Tiga organisasi yang disebut sebagai ormas trikarya itu adalah Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957, dan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).
"Agar proses pergantian ketua umum dapat berjalan secara demokratis dan terpilih Ketua Umum DPP Partai Golkar yang definitif," kata Ketua Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) SOKSI Fatahillah Ramli.
Fatahillah mengatakan, apabila DPP Partai Golkar tidak menyelenggarakan Munaslub maka ormas trikarya akan menggalang dukungan dari seluruh kader partai untuk menyatakan mosi tidak percaya kepada Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Golkar.
"Kami menilai Partai Golkar harus dipimpin kader yang bersih, memenuhi kriteria prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela," ujarnya.
Hal itu, menurut dia, demi mengembalikan muruah Partai Golkar dan memenangkan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
Ketua Kosgoro 1957 Lamhot Sinaga mengatakan Munaslub tersebut sebagai pelaksanaan keputusan rapat pleno pada 21 November 2017 di DPP Partai Golkar yang menyatakan bahwa jika Ketua Umum Setya Novanto (Setnov) kalah dalam praperadilan maka harus mengundurkan diri.
Namun, jika Setnov tidak mau mengundurkan diri, menurut dia, maka rapat pleno telah memutuskan untuk melaksanakan Munaslub.
"Opini publik atas kondisi Golkar yang tercoreng akibat kasus korupsi KTP elektronik yang menjerat Novanto menyebabkan citra dan elektabilitas Partai Golkar menurun sangat drastis," ujarnya.
Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan MKGR Chairuddin Simatupang menilai bahwa saat ini Golkar perlu mengambil langkah penyelamatan, apa pun caranya, karena menyelamatkan partai tersebut sama dengan menyelamatkan Indonesia.
Selain itu, dia menilai saat ini Golkar perlu melakukan rekonsolidasi ideologi yang sudah mulai ditinggalkan partai tersebut.
"Golkar sudah mulai melupakan bahwa kekuatan partai adalah konsolidasi ideologi. Dasar perjuangan Golkar harus dibangkitkan lagi," ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar