Umat Katolik di Timika Diminta Terlibat Aktif Sebagai Agen Perdamaian

Timika (Antaranews Gorontalo) - Tokoh agama Katolik Timika, Papua Pastor Maksimus Dora OFM meminta umat Katolik di wilayah itu terlibat aktif sebagai agen perdamaian di tengah kehidupan masyarakat yang masih sering terjadi pembunuhan dan tindak kekerasan.

"Di tengah kehidupan masyarakat Timika yang sampai sekarang masih saja terjadi pembunuhan dan berbagai tindak kekerasan, mari kita menjadi agen dan pelaku-pelaku perdamaian," kata Pastor Maksimus di Timika, Senin.

Secara khusus Pastor Paroki Santo Stefanus Sempan Timika itu menyoroti berbagai kasus kekerasan dan pembunuhan yang terjadi di Timika akhir-akhir ini terkait dengan konflik antarsuku-suku pegunungan tengah Papua di Kwamki Lama.

"Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk menyerang dan berperang dengan orang lain, melukai dan membunuh orang, menipu dan mencuri. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk mencintai sesama karena kehidupan itu merupakan anugerah dan karunia yang Tuhan berikan," ujarnya.

Ia berharap memasuki Pekan Suci dimana umat Kristiani di seluruh dunia akan mengenang kembali peristiwa penderitaan, wafat dan kebangkitan Yesus Kristus (Isa Almasih), Pastor Maksimus berharap situasi keamanan di wilayah Timika dan sekitarnya semakin kondusif.

"Apalagi kini warga Mimika tengah menghadapi pesta demokrasi pemilihan bupati dan wakil bupati, maka diharapkan tercipta suasana yang aman dan damai sehingga semua orang yang punya hak pilih dapat menentukan pilihannya secara bebas, tanpa tekanan dari siapapun," ujarnya.

Terkait situasi konflik antarkelompok warga pegunungan tengah Papua di Kwamki Lama, pekan lalu Penjabat Gubernur Papua Soedarmo bersama Kapolda Papua Irjen Polisi Boy Rafli Amar mengumpulkan para tokoh dari setiap kelompok yang bertikai untuk segera mengupayakan perdamaian di Kwamki Lama.

Penjabat Gubernur Papua Soedarmo berharap agar persoalan yang terjadi di Kwamki Lama segera diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

"Kita semua beragama. Agama apapun pasti mengajarkan agar umatnya tidak boleh ada dendam, saling menyakiti, apalagi bunuh-membunuh dilarang keras oleh Tuhan," kata Soedarmo, pensiunan TNI AD bintang dua.

Gubernur Papua berharap konflik sosial apapun yang terjadi di Mimika harus segera diakhiri karena hanya akan membawa penderitaan bagi masyarakat sendiri.

"Mulai saat ini harus dihentikan. Tidak boleh lagi ada perang dan saling membunuh," ujar Soedarmo.

Ia meminta Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Mimika yang melibatkan semua komponen segera menyelesaikan secara musyawarah perselisihan diantara tiga kelompok masyarakat Kwamki Lama yaitu kelompok bawah, kelompok tengah dan kelompok atas.

Konflik antartiga kelompok di Kwamki Lama yang terjadi sejak November 2017 hingga pertengahan Maret telah merenggut belasan korban jiwa.

Sebagian korban dibunuh di luar area konflik Kwamki Lama, dimana beberapa diantaranya masih berusia belasan tahun.

Nasdem: Indonesia Butuh Pemimpin Kharismatik

Kendari (Antaranews Gorontalo) - Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh mengatakan Indonesia membutuhkan sosok pemimpin kharismatik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata.

"Umumnya masyarakat Indonesia terbawa kultur primordial dan materialistik yang menjadi salah satu penghambat percepatan pembangunan bangsa," kata Surya Paloh di Kendari, Senin.

Hal tersebut dikemukakan Surya Paloh dalam forum silaturahmi bersama tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pendidikan Sulawesi Tenggara.

Menurut dia tidak ada alasan bangsa Indonesia tidak menjadi bangsa perkasa di dunia karena dikaruniai sumber daya melimpah oleh Maha Pencipta.

"Tidak ada negara di dunia yang melebihi Indonesia yang melimpah kekayaan alam, lautnya luas, tanahnya subur, pendudunya banyak dan lain lain," katanya.

Lantas, kenapa belum menjadi negara perkasa, kata Surya Paloh dengan nada bertanya.

"Sesama anak bangsa tidak penting lagi saling tuding, mempersalahkan satu dengan yang lain, menyalahkan pemerintah tetapi mari menjunjung tinggi tanggungjawab masing-masing untuk mewujudkan cita-cita pada pendiri bangsa," ujarnya.

Fenomena yang patut disadari segenap komponen bangsa adalah suasana kehidupan sosial yang menonjolkan rasa individualisme yang menggiring setiap orang menjadi egois.

