Sejak pendaftaran parpol dibuka 3 Oktober 2017, belum ada satupun parpol yang mendaftarkan diri, kata Kasubbag Hukum KPU setempat, Ali Opaladu di Gorontalo, Rabu.
Parpol diwajibkan mendatangi sekretariat KPU daerah masing-masing untuk melaporkan data melalui aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).
Khusus di daerah setiap parpol disyaratkan melaporkan data "soft" dan "hard copy" serta salinan kartu tanda anggota dan KTP.
KTA yang harus masuk melalui aplikasi Sipol KPU Kabupaten, Ali mencontohkan, seperti PDIP berdasarkan data DPP PDIP melalui Sipol KPU RI tercatat 155 KTA untuk kabupaten Gorontalo Utara.
Maka DPD PDIP Gorontalo Utara wajib memasukkan data "soft" dan "hard copy" 155 KTA dan KTP beserta salinannya.
Saat ini kata Ali, tim pokja Sipol KPU Kabupaten, baru sebatas akan mencocokkan jumlah sesuai yang tercantum pada Sipol KPU RI, maka pihaknya belum akan melakukan verifikasi atau penelitian baik keanggotaan ganda atau materi lainnya terkait penerimaan data tersebut.
"Kami baru akan menerima salinan dari berkas dokumen yang akan dilaporkan masing-masing parpol ke KPU kabupaten/kota sesuai yang masuk melalui Sipol KPU RI," ujar Ali.
Pihaknya menduga kata Ali, ada beberapa faktor penyebab belum adanya parpol yang mendatangi KPU Kabupaten itu, diantaranya diduga masing-masing parpol masih melakukan verifikasi internal terkait kepengurusan dan perwakilan di daerah.
"Partai Perindo sempat datang lebih awal pada hari Senin (9/10), namun masih terdapat kekurangan jumlah KTA sebanyak 57 maka perlu dilengkapi, ditambah tim Pokja KPU Kabupaten ini, baru bisa mengakses aplikasi Sipol KPU RI saat itu pada pukul 13.30 Wita, sehingga data salinan jumlah KTA/KTP yang dibawa partai tersebut belum bisa disesuaikan," ujar Ali.
Sementara untuk parpol lainnya, pihak sekretariat telah menerima informasi melalui komunikasi telefon seluler, ada beberapa parpol seperti PDIP, Gerindra dan PPP akan segera melaporkan data mereka.
Editor: Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA 2017
Tidak ada komentar:
Posting Komentar