"Ternyata kita butuh GBHN, kalau tidak ada haluan, negara melenceng, setiap kepala negara tidak ada haluannya, mereka punya kebijakan sendiri-sendiri. Oleh karena itu diperlukan GBHN," ujar dia dalam acara puncak "Bulan HM Soeharto" di TMII, Jakarta, Minggu.
Putri keempat Soeharto itu menyebut selama masa kepemimpinan Soeharto, Indonesia dapat melaksanakan pembangunan terarah dan terukur dengan adanya GBHN.
Dengan GBHN, menurut Titiek, pada masa kepemimpinan Presiden kedua itu situasi politik terkendali, ekonomi tumbuh, kebudayaan berkembang baik serta keamanan terjaga.
Untuk itu, pihaknya berharap pemerintah meneruskan hal yang baik dalam kepemimpinan Soeharto dan mempertimbangkan untuk menghidupkan kembali GBHN.
"Semoga pemerintah saat ini dan pemerintah yang akan datang bersedia meneruskan apa yang telah baik di kepemimpinan beliau, mencontoh dan menyelesaikan sesuai pada zamannya," kata Titiek.
Sebelumnya dalam pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa yang diberikan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri mengatakan Indonesia perlu memikirkan lagi secara mendalam dan cermat mengenai pentingnya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyelenggaraan negara.
"Perlu kita pikirkan lagi secara mendalam dan cermat tentang pentingnya GBHN sebagai pedoman bagi seluruh penyelenggara negara dan rakyat Indonesia," kata Megawati.
Megawati menekankan arah politik pemerintahan yang disusun berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sudah seharusnya ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Dia mengatakan GBHN merupakan Kebijaksanaan Umum Penyelenggaraan Negara Indonesia. Turunannya adalah Garis-Garis Besar Pembangunan, yaitu berupa cetak biru rencana pembangunan nasional.
Rencana pembangunan tersebut bersifat menyeluruh, terencana, terarah, serta menyangkut seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar