petitum itu dinilai Mahkamah tidak lazim dan membingungkan.

"Terlebih lagi petitum dimaksud tidak sejalan dengan posita permohonan Pemohon, padahal posita dan permohonan merupakan hal yang sangat fundamental bagi Mahkamah dalam menilai dan memutus tiap perkara," tambah Hakim Konstitusi.

Sebelumnya Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan a quo, karena Pemohon tidak mendapatkan batasan yang jelas mengenai persoalan halal atau tidak halalnya suatu produk, baik menyangkut bahan maupun proses produksinya.

Menurut Pemohon adalah tidak tepat bila pembentuk undang-undang membuat tujuan UU JPH untuk "masyarakat", karena Pemohon merasa sebagai anggota masyarakat yang tidak diwajibkan untuk mendapatkan jaminan produk halal.

Kemdikbud Mengajukan Sekitar Rp470 Miliar untuk BOP PKBM

Jakarta (Antaranews Gorontalo) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memastikan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk program kesetaraan pada 2018 tetap dianggarkan.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan sudah ada kejelasan untuk penganggaran BOP pada tahun ini," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Didik Suhardi, di Jakarta, Kamis.

Sebelumnya, Kemdikbud mengajukan anggaran sekitar Rp470 miliar untuk BOP Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) pada tahun ini, namun sempat belum ada kepastian dari Kementerian Keuangan.

Belum adanya kepastian mengenai BOP tersebut membuat PKBM yang menerima siswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) nonformal atau putus sekolah menjadi risau.

Pasalnya, BOP diperlukan untuk biaya operasional PKBM tersebut, seperti gaji tutor maupun proses pembelajaran. Sementara dana KIP yang diterima siswa hanya boleh digunakan untuk siswa tersebut, misalnya untuk ongkos transportasi ke PKBM.

"Ini sedang dibahas mengenai anggaran BOP 2018 sebanyak Rp470 miliar. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera cair," kata dia.

Didik menjelaskan dana BOP merupakan program prioritas karena program kesetaraan yang mana anak yang sebelumnya tidak sekolah diminta untuk kembali ke sekolah.

"Tentu kita anggarkan," kata dia.

Jumlah anak yang putus sekolah menurut data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) ada 4,1 juta anak. Kemdikbud kemudian melakukan penyisiran dan mengajak kembali ke sekolah sekitar 568.171 anak putus sekolah yang kembali belajar di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM).

Sebanyak 568.171 tersebut terdiri atas paket A sebanyak 69.905 siswa, paket B sebanyak 242.004 siswa, dan paket C sebanyak 256.262 siswa. Anak putus sekolah tersebut kembali mengenyam pendidikan di 11.000 PKBM yang tersebar di Tanah Air sebagai penerima KIP nonformal.

Pada awalnya, lanjut Didik, anggaran untuk BOP akan diajukan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP), namun kemudian diketahui untuk tahun ini tidak ada APBNP 2018.

Pada tahun sebelumnya, setiap PKBM yang menampung anak penerima KIP nonformal mendapatkan BOP, yakni paket A sebanyak Rp1 juta per tahun, paket B sebanyak Rp1,5 juta per tahun, dan paket C sebanyak Rp2 juta per tahun.

Legislator Wajib Cuti Jika Ikut Kampanye

Gorontalo,  (Antaranews Gorontalo) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara Djafar Ismail mengingatkan para legislator wajib mengurus cuti jika akan mengikuti tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 di daerah itu.

"Kami selaku unsur pimpinan DPRD sudah menyimpulkan pada rapat internal yang digelar, terkait cuti para legislator yang akan ikut kampanye Pilkada," ujar politisi PDIP itu, Rabu, di Gorontalo.

Pengajuan cuti atau izin dari setiap legislator yang akan mengikuti kampanye, cukup ditujukan kepada Ketua DPRD.

"Keharusan itu sudah sesuai aturan dan ketentuan, serta berlaku bagi setiap legislator termasuk unsur pimpinan DPRD," ujarnya.

Tidak hanya mengajukan cuti kata Djafar, seluruh legislator pun diharapkan tidak menggunakan fasilitas negara selama kegiatan kampanye.

Tercatat, enam legislator selaku pimpinan partai politik di daerah itu terlibat aktif dalam kegiatan kampanye Pilkada, yaitu Djafar Ismail sebagai Ketua DPC PDIP.

Salim Angio Ketua DPC PPP, Lukman Botutihe Ketua DPD PAN, Husain Pateda Ketua DPC Hanura, Gustam Ismail Ketua DPC PKS dan Fatri Botutihe Ketua DPC Gerindra.

Legislator lainnya, diantaranya Nurjanah Yusuf selaku Ketua DPRD juga menjadi salah satu tim pemenangan Partai Golkar.

Termasuk para legislator lainnya dari partai pengusung para pasangan calon bupati dan wakil bupati.

ACT kirim 2.000 ton beras Untuk Palestina

Surabaya (AntaranewsNews) - Organisasi kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) mengirimkan bantuan 2.000 ton beras dari masyarakat Indonesia untuk warga Palestina.

"Ini adalah pengiriman bantuan kemanusiaan tahap pertama dari masyarakat Indonesia untuk Palestina," kata Presiden ACT Ahyudin kepada wartawan di sela pemberangkatan bantuan beras di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Rabu.

Sebelum menghimpun bantuan untuk warga Palestina, ia menjelaskan, relawan ACT telah diterjunkan ke lokasi untuk mensurvei kebutuhan masyarakat Palestina.

"Hasil survei oleh relawan kami, masyarakat Palestina membutuhkan sedikitnya 10 ribu ton beras," katanya.

ACT kemudian menghimpun bantuan dari seluruh Indonesia sejak awal Februari. Bantuan 2.000 ton beras yang diberangkatkan hari ini dari Tanjung Perak, menurut dia, merupakan bantuan tahap awal yang dikumpulkan dari warga sejumlah kabupaten di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, termasuk Bojonegoro, Ponorogo, Ngawi, Sragen, Purwodadi, Rembang, dan Blora.

"Pengumpulan beras kami lakukan sejak panen raya pada awal Februari lalu," kata Ahyudin.

Selanjutnya, dia mengatakan, ACT secara bertahap akan mengirim 8.000 ton beras untuk membantu memenuhi kebutuhan beras warga Palestina.

"Nanti, setelah ini, akan kami berangkatkan secara bertahap dari lima pelabuhan, mulai dari Medan sampai Kalimantan," katanya,

Bantuan beras, yang pengirimannya dilakukan bekerja sama dengan perusahaan pelayaran PT Samudera Indonesia, diperkirakan sampai di Palestina paling lambat dalam 40 hari.

"Rutenya, perjalanan laut akan berlabuh di sebuah pelabuhan di Israel. Setelah itu kami bekerja sama dengan sebuah perusahaan di Israel untuk mengirimkan bantuan ini melalui jalur kereta api menuju ke Palestina. Seluruh perjalanannya kami perkirakan tiba di lokasi selama 40 hari," katanya.

Anies Akan Temui Buwas Terkait 39 Diskotek terindikasi Narkoba

Jakarta (Antaranews Gorontalo) - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, berencana menemui Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Budi Waseso yang akrab dipanggil Buwas untuk meminta masukan terkait 39 diskotek di Jakarta yang terindikasi tempat peredaran narkotika dan obat - obatan terlarang.

"Saya berencana bertemu dengan pak Buwas hanya tidak bisa hari ini," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu.

Anies belum bisa bertemu Buwas karena hari ini hingga Kamis (22/2) ada kegiatan rapat koordinasi dengan seluruh gubernur di Indonesia di Bandung, Jawa Barat.

"Saya akan rakor di sana sampai hari Kamis malam baru saya kembali ke Jakarta," kata Anies.

Anies menegaskan tidak akan memberikan kelonggaran kepada pengusaha yang melakukan pelanggaran. Hal ini agar narkoba tidak tumbuh merajalela di kawasan Ibu Kota.

"Intinya adalah kalau ada pelanggaran, jangan harap akan dibiarkan," kata Anies.

Sebelumnya, Buwas mengatakan bahwa saat ini ada 36 tempat hiburan di DKI Jakarta terbukti melakukan praktik peredaran gelap narkotika, dimana tempat hiburan tersebut tersebar di lima wilayah Ibu Kota.

"Yang sudah saya buktikan dari 81 itu saya ambil random, dari Jakarta Timur, Utara, Selatan, Barat dan Pusat dan yang lain itu saya membuktikan bahwa 36 tempat yang saya cek, dengan saya menggunakan orang lain membeli narkoba di diskotik itu, nyatanya terbukti," kata Buwas.

Pengacara Serahkan Bukti di Sidang Cerai Ahok

Jakarta (Antaranews Gorontalo) - Pengacara Josefina Agatha Syukur menyerahkan 12 barang bukti kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam sidang keempat kasus perceraian kliennya, mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dengan Veronica Tan.

"Tadi di sidang, memberikan sekitar 12 bukti termasuk akte kelahiran, rekaman percakapan Bapak dengan pihak ketiga," kata Josefina di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rabu.

Ia menjelaskan barang bukti yang disampaikan antara lain berupa tangkapan layar percakapan Veronica dengan Julianto Tio melalui aplikasi WhatsApp, akte kelahiran ketiga anak Basuki-Veronica, foto Basuki ke rumah sakit bersama Nicholas Sean Purnama, putra sulung Basuki-Vero, dan rekaman percakapan Basuki dengan Julianto Tio di rumah sakit.

Sebelumnya, Josefina mengungkapkan bahwa Basuki menemui Julianto Tio di satu rumah sakit saat istri Julianto melahirkan pada 2016. Saat itu, Basuki mendatangi Julianto untuk menyampaikan peringatan agar berhenti menghubungi Veronica.

Basuki, yang sampai sekarang masih menjalani hukuman di Rumah Tahanan Mako Brimob Kelapa Dua di Depok, Jawa Barat, karena perkara penistaan agama, menyampaikan gugatan cerai terhadap istrinya Veronica ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui pengacara Josefina A. Syukur pada 5 Januari 2017.

Bambang Soesatyo Yakin Presiden Tandatangani UU MD3

Jakarta (Antaranews Gorontalo) - Ketua DPR Bambang Soesatyo tetap menyakini Presiden Joko Widodo akan menandatangani Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), yang telah disahkan di Rapat Paripurna DPR menjadi UU.

"Kami masih menyakini Pak Jokowi akan menandatangani. Walaupun tidak ditanda tangani, mekanisme yang ada maka UU itu berlaku," kata Bambang usai menghadiri pembukaan acara Rapat Umum Anggota Luar Biasa Perhimpunan Industri Pertahanan Swasta Nasional (Pinhantanas) di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan sesuai mekanisme yang berlaku kalau Presiden tidak menandatangani UU tersebut maka otomatis pada bulan Maret 2018 UU hasil perubahan kedua itu berlaku.

Menurut dia revisi UU MD3 sudah dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR sesuai mekanisme dengan melibatkan pemerintah.

"UU itu di bahas dengan Pemerintah dan DPR. Saya masih berkeyakinan Jokowi akan tanda tanggan, walaupun tidak sesuai mekanisme UU itu bulan Maret akan berlaku," ujarnya.

Dia juga tidak mempersoalkan langkah masyarakat yang ingin mengajukan uji materi terhadap UU MD3 tersebut ke Mahkamah Konsitusi (MK) karena diperbolehkan.

Menurut dia, dengan adanya uji materi tersebut akan menjadi koreksi untuk DPR dan institusinya sangat terbuka kalau ada langkah tersebut.

"Itu mekanisme yang diperbolehkan, kami persilakan, kami terbuka dan kita akan tindak lanjuti kalau ada JR (uji materi)," katanya.

Panwaslu Gorontalo Utara Terima Dugaan Pelanggaran

Gorontalo,   (Antaranews Gorontalo) - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, menerima satu laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018.

"Dugaan keterlibatan satu orang Aparatur Sipil Negara (ASN), telah dilaporkan salah satu tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati," ujar Ketua Panwaslu Kabupaten, Jefrian Akutu, Selasa di Gorontalo.

Ia mengaku belum bisa menginformasikan dugaan laporan tersebut secara detail, khususnya tim pelapor dan nama terduga yang dilaporkan, sebab pemeriksaan saksi dan pelapor sementara dilakukan.

"Kami sudah mengundang tim pelapor bersama para saksi, hasil pemeriksaan sementara didalami untuk selanjutnya diproses sesuai aturan yang berlaku," ujarnya.

Netralitas ASN diakuinya, menjadi sorotan pada Pilkada 2018 di daerah itu, namun hingga saat ini pihak Panwaslu Kabupaten baru menerima satu laporan dugaan keterlibatan ASN.

Ia berharap, pascapertemuan Panwaslu dengan para ASN di jajaran pemerintahan daerah itu pada Senin (19/2), akan menjadi peringatan bagi mereka agar tetap menjaga netralitasnya, tidak terlibat politik praktis apalagi memanfaatkan jabatan untuk memenangkan salah satu pasangan calon.

Pihaknya kata Jefrian, akan segera mengundang terlapor dan instansinya, untuk selanjutnya memproses dan menentukan status laporan dugaan keterlibatan ASN tersebut.

"Laporan tersebut masih bersifat dugaan dan masih akan dikaji untuk diteruskan ke instansi yang berwenang sebab menyangkut netralitas sebagai aparatur negara," ujarnya.

Jefrian mengaku saat ini, pihaknya masih meningkatkan koordinasi dari tingkat Panwaslu Kabupaten hingga ke tingkat Panitia Pengawas Lapangan (PPL), tentang beragam topik yang perlu memiliki kesepahaman.

Diantaranya tentang dugaan pelanggaran Pilkada yang menjurus ke ranah hukum pidana, termasuk proses pemeriksaan terhadap laporan dugaan keterlibatan ASN.

KPK Geledah Lima Lokasi Penyidikan Kasus Suap Bupati Subang

Jakarta (Antaranews Gorontalo) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggeledah lima lokasi dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi suap terkait pengurusan perizinan di Pemerintah Kabupaten Subang.

Diketahui, Bupati Subang Imas Aryumningsih bersama tiga orang lainnya, yakni Miftahhudin dan Data dari unsur swasta serta Kabid Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang Asep Santika telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu.

"Hari ini dilakukan penggeledahan kembali, tim sejak pukul 10.00 WIB tadi pagi datang ke lapangan secara paralel. Kami turunkan tiga tim dan sampai saat ini tim masih berada di lapangan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Lima lokasi yang digeledah itu antara lain ruang kerja Bupati Subang, kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Subang, kantor Dinas Bina Marga dan Pengairan Subang, kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Subang, dan rumah pribadi Bupati Subang Imas di Kecamatan Tambak Dahan, Kabupaten Subang.?

"Sementara ini, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dari komputer," ungkap Febri.

Sebelumnya, pada Senin (19/2), tiga lokasi juga digeledah antara lain rumah dinas Bupati, rumah tersangka Data, dan kantor tersangka Miftahhudin atau PT Inti Sarana Sukses (ISS).

Dari penggeledahan itu disita dokumen-dokumen di antaranya dokumen terkait dengan dua perusahaan yang sebelumnya diduga terkait dengan kasus ini, yaitu PT ASP dan PT PBM.

Dari peristiwa tangkap tangan terkait kasus itu, tim KPK mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp337,3 juta beserta dokumen bukti penyerahan uang,

KPK menduga Imas bersama-sama beberapa pihak menerima hadiah dari swasta atau pengusaha terkait pengurusan perizinan di lingkungan Pemkab Subang yang diajukan dua perusahaan, yaitu PT ASP dan PT PBM senilai Rp1,4 miliar.

"Pemberian suap dilakukan untuk mendapatkan izin membuat pabrik atau tempat usaha di Kabupaten Subang," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu (14/2) malam.

Menurut dia, pemberian uang atau hadiah dari pengusaha tersebut melalui orang-orang dekat Bupati yang bertindak sebagai pengumpul dana.

Ia mengungkapkan diduga komitmen "fee" awal antara pemberi dengan perantara adalah Rp4,5 miliar sedangkan dugaan komitmen "fee" antara Bupati ke perantara adalah Rp1,5 miliar.

KPK pun menduga Imas telah menerima delapan kali transaksi suap terkait pengurusan perizinan di Pemerintah Kabupaten Subang itu.

Sebagai pihak yang diduga penerima Imas Aryumningsih, Data, dan Asep Santika disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan diduga pihak pemberi Miftahhudin disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk diketahui, Imas maju sebagai calon Bupati Subang berpasangan dengan Sutarno dalam Pilkada Subang 2018. Imas merupakan calon petahana atau incumbent.

Imas dan Sutarno diusung oleh Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Satgas Siber Bareskrim Tangkap Pelaku Ujaran Kebencian Melalui Facebook

Jakarta (Antaranews Gorontalo) - Satgas Siber Patrol Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap pelaku penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial Facebook.

"Tersangka ditangkap karena menyebarkan hoaks yang berisi ujaran kebencian yaitu ada pasukan PKI mau membantai ulama," kata Kasubdit 1 Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Pol Irwan Anwar, Jakarta, Selasa.

Irwan mengatakan pelaku yang bernama Yayi Haidar Aqua ini ditangkap pada Selasa dini hari.

Yayi yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil ini ditangkap karena telah menyebarkan berita bohong tentang adanya pasukan PKI yang hendak membantai ulama.

Berita bohong yang berisi ujaran kebencian itu diunggah di media sosial Facebook atas nama Ragil Prayoga Hartajo.

Menurut dia, motif pelaku menyebarkan konten ujaran kebencian dengan alasan ingin mengingatkan Murid SMA 1 Sajira, Banten agar hati-hati terhadap bahaya laten komunis yang akan muncul.

Dari tangan pelaku barang bukti yang berhasil disita:

1 (satu) unit handphone OPPO F5 warna Gold beserta sim card 3 dan Telkomsel

1 (satu) buah handphone OPPO A37 berwarna Hitam berserta sim card XL dan Telkomsel serta akun Facebook dengan nama "RAGIL PRAYOGA HARTAJO".

Atas perbuatan pelaku, pelaku dikenakan Pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan atau pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau Pasal 207 KUHP.

Hidayat: Masyarakat Harus Jaga Medsos dari Konten Negatif

Jakarta (Antaranews Gorontalo) - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan masyarakat harus turut terlibat dalam menjaga media sosial dari hoaks atau berita bohong, ujaran kebencian, dan muatan negatif lainnya.

Hidayat meminta masyarakat peduli lingkungan ketika bermedia sosial, antara lain tidak ikut-ikutan menyebarkan hoaks dan melapor kepada pihak berwenang ketika menemukan muatan yang negatif seperti radikalisme, komunisme, perjudian, dan prostitusi.

"Dengan beragamnya penyakit masyarakat baik itu yang namanya hoaks, termasuk narkoba, LGBT, separatisme, komunisme, dan radikalisme yang semuanya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 sangat penting peran serta masyarakat," katanya di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, peran aktif masyarakat dalam siskamling medsos harus digalakkan dan tidak harus menunggu ajakan atau program dari pemerintah.

Ia menyebut peran aktif masyarakat sangat penting sebagai bagian dari deteksi dini dan langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban.

"Tokoh-tokoh masyarakat, agama, juga pimpinan di tingkat masyarakat, yakni RT/RW bisa diajak serta. Ini menjadi bagian penting bersama masyarakat melakukan siskamling medsos untuk menyelamatkan lingkungan masing-masing," katanya.

Dalam rangka menyambut Pilkada Serentak 2018, Hidayat juga mengimbau agar masyarakat termasuk politisi dan pejabat pemerintah untuk tidak menyebarkan hoaks melalui media sosial.

"Karena yang namanya menyebarkan berita bohong itu adalah bertentangan dengan hukum, yang bisa dikenakan pasal-pasal hukum, bisa dipenjara, dan bertentangan dengan agama," kata mantan presiden PKS itu.

Menteri Basuki dan Susi Dapat Penghargaan Dari Katgama

Yogyakarta (Antaranews Gorontalo) - Keluarga Alumni Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada memberikan penghargaan "Herman Johannes Award" kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Balai Senat UGM, Selasa.

Dalam acara memperingati Hari Pendidikan Tinggi Teknik ke-72 itu, Menteri Basuki menerima penghargaan untuk bidang infrastruktur, sementara Menteri Susi menerima penghargaan dalam bidang kelautan.

"Saya pikir ini penghargaan juga untuk Pak Jokowi yang telah menghadapi beragam kontroversi dari masyarakat karena memilih menteri yang sekolah resminya sampai kelas 2 SMA saja," kata Menteri Susi disambut tepuk tangan dan tawa undangan yang hadir dalam acara itu.

Susi mangatakan Penghargaan "Herman Johannes Award" merupakan penghargaan kali kedua yang ia terima dari perguruan tinggi, setelah ITB. Susi juga telah menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS).

Baginya, penghargaan itu menandakan bahwa Indonesia sangat mengapresiasi setiap anak bangsa yang sungguh-sungguh dalam berkarya.

Sementara itu, Menteri Basuki Hadumuljono menganggap penghargaan itu sebagai pengingat akan kepercayaan dan harapan almamaternya agar dia dapat menjalankan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh.

"Dalam bekerja ada dua hal yang selalu saya ingat. Pertama adalah almamater, dan yang kedua keluarga. Maka, ini akan menjadi pengingat bagi saya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepada saya dengan lebih baik lagi untuk menjunjung tinggi kemuliaan almamater saya," kata alumnus Fakultas Teknik UGM ini.

Ketua Keluarga Alumni Teknik Gadjah Mada (Katgama) Agus Prijatno mengatakan penghargaan itu sebagai bentuk apresiasi kepada tokoh-tokoh nasional yang berperan dalam pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia.

"Semoga penghargaan ini mampu menginspirasi generasi `zaman now` untuk memberikan yang terbaik pada bangsanya," kata Agus.

Menurut dia, penghargaan itu mengambil nama Herman Johannes karena merupakan pahlawan nasional yang sekaligus rektor kedua UGM.

"Penghargaan ini diprakarsai oleh Bapak Airlangga Hartanto atas karya dan sumbangsih serta pengabdian yang tak kenal lelah yang disumbangkan bagi tanah air," kata dia.

Selain untuk Menteri Susi dan Basuki, penghargaan juga diberikan kepada Prof. Ir. Hardjoso Prodjopangarso (alm) untuk Bidang Teknologi Pengairan, Prof. Dr. Soebroto, M.A. untuk bidang energi, serta Dr. Ir. Hartarto Sastrosoenarto (alm) untuk Bidang Industri.

Tidak Ada Skenario PDIP Duetkan Jokowi-Prabowo 2019

Mataram, NTB (Antaranews Gorontalo) - Wakil Ketua DPP PDI Perjuangan, Hamka Haq, menegaskan, tidak pernah ada skenario DPP PDIP membahas wacana menduetkan Joko Widodo dan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pemilu 2019.

