Legislator Perempuan Ikut Tingkatkan Partisipasi Pemilih Perempuan

Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, mengaku akan ikut serta meningkatkan partisipasi pemilih perempuan di daerah itu.

Hal itu diungkapkan Fatri Botutihe, anggota DPRD setempat, Rabu di Gorontalo, terkait seminar "Peran Perempuan Dalam Kancah Politik" yang digelar pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gorontalo Utara.

Menurut Fatri, dirinya sangat mengapresiasi inovasi pihak KPU yang menggelar kegiatan tersebut mengingat akan menambah informasi tentang perempuan dalam berpolitik.

Serta membangkitkan semangat perempuan untuk bergerak aktif meningkatkan partisipasi pemilih khususnya pemilih perempuan.

"Intensitas tersebut diharapkan meningkatkan partisipasi pemilih di daerah ini, khususnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018," ujar Fatri.

Fatri mengatakan, peran perempuan dalam meningkatkan partisipasi pemilih merupakan salah satu program partai politik dalam pendidikan politik.

Ia pun selaku Ketua DPC Partai Gerindra berharap, sinergitas kegiatan itu dengan seluruh elemen masyarakat termasuk penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi bagian penting dalam menyukseskan Pilkada.

Khusus legislatif kata Fatri, periode tahun 2014-2019 keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten itu baru mencapai 16 persen atau 4 kursi dari 25 kursi yang ada.

"Meningkatnya partisipasi pemilih perempuan diharapkan berdampak pada peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif," ujar Fatri.

Demokrat: Adhan Dan Marthen Miliki Peluang Sama Diusung

Gorontalo, (Antara Gorontalo ) - Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Gorontalo Gusnar Ismail menjelaskan kajian dan pertimbangan tim penjaringan bakal calon wali kota Gorontalo, baik Marthen Taha dan Adhan Dambea, memiliki peluang sama diusung partai tersebut.

Dijelaskan bahwa Demokrat mengusulkan dua nama pasangan calon ke DPP, untuk diputuskan siapa yang akan diusung oleh partai yang memiliki empat kursi di DPRD Kota Gorontalo, maju pada Pilkada Kota Gorontalo tahun 2018.

"Kami usulkan dua pasangan, yaitu Adhan Dambea-Budi Doku dan pasangan Marthen Taha-Ryan Kono," kata Gusnar, Rabu.

Demokrat menilai, kedua pasangan tersebut sangat kompetitif, jadi baik Adhan maupun Marthen memiliki peluang yang relatif sama, yang ditunjukan hasil survei yang telah dilakukan beberapa bulan sebelumnya.

Mengingat posisi Demokrat baik tingkat provinsi maupun kota Gorontalo, tidak memiliki kapasitas untuk memutuskan siapa yang akan diusung, maka kedua nama tersebut diserahkan ke tingkat DPP di Jakarta.

"Paling lambat tanggal 15 Desember 2017 sudah ada putusan siapa yang calon wali kota dan calon wakil wali kota yang akan diusung Demokrat, begitu juga dengan bakal calon bupati dan wakil bupati Gorontalo Utara, namun putusan bisa juga lebih cepat keluar dari target sebelumnnya," jelasnya.

Sementara untuk Pilkada Gorontalo Utara, ia menjelaskan, meskipun DPC Demokrat Gorontalo Utara, hanya mengusulkan satu nama pasangan calon yaitu Roni Imran sebagai bakal calon bupat dan Ismail Patamani sebagai pendampingnya, namun keputusan akhir ada di DPP.

DPC partai Demokrat Kabupaten Gorontalo mengusulkan pasangan calon Roni Imran yang menjabat wakil bupati (Wabup) saat ini, berpasangan dengan Ismail Patamani yang menjabat sekretaris Daerah (Sekda) di kabupaten tersebut.

Sebelumnya pada keterangan pers dilakukan Gusnar Ismal, Rabu (29/11), menjelaskan untuk Pilkada 2018 di Kabupaten Gorontalo Utara, hanya ada satu pasangan calon yang diusulkan ke DPP Demokrat.

"Pertimbangan Demokrat hanya mengusulkan satu nama pasangan calon, karena Ismail Patamani adalah kader dari Demokrat, sehingga dalam menentukan demokrat akan mengusung siapa, tentu lebih mempertimbangkan keberadaan kader yang menjadi calon," tegasnya.

Ia menjelakan bahwa di Kabupaten Gorontalo Utara sendiri, tim 9 partai demokrat, yang dibentuk untuk melakukan penjaringan calon, telah bekerja maksimal, serta membangun komunikasi dengan semua bakal calon, namun pada pertimbangan akhir, Demokrat mengusulkan hanya ada satu nama ke DPP.

Cawali Kota Gorontalo Kenalkan "Kartu AD-CBD"

Gorontalo,  (ANTARA GORONTALO) - Bakal Calon Wali Kota (Cawali) dan calon wakil wali kota Gorontalo Adhan Dambea-Budi Doku memperkenalkan "Kartu AD-CBD" yang akan dibagikan ke pendukungnya, sebagai alat ukur atau kontrol pelayanan masyarakat.

Bakal calon wali Kota Adhan Dambea yang juga ketua DPD Hanura Provinsi Gorontalo mengatakan jika diberikan kesempatan untuk menjadi wali kota pada Pilkada 2018, maka sistim layanan dengan penggunaan kartu tersebut, akan dipasang disemua instansi pelayanan publik.

"Terutama Rumah sakit, kantor kelurahan dan kecamatan serta pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," kata Adhan Dambea.

Dijelaskannya bahwa, dengan penggunaan "Kartu AD-CBD" tersebut, ketika masyarakat mendatangi kantor pemerintahan, kartu tersebut digesek disalah satu alat, dan disampaikan apa yang menjadi kebutuhannya.

Sama halnya juga ketika pemegang kartu ini berada dirumah sakit, ketika di scan kartu tersebut, apa yang menjadi kebutuhannya akan terpantau langsung ke data center yang berada di kantor wali kota.

"Ini tujuannya, agar semua pelayanan publik disemua instansi terpantau, sehingga ketika ada keluhan dari masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan maksimal, wali kota dan wakil wali kota langsung mengetahuinya, karena laporan secara online langsung masuk," terangnya.

Ia menambahkan juga, terutama pelayanan di kelurahan dan kantor kecamatan, yang setiap harinya bersentuhan langsung dengan masyarakat, baik pengurusan perizinan atau kependudukan lainya.

Hal ini penting dilakukan, karena ketika masyarakat merasa tidak puas dengan pelayanan, atau pengurusannya tidak selesai dikerjakan oleh instansi tersebut, atau lambat, wali kota dan wakil wali kota akan cepat langsung meresponnya.

Polres Pohuwato Gelar Simulasi Penanggulangan Kejahatan Perbankan

Gorontalo, (Antara Gorontalo ) - Polres Pohuwato menggelar simulasi penanggulangan kejahatan perbankan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Selasa.

Kapolres Pohuwato Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Ary Donny Setiawan mengatakan bahwa dalam simulasi tersebut dibuat skenario tiga orang penjahat bersenjata api yang memasuki BRI lalu melakukan penyanderaan terhadap petugas keamanan bank atau Satpam.

"Tindakan yang dilakukan oleh para pelaku membuat nasabah dan karyawan bank panik," ia menjelaskan.

Pada situasi itulah salah seorang karyawan menekan "panic button" yang menghubungkan sinyal ke Polresd Pohuwato dan langsung diterima oleh operator yang selalu siaga.

"Tim gabungan dari Polres Pohuwato langsung merespom hal itu dan langsung mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) sesuai dengan standar operasional yang ada," ujar Ary Donny.

Sesaat setelah tiba di TKP, Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polres Pohuwato Ajun Komisaris Polisi (AKP) Anwar Saefulloh langsung melakukan proses negosisasi.

Setelah menemui jalan buntu dalam proses negosiasi, petugas pun terpaksa melumpuhkan tersangka dengan tembakan dan menyebabkan salah seorang pelaku terluka dan tewas ditempat, sedangkan dua orang lainnya mengalami luka tembak dan berhasil diamankan.

"Simulasi ini digelar sebagai bentuk kesiapsiagaan Polres Pohuwato untuk mengantisipasi kondisi yang bisa saja terjadi pada bank apabila ada perampokan," tegasnya.

Dengan adanya kesiapsiagaan dari personil maka berbagai kemungkinan diharapkan dapat teratasi baik dari pihak karyawan bank maupun Kepolisian.

"Saya berharap apabila terjadi hal demikian, maka setiap anggota Polres Pohuwato sudah dapat memahami tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya," tutup Ary Donny.

Perempuan Gorontalo Kampanyekan Anti Politik Uang

Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Perempuan di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, akan mengkampanyekan antipolitik uang menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 dan pemilu 2019 di daerah itu.

"Politik uang masih mendominasi pesta demokrasi di daerah ini dan hal itu nyata di lapangan," ujar Fatmawaty Bunuiyo, kader perempuan Partai Golkar, di Gorontalo, Selasa.

Maka, kata mantan anggota DPRD Kabupaten setempat periode 2009-2014 itu, selaku politisi perempuan dirinya siap memberi pendidikan politik mencerahkan agar politik uang hilang dari maraknya pesta demokrasi.

Ia mengaku konsisten tidak ingin memanjakan rakyat dengan uang agar bisa memberikan hak suaranya, namun bagaimana memberi program, khususnya memperjuangkan aspirasi perempuan di berbagai bidang, perlu diperjuangkan serta dipublikasi luas sebagai bagian penting memberikan pemahaman dan kesadaran tentang etika berpolitik bagi masyarakat.

Sebab menghindari politik uang kata Fatmawaty, menandakan kita telah memiliki etika politik yang baik.

Yeti Tatuil, kader perempuan Partai Gerindra pun mengungkapkan hal yang sama.

"Rata-rata perempuan menolak politik uang. Untuk menjaga konsistensi tersebut peran perempuan dalam memberikan pendidikan politik mencerahkan dan beretika, sangat penting dilakukan secara bersama-sama," ujarnya.

Ia sendiri memilih peran memberikan pendidikan politik bagi pemilih pemula. Tidak hanya pemilih perempuan, namun seluruh pemilih pemula wajib diberikan pemahaman tentang bagaimana partisipasi aktif dalam menyukseskan Pemilihan Umum baik Pilkada, Pileg maupun Pilpres.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gorontalo Utara, menggelar seminar tentang peran perempuan dalam kancah politik, menghadirkan para politisi perempuan termasuk anggota DPRD, calon anggota DPRD 2014-2019, pengusaha dan tokoh perempuan, serta para perempuan selaku penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat PPS dan PPK.

Ketua KPU setempat, Fadliyanto Koem mengatakan, kegiatan tersebut sangat penting dalam membangkitkan partisipasi perempuan anti golput.

KPU membuka ruang bagi perempuan untuk mencapai kapasitas kesempurnaan terhadap perlunya kesejajaran antara perempuan dan laki-laki dalam dunia politik.

"Khususnya peran penting perempuan membangkitkan peran pemilih di daerah itu, menghadapi Pilkada 2018, Pileg dan Pilpres 2019," ujar Fadliyanto.

KPU Gorontalo Teliti Administrasi Parpol Pascaputusan Bawaslu

Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo sementara meneliti dokumen persyaratan Partai Politik (Parpol) yang dimasukan sejumlah parpol pascaputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, sejak 21-30 November 2018.

Ketua KPU Kota Gorontalo La Aba menjelaskan dari sembilan parpol yang telah diputuskan oleh Bawaslu untuk diterima kembali pendaftarannya, untuk Kota Gorontalo hanya ada enam parpol yang menyerahkan dokumen administrasi keanggotaannya.

"Pada tanggal 20-22 November waktu yang diberikan oleh KPU untuk parpol mendaftar kembali, pascaputusan Bawaslu. Dan itu hanya ada 6 yang menyerahkan dokumen administrasi yaitu, PKPI, PBB, PBI, Partai Idaman, Partai Republik, dan Partai Rakyat," kata La Aba.

Sementara tiga partai lainnya yaitu Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Indonesia Kerja, Partai Swara Rakyat Indonesia, tidak menyerahkan administrasi keanggotaanya di KPU Kota Gorontalo.

Ia menambahkan, terhadap enam partai tersebut, KPU setelah melakukan penelitian administrasi, akan menyampaikan hasil penelitian apakah syarat yang dimasukan sudah sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

"Proses penelitian hingga verifikasi faktual di lapangan terhadap parpol pasca putusan Bawaslu pada dasarnya sama dengan parol yang telah mendaftar pada tahapan sebelumnya," jelasnya.

Sejauh ini tim yang telah dibentuk terus melakukan penelitian berkas administrasi parpol, seperti apa hasilnya, masih ditunggu, apakah sudah terpenuhi syarat jumlah keanggotaanya atau tidak, masih diteliti.

Sebelumnya, sembilan parpol menggungat KPU RI terkait penggunaan Sistem Infromas Parpol (Sipol) dalam hal penggunaan pendaftaran parpol, atas gugatan tersebut, Bawaslu memutuskan untuk menerima kembali pendaftaran ke sembilan parpol tersebut.

KPU Kota Gorontalo Terima Berkas Perbaikan Parpol

Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Sejak dibuka tahapan perbaikan berkas administrasi Partai Politik (Parpol) sejak 18 November 2017, baru Partai Amanat Nasional (PAN) yang sudah menyerahkan dokumen perbaikan administrasinya di KPU Kota Gorontalo.

Ketua KPU Kota Gorontalo La Aba ketika ditemui menjelaskan sejauh ini baru PAN yang menyerahkan perbaikan dokumen administrasi, sementara parpol lainnya masih akan ditunggu hingga tanggal 1 Desember 2017.

"Ia, masih ada sisa waktu tiga hari kedepan untuk parpol lain menyerahkan perbaikan dokumen administrasi, dan hari terakhir kami akan melayani hingga pukul 24.00 wita," kata La Aba.

Adapun parpol yang belum menyerahkan dokumen parbaikan tersebut yaitu PDI Perjuangan, Gerindra, PKB, PPP, PSI dan Perindo.

Pihaknya berharap kepada parpol yang belum mengembalikan berkas perbaikan administrasinya, untuk bisa memanfaatkan waktu yang tersisa, dan berharap tidak menumpuk pada hari terakhir jadwal pemasukan berkas perbaikan yaitu 1 Desember 2017.

"Biasanya nanti sudah hari terakhir parpol mulai bermunculan untuk menyerahkan dokumen perbaikanya," ujarnya.

Ia menegaskan jika setelah dimasukannya perbaikan administrasi tersebut, KPU masih akan melakukan penelitian kembali dan dilanjutkan dengan verifikasi faktual di lapangan.

Dalam hal syarat jumlah keanggotaan parpol pihaknya berharap agar parpol dapat memperhatikan keakuratan data keanggotaan, dan kalau perlu melebihi batas minimun sesuai ketentuan undang undang.