KPU Gorontalo: PBB-PKPI Belum Memenuhi Syarat

Gorontalo,  (Antaranews Gorontalo) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo Muh N Tuli menjelaskan berdasarkan hasil rapat pleno, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP) Belum Memenuhi Syarat (BMS).

Ia menambahkan, status BMS kedua partai tersebut, dikarenakan data pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) berbeda dengan data saat dilakukan verifikasi faktual.

"Jadi bukan tidak memenuhi syarat, akan tetapi belum memenuhi syarat," kata Tuli usai melakukan rapat pleno tertutup bersama anggota komisioner lainnya, Rabu.

Dijelaskannya untuk dua partai tersebut, sesuai ketentuan Peraturan KPU (PKPU) masih diberikan waktu untuk melakukan perbaikan dokumen selama dua hari.

Selanjutnya, hasil perbaikan tersebut, KPU akan melakukan kembali verifikasi hasil perbaikan, kemudian diserahkan ke KPU RI.

"Nantinya KPU pusat yang akan menentukan partai politik mana yang bisa lolos sebagai peserta Pemilu 2019, kewenangannya ada di KPU RI, kami di daerah hanya melakukan verifikasi faktual," ia menegaskan.

Sementara untuk keterwakilan perempuan, ia menambahkan ketentuan 30 persen harus terpenuhi perempuan hanya berlaku di tingkat pusat atau parpol tingkat DPP, di daerah hanya cukup memperhatikan keterwakilannya.

"Namun demikian ada partai politik tingkat provinsi, yang keterwakilan perempuannya lebih dari 30 persen," urainya.

Pelaksanaan verifikasi faktual terhadap 12 parpol lama ini sesuai dengan PKPU, yang telah dikeluarkan pasca putusan Mahkamah Konstitusi, yang memerintahkan untuk dilakukan verifikasi kembali terhadap 12 parpol peserta pemilu sebelumnya.

Perludem minta Mendagri batalkan rencana penunjukkan Plt dari Polri

Jakarta, (Antara) - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membatalkan rencana penunjukan pelaksana tugas (plt) gubernur dari Polri.

"Kami meminta kepada Menteri Dalam Negeri tidak melanjutkan rencana menunjuk polisi sebagai penjabat gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara," kata Peneliti dari Perludem Fadli Ramadhanil dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada) Pasal 201 Ayat (10), telah diatur bahwa pengisian kekosongan jabatan gubernur adalah dengan mengangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan gubernur baru.      
   
Ketentuan ini, kata dia, juga secara jelas menyebutkan sekretaris jendral kementerian, sekretaris utama, sekretaris jendral kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jendral lembaga non-struktural, direktur jendral, deputi, inspektur jendral, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, kepala sekretariat presiden, kepala sekretariat wakil presiden, sekretaris militer presiden, kepala sekretariat dewan pertimbangan presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setera.

Menurut Fadli, dengan adanya ketentuan tersebut sesungguhnya sudah jelas, jika Mendagri menunjuk selain jabatan yang ada di atas, artinya tidak berkesesuain dan berpotensi melanggar UU Pilkada.

Ia menambahkan Pasal 28 Ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian juga secara tegas mengatur tentang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Oleh sebab itu, langkah penunjukan anggota polisi aktif jadi penjabat gubernur juga berpotensi melanggar UU Kepolisian, ungkap Fadli.

"Jika usulan ini tetap dilanjutkan, kami meminta kepada Presiden untuk tidak menyetujui usulan ini," kata Fadli.

Timsus "paniki" ringkus pejudi sabung ayam

Manado, (Antara) - Timsus Paniki Polresta Manado menggerebek sebuah lokasi judi sabung ayam di wilayah hukum kepolisian tersebut dan menangkap delapan orang pelaku.

Kapolresta Manado Kombes Pol FX. Surya Kumara melalui Kasubbag Humas AKP Roly Sahelangi, di Manado, mengatakan selain menangkap pelaku, juga mengamankan sejumlah barang bukti
    
"Tim juga mendapati barang bukti berupa tiga ekor ayam aduan dan satu set arena sabung ayam," katanya.

Para pelaku beserta barang bukti selanjutnya diamankan di Mapolresta Manado untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

"Para pelaku dijerat Pasal 303 KUHP tentang Perjudian dengan ancaman hukuman empat tahun penjara," katanya.

Penggerebekan lokasi judi oleh Timsus Paniki di Desa Wori, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, pada Minggu (28/1).

Penggerebekan dan penangkapan terhadap pelaku judi sabung ayam,  bermula ketika Tim Paniki sedang berpatroli di wilayah Kecamatan Wori lalu mendapat informasi tentang adanya praktek judi sabung ayam.

Dari informasinitu tim menuju ke lokasi tempat kejadian perkara dan berhasil meringkus delapan pelaku.

Panglima: TNI miliki kemampuan menangani terorisme

Jakarta, (Antara) - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan kemampuan yang ada pada TNI memiliki karakteristik untuk menangani masalah-masalah terkait dengan ancaman aksi teroris.

"Untuk itu, TNI juga bisa dilibatkan dalam kegiatan penanganan anti terorisme. Sehingga saya berkirim surat untuk memohon bahwa TNI juga dilibatkan. Karena apa? Karena kemampuan TNI tadi," kata Panglima TNI saat menjawab pertanyaan wartawan terkait revisi RUU terorisme, sebelum mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI dan Menhan RI Ryamizard Ryacudu, di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Jakarta, Senin.

Panglima TNI mengirimkan surat permohonan kepada Pansus RUU Antiterorisme DPR, agar judul "Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme" diubah menjadi "Penanggulangan Aksi Terorisme" serta mengubah definisi terorisme agar TNI bisa terlibat aktif menindak teroris.

Menurut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, ada dua dimensi mengapa surat permohonan diajukan ke DPR. Pertama adalah TNI sesuai dengan jati dirinya sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional dan Tentara Profesional, memiliki fungsi sebagai penangkal, penindak dan pemulih.

Fungsi itu dijabarkan dalam tugas pokok adalah untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah dan melindungi segenap bangsa.

"Saya berkirim surat untuk memohon bahwa TNI juga dilibatkan, karena ada kemampuan. Namun demikian, dalam permohonan tersebut saya juga sampaikan supaya TNI juga bisa terlibat dalam kegiatan penanganan antiteroris," tuturnya.

Menurut dia, pandangan dari TNI adalah bahwa teroris itu mengancam atau teroris itu adalah kejahatan terhadap negara, sehingga mengancam terhadap kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa.

"Saya memohon untuk judulnya diubah menjadi 'Penanggulangan Aksi Terorisme', itu dimensi yang pertama," katanya.

Dimensi berikutnya adalah keputusan politik, kami menunggu keputusan politik itu. Jadi, saya saat ini juga masih bergerak di dimensi saya sebagai TNI, kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU).  
   
Hadi enggan berandai-andai apabila usulannya tersebut ditolak fraksi-fraksi di DPR. "Itu adalah dimensi berbeda. Saya masih bergerak pada dimensi saya yang pertama," katanya.

Megawati: pilkada harus gunakan cara beradab

Jakarta, (Antara) - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menilai kontestasi Pilkada serentak 2018 yang digelar Juni 2018 harus dilakukan dengan cara-cara beradab dan tidak menghalalkan segala cara karena kekuasaan yang diperoleh dengan sebaliknya, tidak akan bertahan lama.

"Kekuasaan yang diperoleh dengan segala cara tidak akan lama. Karena hakikat politik itu adalah membangun peradaban, bukan memecah belah rakyat demi kepentingan sesaat," kata Megawati seperti diucapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.

Hal itu dikatakan Megawati saat memberikan pengarahan tertutup dalam pembukaan Sekolah Partai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2018 di Wisma Kinasih, Depok, Jawa Barat, Minggu (28/1).

Megawati, kata Hasto, meminta para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan untuk menghadapi kampanye hitam pihak lawan dengan senyuman.

Menurut Hasto, Megawati menilai karena rakyat sudah tahu mana calon yang memecah belah, dan mana calon yang berkampanye untuk mempersatukan.

Megawati, kata Hasto, juga mengajak para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk mempelajari kepemimpinan dan keteladanan Bung Karno, Bung Hatta, KH Agus Salim dan KH Hasyim Asyari. Sebab, para pendiri bangsa ini jauh dari korupsi.

"Jangan setelah dipilih rakyat, para kepala daerah menggunakan kekuasaan mereka untuk korupsi dan menjarah rakyat," ujarnya.

Kepala Sekolah Partai, Komarudin Watubun mengatakan Sekolah Partai kali ini diikuti oleh 91 peserta, para calon kepala daerah digembleng selama 6 hari mulai 28 Januari hingga 2 Februari 2018 di Wisma Kinasih, Depok, Jawa Barat.

Sejumlah nama calon kepala daerah terlihat hadir untuk ikut sekolah partai, antara lain bakal Cawagub Jabar Irjen Anton Charliyan, bakal Cawagub Jatim Puti Guntur Soekarnoputri, bakal Cagub Kaltim Rusmadi Wongso, hingga bakal Cawagub Kaltim Irjen Safaruddin.

KPU: Parpol Perhatikan Sebaran 50 Persen Keanggotaan

Gorontalo,  (Antaranews Gorontalo) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo dalam menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan verifikasi faktual 12 Partai Politik peserta Pemilu 2014, wajib memperhatikan sebaran keanggotaan sebanyak 50 persen dari jumlah kecamatan di tingkat kabupaten/kota.

"Meskipun verifikasi faktual hanya mengambil sampel 5-10 persen dari keanggotaan parpol, namun anggota tersebut harus tersebar di 50 persen kecamatan di setiap kabupaten/kota," kata ketua KPU Provinsi Gorontalo Muh N Tuli.

Ia menegaskan dalam peraturan KPU nomor 6 tahun 2018 ini, siapa anggota parpol yang nantinya akan diverifikasi, itu ditentukan langsung parpol, berbeda dengan sebelumnya yang dilakukan secara acak siapa anggota yang akan diverifikasi.

Sementara untuk keterwakilan 30 persen perempuan, hanya berlaku di tingkat pusat, namun untuk daerah harus memperhatikan keterwakilan perempuan meskipun tidak sampai 30 persen.

"Selain keanggotaan partai, KPU juga akan memverifikasi ketua, sekretaris dan bendahara partai, dan mereka harus hadir saat verifikasi berlangsung," ujarnya.

Ia menambahkan, terhadap parpol yang belum lengkap atau masih terdapat kekurangan misalnya terdapat perubahan kepengurusan, maka masih diberikan waktu untuk memperbaikinya, dan itu berlaku untuk semua parpol, dengan menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan yang baru.

Kemudian, lanjut Tuli, KPU masih akan melakukan verifikasi kembali hasil perbaikan tersebut.

"Saya berharap KPU kabupaten/kota segera melakukan koordinasi dengan parpol, mengenai ketentuan yang baru ini pasca putusan MK," tutupnya.

Jadwal mulai dilakukan verifikasi faktual, untuk KPU tingkat provinsi dimulai tanggal 28-30 Januari, sementara tingkat kabupaten/kota mulai tanggal 30 Januari hingga 1 Februari 2018.

Parpol Diminta Kumpulkan Anggotanya Saat Verifikasi Faktual

Gorontalo,  (Antaranews Gorontalo) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo mulai Senin (29/1) akan mulai menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan verifikasi faktual terhadap 12 Partai Politik (Parpol) yang lama.

Ketua KPU Provinsi Gorontalo Muh N Tuli, Minggu, menjelaskan berdasarkan putusan MK, KPU harus melakukan verifikasi faktual tidak hanya pada parpol baru, tetapi juga terhadap 12 partai lama yaitu, Partai Nasdem, PDIP, Golkar, PKB, PPP, PKS, Demokrat, Hanura, Gerindra, PAN, PBB, dan PKPI.

"Sesuai jadwal tahapan verifikasi oleh KPU tingkat provinsi dimulai tanggal 28-30 Januari, kami sudah membentuk empat tim, dan besok sudah mulai dilakukan verifikas," kata Tuli.

Sementara untuk KPU tingkat kabupaten/kota mulai tanggal 30 Januari hingga 1 Februari 2018, terkait dengan kepengurusan, keanggotaan dan keberadaan kantor sekretariat.

Saat ini sudah ada Peraturan KPU (PKPU) yang baru yaitu PKPU nomor 5 tahun 2018 terkait tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019 pascaputusan MK, dan PKPU nomor 6 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan parpol peserta pemilu 2019.

"Terhadap parpol baru yang sempat dihentikan verifikasinya, maka verifikasi faktualnya akan dilakukan secara bersamaan dengan parpol lama berdasarkan PKPU yang baru tersebut," ujarnya.

Namun bagi parpol baru yang sudah dilakukan verifikasi faktual berdasarkan PKPU yang lama, dan sudah dinyatakan memenuhi syarat, itu tetap dianggap sah.

Akan tetapi verifikasi kali ini berbeda dengan cara lama, dimana saat ini tinggal melihat sampel dari berapa jumlah keanggotaan partai, dengan ketentuan jika anggotanya 100 orang, maka yang diverifikasi tinggal 10 persen.