"Tidak pernah muncul wacana seperti itu," kata Haq, saat Rapat Kerja Daerah Khusus DPD PDI Perjuangan NTB yang dihadiri Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, di Mataram, Senin.

Jokowi merupakan tokoh politik yang sejak awal diusung PDI Perjuangan mulai dari posisinya sebagai wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, hingga presiden.

Haq menyatakan, kalau pun ada wacana atau keinginan seperti itu, pasti akan di bahas di rapat kerja nasional DPP PDIP yang akan dilangsungkan 23-25 Pebruari 2018.

Namun, diakui anggota DPR itu, sepengetahuannya tidak ada sedikitpun wacana di DPP PDIP untuk menduetkan Jokowi dengan Prabowo Subianto di Pemilu 2019.

"Kalau pun ada wacana itu, lembaga survei yang mengunggulkan. Tapi di DPP (PDI Perjuangan) tidak pernah ada dibahas," tegasnya.

Menurut dia, PDI Perjuangan sendiri tahu betul jika Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto, masih ingin kembali mencalonkan diri menjadi presiden di Pemilu 2019.

Karena itu, PDI Perjuangan tidak mungkin akan membahas wacana menduetkan Jokowi dengan Prabowo. Meski demikian, kalaupun ada tawaran dari Gerindra dan PKS, tentunya PDI Perjuangan akan membahasnya di Rakernas PDI Perjuangan.

"Jadi masalah bagus atau tidak bagus, nanti di bahas di Rakernas-lah," katanya.

Ketua Umum PBB Senin Sore Datangi Bawaslu

Jakarta (Antaranews Gorontalo) - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra pada Senin sore mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jakarta Pusat untuk meminta lembaga itu memediasi partainya dengan Komisi Pemilihan Umum terkait kegagalan PBB lolos sebagai peserta Pemilu 2019.

Yusril, yang mengenakan kemeja hijau dengan logo Bulan Bintang, tiba di Kantor Bawaslu pukul 16.15 WIB, didampingi oleh Sekjen PBB Afriansyah Ferry Noor dan pengurus partai yang lain.

"Saat ini kami masih menunggu komisioner Bawaslu yang lain. Mereka masih rapat di tempat lain," kata Sekjen PBB Afriansyah Ferry Noor.

"Kita akan sampaikan bukti-bukti yang ada ke Bawaslu, bahwa kantor PBB di Kabupaten Manokwari Selatan sudah terverifikasi. Kalau tidak ada titik temu, maka kita akan mengajukan gugatan ke pengadilan," kata Ferry, sapaan Afriansyah Ferry Noor.

PBB dinyatakan tidak lolos karena partai itu tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu di Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat .

Ferry menegaskan bahwa PBB memiliki sejumlah pengurus di wilayah Manokwari Selatan.

"Ada beberapa pengurus yang telat datang saat verifikasi yang dilakukan KPU setempat. Namun, KPU menyatakan PBB tidak lolos," kata Ferry.

Sebelumnya, Ketua Umum PBB berharap Bawaslu bisa melakukan mediasi partainya dengan KPU agar persoalan Manokwari Selatan bisa diselesaikan dengan baik.

"Mudah-mudahan Bawaslu bisa memediasi PBB dengan KPU agar persoalan Manokwari Selatan ini dapat diselesaikan dengan bijak. Tapi kalau terpaksa, apa boleh buat, saya akan lakukan (melawan di Pengadilan)," kata Yusril, di Jakarta, Sabtu (17/2).

Menurut Yusril, PBB tidak lolos di Manokwari Selatan karena anggota PBB kurang enam orang.

"Keenam orang ini datang terlambat ke KPU karena surat panggilan untuk mereka tak kunjung diterima. Mereka tinggal jauh di pegunungan Papua dan harus berjalan kaki ke kabupaten," kata mantan Menteri Hukum dan HAM itu.

"Sebenarnya semua partai mengalami hal yang sama di Papua, tapi PBB dari dulu selalu dipersulit untuk ikut Pemilu," keluh Yusril.