Umat Katolik di Timika Diminta Terlibat Aktif Sebagai Agen Perdamaian

Timika (Antaranews Gorontalo) - Tokoh agama Katolik Timika, Papua Pastor Maksimus Dora OFM meminta umat Katolik di wilayah itu terlibat aktif sebagai agen perdamaian di tengah kehidupan masyarakat yang masih sering terjadi pembunuhan dan tindak kekerasan.

"Di tengah kehidupan masyarakat Timika yang sampai sekarang masih saja terjadi pembunuhan dan berbagai tindak kekerasan, mari kita menjadi agen dan pelaku-pelaku perdamaian," kata Pastor Maksimus di Timika, Senin.

Secara khusus Pastor Paroki Santo Stefanus Sempan Timika itu menyoroti berbagai kasus kekerasan dan pembunuhan yang terjadi di Timika akhir-akhir ini terkait dengan konflik antarsuku-suku pegunungan tengah Papua di Kwamki Lama.

"Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk menyerang dan berperang dengan orang lain, melukai dan membunuh orang, menipu dan mencuri. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk mencintai sesama karena kehidupan itu merupakan anugerah dan karunia yang Tuhan berikan," ujarnya.

Ia berharap memasuki Pekan Suci dimana umat Kristiani di seluruh dunia akan mengenang kembali peristiwa penderitaan, wafat dan kebangkitan Yesus Kristus (Isa Almasih), Pastor Maksimus berharap situasi keamanan di wilayah Timika dan sekitarnya semakin kondusif.

"Apalagi kini warga Mimika tengah menghadapi pesta demokrasi pemilihan bupati dan wakil bupati, maka diharapkan tercipta suasana yang aman dan damai sehingga semua orang yang punya hak pilih dapat menentukan pilihannya secara bebas, tanpa tekanan dari siapapun," ujarnya.

Terkait situasi konflik antarkelompok warga pegunungan tengah Papua di Kwamki Lama, pekan lalu Penjabat Gubernur Papua Soedarmo bersama Kapolda Papua Irjen Polisi Boy Rafli Amar mengumpulkan para tokoh dari setiap kelompok yang bertikai untuk segera mengupayakan perdamaian di Kwamki Lama.

Penjabat Gubernur Papua Soedarmo berharap agar persoalan yang terjadi di Kwamki Lama segera diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

"Kita semua beragama. Agama apapun pasti mengajarkan agar umatnya tidak boleh ada dendam, saling menyakiti, apalagi bunuh-membunuh dilarang keras oleh Tuhan," kata Soedarmo, pensiunan TNI AD bintang dua.

Gubernur Papua berharap konflik sosial apapun yang terjadi di Mimika harus segera diakhiri karena hanya akan membawa penderitaan bagi masyarakat sendiri.

"Mulai saat ini harus dihentikan. Tidak boleh lagi ada perang dan saling membunuh," ujar Soedarmo.

Ia meminta Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Mimika yang melibatkan semua komponen segera menyelesaikan secara musyawarah perselisihan diantara tiga kelompok masyarakat Kwamki Lama yaitu kelompok bawah, kelompok tengah dan kelompok atas.

Konflik antartiga kelompok di Kwamki Lama yang terjadi sejak November 2017 hingga pertengahan Maret telah merenggut belasan korban jiwa.

Sebagian korban dibunuh di luar area konflik Kwamki Lama, dimana beberapa diantaranya masih berusia belasan tahun.

Nasdem: Indonesia Butuh Pemimpin Kharismatik

Kendari (Antaranews Gorontalo) - Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh mengatakan Indonesia membutuhkan sosok pemimpin kharismatik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata.

"Umumnya masyarakat Indonesia terbawa kultur primordial dan materialistik yang menjadi salah satu penghambat percepatan pembangunan bangsa," kata Surya Paloh di Kendari, Senin.

Hal tersebut dikemukakan Surya Paloh dalam forum silaturahmi bersama tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pendidikan Sulawesi Tenggara.

Menurut dia tidak ada alasan bangsa Indonesia tidak menjadi bangsa perkasa di dunia karena dikaruniai sumber daya melimpah oleh Maha Pencipta.

"Tidak ada negara di dunia yang melebihi Indonesia yang melimpah kekayaan alam, lautnya luas, tanahnya subur, pendudunya banyak dan lain lain," katanya.

Lantas, kenapa belum menjadi negara perkasa, kata Surya Paloh dengan nada bertanya.

"Sesama anak bangsa tidak penting lagi saling tuding, mempersalahkan satu dengan yang lain, menyalahkan pemerintah tetapi mari menjunjung tinggi tanggungjawab masing-masing untuk mewujudkan cita-cita pada pendiri bangsa," ujarnya.