"Tapi jika anggota yang dimasukan lebih dari 100 orang maka, lima persen yang diverifikasi," tegasnya.

Selain itu, untuk melakukan verifikasi anggota, maka parpol wajib mengumpulkan anggotanya di kantor sekretariat parpol, KPU datang langsung melakukan faktualisasi keanggotaan serentak.

Polisi Gagalkan Ratusan Ekor Kodok Tanpa Dokumen

Bali, (Antara) - Polisi yang bertugas di pintu keluar dan masuk Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana menggagalkan ratusan ekor kodok lembu tanpa dokumen karantina masuk ke Bali.

"Saat melakukan pemeriksaan rutin terhadap kendaraan, orang dan barang yang masuk ke Bali, kami menemukan ratusan ekor kodok tersebut. Karena tidak dilengkapi surat kesehatan dari kantor karantina daerah asal, hewan-hewan itu kami sita," kata Kapolsek Kawasan Laut Gilimanuk Komisaris I Nyoman Subawa, Sabtu.

Ia mengatakan, setelah dihitung sebanyak 500 ekor kodok lembu diangkut menggunakan mobil pick up Nopol P 9572 F berasal dari Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur dengan tujuan Denpasar.

Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Kawasan Laut Gilimanuk Ajun Komisaris Komang Muliyadi yang memimpin tim di pintu keluar pelabuhan mengatakan, saat dimintai keterangan IS, selaku sopir mobil tersebut coba berkelit dengan mengatakan akan mengurus surat kesehatan di Kantor Karantina Gilimanuk.

"Itu hanyalah upayanya untuk berkelit dari pelanggaran hukum yang sudah ia lakukan. Sesuai Undang-Undang tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, setiap komoditas yang berkaitan dengan tiga produk itu harus dilengkapi surat kesehatan dari kantor karantina daerah asal saat dikirim antarpulau," katanya.

Menurutnya, saat ini IS beserta barang bukti masih dalam pemeriksaan di Polsek Kawasan Laut Gilimanuk, sambil didalami karena yang bersangkutan mengaku sudah sering membawa kodok ke Bali.

Ibu rumah tangga nekat hipnotis pelajar

Sukabumi, (Antara) - Seorang ibu rumah tangga nekat menjadi pelaku hipnotis yang seluruh korbannya adalah anak di bawah umur atau pelajar di Kota Sukabumi, Jawa Barat, akibat terjerat rentenir.

"Kami berhasil menangkap tersangka yang diketahui berinisial IR (51) alias Mamah Nisa warga Jalan Veteran I Kuta Lebak, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, setelah delapan korbannya yang seluruhnya merupakan pelajar melapor," kata Kapolres Sukabumi Kota AKBP Susatyo Purnomo Condro.

Informasi yang dihimpun, modus tersangka menghipnotis korbannya dengan cara berpura-pura meminta bantuan kepada korban untuk memesankan makanan, tapi pelaku meminta barang korban dititipkan kepadanya.

Setelah korbannya tersadar, ternyata tersangka sudah tidak ada ditempat dan barang bawaan seperti telepon genggam, kamera, perhiasan emas dan uang raib dibawa bu rumah tangga tersebut.

Karena semakin banyak korbannya, foto tersangka pun sempat beredar di dunia maya sehingga memudahkan anggota Satuan Reskrim Polres Sukabumi Kota menangkapnya.

Susatyo mengatakan, alasan pelaku menghipnotis korban karena terjerat utang kepada renternir. Namun, aksinya tersebut sudah dilakukannya sejak tahun lalu.

"Kami masih menyelidiki kasus penipuan dengan cara menghipnotis korbannya, tidak menutup kemungkinan korbannya lebih banyak," katanya.

Tersangka dijerat dengan Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal empat tahun.

Sementara, tersangka IR mengaku aksinya tersebut terpaksa dilakukannya karena terjerat utang kepada rentenir yang jumlahnya semakin bertambah setiap waktu. Karena putus asa sehingga dirinya terpaksa melakukan tindakan kriminal dengan cara menipu korbannya yang masih berusia pelajar antara sembilan hingga 14 tahun.

"Uang dari hasil menipu itu untuk mencicil utang saya kepada rentenir dan sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari," katanya.

Pemberantasan politik uang pekerjaan rumah Bawaslu

Jakarta, (Antara) - Legislator DPR RI Fraksi Partai Demokrat Fandi Utomo mengatakan pemberantasan praktik politik uang pada pilkada dan pemilu masih menjadi pekerjaan rumah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada 2018.

"Pemilu 2014 politik uang itu marak. Pilkada 2015 dan 2017 juga ditemukan kasus itu. Jadi politik uang ini masih jadi pekerjaan rumah Bawaslu pada tahun ini," ujar Fandi dalam Diskusi Kinerja Bawaslu 2017 di Jakarta Selatan.

Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai mengambil kesimpulan bahwa demokrasi menjadi penyebab korupsi, dimana salah satu faktornya yakni karena ada budaya memberikan uang kepada masyarakat oleh kandidat, yang dilakukan untuk mempengaruhi hak pilih mereka, ungkap Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu.

"Kalau ada kesimpulan seperti itu, berarti kemunduran," ucap dia.

"Kapolri pun sampai mau membentuk satuan tugas 'money politic'. Ini harus menjadi tantangan buat Bawaslu dalam menjalankan perannya," tambah Fandi.

Menanggapi pernyataan Fandi Utomo, Ketua Bawaslu RI Abhan mengaku akan membuat gerakan "Tolak Politik Uang" yang akan dilakukan di seluruh Indonesia pada 2018.

"Kami akan deklarasikan sebelum kampanye, dan setelah penetapan calon," kata Abhan.

Dia menambahkan pencegahan dan pemberantasan praktik politik uang, menjadi salah satu agenda yang akan dioptimalkan oleh Bawaslu pada 2018.

Ikut Pilkada, Margiono Nonaktif Ketua PWI Pusat

Jakarta, (Antara) - Dewan Kehormatan PWI Pusat memuji langkah keputusan yang ditempuh Ketua Umum PWI Pusat, Margiono untuk  nonaktif sebagai Ketua Umum PWI Pusat, karena menjadi bakal calon bupati Tulungangung, Jawa Timur, di Pilkada 2018.

"Sikap Margiono bukan saja sesuai dengan surat edaran Dewan Kehormatan kemarin, tetapi juga terutama karena mencerminkan penghargaan terhadap marwah netralitas  profesi wartawan. Oleh karena itu secara terbuka kami menilai langkah ketua umum PWI itu patut diikuti oleh semua wartawan anggota PWI dan seluruh wartawan pada umumnya," kata ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Ilham Bintang dalam siaran persnya yang diterima Antara, Jumat.

Dalam rapat pleno PWI Pusat Kamis 25/1 di Jakarta, Margiono menegaskan, karena dirinya ikut dalam pencalonan kompetisi Pilkada Tulungagung, dia dengan kehendak sendiri menyatakan  sejak tanggal 12 Februari nonaktif sebagai ketua umum PWI.

"Saya pilih tanggal 12 Pebruari  karena saat itulah ada penetapan dari KPUD saya sebagai calon resmi bupati,"  jelas Margiono.

Menurut Margiono, sebenarnya dalam Peraturan Dasar (PD) dan Peraturan Rumah Tangga (PRT) PWI tidak ada ketentuan yang eksplisit mewajibkan pengurus yang ikut dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk mengundurkan diri atau harus nonaktif.

"Tapi demi menjaga independensi wartawan dan organisasi saya memilih nonaktif. Juga supaya saya sendiri dapat fokus pada pemenangan, saya memilih untuk nonaktif,"  kata Margiono.

Menurut Ilham Bintang, sikap Margiono dapat menjadi contoh dan teladan bagi pengurus PWI yang terlibat dalam Pilkada, termasuk sebagai tim sukses, untuk segera menyatakan nonaktif.

"Kalau ketua umum saja sudah memberikan contoh, tidak ada alasan pengurus lain tidak segera juga  nonaktif jika terlibat dalam Pilkada," tegas Ilham Bintang.

Ilham sekali lagi menggarisbawahi pers memiliki asas menjaga independesi dan keberimbangan kepada semua pihak.  Dengan  terlibat dalam Pilkada otomatis wartawan tidak dapat lagi bersikap netral. Oleh karena itu, tambah Ilham, selama menjalani pertarungan di Pilkada, termasuk para tim sukses pasangan calain yang berkompetisi, harus nonaktif dari jabatan organisasi kewartawanan dan sebagai wartawan.

Sesuai dengan kelaziman atau konvensi di PWI, apabila ketua umum berhalangan atau non aktif,  maka posisinya sementara digantikan oleh ketua bidang organisasi. Oleh sebab itu rapat pleno juga menetapkan ketua bidang organisasi Sasongko Tedjo sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum PWI Pusat.

Polda Gorontalo Patroli Siber Cegah Isu Sara

Gorontalo,  (Antaranews Gorontalo) - Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo meningkatkan patroli siber untuk mencegah penyebaran isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta ujaran kebencian di berbagai media sosial.

Kabid Humas Polda Gorontalo, AKBP Wahyu Tri Cahyono, Kamis, mengatakan langkah itu dilakukan untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) pada Pilkada serentak tahun 2018 agar tetap kondusif.

Ia menjelaskan bahwa berbagai peristiwa yang terjadi di Gorontalo maupun luar daerah dalam pelaksanaan Pilkada menjadi acuan dalam mengatur pola pengamanan dan antisipasi dampak Kamtibmas yang ditimbulkan.

"Tahun lalu kita telah sosialisasikan kepada seluruh personel Polda Gorontalo untuk menjadi bagian dalam `Cybertroop` Polri yang tugasnya melakukan patroli di dunia siber," ucapnya.

Hal itu, kata Kabid Humas, dilakukan untuk mencegah adanya penyebaran konten ataupun status dan komentar yang bermuatan SARA ataupun ujaran kebencian yang dapat berdampak pada Kamtibmas.

"Tentunya peran Cybertroop Polri sangat penting oleh karena itu kita akan tingkatkan patroli di dunia siber untuk mencegah beredarnya isu SARA dan ujaran kebencian yang dapat menimbulkan gejolak Politik yang berdampak terhadap Kamtibmas di wilayah Gorontalo," kata dia.

Wahyu berharap adanya peran serta masyarakat pengguna media sosial, untuk bersama-sama membantu Polri guna melaporkan akun-akun yang sering menyebarkan konten-konten, status ataupun komentar yang bermuatan SARA maupun ujaran kebencian yang dapat menimbulkan konflik sosial.

"Saya berharap dengan banyaknya masyarakat yang bergabung dalam media sosial, menjadi kepanjangan tangan Polisi. Mari bersama kita jaga wilayah Provinsi Gorontalo ini agar tetap aman dan kondusif, jangan Pilkada membuat kita menjadi bermusuhan hingga menciderai kerukunan yang sudah terjalin selama ini," pungkasnya.

Polda tetap tangani laporan dualisme Hanura

Jakarta, (Antara) - Penyidik Polda Metro Jaya tetap akan menangani laporan Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Osman Sapta Odang (OSO) terhadap tiga kader dari kubu Daryatmo terkait dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik akibat prahara dualisme partai.

"Kita tetap akan klarifikasi nanti akan ada pemeriksaan saksi," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono.

Argo mengatakan persoalan Hanura merupakan masalah dualisme partai sehingga lebih baik diselesaikan secara internal.

Namun sejauh ini, Argo menyebutkan penyidik Polda Metro Jaya belum menerima permohonan pencabutan laporan dari salah satu kubu Partai Hanura.

Sebelumnya, DPP Hanura kubu OSO melaporkan Sekjen DPP Hanura Syarifudin Sudding ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penggelapan dalam jabatan karena menyelenggarakan rapat parta tanpa seizin DPP Hanura.

Sudding dilaporkan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/338/I/2018/PMJ/Dit.Reskrimum dengan tuduhan melanggar Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dan menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan Pasal 266 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan.

Kubu OSO juga melaporkan tiga kader Hanura kelompok Daryatmo yakni Ari Mularis, Sudewo dan Dadang Rusdiana yang dituduh mencemarkan nama baik melalui media elektronik ke Polda Metro Jaya.

Sementara itu, Hanura kelompok Daryatmo melalui kuasa hukum Adi Warman mengadukan OSO ke Bareskrim Mabes Polri karena dituduh menggelapkan dana partai senilai Rp200 miliar.

Kejari-BPJS Kesehatan Undang Tiga Badan Usaha Di Gorontalo

Gorontalo, (Antaranews Gorontalo) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Gorontalo dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan cabang Gorontalo mengundang tiga badan usaha, terkait kepesertaan pekerja dan tunggakan pembayaran peserta, Rabu.

Tiga badan usaha yang diundang ke kantor Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, yaitu CV. Cipta Kreasi yang bergerak di bidang desain interior, menunggak pembayaran kepesertaan karyawannya di BPJS Kesehatan selama 13 bulan.

Lalu Prudential, Prublessing dan juga badan usaha GM Auto yang belum mengikutsertakan karyawannya dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.

Indra Agustian, kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan cabang Gorontalo, mengatakan bahwa undangan kepada badan usaha itu berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS.

"Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti," jelasnya.

Ia juga mengatakan bahwa ditegaskan pada Pasal 6 ayat 3 peraturan Presiden Nomor 111 tahub 2013 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan menyatakan bahwa kewajiban melakukan pendaftaran Jaminan Kesehatan bagi badan usaha.

"Hal itu paling lambat dilakukan pada 1 januari 2015 untuk Pemberi Kerja pada BUMN, usaha besar, usaha menengah dan usaha kecil, dan 1 Januari 2016 untuk pemberi kerja pada usaha mikro," ucapnya.

Indra mengungkapkan bahwa ada sanksi yang dapat diberikan kepada badan usaha atas ketidakpatuhan tehadap regulasi terkait pendaftaran dan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan, yaitu tidak mendapatkan layanan publik.

Meliputi perizinan terkait usaha, izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek, izin mempekerjakan tenaga asing, izin perusahaan penyedia jasa pekerja, atau izin mendirikan bangunan.

Sementara itu, Richard Sinaga Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo mengatakan bahwa fungsi sosialisasi kepada badan usaha terkait pendaftaran pekerja untuk ikut dalam BPJS kesehatan perlu ditingkatkan.

"Ayo kita tingkatkan sosialisasi kita, agar pemilik badan usaha mengetahui bahwa fungsi BPJS Kesehatan sangat penting sekali," katanya.

Kapolda Gorontalo Pertegas Polisi Netral di Pilkada

Gorontalo,  (Antaranews Gorontalo) - Kapolda Gorontalo Brigadir Jenderal (Brigjen) Polisi Rachmad Fudail dengan tegas menyatakan bahwa jajaran kepolisian netral pada pelaksanaan Pilkada.

"Polda Gorontalo beserta seluruh jajaran Polres hingga Polsek netral dalam tahapan Pilkada 2018 yang sedang berjalan di Provinsi Gorontalo, khususnya Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara," ungkapnya, Rabu.

Ia mengatakan tidak boleh ada personil Polri terlibat dalam politik praktis, jika memang ingin terlibat maka sesuai dengan ketentuan yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari Polisi.

Rachmad menjelaskan terkait netralitas Polri dalam Pilkada sudah diatur dalam pasal 28 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

"Dalam pasal itu dengan jelas menyebutkan bahwa Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis," ujar dia.

Selain itu terkait netralitas Polri juga diatur dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri pada pasal 12 pada huruf c,d dan e.

"Setiap anggota Polri dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik, dilarang menggunakan hak memilih dan dipilih, dan/atau melibatkan diri pada kegiatan politik praktis," kata dia.

Terkait netralitas ini, Kabid Humas Polda Gorontalo AKBP Wahyu Tri Cahyono menambahkan bahwa tugas Polisi dalam pilkada secara garis besar hanya ada dua, yaitu mengawal jalannya Pilkada sejak mulai pendaftaran hingga nantinya pelantikan Kepala Daerah terpilihan agar tetap aman, lancar dan kondusif yang kedua adalah penegakkan hukum.

Dan dalam penegakkan hukum tentunya selalu koordinasi dengan sentra Gakkumdu yang terdiri dari Panwas/panwaslu, kejaksaan, Polri.

"Tugas Polisi yaitu mengawal proses tahapan pilkada dan penegakkan hukum , Polisi netral dan tidak berpihak, bahkan untuk menjaga netralitas maka para pejabat Polri diberikan peringatan untuk membatasi diri dalam bergaul dengan para calon Kepala Daerah baik dalam hal foto maupun kegiatan lainnya," ujarnya.

Kabid Humas menambahkan bahwa semua itu untuk menjaga agar Polri tetap Netral.

Presiden Jokowi Bertolak ke Sri Lanka

Jakarta, (Antara) - Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu pagi, menuju sejumlah negara Asia Selatan, yang akan diawali ke Sri Lanka.

Presiden Jokowi dan rombongan yang menumpang Pesawat Kepresidenan RI-1 bertolak dari Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma sekitar pukul 09.15 WIB.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan itu antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Sementara sejumlah pejabat negara tampak mengantar keberangkatan Presiden Jokowi dan rombongan antara lain Wakil Presiden M Jusuf Kalla, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian,  Mensesneg Pratikno, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan kenegaraan dan kunjungan resmi ke lima negara di Asia Selatan yaitu Sri Lanka, India, Pakistan, Bangladesh dan Afghanistan.

Presiden juga akan menghadiri KTT ASEAN-India di New Delhi yang akan membahas tentang sektor kemaritiman dan isu-isu internasional dan kawasan.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyatakan akan tetap melakukan kunjungan ke Afghanistan pada akhir Januari 2018 meskipun kondisi keamanan di negara itu memburuk.

"Ya, rencana ke sana sudah ada," kata Presiden Jokowi di Jakabaring Sport City Palembang beberapa waktu lalu.

Presiden mengatakan adanya keinginan untuk mengetahui kondisi di Kabul dan Afghanistan yang sesungguhnya.  
   
"Nanti, jadi tahu kondisi sebenarnya di Kabul dan Afghanistan seperti apa," kata Jokowi.

Menlu Retno Marsudi menjelaskan Presiden Jokowi akan melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Afganistan pada akhir Januari 2018 guna menindaklanjuti permintaan untuk membantu membangun perdamaian di negeri tersebut.

"Untuk Afghanistan itu konteksnya adalah menindaklanjuti permintaan Afghanistan agar Indonesia membantu 'peace building'," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ditemui di halaman Istana Kepresidenan Jakarta beberapa waktu lalu.

Menlu menjelaskan akan ada beberapa pertemuan yang didorong oleh Indonesia dalam upaya membangun perdamaian di Afghanistan.

Indonesia akan memberikan beberapa bantuan seperti pelatihan, pertukaran tokoh ulama serta pendidikan pemberdayaan perempuan.

"Makanya Ibu Negara Afghanistan datang untuk bicara 'women empowerment' untuk 'peace' untuk 'economic empowerment' dan sebagainya," ujar Retno.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah membangun masjid di Indonesian Islamic Center (ICC), Kabul. Masjid tersebut bernama As-Salam.

Megawati HUT 71 Dirayakan Teater Kebangsaan

Jakarta, (Antara) - Presiden Republik Indonesia kelima Megawati Soekarnoputri yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan genap berusia 71 tahun pada Selasa hari ini dan dirayakan dengan pagelaran Teater Kebangsaan.

PDI Perjuangan merayakan pagelaran Teater Kebangsaan dengan lakon "Satyam Eva Jayati" yang dipimpin Butet Kertaradjasa, di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Selasa.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, melalui pernyataan tertulisnya, mengatakan, "Satyam Eva Jayate" adalah semboyan dari bahasa Sansekerta yang artinya "hanya kebenaran yang berjaya".

Lakon yang ditampilkan oleh Teater Kebangsaan pimpinan Butet Kertaradjasa, menurut Hasto, sesuai dengan keyakinan yang selama ini menjadi pegadangan Megawati Soekarnoputri dalam menjalani kehidupan, termasuk saat memimpin negara, dan PDI Perjuangan saat ini.

"Bahwa hanya kebenaran yang akhirnya akan berjaya," kata Hasto.

Hasto menjelaskan, perjalanan politik yang dialami Megawati telah membuktikan bahwa politik berkeadaban dan tidak menghalalkan segala caralah yang akan menang.

Keteguhan Megawati inilah, kata dia, yang turut menempa PDI Perjuangan sebagai partai ideologis dalam memperjuangkan ideologi Bung Karno.

"Tanpa keyakinan dan keteguhan politik Ibu Megawati, PDI Perjuangan tidak akan seperti sekarang ini," kata Hasto.

Hasto menjelaskan, pada perayaan ulang tahun ke-71 Megawati Soekarnoputri, selain menampilkan pagelaran Teater Kebangsaan, juga memamerkan sejumlah kiprah dan perjalanan Megawati yang menyukai tanaman ini di bidang kemanusiaan, kebudayaan, dan lingkungan.

Peringatan ulang tahun Megawati kali ini, kata dia, bernuansa hijau dengan hiasan berbagai tanaman.

"Ini bermakna bahwa Ibu Megawati sangat konsen dengan lingkungan hidup. Bahwa kita sebagai bagian dari umat manusia harus ikut menjaga bumi sebagai rumah bersama agar tetap hijau," katanya.

Hasto menambahkan, seluruh kader partai berharap dan berdoa agar Megawati terus diberi kesehatan prima dalam menjalani kehidupan, terutama memimpin PDI Perjuangan ke depannya.

Seluruh pengurus dan kader partai, kata Hasto, menaruh hormat dan sungguh mencintai kepemimpinan Megawati, karena dengan kesabarannya berhasil membangun partai melalui kaderisasi kepemimpinan secara sistemik.

"Seluruh anggota dan kader PDI Perjuangan berkomitmen untuk terus menghadirkan wajah partai di tengah rakyat," ujar Hasto.

Seorang Polisi ditemukan Tewas

Semarang (Antaranews Gorontalo) - Seorang polisi di Semarang, Jawa Tengah, ditemukan tewas bersimbah darah di Jalan Arteri Yos Sudarso Kota Semarang, pada Sabtu dini hari, diduga menjadi korban pembunuhan.

Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Abiyoso Seno Aji mengatakan Aoptu Samsul Huda ditemukan tergeletak bersimbah darah oleh pengendara sepeda motor saat melibtas di depan Hotel Puri Garden Semarang.

"Ada pengendara sepeda motor yang melihat korban tergeletak di jalan, saat dicek ternyata anggota polisi," katanya.

Korban merupakan anggota bagian lalu lintas Polsek KP3 Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

Saat kejadian, korban masih memamakai seragam lengkap dan ditemukan berada di dekat sepeda motornya.

Jenazah anggota polisi itu kemudian dibawa ke Rumah Sakit Dr. Kariadi Semarang. Berdasarkan otopsi, ada sejumlah luka di tubuh korban, seperti luka tusuk di perut dan punggung.

"Kesimpulan sementara merupakan korban pembunuhan," katanya.

Abiyoso belum bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai penyelidikan kasus tersebut.

Penyerahan Hasil Penelitian Syarat Calon

PSI galang dana publik untuk partai

Jakarta, (Antara) - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan menggalang dana donasi publik untuk pembiayaan partai dan mendorong perbaikan iklim politik di Tanah Air.

"Agar independen, hanya memperjuangkan kepentingan rakyat dan tidak punya beban mental untuk balas budi ke seseorang, partai harus didanai oleh publik," ujar Ketua Umum PSI Grace Natalie dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat.

Grace mengatakan selama ini, partai politik hidup dari uang satu atau beberapa orang saja. Kondisi ini membuat partai tidak independen, hanya melayani kepentingan penyandang dananya.

Menurut Grace, kalau ingin melihat politik yang bersih, publik harus ikut membiayai sebagai bentuk tanggung jawab bersama.

"Dana yang terkumpul akan digunakan untuk membiayai operasional partai, termasuk membiayai para caleg PSI yang akan bertarung di Pemilu 2019,¿ ujar Grace.  
   
Dia mengatakan PSI membuka enam jenis nilai donasi, mulai dari Rp25 ribu sampai Rp1 miliar per tahun.

Para donatur nanti akan diberikan Kartu Solidaritas Anti Korupsi dan Intoleransi atau Kartu SAKTI, yang juga bisa berfungsi sebagai e-money.

Dia mengatakan dengan menjadi donatur PSI, maka donatur tersebut juga bisa turut menentukan arah kebijakan partai.

"Sebenarnya, PSI sudah sering melakukan penggalangan dana. Cuma caranya masih tradisional," kata Grace.

Dalam penggalangan dana sebelumnya, Grace menjelaskan, mereka mengundang seseorang atau satu komunitas. Pada kesempatan tersebut, pengurus PSI menjelaskan apa dan bagaimana partai ini, untuk selanjutnya permohonan donasi disampaikan, bisa berbentuk jasa, barang, atau uang.

"Sekarang, kami mau formalkan prosesnya, agar bisa melibatkan lebih banyak orang dan lebih efisien. Dengan demikian, akan lebih banyak orang yang bisa memiliki PSI," kata mantan presenter TV berita ini.

Hanura kubu Sudding segera daftarkan pengurus ke Kemenkumham

Jakarta, (Antara) - Partai Hanura hasil Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) di Cilangkap, Jakarta segera mendaftarkan struktur kepengurusan baru ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mendapat pengesahan.

"Pengurus baru Partai Hanura akan segera mendaftarkan kepengurusannya ke Kemenkumham dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Hari ini atau besok," kata Sekjen Partai Hanura Syarifuddin Sudding melalui pesan singkatnya, di Jakarta, Jumat.

Menurut Sudding, Partai Hanura melalui Munaslub di Cilangkap, Jakarta, pada Kamis (18/1) telah memberhentikan Oesman Sapta dari jabatan ketua umum, dan kemudian memilih Daryatmo sebagai ketua umum definitif.

Dari hasil Munaslub yang dihadiri, 27 DPD dan 401 DPC Partai Hanura dari seluruh Indonesia, menurut dia, Oesman Sapta sudah bukan lagi menjadi ketua umum, sehingga tidak memiliki hak-hak sebagai ketua umum.

"Namun, Hanura sebagai partai terbuka, sehingga Pak Oesman Sapta, tetap menjadi anggota Partai Hanura," katanya.

Sebelumnya, Hanura menyelenggarakan Munaslub di kantor DPP Partai Hanura, di Cilangkap, Jakarta, Kamis (18/1), yang dihadiri oleh DPP, 27 DPD, 401 DPC, serta Ormas Partai.

Pada Munaslub tersebut diselenggarakan satu kali sidang paripurna yang dipimpin tujuh orang fungsionaris partai yakni, Wisnu Dewanto, Dossy Iskandar Prasetyo, Dadang Rusdiana, Rufinus Hutauruk, Farid Al Fauzi, Harja Winata, dan Sudewo.

Wisnu Dewanto sebagai ketua pimpinan sidang, kemudian menunjuk Rufinus Hutauruk untuk memimpin sidang.

Sidang berjalan mulus, mulai dari pengesahan tata tertib, dan pembacaan keputusan pemberhentian Oesman Sapta sebagai ketua umum yang langsung disetujui forum.

Kemudian, penyampaian pandangan umum dari DPD-DPD yang diwakili empat DPD, yakni DPD Sumatera Selatan, DPD Banten, DPD Sulawesi Tenggara, serta Ormas Pemuda dan Ormas Perempuan.

Penyampaian pemandangan umum yang merupakan perwakilan dari DPD-DPD dan Ormas Partai tersebut, semuanya memilih Daryatmo sebagai ketua umum.

Kemudian, ada pembacaan pernyataan dari Ketua Dewan Pembina Wiranto oleh Ketua Fraksi Partai Hanura DPR RI yang juga pimpinan sidang Dossy Iskandar.

Rufinus yang memimpin sidang kemudian menawarkan kepada forum Munaslub untuk memilih Daryatmo secara aklamasi yang kemudian disetujui.

Bawaslu Periksa PNS Kota Gorontalo Unggah Deklarasi Calon

Gorontalo,� (Antaranews Gorontalo) - Salah seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, Nurhadi Taha diperiksa oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat, menyangkut netralitas karena diduga terlibat politik mengunggah undangan menghadiri deklarasi salah satu bakal calon kepala daerah di Media Sosial (Medsos).

"Berdasarkan temuan itu, kami memeriksa oknum ASN tersebut, karena mengunggah undangan deklarasi salah satu pasangan Calon Wali Kota (Cawali) dan
Calon Wakil Wali Kota (Cawawali) Gorontalo," kata John Purba, ketua Bawaslu setempat.

Berdasarkan unggahan itu, pihaknya meminta klarifikasi kepada yang bersangkutan, karena berdasarkan regulasi yang mengatur tentang netralitas ASN terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Ia mengakui bahwa, pihaknya hanya memastikan bahwa dalam penyelenggaraan Pilkada, keberadaan ASN harus netral, dan tentu ada sanksi yang akan diberikan.

"Tindak lanjut dari pada temuan ini dilakukan kajian dan rekomendasinya akan diteruskan ke lembaga terkait, yaitu Komisi ASN," ujarnya.

Ia menambahkan, komisi ASN yang berhak memberikan penilaian apakah itu terbukti pelanggaran atau tidak, jika termasuk pelanggaran, nanti ada rekomendasi sanksi yang akan diberikan.

Sementara itu Nurhadi Taha usai menjalani pemeriksaan mengatakan bahwa, dirinya diperiksa terkait netralitas ASN dalam menghadapi Pilkada.

"Saya sudah berikan klarifikasi bahwa, saya bertugas sebagai ASN di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Gorontalo, dan itu merupakan tugas saya," kata Nurhadi.

Didalam tugasnya itu, lanjut Nurhadi, dirinya memantau, melaporkan dan juga mencari informasi terkait kegiatan yang berhubungan dengan politik dan keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Kebetulan saya ditugaskan untuk memantau kegiatan pasangan Cawali/cawawali petahana, termasuk calon Rum Pagau-Rusliyanto Monoarfa," tegasnya.

Terkait dengan ungggahan di Twitter yang disangkakan oleh Bawaslu Gorontalo, Ia mengaku bahwa akun twitter miliknya di "Hack" oleh seseorang, sehingga dirinya tidak bertanggungjawab akan hal tersebut.

"Saya hanya melaporkan, mengunggah undangan deklarasi calon di grup "Whatsapp" Kesbangpol Kota Gorontalo, yang merupakan bagian dari tugas dan laporan saya ke pimpinan," ujarnya.

KPU Gorontalo Utara Distribusi Alat Peraga "Coklit"

Gorontalo,� (Antaranews Gorontalo) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, mulai mendistribusikan alat peraga pencocokkan dan penelitian (Coklit) pemuktahiran data pemilih yang digunakan di Pilkada 2018.

Komisioner KPU Gorontalo Utara Sophian Rahmola, Kamis di Gorontalo, mengatakan, pihaknya telah merampungkan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) di 11 kecamatan.

Pesertanya para panitia pemungutan suara (PPS) dan petugas pemuktahiran data pemilih (PPDP).

Bimtek terkait persiapan Coklit pemuktahiran data pemilih yang akan digunakan pada Pilkada 2018.

Secara keseluruhan terdapat 266 PPDP di daerah ini dan mereka telah menandatangani Surat Keputusan (SK).

"Mulai hari ini, seluruh alat peraga yang akan digunakan pada Coklit, mulai didistribusikan diantaranya sudah selesai dilakukan di Kecamatan Ponelo Kepulauan," ujar Sophian.

Alat-alat peraga tersebut yaitu, daftar pemilih yang digunakan pada pemilihan terakhir yang berasal dari KPU RI, yang ditambahkan dengan data pemilih pemula yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri.

Data pemilih pemula tersebut kata Sophian, berbasis desa yang telah dipetakan berdasarkan tempat pemungutan suara (TPS).

Seluruh komisioner KPU juga akan turun langsung dalam Coklit tersebut, dimana setiap komisioner akan mendatangi 5 rumah warga.

Ia memastikan, masa kerja PPDP pada tahapan Coklit itu, seluruhnya akan dipantau dan diawasi komisioner KPU.

Pasangan Cabup/Cawabup Gorontalo Utara Belum Penuhi Syarat

Gorontalo,  (Antaranews Gorontalo) - Lima bakal calon bupati dan wakil bupati Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, belum memenuhi syarat sebagai peserta Pilkada 2018 setelah Komisi Pemilihan Umum setempat mengumumkan hasil penelitian administrasi syarat calon.

Ketua KPU Gorontalo Utara, Fadliyanto Koem, Kamis di Gorontalo, mengatakan sebenarnya satu bakal cabup yaitu Thomas Mopili "IMSAK" yang diusung Partai Golkar sudah memenuhi dokumen syarat calon yang diserahkan saat pendaftaran.

Namun bakal cawabupnya Suhela Rakhmad belum memenuhi dokumen syarat calon maka KPU memutuskan tiga bakal pasangan calon yang telah resmi mendaftar masih ditemukan kekurangan dokumen syarat calon yang wajib ada.

"Rata-rata kekurangan yang ditemukan adalah surat keterangan LHKPN dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena yang dimasukkan hanya surat tanda terima pemasukkan pelaporan, maka perlu diperbaiki sesuai format yang telah ditetapkan," ujar Fadliyanto.

Sesuai peraturan KPU yang berlaku, untuk memperbaiki dokumen tersebut diberikan waktu selama tiga hari mulai tanggal 18-20 Januari 2018.

"Ia menegaskan perbaikan dokumen maksimal hanya tiga hari, dan apabila hingga berakhirnya waktu perbaikan dokumen syarat calon juga belum diserahkan atau diperbaiki, maka kepada calon tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Pihaknya akan menayangkan seluruh dokumen syarat calon usai waktu perbaikan, agar secara detail bisa dilihat langsung oleh publik, melalui situs atau laman resmi KPU yaitu http://ift.tt/2DPOlNW.

Terkait syarat kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba, dari hasil kesimpulan yang diserahkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Gorontalo Utara dan Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan dr Wiwin Yusuf, Sp.B menyatakan, semua bakal pasangan calon ditetapkan Memenuhi Syarat (MS).

KPU memastikan tahapan penelitian dokumen syarat administrasi pencalonan termasuk tahapan pemeriksaan kesehatan, dilakukan secara detail dan diawasi langsung pihak Panwas Kabupaten.

Lima bakal cabup/cawabup yang masih perlu melakukan perbaikan dokumen syarat pencalonan, yaitu Indra Yasin-Thariq Modanggu (IQRO) diusung PPP, PAN, PKS, PDIP, dan Gerindra, keduanya diminta menyesuaikan nama dan gelar pada KTP elektronik dan ijazah, agar bersesuaian pada alat peraga dan kertas suara yang akan dicetak.

Bakal cabup/cawabup Roni Imran-Ismail Patamani (NKRI) diusung Hanura dan Demokrat, serta bakal cawabup Suhela Rakhmad (IMSAK) diusung Golkar, kecuali pasangannya bakal Cabup Thomas Mopili, yang seluruh dokumen syarat pencalonan telah memenuhi syarat.

MUI: KTP khusus aliran kepercayaan tidak diskriminatif

Jakarta, (Antara) - Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas mengatakan usulan soal pembuatan Kartu Tanda Penduduk untuk penganut aliran kepercayaan bukan merupakan tindakan diskriminatif.

"Itu tidak terkait diskriminasi atau pengistimewaan," kata Anwar di Jakarta.

Dia mengatakan jika usulan itu direalisasikan maka hanya merupakan bentuk perlakuan negara yang disesuaikan dengan ciri khas warga negara sementara soal haknya sebagai warga diperlakukan setara sebagaimana penganut agama di Indonesia.

MUI, kata dia, mendorong pemerintah segera memenuhi hak sipil para penganut kepercayaan dengan membuat KTP untuk mereka. Sementara para penganut agama tetap menggunakan KTP lama yang di dalamnya terdapat kolom agama.

Ketua bidang Hukum dan Perundang-undangan MUI Basri Bermanda mengatakan dengan pemerintah segera membuat KTP untuk penganut kepercayaan maka akan memenuhi hak dari para penganut kepercayaan sebagai warga negara.

Apabila semua KTP harus dicetak ulang, kata dia, maka kas negara dapat terkuras. Untuk itu, MUI mengusulkan pembuatan kartu identitas baru hanya ditujukan untuk penganut kepercayaan. Artinya, KTP para penganut agama resmi tidak perlu membuat kartu identitas baru.

Dia menegaskan MUI menghormati perbedaan di tengah masyarakat seperti perbedaan agama, keyakinan dan kepercayaan warga negara. Penghormatan terhadap perbedaan itu merupakan penerapan atas hak asasi manusia yang dilindungi undang-undang.

Zulkifli setuju tambahan kursi pimpinan DPR/MPR untuk PDIP

Karawang, (Antara) - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyatakan setuju penambahan kursi pimpinan DPR-MPR agar diberikan kepada PDI Perjuangan selaku partai pemenang pemilu.

"Saya setuju ditambah untuk PDI Perjuangan. Sebagai partai pemenang pemilu, pantas, sangat wajar PDI Perjuangan punya pimpinan apalagi di MPR," ujar Zulkifli Hasan seusai menghadiri kegiatan Partai Amanat Nasional di Karawang, Jawa Barat.

Zulkifli mengusulkan khusus tambahan kursi pimpinan MPR bagi PDI Perjuangan, agar diberikan kepada Wasekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah.

"Teman saya Ahmad Basarah itu kita sebut dia profesor Pancasila. Kalau Ahmad Basarah bisa menjadi pimpinan MPR kami tentu sangat senang sekali," jelas Zulkifli Hasan.

Sebelumnya Ketua DPR RI pengganti Setya Novanto, Bambang Soesatyo mengatakan dalam revisi UU MD3 hampir dapat dipastikan bakal ada tambahan kursi pimpinan parlemen, masing-masing tambahan satu kursi untuk pimpinan DPR dan dua kursi untuk pimpinan MPR.

Menurut dia, PDI Perjuangan berhak menempati masing-masing satu kursi pimpinan di DPR dan MPR.

Tiga Pasang Cawali Gorontalo Belum Penuhi Syarat

Gorontalo,  (Antaranews Gorontalo) - Tiga pasangan bakal Calon Wali Kota (Cawali) dan Calon Wakil Wali Kota (Cawawali) Gorontalo belum memenuhi syarat sebagai peserta Pilkada 2018, setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rabu sore menyerahkan hasil penelitian administrasi syarat calon.

Ketua KPU Kota Gorontalo La Aba mengatakan bahwa, setelah dilakukan penelitian secara detail terkait dokumen syarat calon yang diserahkan saat  pendaftara, masih ditemukan beberapa kekurangan.

"Sesuai peraturan KPU yang berlaku, untuk memperbaiki dokumen tersebut diberikan waktu selama tiga hari mulai tanggal 18-20 Januari 2018," kata La Aba, Rabu.

