"Minimal dengan memasang papan nama penggunaan Dana Desa, agar masyarakat bisa mengetahui dana itu digunakan untuk apa saja dan juga berapa nominalnya," kata Kapolda, Jumat.
Ia mengungkapkan, di Gorontalo Dana Desa banyak digunakan untuk membangun infrastruktur, padahal dana tersebut adalah swakelola.
"Masih banyak Dana Desa yang digunakan untuk proyek-proyek, bagaimana bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kita telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kejaksaan terkait pengawasannya," ucap dia.
Kapolda mengungkapkan, pihak Kepolisian melalui Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat juga telah memberikan berbagai penyuluhan terkait pengelolaan dana yang cukup besar bagi desa itu.
"Kita hadir untuk memberikan pendampingan dan juga pemantauan, jangan sampai kepala desa terjebak dalam penyalahgunaan Dana Desa," tegas dia.
Pengawasan dan pendampingan itu menurut Kapolda merupakan tindak lanjut arahan dari Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.
Kapolda memerintahkan para kapolres untuk memberikan penjelasan secara detail, tentang apa saja yang harus diketahui dan dipedomani dalam pengelolaan dana desa.
"Untuk tingkat polda, saya juga telah memerintahkan agar Direktur Pembinaan Masyarakat (Bimmas) untuk membuat pertemuan dengan seluruh bhabinkamtibmas," kata dia.
Ia berharap pengelolaan dana desa bisa lebih efektif, efisien, serta akuntabel. Dan Polri melibatkan bhabinkamtibmas yang tersebar di desa-desa untuk ikut terlibat langsung dalam pengawasan penyerapan dana desa, keterlibatan Polri tersebut sebagai upaya preventif penyelewengan dana desa.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar