Nomor Urut 14 Partai Politik Peserta Pemilu 2019

Jakarta (Antaranews Gorontalo) - Para pemimpin parpol peserta Pemilu 2019, Minggu malam ini satu per satu mengambil dan menerima nomor urut partai peserta Pemilu 2019 di Gedung KPU RI, Jakarta.

Pemilu 2019 akan diikuti oleh 14 partai politik, dan malam ini mereka mengambil nomor urut partainya masing-masing.  

Nomor 1 ternyata menjadi milik PKB, sedangkan paling buncit nomor 14 jatuh ke tangan Partai Demokrat.

Pemenang Pemilu 2014, PDIP, mendapat nomor 3, satu angka di bawah Gerindra yang mendapat nomor 2. Lain halnya dengan Golkar, yang mendapatkan nomor urut 4.

Berikut hasil pengundian nomor urut 14 partai peserta Pemilu 2019, yang diurutkan berdasarkan nomor urut yang diperolehnya:

 1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

 2. Partai Gerindra

 3. PDI Perjuangan

 4. Partai Golkar

 5. Partai Nasdem

 6. Partai Garuda

 7. Partai Berkarya

 8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

 9. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)

10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

11 Partai Solidaritas Indonesia

12. Partai Amanat Nasional (PAN)

13. Partai Hanura

14. Partai Demokrat

Selain itu juga empat partai politik lokal Aceh yakni Partai Aceh dengan nomor urut 15, Partai SIRA nomor 16, Partai Daerah Aceh nomor 17, Partai Nangro Aceh nomor urut 18.

Cabup-Cawabup Gorontalo Utara Kampanye Damai

Gorontalo,  (Antaranews Gorontalo) - Tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati (Cabup-Cawabup) Gorontalo Utara melakukan deklarasi kampanye damai di lapangan hijau Posso, Kecamatan Kwandang, Minggu.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, Fadliyanto Koem, mengatakan deklarasi antiberita bohong atau "hoax", antipolitisasi SARA, antipolitik uang, tidak hanya dibacakan dalam ikrar.

Namun ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama tiga kandidat dan tim pemenangan, partai pengusung dan pemerintah daerah dilakukan langsung Penjabat Bupati (Penjabup) setempat, serta Kapolres Gorontalo.

"Kampanye damai merupakan kesepakatan dan komitmen bersama mewujudkan Pilkada 2018 yang berintegritas, agar berkualitas dan damai," ujar Fadliyanto.

Calon Bupati nomor urut 1 Indra Yasin menyatakan, tegas tidak akan menggadaikan daerah dengan melakukan politik uang.

"Tukar uang dengan program-program yang menguntungkan masyarakat, jangan sampai politiknya ditolak namun uangnya diterima," ujar Indra.

Calon Bupati nomor urut 2, Thomas Mopili menyatakan sepakat 1.000 persen menolak politik uang, politik SARA dan anti kabar bohong atau hoax.

Calon Bupati nomor urut 3, Roni Imran menyatakan, 1 suara Presiden sama dengan 1 suara rakyat miskin, maka jangan pernah mengganggu rakyat untuk menentukan suaranya saat berada di tempat pemungutan suara (TPS).

"Kami sangat menolak politik uang, politik SARA dan berita bohong atau hoax, baik di pemberitaan maupun kabar bohong melalui berbagai media sosial," ujarnya.

Pilkada 2018 di daerah itu, diikuti tiga paslon yaitu Indra Yasin-Thariq Modanggu nomor urut 1 diusung PAN, PDIP, PPP, PKS dan Gerindra.

Thomas Mopili-Suhela nomor urut 2 diusung Partai Golkar dan Roni Imran-Ismail Patamani nomor urut 3 diusung Hanura dan Demokrat.

Baca juga: Begini Tanggapan Setiap Pasangan Cawali Soal Kampanye Damai

KPU: Sanksi Berat Bagi Calon Kepala Daerah Jika Bermain Curang

Makassar (Antaranews Gorontalo) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menegaskan, sanksi berat menanti bagi Calon Kepala Daerah ditemukan atau terindikasi bermain curang dalam menarik simpati masyarakat dalam memperoleh dukungan suara pada Pilkada serentak 27 Juni 2018.

"Sanksi dijatuhkan bila ditemukan atau terindikasi bermain politik uang, penyebaran isu SARA maupun kampanye hitam atau informasi hoax, " tegas Arief disela Deklarasi Gerakan Nasional Kampanye di Anjungan Losari, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu.

Dirinya menyatakan, bilamana nanti ada oknum tim sukses, ataupun kandidat yang terindikasi melanggar aturan maka diberikan sanksi teguran tertulis pertama. Bila masih tetap melakukan maka izin kampanye dicabut dan diberikan blacklist atau tanda hitam.

"Paling berat bisa saja didiskulifikasi kepesertaannya bila dilakukan berulang, bahkan bisa dikenakan pidana untuk diproses hukum, karena dalam aturannya disebutkan seperti itu," papar dia.

Menurutnya, dipilihnya Makassar sebagai tuan rumah gerakan nasional Deklarasi Kampanye Damai, karena melihat potensi itu di daerah itu diyakini akan berjalan kondusif aman dan damai untuk menjadi daerah pencontohan di 171 daerah Pilkada serentak di Indonesia.

"Untuk itu penting berkomitmen bersama deklarasi bersama Pilkada serentak tanpa Hoax, isu SARA dan tidak ada money politik, sehingga biayanya akan lebih murah," tuturnya di hadapan ratusan hadirin.

Mengenai pemasangan Baliho dan spanduk sebagai Alat Peraga Kampanye, kata dia, semua telah dibiayai oleh KPU, dan tidak boleh ada lagi kandidat yang memasang di area publik termasuk memasang di media massa.

"Aturan ini adalah Undang-undang mengatur tentang kampanye, dan dibiayayai KPU. Seluruh pasangan calon tidak boleh memasang alat peraga selain KPU memproduksinya, kecuali KPUnya kesulitan pendanaan 100 persen baru bisa," ungkap Arief.

Kendati demikian, lanjutnya, upaya ini dilakukan KPU guna menghindari adanya konflik antarpendukung serta meminimalisir pemborosan anggaran pasangan calon, termasuk pemerataan penyampaian pesan.

"Kami berharap agar para masing masing pasangan kandidat sportif dan tidak melanggar ketentuan. Jadikan Makassar, Sulawesi selatan sebagai percontohan Pilkada di daerah lainnya," ujarnya mengharapkan.

Pada kesempatan itu, hadir empat pasangan kandidat Pilkada Gubernur Sulsel, mereka bertandatangan diatas batu prasasti Deklarasi Kampanye Damai Pilgub Sulsel, masing masing disesuaikan berdasarkan nomor urut, pasangan nomor urut satu, Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar, disusul pasangan urut dua, Agus Arifin Nu`mang-Tanri Bali Lamo.

Kemudian pasangan nomor urut tiga, Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman dan pasangan nomor urut empat Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar.

Sementara pasangan Calon Wali Makassar juga bertandatangan di atas plakat besar masing-masing nomor urut satu, Munafri Arifuddin-Andi Rahmatika Dewi, dan nomor urut dua, pasangan Moh Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari Ilham.

Deklarasi damai tersebut juga ditandai pelepasan burung merpati sebagai simbol atas kedamaian dan ketenangan pada pelaksanaan Pilkada Serentak pada 27 Juni 2018 di 171 daerah provinsi dan kabupaten kota.

Hadir sejumlah perwakilan Partai Politik, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu pusat maupun daerah, KPU pusat dan daerah, pendukung kandidat dan pejabat pemerintah provinsi Gubernur dan Wali Kota Makassar.

PKS: Politik Indonesia Hadapi Tantangan Berat

Jakarta (Antaranews Gorontalo) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mengingatkan kondisi perpolitikan di Republik Indonesia menghadapi tantangan berat seperti berbagai pihak pemilik modal yang membiayai untuk memuluskan kepentingan mereka.

"Kita menghadapi beberapa tantangan berat di politik kita saat ini. Pertama, derasnya arus liberalisme dan masuknya para kapitalis dalam politik di negeri kita menjadikan politik kita semakin berbiaya mahal," kata Sohibul Iman dalam rilis PKS yang diterima di Jakarta, Minggu.

Mohamad Sohibul Iman menyampaikan pandangan tersebut dalam acara Ngaji Budaya & Rembug Nasional Legislator PKS Se-Indonesia yang digelar di Yogyakarta, 15 Februari 2018.

Menurut dia, politik berbiaya tinggi mengakibatkan orang-orang yang sebenarnya punya kapasitas dan integritas susah masuk dalam politik yang berbiaya mahal.

Tantangan kedua, lanjutnya, adalah oligarki politik atau sekelompok pemodal yang membiayai parpol sehingga elite pun akhirnya dikendalikan para pemilik modal.

"Oligarki ini bisa terjadi di dalam partai politik atau intra partai, atau oligarki antar partai politik atau antar partai. Ini berbahaya. Kalau oligarki ini terus membesar maka akan mereka ini akan bergerak seperti mafia, yang sulit sekali dilawan," paparnya.

Sedangkan tantangan ketiga, ujar Presiden PKS, adalah politisi yang dibiayai oleh pengusaha sehingga dikunci oleh kepentingan pengusaha itu.

Selanjutnya tantangan yang keempat adalah politik involutif atau politik yang berputar-putar di situ saja tidak mengalami kemajuan.

"Politik kita semakin hingar bingar namun kesejahteraan rakyat tercecer di belakang. Ini sangat mencemaskan bagi kita semua," ucapnya.

Sohibul Iman mengingatkan bahwa sejumlah negara ketika mendapatkan bonus demografi memiliki pertumbuhan ekonomi di atas tujuh persen, sedangkan Indonesia saat ini pertumbuhan ekonominya masih berada di sekitar angka 5 persen.

Untuk itu, Presiden PKS merekemondasikan sejumlah hal untuk membereskan berbagai permasalahan politik saat ini, yaitu institusionalisasi demokrasi yaitu dengan memperkuat penegakan hukum dan etika.