Ia menegaskan bahwa, perbaikan dokumen maksimal hanya tiga hari, dan apabila hingga berakhirnya waktu perbaikan dokumen syarat calon juga belum diserahkan atau diperbaiki maka kepada calon tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Ia menambahkan dari tiga pasangan bakal calon yang mendaftar, semuanya masih harus diperbaiki kecuali satu orang cawawali Rusliyanto Monoarfa yang sudah lengkap, hanya saja KPU masih akan menunggu lagi surat pernyataan pengunduran dirinya sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo.

"Untuk Cawawali Rusliyanto Monoarfa setelah ditetapkan sebagai peserta Pilkada 2018 pada 12 Ferbruari mendatang, baru menyerahkan surat pengunduran diri dari keanggotaanya di DPRD provinsi," ujarnya.

Namun jika surat pengunduran dirinya dari DPRD tidak diserahkan maka, yang bersangkutan tentu TMS, karena ada regulasi yang mengatur itu.

Terkait dengan syarat kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba, dari hasil kesimpulan yang diserahkan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Gorontalo, semua pasangan ditetapkan Memenuhi Syarat (MS).

"Setelah diperbaiki dokumen syarat calon, kami masih akan melakukan penelitian kembali hasil perbaikan tersebut," tegasnya.

Politik Uang Selalu Marak Dalam Setiap Perhelatan Politik

Kupang, NTT (Antaranews Gorontalo) - Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr Ahmad Atang, berpendapat, politik uang selalu ada dalam setiap perhelatan politik.

"Politik uang selalu marak dalam setiap perhelatan politik, tidak saja di pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau pemilu legislatif, akan tetapi ada di setiap seting sosial yang memiliki potensi kekuasaan," kata Atang, di Kupang, Rabu.

Dia mengemukakan hal itu, menjawab pertanyaan seputar peluang politik uang dalam Pilkada NTT 2018, dan upaya yang harus dilakukan penyelenggara untuk mencegahnya.

Pada tahun 2018 ini, di provinsi berbasis kepulauan itu akan menggelar pilkada serentak di sepuluh kabupaten, termasuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTT periode 2018-2023.

Ke-10 kabupaten yang akan menggelar pilkada bersamaan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur itu adalah Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Sikka, Alor, Ende, Manggarai Timur, Nagekeo, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, dan Rote Ndao.

"Politik uang memang merupakan bagian dari beroperasinya `black marketing` atau ekonomi pasar gelap sehingga ada tetapi seperti tidak ada," katanya.

Menurut dia, mencegah terjadinya politik uang menjadi dilema karena apakah dimulai dari hulu yakni para elit atau aktor politik yang memulai menebar uang untuk mendapatkan suara rakyat agar mereka dapat berkuasa.

Atau harus mencegah mulai dari hilir yakni masyarakat sebagai penerima karena suaranya mahal sehingga kemahalan itulah yang barus dihargai dengan uang, katanya dalam nada tanya.

Terlepas dari itu, antara politisi dan masyarakat sama-sama berfikir pragmatis sehingga terbuka ruang terjadinya transaksi politik, katanya menambahkan.

Karena itu, uang menjadi instrumen kunci dalam setiap perebutan kekuasaan dan hal ini mnjadi berbahaya apabila uang menjadi kultur demokrasi.

Jika itu yang terjadi maka demokrasi dalam bahaya karena telah dibajak oleh ekonomi kapitalis.

Sungguhpun begitu, kata dia, tidak semua masyarakat berperilaku pragmatis dalam politik. Ada masyarakat yang idealis sehingga selalu menolak uang.

"Oleh karena itu, dalam pilkada mendatang bagi saya yang beroperasi bukan politik uang tetapi dalam kasus NTT, lebih pada politik identitas," katanya. Masyarakat kuat pada politik identitas, sulit untuk terpengaruh dengan politik uang.

Ratusan Orang Ikut Seleksi Tenaga Pendukung Pemilu 2019

Gorontalo, (Antaranews Gorontalo) - Sebanyak 198 orang mengikuti seleksi perekrutan tenaga teknis pendukung di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo, guna menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo Ardin Danial mengatakan pihaknya kaget karena antusiasme masyarakat yang ikut mendaftar, sebab dari 218 orang yang mendaftar, yang lulus berkas administrasi hanya 198 sementara kuota yang akan diterima hanya tujuh orang.

"Sesuai alokasi perencanaan anggaran tahun 2018 ini, hanya tujuh orang yang akan diterima, namun terbuka kemungkinan pada tahun depan akan ada lagi perekrutan," kata Ardin.

Seleksi Tenaga Pendukung Pemilu 2019 di KPU Provinsi Gorontalo (Foto Ist) (Foto Ist/)

Ia menambahkan formasi yang dibutuhkan untuk tenaga pendukung pemilu 2019 yakni satu orang untuk bagian perencanaan anggaran, dua orang bagian teknis dan empat orang untuk bagian pemutakhiran data.

Untuk menyeleksi ratusan pelamar tadi, pihaknya memberikan beberapa materi tes keterampilan di antara tes tertulis yaitu soal kepemiluan, tes tertulis, dan wawancara serta penguasaan tehnik komputer.

"Sesuai rencana tanggal 19 Januari ini akan segera diumumkan peserta yang lulus, sejak itu mereka sudah langsung bekerja mengingat tahapan Pemilu 2019 sudah berjalan," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa, mereka nantinya harus menandatangani fakta integritas dengan KPU, karena ada beberapa poin yang nanti harus dipatuhi, ketika melanggar dan tidak disiplin akan langsung diberhentikan.

Idrus Marham janji amanah sebagai Mensos

Jakarta, (Antara) - Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham berjanji akan amanah menjalankan tugasnya sebagai Menteri Sosial dengan maksimal dan sebaik mungkin.

"Yang namanya kader partai Golkar bila diberi tugas akan dilaksanakan dengan amanah, tapi saya kira tidak etis mengomentari (jabatan mensos) ini biar proses di dalam berjalan baik," kata Idrus di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Rabu.

Idrus tiba lingkungan istana kepresiden Jakarta bersama dengan istrinya, Ridho Ekasari sekitar 08.20 WIB dan sudah dilantik oleh Presiden Jokowi.

Ia mengaku sebelumnya sudah sempat berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo meski tidak khusus membicarakan soal jabatan Mensos.

"Sebagai partai pendukung pemerintah,kami komunikasi tentang program tapi beliau tidak pernah bicara tentang menteri dan ini sesuai Partai Golkar bahwa kami mendukung pemerintah tanpa syarat. Tapi apabila diberikan kepercayaan, Partai Golkar sebagai partai yang selama ini melakukan kaderisasi tentu akan memberikan kader dalam rangka sukses pemerintahan," ungkap Idrus.

Idrus juga belum berkomentar mengenai bagaimana jalannya partai tersebut karena dua petingginya yaitu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto menjabat Menteri Perindustrian sedangkan dirinya sebagai Sekjen Partai Golkar juga menjabat sebagai Mensos.

Selanjutnya mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko dilantik sebagai Kepala Staf Presiden menggantikan Teten Masduki.

Sedangkan Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar akan dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres).

Terakhir Marsekal Madya TNI Yuyu Sutisna dilantik menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU). Yuyu sebelumnya adalah Wakil KSAU.

Presiden "didemo" saat lantik pejabat negara

Jakarta, (Antara) - Presiden Joko Widodo mendapatkan tuntutan dari ribuan nelayan asal Pantura yang menggelar demonstrasi pelarangan cantrang di depan Istana Merdeka sementara Presiden melantik para pejabat negara.

Demonstrasi yang dilakukan ribuan nelayan asal Pantura terjadi di luar pagar Istana Merdeka Jakarta, Rabu, bertepatan saat Presiden melantik para pejabat negara termasuk Menteri Kabinet Kerja untuk sisa masa jabatan 2014-2019.

Aksi tersebut bahkan terdengar hingga lingkungan Istana karena banyaknya massa yang dikerahkan.

Mereka telah menggelar aksi tersebut sejak sekitar pukul 08.00 WIB dan masih terus berlanjut saat Presiden melantik pejabat negara di Istana Negara sekitar pukul 09.00 WIB.

Aksi mereka memacetkan lalu lintas di seputar Istana termasuk Jalan Veteran hingga Jalan Majapahit Jakarta Pusat.

Sebelumnya Ketua Asosiasi Nelayan Dampo Awang Rembang Suyoto kepada wartawan mengatakan pihaknya akan melakukan aksi penolakan aturan pelarangan cantang ke Istana pada Rabu, 17 Januari 2018.

Demo tersebut diikuti oleh kelompok nelayan cantrang yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sementara suasana di dalam Istana justru khidmat ketika Presiden melantik empat pejabat negara yakni Agum Gumelar sebagai Dewan Pertimbangan Presiden, Idrus Marham sebagai Mensos, Marsdya TNI Yuyu Sutisna sebagai KSAU, dan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Staf Khusus Presiden Johan Budi SP ketika dikonfirmasi terkait perombakan kabinet membenarkan Presiden akan melantik pejabat negara di Istana Negara pada pukul 09.00 WIB
   
"Saya hanya bisa membenarkan bahwa ada pelantikan pejabat negara," kata Johan.

Bamsoet: hubungan DPR-KPK harus harmonis

Jakarta, (Antara) - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai hubungan antara institusinya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus harmonis, sehingga dirinya bertekad untuk mewujudkannya.

"Setelah saya melihat perkembangan terakhir, saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan KPK," kata Bambang.

Dia meyakini kalau hubungan DPR dengan KPK berjalan harmonis maka hubungan DPR dengan semua institusi pemerintahan maupun lembaga masyarakat juga akan berjalan baik.

Bambang menjelaskan untuk mewujudkan hamonisasi antara DPR-KPK, dirinya akan mendorong agar Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR tentang Tugas dan Kewenangan KPK dapat segera mengeluarkan rekomendasi akhir.

"Selesaikan rekomendasi Pansus karena menjadi titik gesekan diantara dua lembaga padahal tujuan kita baik. Saya meyakini rekomendasi yang muncul, KPK melihatnya sebagai bahan perbaikan," ujarnya.

Selain itu Bambang berjanji akan menciptakan hubungan yang harmonis antara DPR dengan pemerintah, yaitu dengan membuat teduh suasana di internal DPR.

Menurut dia, DPR dan Pemerintah harus berpikir untuk kepentingan rakyat yaitu mewujudkan lapangan pekerjaan, sembako murah, dan rumah terjangkau.

"Saya ingin membawa DPR yang teduh, kalau parlemen teduh maka hubungan dengan pemerintah pasti lebih bagus," tuturnya.

Politisi Partai Golkar itu menyadari bahwa DPR di dua tahun ini menghadapi tiga agenda politik besar, pertama; tahun 2018 akan melaksanakan Pilkada serentak dengan beberapa titik rawan.

Kedua menurut dia, dihadapkan dengan friksi atau gesekan di internal partai terkait penentuan nomor calon anggota legislatif karena tiap kader pasti bersaing untuk mendapatkan "nomor cantik".

"Lalu dihadapi dengan lobi-lobi penentuan calon presiden dan calon wakil presiden sehingga pasti ada gesekan antar elite partai untuk mendapatkan rekomendasi," katanya.

Namun, dia menginginkan agar konsolidasi yang dilakukan di partai dan apa yang terjadi di parlemen, dapat berjalan paralel.

Hal itu menurut dia agar tidak ada kesan bahwa memasuki tahun politik, DPR lalai terhadap kewajibannya atau menomorduakan tugas di parlemen.

Bimtek Pemutakhiran Daftar Pemilih

KPU Gorontalo Utara Segera Sampaikan Hasil Penelitian Berkas Cabup/Cawabup

Gorontalo,  (Antaranews Gorontalo) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, segera menyampaikan hasil penelitian berkas administrasi bakal pasangan calon bupati (cabup) dan wakil bupati (cawabup), yang telah mendaftarkan diri di Pilkada 2018.

Ketua KPU setempat, Fadliyanto Koem, Selasa di Gorontalo, mengatakan, penelitian berkas administrasi syarat bakal calon dan bakal pasangan calon terus dilaksanakan pihaknya.

"Saat ini KPU masih melakukan penelitian terhadap administrasi syarat bakal calon dan bakal pasangan calon," ujarnya.

Penelitian tersebut tidak hanya pada ijazah saja, namun termasuk beragam formulir serta syarat calon dan pasangan calon yang harus ada.

Seluruh berkas administrasi yang menjadi syarat wajib ada dan sah ada kata ia, diteliti satu/satu.

Baca Juga : KPU Akan Kumpulkan Parpol Pengusung Cawali/cawawali Kota Gorontalo

Ia menjelaskan, penelitian ijazah dilakukan dengan cara mendatangi seluruh sekolah atau masing-masing sekolah para bakal calon, yaitu sekolah lanjutan tingkat atas dan perguruan tinggi.

Beberapa bakal calon merupakan tamatan sekolah maupun perguruan tinggi di luar Provinsi Gorontalo, diantaranya di Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.