"Fenomena seperti ini adalah peringatan serius karena kultur individualisme mengarah pada materialistik, kapitalis hingga akhirnya ateis," kata Surya Paloh.

Para pendiri bangsa sudah memproyeksi bahwa pada masa tertentu sesama anak bangsa akan saling berhadapan dalam konteks demokrasi dan satu-satunya wadah yang mengikat adalah ideologi Pancasila.

Sabu 100 Gram disembunyikan Di Dalam Anus

Sebatik (Antaranews Gorontalo) - Dua warga asal Kabupaten Polman, Sulbar ditangkap aparat kepolisian karena membawa narkotika jenis sabu-sabu di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Kepala Sub Bagian Humas Polres Nunukan, Iptu M Karyadi di Nunukan, Minggu menyebutkan, penangkapan kedua pria asal Sulbar ini berawal dari laporan warga.

Keduanya ditangkap di Penginapan Cahaya Mulya Sei Nyamuk Pulau Sebatik pada Minggu (25/3) sekira pukul 00.30 wita dengan barang bukti empat bungkus dengan berat 100 gram.

Karyadi menjelaskan, kedua warga Sulbar bernama Udin Kassu (35) dan Alle (47) berprofesi sebagai petani di kampung halamannya langsung ditetapkan menjadi tersangka.

Barang bukti sabu-sabu yang ditemukan diperoleh dari rekannya di Lahad Datu Negeri Sabah, Malaysia seharga Rp70 juta dari seorang warga Filipina. Barang haram ini akan dijual di Kabupaten Polman, ungkap dia.

Kronologis pengungkapan sabu-sabu ini, ketika keduanya berada di penginapan itu gerak geriknya mencurigakan sehingga dilakukan penggeledahan badan oleh aparat kepolisian Satresnarkoba Polres Nunukan.

Modusnya, sabu-sabu sebanyak empat bungkus dimasukkan ke anus untuk mengelabui petugas dengan dibungkus kondom. Kedua pria tersebut saat ini mendekam di sel tahanan Polres Nunukan.

Jadwal Penyerahan Dukungan Calon Anggota DPD RI

KPI Berharap Keppres Penetapan Hari Penyiaran Nasional Segera Ditandatangani

Jakarta (Antaranews Gorontalo) - Komisi Penyiaran Indonesia berharap Keputusan Presiden (Keppres) tentang Penetapan Hari Penyiaran Nasional pada 1 April segera ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

"Ini akan menjadi kado yang luar biasa istimewa dalam peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-85 di Palu tahun ini," kata Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, penetapan melalui keppres ini ditunggu oleh insan penyiaran tanah air karena penetapan tersebut menjadi bukti pengakuan pemerintah atas eksistensi dunia penyiaran nasional yang dimulai sejak berdirinya Solosche Radio Vereniging (SRV) di Solo 1 April 1933.

Yuliandre mengatakan eksistensi dunia penyiaran dalam menyertai bangsa ini melewati berbagai fase hingga saat ini Indonesia hidup damai dalam iklim demokrasi patut dihargai dengan dengan ditetapkannya Hari Penyiaran Nasional dalam Keppres.

Deklarasi hari penyiaran nasional dilakukan pertama kali oleh masyarakat Solo pada 1 April 2009. Inisiatif tersebut dilanjutkan oleh Wali Kota Surakarta saat itu Joko Widodo yang mengirim surat kepada Menkominfo tentang usulan penetapan Hari Penyiaran Nasional sekaligus diakuinya KGPAA Mangkunegoro VII sebagai Bapak Penyiaran.

Selanjutnya deklarasi secara nasional tentang Hari Penyiaran Nasional dan Bapak Penyiaran Indonesia dilakukan di Solo pada 1 April 2010 oleh keluarga besar insan penyiaran Indonesia.

Mereka terdiri atas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, LPP RRI, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), perwakilan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK), perwakilan televisi swasta, Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) dan perwakilan masyarakat penyiaran.

KPI sudah memulai usaha penetapan Harsiarnas melalui Keppres sejak tahun 2015 dengan melakukan rapat koordinasi dengan Kemenkominfo. Pada tahun 2017 mulai dilakukan pembahasan secara detail tentang penetapan tersebut antara KPI, Kemenkominfo dan Kemensesneg.

"Hingga saat ini draf Keppres tersebut menunggu tanda tangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo," kata Yuliandre.

Yuliandre mengatakan dengan penandatanganan Keppres tersebut maka momentum peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-85 di Palu tahun ini menjadi sangat spesial.

"Kami berharap televisi dan radio memberikan kontribusi optimal dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) lewat hadirnya program siaran yang sehat dan juga berkualitas," kata Yuliandre.

Kendala Pemerintah Membela TKI Yang Dihukum Mati

Jakarta (Antaranews Gorontalo) - Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri menyampaikan belasungkawa kepada keluarga pekerja migran asal Madura, Muhammad Zaini Misrin Arsyad, tenaga kerja Indonesia yang dieksekusi mati pada Minggu (18/3) oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, serta memaparkan upaya luar biasa "luas biasa" pemerintah untuk mengupayakan pembebasannya dari hukuman mati dan kendalanya.