"Sejatinya hukum dan etika inilah yang merupakan institusi sesungguhnya karena itu merupakan aturan main atau rule of the game, bukan bangunan fisiknya. Inilah yang harus kita perjuangkan," paparnya.

Ternate Siapkan Peraturan Pemberlakuan Jam Malam

Ternate, Maluku Utara (Antaranews Gorontalo) - Pemerintah Kota Ternate sedang menyiapkan peraturan untuk memberlakukan jam malam bagi pelajar guna mencegah mereka melakukan tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Peraturan Wali Kota Ternate (Perwali) sebagai dasar hukum pemberlakuan jam malam kepada pelajar tersebut sudah ada dan sekarang mulai disosialisasikan kepada masyarakat," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ternate Ibrahim Muhammad, Minggu.

Peraturan tersebut, menurut dia, akan membatasi masa pelajar berkegiatan di luar rumah sampai pukul 22.00 waktu setempat. Setelah peraturan itu berlaku, Satuan Polisi Pamong Praja akan mengamankan pelajar yang kedapatan melanggar jam malam untuk dibina sebelum dikembalikan kepada orangtua.

Kendati demikian, menurut dia, ketentuan itu mengecualikan pelajar yang berada di luar rumah untuk mengikuti kegiatan sekolah atau atas suruhan orangtua.

Tokoh masyarakat Ternate, Muhammad Ruslan, menyambut baik rencana pemerintah daerah memberlakukan jam malam pada pelajar tersebut karena selama ini melihat banyak pelajar berada di luar rumah hingga tengah malam dan tidak jarang membuat keributan.

Bahkan, menurut dia, kasus-kasus tawuran antar-kampung di Ternate selama ini kebanyakan dipicu oleh ulah pelajar yang berkeliaran di luar rumah hingga tengah malam sambil mengomsumsi minuman keras.

"Adanya jam malam itu juga akan mendorong pelajar untuk memanfaatkan waktunya di rumah dengan kegiatan yang positif, misalnya belajar atau membantu orangtua, untuk itu Pemkot harus segera memberlakukannya,"ujarnya.

PBB-PKPI Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu 2019

Jakarta,  (Antaranews Gorontalo) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan partai peserta Pemilu 2019 yang dilaksanakan di Hotel Grand Mercure, Harmoni, Jakarta, Sabtu.

 "KPU telah mencermati hasil penelitian administrasi dan verifikasi kepengurusan partai politik, keterwakilan perempuan sebesar 30 persen, dan domisili kantor tetap, serta keanggotaan partai politik calon peserta pemilu 2019," kata Ketua KPU RI Arief Budiman.

Dia menuturkan dari hasil penelitian dan verifikasi faktual yang telah dilaksanakan KPU terhadap partai di tingkat pusat hingga tingkat kabupaten kota, didapatkan rekapitulasi nasional partai.

Kesimpulan dari rekapitulasi tersebut menyatakan, dari total 16 partai yang telah dilakukan penelitian serta verifikasi faktual, ada 14 partai yang dinyatakan memenuhi syarat serta lolos sebagai peserta Pemilu 2019, sementara dua partai lainnya tidak memenuhi syarat.

Partai yang memenuhi syarat yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Berkarya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Garuda, Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Selanjutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

"Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) secara nasional tidak memenuhi syarat," kata Arief.

Menurut dia, dua partai tersebut tidak lolos, di antaranya karena tidak memenuhi syarat kepengurusan dan keanggotaan sebesar 75 persen di kabupaten dan kota.

DPP Partai Politik Hadiri Penetapan Peserta Pemilu 2019

Jakarta (Antaranews Gorontalo) - Sejumlah petinggi partai menghadiri penetapan peserta Pemilu 2019 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jakarta, Sabtu.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Hinca Panjaitan, menjadi salah satu petinggi partai yang datang untuk menyaksikan pengumuman partai yang lolos menjadi peserta pemilu mendatang.

Hinca, yang ditemui di Hotel Grand Mercure, Jakarta, Sabtu, mengatakan dirinya yakin bahwa partainya akan diloloskan KPU. "Kami di pusat 100 persen, provinsi 100 persen, kabupaten juga 100 persen menurut kami, tapi nanti KPU yang akan umumkan," kata dia.

Selain Sekjen Partai Demokrat, hadir pula Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, Sekjen Partai Nasdem Johnny Plate, Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor, Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni, dan Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq.

Adapula, Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus, yang baru beberapa waktu lalu dipilih Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk menggantikan Idrus Marham, yang sekarang menjabat sebagai Menteri Sosial.

Sebelumnya, KPU telah melakukan verifikasi faktual terhadap partai politik di tingkat pusat dan provinsi pada 28 hingga 30 Januari 2018.

Sedangkan verifikasi faktual tingkat kabupaten dan kota telah diselenggarakan pada 30 Januari hingga 2 Februari 2018.

Hingga kini 16 partai politik dinyatakan lolos pada tahap verifikasi faktual tingkat pusat.

Partai-partai tersebut adalah Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai NasDem, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrat, serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Selanjutnya, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Adapula partai baru yang diloloskan KPU pada tahap itu, yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Berkarya, dan Partai Garuda.