Pihak KPU menyadari kata Fadliyanto, beberapa tahapan yang sementara berjalan, waktunya hampir bersamaan maka seluruh komisioner maupun staf sekretariat KPU dikerahkan untuk memuluskan kerja-kerja tersebut.

Hasilnya akan disampaikan pada 17-18 Januari 2017, selanjutnya pada 18-20 Januari 2018, para bakal calon dan bakal pasangan calon diberikan kesempatan untuk memperbaiki berkas persyaratan jika ada yang kurang atau yang harus dilengkapi.

"Pastinya, KPU akan kembali melakukan penelitian berkas syarat bakal calon dan bakal pasangan calon hasil perbaikan," ujarnya.

KPU Akan Kumpulkan Parpol Pengusung Cawali/cawawali Kota Gorontalo

Gorontalo,  (Antaranews Gorontalo) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo akan mengumpulkan Partai Politik pengusung pasangan Calon Wali Kota (Cawali) dan Calon Wakil Wali Kota (Cawawali) atau (LO) pasangan calon, guna menyampaikan hasil penelitian syarat yang dimasukan pada pendaftaran waktu lalu.

Ketua KPU Kota Gorontalo La Aba mengatakan untuk penyerahan hasil penelitian syarat bakal calon akan dilaksanakan pada Rabu 17 Januari 2018, namun sebelumnya KPU akan melakukan pleno penetapan hasil penelitian.

"Kita akan plenokan dulu, selanjutnya kami akan undang parpol pengusung atau bakal calon untuk diserahkan hasil penelitian syarat tersebut," kata La Aba, Rabu.

Terkait dengan hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon, ia mengaku pihak Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sudah menyerahkan dokumen kesimpulan hasil tes pemeriksaan kesehatan dari tiga pasangan bakal calon.

Baca Juga: KPU Gorontalo Utara Segera Sampaikan Hasil Penelitian Berkas CabupCawabup

"Kami belum tahu hasilnya seperti apa, masih akan diperiksa dulu. Nanti hasilnya akan disampaikan kepada tim pemenangan atau parpol pengusung," ujarnya.

Ia menambahkan, bilamana ada dokumen syarat calon yang perlu diperbaiki, sesuai ketentuan peraturan KPU, kepada bakal calon atau parpol pengusung, masih diberikan waktu perbaikan.

Selanjutnya dokumen hasil perbaikan tersebut masih akan diteliti kembali sebelum ditetapkan menjadi peserta cawali/cawawali Kota Gorontalo tahun 2018.

"Untuk penetapan calon, nanti 12 Ferbruari 2018 dilanjutkan dengan pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon," ia menambahkan.

Saat ini KPU Kota Gorontalo telah menerima tiga pasangan bakal cawali/cawawali, yaitu pasangan Rum Pagau-Rusliyanto Monoarfa yang diusung PDI-Perjuangan dan PPP, Marthen Taha-Ryan F Kono yang diusung koalisi partai Golkar, Demokrat dan PBB.

Terakhir Adhan Dambea-Hardi Saleh Hemeto diusung PAN, Hanura, dan Gerindra, serta didukung oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

IDI Berharap Pasangan Calon Terpilih Perhatikan RSUD

Gorontalo,  (Antaranews Gorontalo) - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) berharap pasangan calon yang kelak terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018, dapat memberi perhatian yang tinggi terhadap peningkatan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Gorontalo Utara.

"Paling utama adalah ketersediaan dokter spesialis, sebab rumah sakit merupakan urat nadi pelayanan kesehatan di daerah itu," ujar dr Wiwin Yusuf, SP.B selaku pengurus IDI Provinsi Gorontalo di Gorontalo, Selasa.

Ia yang juga menjadi pengurus IDI Provinsi Gorontalo dan menjabat Ketua IDI Kabupaten Gorontalo, mengatakan, jika selama 5,5 tahun menjadi dokter paruh waktu di RSUD dr Zainal Umar Siddiqi (ZUS) yang terletak di Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang Gorontalo Utara, sangat berharap adanya peningkatan pelayanan di rumah sakit tersebut.

Maka harapan terhadap peningkatan layanan kesehatan secara menyeluruh pun sangat diharapkan dapat terwujud.

"Siapapun Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih nanti, diharapkan memberi perhatian utama terhadap layanan dan keberadaan RSUD ini," ujar dokter spesialis bedah itu.

Ia menambahkan, selaku ketua tim pemeriksaan kemampuan kesehatan jasmani dan rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika bakal paslon di Pilkada 2018, sangat berharap ke depan pemeriksaan yang sama sudah dilakukan di RSUD ZUS di Gorontalo Utara.

Bangunan rumah sakit yang sudah besar, diharapkan ditunjang dengan alokasi anggaran yang cukup besar oleh pemerintah daerah agar operasional pelayanan kesehatan di daerah itu semakin baik.

Harapan yang sama disampaikan ketua IDI Kabupaten Gorontalo Utara, dr Ardiansyah yang berharap, ke depan pemerintah daerah semakin memperhatikan jumlah dokter serta kesejahteraannya.

"Jumlah dokter diharapkan bertambah dan kesejahteraannya diperhatikan, sebab dokter yang ada saat ini masih menjalankan tugas melebihi kapasitas," ujarnya.

IDI: Tes Kesehatan Cawali/Cawawali Gorontalo Tuntas

Gorontalo,  (Antaranews Gorontalo) - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) merampungkan seluruh rangkaian pemeriksaan kesehatan bakal calon Wali Kota (Cawali) dan Calon Wakil Wali Kota (Cawawali) Gorontalo pada Senin.

Ketua tim pemeriksa kesehatan bakal calon, dr Irianto Dunda, mengatakan sebelumnya dua orang bakal calon sudah selesai, dan hari ini masih ada satu pasangan calon yang belum selesai dilakukan tes pemeriksaan, namun hingga sore tadi semuanya sudah dirampungkan.

"Hari ini final ketiga calon telah selesai diperiksa, nanti kami akan lakukan pleno dan hasilnya akan segera diserahkan ke KPU Kota Gorontalo," kata dr Irianto Dunda.

Awalnya direncanakan pemeriksaan bakal pasangan calon ini selesai pada tanggal 14 Januari, namun karena ada satu pasangan calon yang belum selesai diperiksa, maka dilanjutkan pemeriksaanya hari ini.

Ia menegaskan tidak ada penambahan waktu pemeriksaan kesehatan calon, sesuai jadwal yang diberikan KPU Kota Gorontalo kepada IDI hingga tanggal 15 Januari, dan penyerahan hasil sampai tanggal 16 Januari 2018.

Terkait dengan pemeriksaan bakal calon ini, ia mengatakan segala bentuk pemeriksaan kesehatan calon ini berdasarkan keilmuan yang dimiliki dan dipertaruhkan seorang dokter, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Semua pasangan calon kami kenal dengan baik, jadi tidak ada istilah pro atau dukung kepada siapa pun. Hasil pleno yang nantinya kami akan serahkan ke KPU berdasarkan temuan yang pemeriksaan yang kami dapati," ujarnya.

Apa yang dimintai oleh KPU semua berdasarkan pada petunjuk teknis pelaksanaan, dan segala hal tindakan yang dilakukan selalu berkoordinasi dengan pengurus IDI pusat.

"Saya sebagai ketua tim pemeriskaan mengucapkan terima kasih banyak atas kerja maksimal dari rekan dokter, yang sebagian besar merupakan anggota IDI Kota Gorontalo," tegasnya.

Bamsoet Resmi Diajukan Sebagai Ketua DPR

Jakarta, (Antara) - Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto resmi mengumumkan bahwa partainya mengajukan Bambang Soesatyo (Bamsoet) sebagai Ketua DPR, menggantikan Setya Novanto.

"DPP Partai Golkar memutuskan dan menetapkan Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR," kata Airlangga dalam konferensi pers di Fraksi Partai Golkar DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan keputusan partainya itu diambil setelah melakukan komunikasi dengan para senior Golkar terkait siapa kader partai tersebut yang cocok menduduki jabatan tersebut.

Airlangga mengatakan setelah melakukan komunikasi starategis di internal dan komunikasi politik, maka diputuskan Bambang sebagai Ketua DPR karena memiliki pengalaman lengkap.

"Bambang Soesatyo memiliki pangalaman panjang di DPR sehingga memahami hakikat sistem dan kelembagaan DPR, memiliki konseptual dalam ide dan gagasan. Dan Pak Bambang merupakan alumni wartawan sehingga dapat berkomunikasi yang baik," ujarnya.

Airlangga mengatakan Golkar memahami bahwa Ketua DPR memiliki tugas tidak mudah, terutama menghadapi tahun politik karena kemungkinan konstelasi politik meningkat.

Namun menurut dia, Ketua DPR dengan lembaga DPR bisa menjadi bagian dalam mengembangkan kondusifitas dalam bidang politik, hukum, dan ekonomi.

"DPR mendapatkan sorotan luas karena dalam posisi tidak menguntungkan sehingga perlu peningkatan kinerja dan citra positif masyarakat," katanya.

Airlangga mengatakan sebelum Bambang dilantik, maka DPP Partai Golkar telah meminta Fraksi Partai Golkar DPR RI untuk menarik keanggotan Bambang Soesatyo sebagai anggota Panitia Khusus Hak Angket tentang Tugas dan Kewenangan KPK.

Menurut dia, penarikan tersebut tidak digantikan dengan anggota Fraksi Golkar yang lain dan DPP Partai Golkar meminta agar kerja Pansus KPK segera diselesaikan.

"Prinsipnya kami tidak toleransi terhadap langkah yang memperlemah KPK karena merupakan amanah Musyawarah Luar Biasa Partai Golkar," katanya.

Airlangga mengatakan apabila kinerja Pansus KPK tidak selesai pada masa sidang ini maka Golkar dipastikan akan menarik semua anggotanya di Pansus tersebut.

Parpol di Minahasa Tenggara Dukung Calon Tunggal

Minahasa Tenggara, (Antara) - Delapan partai politik yang mengusung pasangan calon bupati James Sumendap dan calon wakil bupati Jesaja Legi (JS-JL) masih tetap mendukung calon tunggal di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Minahasa Tenggara.

Kedelapan partai tersebut yakni PDI-P, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Gerindra, PAN, Partai Gerindra, Partai Hanura, dan PPP, dan telah menyatakan sikapnya dalam pertemuan bersama dengan pasangan calon.

"Kami masih solid untuk mendukung pasangan Bupati James Sumendap dan Jesaja Legi, yang merupakan calon tunggal. Bahkan kami dari pengurus partai pendukung sudah membuat pernyataan dan ditandatangani di atas materai," kata  Sekretaris PDI-P Semuel Montolalu di Amurang, Sabtu.

Pernyataan yang sama diungkapkan oleh Ketua Partai Golkar Kabupaten Minahasa Tenggara Tonny Hendrik Lasut, jika pihaknya masih mendukung pasangan JS-JL.

"Kami masih tetap mendukung sesuai dengan Surat B1-KWK dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar," katanya.

Ketua Partai Gerindra Alkindi Bilfagih mengatakan sikap partainya untuk mendukung pasangan calon JS-JL.

"Sesuai dengan yang sudah diputuskan partai, kami masih tetap mendukung calon bupati James Sumendap, dan calon wakil bupati Jesaja Legi," katanya.

Ketua Partai Demokrat Minahasa Tenggara Katrien Mokodaser mengungkapkan, sikap pihaknya masih tetap mendukung pasangan JS-JL.

"Sikap kami tetap mendukung contoh yang sudah kami daftarkan yakni James Sumendap dan Jesaja Legi. Dan itu kami sudah membuat pernyataan resminya bersama dengan partai pengusung lainnya," katanya.

Sementara itu calon bupati James Sumendap berterima kasih kepada para partai pengusung yang masih solid mendukung dirinya bersama calon wakil bupatinya.

"Kami dari pasangan calon sangat berterima kasih dengan kepercayaan dan dukungan dari kedelapan partai politik ini. Kami tentunya berupaya untuk mewujudkan Kabupaten Minahasa Tenggara yang lebih baik ke depannya," kata James.

Pilkada di Kabupaten Minahasa Tenggara baru mendaftar satu pasangan calon, dan sampai perpanjangan pendaftaran belum ada pasangan calon lainnya yang mendaftar.

Pasangan calon James Sumendap dan Jesaja Legi didukung 8 Parpol atau 24 kursi dari 25 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tenggara.

Satu partai politik yang tidak memberikan dukungannya yakni Partai Nasdem yang hanya memiliki satu kursi di DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara.

Tim Dokter Tuntaskan Pemeriksaan Kesehatan Peserta Pilkada

Gorontalo,   (Antaranews Gorontalo) - Tim dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) MM Dunda Limboto menuntaskan rangkaian pemeriksaan kesehatan terhadap bakal peserta Pilkada Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2018.

"14 orang dokter spesialis ditambah para dokter pendukung, dokter umum dan dokter pelaksana, termasuk 1 orang dokter spesialis penyakit jiwa dan 1 orang dokter spesialis urologi yang didatangkan dari Provinsi Sulawesi Utara, sudah menuntaskan tugasnya memeriksa kesehatan masing-masing bakal calon bupati dan calon wakil bupati," ujar ketua tim pemeriksaan kemampuan kesehatan jasmani dan rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika paslon, dr Wiwin Yusuf, Sp.B, Minggu di Gorontalo.

Ia memastikan tidak ada intervensi ataupun bisik-bisik antara dokter dengan seluruh bakal calon bupati dan wakil bupati, sebab seluruh dokter bekerja independen dan profesional.

"Seluruh bakal paslon pasti saling kenal dengan para dokter, kenal dengan baik sebab tidak mungkin di antara mereka tidak ada yang pernah sakit meski hanya flu saja," ujar pria yang juga menjabat Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Gorontalo.

Ia berharap, seluruh bakal paslon bisa lulus pada tahapan itu, apalagi untuk pemeriksaan kesehatan jiwa dapat dipastikan semuanya sehat atau tidak memiliki kelainan jiwa sebab yang paling utama adalah, bakal calon sehat kesehatan jiwanya dan aman-aman saja.

Wiwin memastikan, pada tahapan pemeriksaan tersebut terlaksana dengan baik dan tidak menemukan masalah, termasuk pemeriksaan pendukung interna, serta menunggu hasil dari pihak Badan Nasional Narkotika Provinsi (BNNP).

Ketua IDI Gorontalo Utara, dr Ardiansyah mengatakan, paling lambat pleno hasil pemeriksaan tersebut akan disampaikan pada 16 Januari 2018 sesuai batas waktu dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, atau paling cepat pada Senin pagi, 15 Januari 2018.

Pihaknya memastikan kata Ardiansyah, apapun hasilnya nanti tidak dapat dipertentangkan dengan hasil lainnya dan sudah merupakan keputusan final.

Tahapan pemeriksaan kemampuan kesehatan jasmani dan rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika bagi bakal paslon di Pilkada 2018 Gorontalo Utara, dilaksanakan di dua rumah sakit yaitu, RSUD MM Dunda Limboto Kabupaten Gorontalo dan RSU Aloe Saboe Kota Gorontalo.

Tiga bakal paslon seluruhnya mengikuti rangkaian pemeriksaan yang dilakukan selama empat hari sejak Kamis, 11 Januari hingga Minggu, 14 Januari 2018.

Bakal paslon di Pilkada 2018, Indra Yasin (bupati petahana)-Thoriq Modanggu (akademisi) diusung PAN, PDIP, PPP, PKS dan Gerindra.

Roni Imran (wakil bupati petahana)-Ismail Patamani (birokrat menjabat Sekretaris Daerah) diusung partai Demokrat dan Hanura, serta Thomas Mopili (politisi)-Suhela Rakhmad (pengusaha) diusung Golkar.

Penutupan Pemeriksaan Kesehatan Cabup/Cawabup Gorontalo Utara

Zulkifli: Pilkada Jangan Bawa Isu SARA

Solo, (Antara) - Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan meminta seluruh pihak agar pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018 jangan membawa isu suku, agama, ras, dan antargolongan.

"Jangan menghalalkan segala cara, apalagi mengadu domba, menjelek-jelekkan, dan ngomongin SARA," kata Zulkifli pada acara Apel Ranting PAN Menuju Zulkifli Hasan Presiden di GOR Manahan Solo, Minggu.

Ia mengatakan jangan hanya karena pilkada, masyarakat maupun pihak tertentu harus mempertaruhkan Indonesia.

"Ini cuma pilkada, kita sama kita.

Bukan lawan Belanda atau negara lain, ini teman sendiri. Jangan bawa SARA. Pelopori persatuan, jahit merah putih agar utuh, PAN pelopori agar jangan gaduh, jangan saling menista, mengejek. Kita reformis, bersatu kita kuat," katanya.

Pada kesempatan tersebut, pihaknya sekaligus melakukan konsolidasi Pilgub Jateng. Sebagaimana diketahui, pada Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Tengah 2018, PAN mengusung Sudirman Said.

Menurut dia, konsolidasi dengan mengusung Sudirman Said tersebut untuk melakukan perubahan dan melanjutkan cita-cita reformasi yang sempat tersendat sejak zaman orde baru.

"Dengan Pak Ganjar, kita jangan saling menjelekkan, jangan saling menyerang. Mari kita adu konsep, adu gagasan. Sama-sama merah putih, bersaudara. 'Bangun Jateng Mukti Bareng', lanjutkan program Ganjar Pranowo," katanya.

Sementara itu, disinggung mengenai mahar politik, Zulkifli mengatakan untuk maju menjadi peserta pilkada, setiap calon harus memiliki modal.

"Modal ini tidak harus dari uang pribadi, selama calon ini bersih dan baik saya rasa akan banyak orang yang membantunya. Tidak ada memberikan uang untuk partai," katanya.

Resmi Anggota Panwaslu, Lismawi Diminta Segera Melapor ke Pemkot Gorontalo

Gorontalo,� (Antaranews Gorontalo) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Gorontalo Djaharudin Umar meminta kepada Lismawi Ibrahim, yang baru dilantik menjadi anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Gorontalo, untuk segera melapor ke pemerintah kota (Pemkot) setempat.

Lismawi Ibrahim yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkot Gorontalo, resmi dilantik menjadi anggota Panwaslu Kota Gorontalo, menggantikan Ridwan Pateda yang telah mengundurkan diri dari anggota Panwaslu sejak 12 Oktober 2017.

"Kami meminta Lismawi Ibrahim untuk segera melapor kepada dinasnya, atau ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Gorontalo, bahwa dirinya sudah resmi dilantik menjadi anggota Panwaslu," kata Djaharudin Umar, Sabtu usai melantik Lismawi Ibrahim, Sabtu.

Ia menambahkan bahwa, Ridwan Pateda juga PNS, namun yang bersangkutan memilih mundur dari Panwaslu Kota Gorontalo, dan meneruskan pekerjaanya sebagai Kepala Seksi di Dinas Kelautan Perikanan Pemerintah Kota Gorontalo.

Baca Juga : PPP Siap Beri Sanksi PAW Kader Membelot Pilkada

Tanggal 11 Januari Bawaslu RI mengirimkan surat resmi pemberhentian Ridwan Pateda, sehari setelah itu, pihaknya langsung mengundang Lismawi Ibrahim, dimana saat seleksi panwaslu 2017 dari hasil perengkingan, ia menempati peringkat ke empat.

"Pada 12 Januari 2018 kami undang calon yang bersangkutan, dan menyatakan kesediaanya untuk menggantikan Ridwan Pateda," jelasnya.

Berdasarkan syarat dan ketentuan sebagai seorang anggota Panwaslu, Lismawi Ibrahim tidak ada masalah, semuanya sudah terpenuhi, namun tetap harus melapor kepada dinas tempat ia bekerja.

Terkait PNS yang diangkat menjadi komisioner pada lembaga seperti Bawaslu, sesuai undang-undang menegaskan bahwa penyelenggara Pemilu tidak boleh menduduki jabatan pada pemerintahan, dan harus mundur.

"Berbeda dengan Lismawi Ibrahim yang hanya staf, dan juga sejak awal masuk mendaftar dan mengikuti seleksi sebagai komisioner Panwaslu, ia sudah mendapat izin dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Gorontalo," ujarnya.

Terkait dengan tidak boleh menerima gaji dobel bagi seorang ASN yang diangkat menjadi komisioner, Djaharudin menegaskan bahwa, itu sudah tidak ada masalah, dan sudah dimintakan ke Lismawi untuk tidak menerima gaji dari instansi tempat ia bekerja.

Baca Juga : Anggota Panwaslu Kota Gorontalo Mengundurkan Diri

Bawaslu Belum Panggil Prabowo Terkait La Nyalla

Jakarta, (Antara) - Anggota Badan Pengawas Pemilu RI Rahmat Bagja mengatakan pemanggilan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait mahar politik belum akan dilakukan, karena akan menunggu klarifikasi Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia Jawa Timur La Nyalla Mattalitti.

"Kita tunggu dulu perkembangan klarifikasi dari La Nyalla, itu yang menentukan kami akan panggil Pak Prabowo atau tidak," kata Bagja di Cikini, Jakarta, Sabtu.

La Nyalla, yang juga merupakan kader Gerindra, sebelumnya mengaku dimintai dana Rp40 miliar oleh Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat untuk membayar saksi pilkada.

Dana tersebut, menurut La Nyalla juga menjadi syarat dirinya kelak menerima rekomendasi dari Gerindra untuk maju sebagai calon kepala daerah di Jawa Timur.

Mantan Ketua Umum PSSI itu menambahkan jika dana tersebut tidak diserahkan sebelum 20 Desember 2017, dirinya tidak akan mendapatkan rekomendasi Gerindra untuk maju di Pilgub Jatim.

Terkait dengan masalah itu, Bawaslu Jawa Timur kemudian melayangkan surat pemanggilan kepada La Nyalla untuk meminta keterangan dan bukti atas pernyataannya yang menyeret pimpinan Partai Gerindra tersebut.

"Kalau La Nyalla tidak ada bukti, bagaimana kita bisa memanggil Pak Prabowo?," ujar Bagja.

Bagja kemudian menjelaskan ketika partai politik terbukti meminta mahar atau melakukan politik uang, maka sanksinya adalah tidak diperkenankan mengikuti pilkada selama lima tahun ke depan.

Sementara itu, calon kepala daerah yang terlibat dalam pemberian mahar politik akan didiskualifikasi.

Pemeriksaan Kesehatan Calon Kepala Daerah Gorontalo Utara

KPU: Tidak Ada Manipulasi Data Pemeriksaan Paslon

Gorontalo,  (Antara) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, memastikan tidak ada manipulasi data hasil pemeriksaan bakal pasangn calon (paslon) bupati dan wakil bupati pada Pilkada 2018.

"Hasil pemeriksaan termasuk proses kerja KPU, disajikan secara akuntabel dan transparan, sebab seluruhnya ditayangkan di laman KPU atau di http://ift.tt/2CZ6IPi, maka tidak ada yang disembunyikan atau dimanipulasi," ujar Fadliyanto Koem, Jumat di Gorontalo.

Ia mengatakan, tiga bakal paslon bupati dan wakil bupati sudah mendaftar di Pilkada 2018, seluruh berkas pendaftaran sudah diterima dan sementara dilakukan penelitian lebih lanjut.

Untuk berkas pendaftaran yang telah dimasukkan, kata Fadliyanto, ada tiga kategori yaitu berkas syarat pencalonan wajib ada dan wajib sah, persyaratan calon wajib ada dan keabsahannya akan diteliti KPU lebih lanjut.

Untuk dua kategori tersebut, tiga bakal paslon telah memasukkannya, termasuk satu kategori yaitu syarat bersama untuk tim pemenangan dan visi misi.

Saat ini atau sejak Kamis, 11 Januari 2018 hingga Minggu, 14 Januari 2018, seluruh bakal paslon sementara mengikuti tahapan pemeriksaan kemampuan kesehatan jasmani dan rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika.

Baca Juga : PPP Siap Beri Sanksi PAW Kader Membelot Pilkada

Pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani termasuk pemeriksaan atau tes kesehatan jiwa (psikologi) dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) MM Dunda Limboto di Kabupaten Gorontalo, serta pemeriksaan radiologi tiroid yang telah dilakukan di Rumah Sakit Umum Aloe Saboe Kota Gorontalo.

Termasuk pengambilan darah untuk pemeriksaan narkoba oleh pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Gorontalo.

Terkait standar pemeriksaan kesehatan, telah disampaikan kepada pihak bakal pasangan calon sesuai petunjuk teknis (juknis), termasuk telah disampaikan melalui rapar koordinasi teknis bersama pihak IDI Gorontalo Utara, bersama bakal paslon dan LO masing-masing.

Tiga bakal paslon bupati dan wakil bupati pada Pilkada 2018 di daerah itu yaitu Indra Yasin (bupati petahana)-Thoriq Modanggu (akademisi) "IQRO" diusung PAN, PPP, Gerindra, PKS dan PDIP.

Roni Imran (wakil bupati petahana)-Ismail Patamani (birokrat) "NKRI" diusung Demokrat dan Hanura, serta Thomas Mopili (politisi)-Suhela Rakhmad (pengusaha), diusung Golkar.

PPP Siap Beri Sanksi PAW Kader Membelot Pilkada

Gorontalo,   (Antaranews Gorontalo) - DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Gorontalo siap memberi sanksi kepada kader yang duduk di DPRD yang tidak mendukung pasangan calon diusung partai itu di Pilkada 2018.

Ketua DPW PPP Provinsi Gorontalo Nelson Pomalingo, Jumat, mengatakan kader yang duduk di lembaga legislatif wajib mendukung dan memenangkan pasangan calon dari partai itu, jika tidak akan diberi sanksi Penggantian Antarwaktu (PAW).

Ia mengatakan kepada seluruh kader, terutama mereka yang duduk di DPRD, baik di Kota Gorontalo maupun di Kabupaten Gorontalo Utara, untuk optimal memenangkan calon kepala daerah yang diusung PPP.

"Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP sudah mengeluarkan surat keputusan calon yang diusung dan itu wajib dijalani oleh seluruh kader," kata Nelson usai memimpin rapat konsolidasi internal pemenangan calon.