"Kami terkejut, menyesalkan dan berduka," kata Hanif Dhakiri dalam siaran pers Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan, Selasa.

Zaini, yang berprofesi sebagai sopir, didakwa membunuh majikannya yang bernama Abdullah bin Umar al-Sindi pada 2004 dan dijatuhi hukuman mati pada 2008.

Hanif menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan langkah-langkah pembelaan luar biasa untuk membebaskan Zaini dari hukuman mati, termasuk di antaranya upaya pendampingan hukum, langkah diplomatik maupun nondiplomatik.

Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan Presiden Joko Widodo telah tiga kali berkirim surat resmi ke Raja Saudi untuk mengupayakan pembebasan pekerja Indonesia itu dari hukuman mati. Presiden Joko Widodo juga telah tiga kali bertemu Raja Saudi untuk mengupayakan pembebasan Zaini.

Selain itu pemerintah melakukan langkah hukum banding maupun kasasi, termasuk mengajukan peninjauan kembali putusan pengadilan, langkah hukum yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Seluruh ikhtiar tersebut berhasil menunda pelaksanaan eksekusi hukuman mati hingga 18 Maret 2018.

Hanif menuturkan tahun 2011 Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar membentuk Satuan Tugas Anti Hukuman Mati yang bertugas mengupayakan pembebasan tenaga kerja Indonesia yang menghadapi pidana mati di luar negeri.

Berbagai langkah dilakukan, baik yang bersifat teknis pembelaan hukum maupun diplomasi tingkat tinggi yang melibatkan para menteri, utusan khusus dan duta besar. Bahkan Presiden dalam dua periode pemerintahan yang berbeda pun langsung turun tangan.

"Seluruh upaya pemerintah terkendala sistem hukum di Saudi, yang dalam kasus Misrin ini tergantung dari keputusan ahli waris apakah bersedia memaafkan terpidana atau tidak. Memang seperti itu aturan hukum di sana. Raja Saudi tidak bisa mengampuni, karena ahli waris tidak memberikan maaf pada Misrin. Ini mau tidak mau harus kita hormati," kata Hanif.

Pemerintah, ia melanjutkan, juga menghadapi kendala dari sikap aparat penegak hukum kerajaan Saudi pada waktu lalu yang cenderung kurang terbuka mengenai masalah-masalah seperti itu.

Dia menyebut kasus tersebut dan kasus-kasus sejenisnya merupakan residu dari dampak kebijakan tata kelola penempatan TKI pada masa lalu, sebelum era reformasi.

Salah satu pekerjaan rumah pemerintah saat ini, ia menjelaskan, adalah memperkuat negosiasi bilateral dengan negara-negara tujuan pekerja migran Indonesia (PMI) guna mewujudan sistem tata kelola dan perlindungan yang lebih baik.

"Pemerintah terus melakukan negosiasi bilateral ke negara-negara tujuan PMI agar dapat diciptakan sistem tata kelola dan perlindungan PMI yang lebih baik. Sehingga ke depan risiko migrasi dapat terus ditekan dan penanganan masalah yang ada lebih efektif," katanya.

Banjir Melanda Sejumlah Wilayah di Manado

Manado (Antaranews Gorontalo) - Hujan deras yang mengguyur Kota Manado, Sulawesi Utara, selama dua jam, Minggu malam, menyebabkan sejumlah lokasi terjadi banjir.

"Lokasi yang sudah banjir antara lain Tumumpa II, Ranomuut, Ranotana, di jalan Raya 14 Februari Teling, Karangria, Tuminting, dengan ketinggian yang bervariasi selutut orang dewasa," kata Kepala BPBD Manado, Max Tatahede, melalui petugas lapangan, Lee Bawole, di Manado, Minggu.

Dia mengatakan, di sekitar Tumumpa Dua kondisi makin diperparah disebabkan bersamaan dengan air laut pasang.

Dia mengatakan, BPBD bersama dengan Tagana Manado sudah turun melakukan pendataan serta membantu warga yang masih berada di dalam rumah.

Selain menolong warga, Bawole mengatakan, BPBD sudah mengimbau seluruh warga yang berada di wilayah yang airnya sudah naik tinggi supaya mengungsi agar jangan jadi korban, sebab masih ada kemungkinan hujan turun lagi.

Salah satu warga Karangria, Ny Alfien, mengatakan di dekat drainase terbuka wilayanya air juga sudah naik, dan dikhawatirkan akan masuk sampai ke rumah penduduk.

Sementara di Puskesmas Tuminting hingga pukul 20.30 Wita, air juga sudah naik tinggi, bahkan sampai masuk ke dalam ruang Puskemas.

Meskipun air mulai naik, namun warga masih banyak yang bertahan di tempat tinggal dan berharap hujan tidak turun lagi malam ini, sehingga ketinggian tidak menggenangi rumah warga.