Untuk bakal Calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) Gorontalo Utara, PPP mengusung pasangan Indra Yasin-Thoriq Modanggu, sementara untuk Calon Wali Kota (Cawali) dan Calon Wakil Wali Kota (Cawawali) mengusung pasangan Rum Pagau-Rusliyanto Monoarfa.

Khusus untuk Kota Gorontalo, lanjut Nelson, bahwa Cawawali Rusliyanto Monoarfa merupakan kader asli PPP, yang menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari daerah pemilihan Kabupaten Bone Bolango pada 2014, dan siap mundur demi PPP.

"Sehingga pertarungan ini merupakan murni pertarungan partai. Untuk itu kader PPP yang ada di daerah lain yang tidak melaksanakan pilkada, yang memiliki keluarga di dua daerah yang lagi melaksanakan pemilihan, untuk mendukung pasangan yang diusung PPP," tegasnya.

Sementara cawali Kota Gorontalo Rum Pagau adalah mantan Bupati Boalemo, yang terbukti berhasil memipin daerah itu selam lima tahun.

Ia menambahkan, untuk Kabupaten Gorontalo Utara dimana PPP mengusung cabup petahana, Indra Yasin yang didampingi oleh Thoriq Modanggu, sehingga di tangan mereka berdua diharapkan daerah itu bisa lebih maju lagi.

Khofifah Serahkan Ke Presiden Pengganti Mensos

Surabaya, (Antara) - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden RI Joko Widodo terkait keputusan mengganti atau tidaknya sebagai menteri di Kabinet Kerja.

"Semuanya mutlak menjadi kewenangan Presiden," ujarnya ketika ditemui usai menjalani tes kesehatan di Graha Amerta RSUD dr Soetomo Surabaya, Jawa Timur.

Menurut dia, sesuatu yang menjadi kewenangan Presiden lebih tepat dijawab oleh Presiden sendiri.

Begitu juga ketika disinggung terkait perkembangan surat pengunduran diri yang telah diajukannya kepda Presiden Joko Widodo, Mensos meminta tak ditanyakan ke dirinya.

"Kalau tanya perkembangan, tidak baik ditanyakan ke saya," kata Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama tersebut.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo di sela Rakernas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) 2018 di Jakarta, Rabu (10/1), menyebutkan sudah menerima surat dari Khofifah yang akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Sosial.

"Suratnya sampai di meja saya, suratnya saya baca baru bisa saya sampaikan, suratnya belum saya baca," kata Presiden.

Khofifah Indar Parawansa mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden karena ikut bursa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur 2018 berpasangan dengan Emil Elistianto Dardak dan telah mendaftar ke KPU Jatim.

Tiga Bakal Cabup/Cawabup Daftar Pilkada Gorontalo Utara

Gorontalo,  (Antaranews Gorontalo) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Utara Fadliyanto Koem mengatakan ada tiga bakal pasangan calon (paslon) kepala daerah yang sudah resmi mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada 2018.

"Di antaranya bakal calon bupati dan calon wakil bupati (cabup-cawabup) Roni Imran-Ismail Patamani "NKRI", diusung gabungan partai Demokrat dan Hanura," katanya, Kamis.

Bakal cabup-cawabup Indra Yasin-Thoriq Modanggu "IQRO", diusung PAN, PPP, PDIP, PKS dan Gerindra.

Serta bakal paslon cabup-cawabup Thomas Mopili-Suhela Rakhmad "IMSAK" diusung partai Golkar.

Berdasarkan data pihaknya, kata Fadliyanto, usai penutupan pendaftaran bakal paslon cabup-cawabup pada Rabu, 10 Januari 2018 pukul 24.00 Wita, hanya tiga bakal paslon tersebut yang resmi mendaftar sebagai peserta Pilkada 2018.

Ia juga memastikan, ketiga bakal paslon telah memasukkan seluruh berkas pendaftaran dan pihak KPU telah menerimanya untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

"Seluruh bakal paslon telah memenuhi syarat berkas administrasi yang wajib ada, diantaranya surat keputusan dukungan partai politik, maka selanjutnya kami selaku penyelenggara akan melakukan penelitian lebih lanjut," ujar Fadliyanto.

Tahapan selanjutnya kata ia, seluruh bakal paslon cabup-cawabup akan melakukan pemeriksaan kesehatan untuk memenuhi pencalonan dan persyaratan calon pada pemilihan bupati dan wakil bupati 2018.

Pemeriksaan tersebut dilakukan Kamis, 11 Januari hingga Minggu, 14 Januari 2018 setiap hari mulai pukul 07.00-16.30 Wita, oleh tim dokter di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) MM.Dunda Limboto di Kabupaten Gorontalo.

Rusli Habibie Siap Menangkan Pasangan Thomas-Suhela

Gorontalo,  (Antaranews Gorontalo) - Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Gorontalo, Rusli Habibie, menyatakan siap memenangkan bakal pasangan calon bupati dan calon wakil bupati yang diusung partai itu pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 di Gorontalo Utara.

"Kemenangan harus diraih Golkar dan saya pun mendukung penuh pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, Thomas Mopili-Suhela Rakhmad atau paket "IMSAK" pada Pilkada 2018 di daerah ini," ujar Rusli, Rabu di Gorontalo.

Gubernur Gorontalo itu, juga pernah menjabat Bupati Gorontalo Utara periode 2008-2013.

Harapannya pada Pilkada 2018, IMSAK menang diusung Golkar untuk memuluskan koordinasi terhadap jalannya pembangunan yang bermuara pada keberhasilan dan pemerintahan yang berjalan baik.

Sementara bakal calon bupati Thomas Mopili berharap dukungan masyarakat akan memenangkan paket "IMSAK" nanti.

"Kami akan berupaya menyejahterakan masyarakat dan berjanji jika dalam jangka waktu satu tahun jalannya pemerintahan daerah tidak berdampak maju, maka kami siap mundur dari jabatan," ujar Thomas.

Ia berharap, pada Pilkada 2018, masyarakat tidak terbuai dengan janji-janji program gratis, apalagi selama ini tidak seluruh masyarakat menikmatinya.

Deklarasi bakal pasangan calon "IMSAK" di lapangan hijau Leboto, Kecamatan Kwandang, dihadiri jajaran pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo, diantaranya bakal calon wali kota yang masih menjabat wali kota Gorontalo, Marten Taha.

Massa pendukung "IMSAK" berkumpul di lapangan tersebut, usai mengantarkan Thomas-Suhela mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, sebagai bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati di Pilkada 2018.

Kejaksaan Awasi Pelaksanaan Pilkada Gorontalo Utara

Gorontalo, (Antaranews Gorontalo) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Gorontalo Utara disampaikan Kepala Seksi Intelijen, La Ode Rubiani, memastikan jika pihaknya akan melakukan pengawasan penyelenggaraan seluruh tahapan Pilkada 2018, sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.

Termasuk berharap, pemerintah daerah tidak mencampur adukkan dana APBD untuk kegiatan lain yang tidak sah atau di luar tahapan penyelenggaraan Pilkada 2018.

Pihaknya kata La Ode, sangat berharap penyelenggaraan Pilkada akan sukses, damai dan sesuai rencana.

Kejaksaan bersama Panwas dan Kepolisian dalam menjalankan perannya melalui sentra Gakumdu, bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, akan memantau seluruh pelaksanaan Pilkada hingga sukses.

"Kami tidak bisa mengasumsikan adanya kegiatan lain-lain, namun mengoptimalkan fungsi pengawasan penyelenggaraan seluruh tahapan Pilkada agar sesuai mekanisme dan aturan," ujarnya.

Terkait euforia atau beragam dinamika yang muncul di setiap tahapan, pihaknya berharap kata La Ode, tidak akan memunculkan kegiatan yang mengganggu penyelenggaraan Pilkada.

Cabup Petahana Pastikan APBD Untuk Pembangunan Masyarakat

Gorontalo,  (Antaranews Gorontalo) - Calon Bupati (Cabup) Gorontalo Utara yang juga petahana, Indra Yasin, memastikan jika dana-dana pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018, hanya ditujukan untuk pembangunan bagi masyarakat.

"Ada penggunaan APBD pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018, yaitu untuk penyelenggara KPU, Panwas dan pengamanan bukan untuk kepentingan lain yang tidak ada hubungannya dengan pembangunan masyarakat," ujar Indra, Rabu di Gorontalo, memastikan transparansi pemanfaatan APBD meski ia menjadi cabup petahana.

Ia memastikan, penggunaan APBD untuk alokasi penyelenggaraan Pilkada 2018, sesuai porsi dan harus dipertanggungjawabkan dengan baik.

Thoriq Modanggu Siap Lepas Status ASN

Gorontalo, (Antaranews Gorontalo) - Bakal calon wakil bupati (cawabup) Gorontalo Utara, Thoriq Modanggu, akademisi salah satu Perguruan Tinggi di Gorontalo, siap melepas status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Saya siap melepas status ASN dan telah didiskusikan dengan isteri yang ikut meyakinkan bahwa keluarga kami bisa hidup meski saya tidak lagi menjadi ASN," ujar Thoriq, Rabu di Gorontalo.

Pernyataan tersebut ia sampaikan pada konferensi pers di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, usai mendaftar sebagai bakal pasangan calon bersama Indra Yasin sebagai calon bupati.

Pilihannya siap dipinang Indra Yasin kata ia, sebab merasa yakin orang yang meminangnya (Indra Yasin) adalah orang baik.

Keduanya diusung gabungan partai politik yang dinamai koalisi hebat yaitu PDIP, PPP, Gerindra, PAN, PKS serta didukung Nasdem dan PKB.

Ia berharap, "IQRO" menjadi pasangan calon yang akan memenangkan Pilkada 2018 agar cita-cita bersama untuk membangun Gorontalo Utara dapat terwujud.

Thoriq menambahkan, Pilkada bukan ajang merebut kekuasaan namun ada semangat "spirit" perjuangan untuk mewujudkan Pilkada bermartabat, harmonis, tertib dan damai.

Ia pun memberikan penghargaannya kepada seluruh partai politik pengusung yang telah mencalonkannya menjadi cawabup mendampingi cabup Indra Yasin yang masih menjabat bupati di pemerintahan daerah itu, periode 2013-2018.

Kapolres Pohuwato Buktikan Komitmennya Kasus Kekerasan

Gorontalo,   (Antaranews Gorontalo) - Kapolres Pohuwato di Provinsi Grontalo AKBP Ary Donny Setiawan menegaskan pihaknya segera menetapkan enam oknum polisi tersangka kasus tindak kekerasan kepada salah seorang warga dari hasil penyidikan sementara dan gelar perkara.

Enam oknum anggota Polres Pohuwato tersebut berinisial RD, MA, MI, DA, S dan TA dan semuanya berpangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda).

"Kami baru saja menyelesaikan gelar perkara di Polda Gorontalo yang merupakan hasil terhadap laporan Polisi Nomor 348 XII 2017 atas nama pelapor Abdul Aziz Ismail," ucapnya, Rabu.

Ia mengungkapkan telah memeriksa 14 orang saksi dari pihak masyarakat dan juga anggota Polisi, dan telah meminta hasil visum.

"Dari hasil pemeriksaan memang ada bukti yang cukup bahwa pada saat itu ada anggota Polres Pohuwato yang melaksanakan tugas di lapangan menggunakan kekuatan yang berlebihan dan tidak proporsional sehingga mengakibatkan tindakan kekerasan kepada Abdul Aziz," kata dia.

Saat ini ke enam oknum tersebut kata Kapolres telah diamankan secara internal dan menunggu hingga penetapan tersangka.

"Nanti peran dari masing-masing oknum anggota Polisi ini akan diperdalam setelah penetapan dan pemeriksaan saksi-saksi," kata dia, lagi.

Untuk kronologi sementara, Ary Donny mengatakan bahwa berawal dari adanya laporan ke Polres Pohuwato terkait orang yang diduga mabuk dan mengganggu pengguna jalan.

Kemudian terjadi percekcokan dengan Polisi di lapangan lalu datang anggota Polisi lainnya yang melihat ada perwira Polisi yang cekcok, lalu oknum Polisi tersebut berniat ingin membantu namun menggunakan kekuatan yang berlebihan.

"Untuk sanksi yang akan diberikan kita akan menunggu proses dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, apakah nanti sanksi disiplin atau kode etik, kita akan meminta pentunjuk dari Propam Polda," ujarnya lagi.

AKBP Ary Donny Setiawan menegaskan bahwa gelar perkara kasus kekerasan kepada warga tersebut merupakan komitmennya kepada masyarakat Pohuwato yang disampaikan saat ada unjuk rasa terkait permasalahan tersebut.

"Saya sudah mengatakan bahwa akan se obyektif mungkin dalam penanganan perkara ini, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, kita transparan dan obyektif, dan nanti jika oknum anggota terbukti bersalah maka akan ada konsekuensi hukumnya," tegas Ary Donny.

Kapolres juga menyampaikan permintaan maaf secara institusi atas kejadian yang tidak diinginkan dan ia berharap kedepan tidak ada kejadian seperti itu lagi.