Fenomena yang patut disadari segenap komponen bangsa adalah suasana kehidupan sosial yang menonjolkan rasa individualisme yang menggiring setiap orang menjadi egois.

"Fenomena seperti ini adalah peringatan serius karena kultur individualisme mengarah pada materialistik, kapitalis hingga akhirnya ateis," kata Surya Paloh.

Para pendiri bangsa sudah memproyeksi bahwa pada masa tertentu sesama anak bangsa akan saling berhadapan dalam konteks demokrasi dan satu-satunya wadah yang mengikat adalah ideologi Pancasila.

Sabu 100 Gram disembunyikan Di Dalam Anus

Sebatik (Antaranews Gorontalo) - Dua warga asal Kabupaten Polman, Sulbar ditangkap aparat kepolisian karena membawa narkotika jenis sabu-sabu di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Kepala Sub Bagian Humas Polres Nunukan, Iptu M Karyadi di Nunukan, Minggu menyebutkan, penangkapan kedua pria asal Sulbar ini berawal dari laporan warga.

Keduanya ditangkap di Penginapan Cahaya Mulya Sei Nyamuk Pulau Sebatik pada Minggu (25/3) sekira pukul 00.30 wita dengan barang bukti empat bungkus dengan berat 100 gram.

Karyadi menjelaskan, kedua warga Sulbar bernama Udin Kassu (35) dan Alle (47) berprofesi sebagai petani di kampung halamannya langsung ditetapkan menjadi tersangka.

Barang bukti sabu-sabu yang ditemukan diperoleh dari rekannya di Lahad Datu Negeri Sabah, Malaysia seharga Rp70 juta dari seorang warga Filipina. Barang haram ini akan dijual di Kabupaten Polman, ungkap dia.

Kronologis pengungkapan sabu-sabu ini, ketika keduanya berada di penginapan itu gerak geriknya mencurigakan sehingga dilakukan penggeledahan badan oleh aparat kepolisian Satresnarkoba Polres Nunukan.

Modusnya, sabu-sabu sebanyak empat bungkus dimasukkan ke anus untuk mengelabui petugas dengan dibungkus kondom. Kedua pria tersebut saat ini mendekam di sel tahanan Polres Nunukan.

Jadwal Penyerahan Dukungan Calon Anggota DPD RI

KPI Berharap Keppres Penetapan Hari Penyiaran Nasional Segera Ditandatangani

Jakarta (Antaranews Gorontalo) - Komisi Penyiaran Indonesia berharap Keputusan Presiden (Keppres) tentang Penetapan Hari Penyiaran Nasional pada 1 April segera ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

"Ini akan menjadi kado yang luar biasa istimewa dalam peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-85 di Palu tahun ini," kata Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, penetapan melalui keppres ini ditunggu oleh insan penyiaran tanah air karena penetapan tersebut menjadi bukti pengakuan pemerintah atas eksistensi dunia penyiaran nasional yang dimulai sejak berdirinya Solosche Radio Vereniging (SRV) di Solo 1 April 1933.

Yuliandre mengatakan eksistensi dunia penyiaran dalam menyertai bangsa ini melewati berbagai fase hingga saat ini Indonesia hidup damai dalam iklim demokrasi patut dihargai dengan dengan ditetapkannya Hari Penyiaran Nasional dalam Keppres.

Deklarasi hari penyiaran nasional dilakukan pertama kali oleh masyarakat Solo pada 1 April 2009. Inisiatif tersebut dilanjutkan oleh Wali Kota Surakarta saat itu Joko Widodo yang mengirim surat kepada Menkominfo tentang usulan penetapan Hari Penyiaran Nasional sekaligus diakuinya KGPAA Mangkunegoro VII sebagai Bapak Penyiaran.

Selanjutnya deklarasi secara nasional tentang Hari Penyiaran Nasional dan Bapak Penyiaran Indonesia dilakukan di Solo pada 1 April 2010 oleh keluarga besar insan penyiaran Indonesia.

Mereka terdiri atas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, LPP RRI, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), perwakilan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK), perwakilan televisi swasta, Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) dan perwakilan masyarakat penyiaran.

KPI sudah memulai usaha penetapan Harsiarnas melalui Keppres sejak tahun 2015 dengan melakukan rapat koordinasi dengan Kemenkominfo. Pada tahun 2017 mulai dilakukan pembahasan secara detail tentang penetapan tersebut antara KPI, Kemenkominfo dan Kemensesneg.

"Hingga saat ini draf Keppres tersebut menunggu tanda tangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo," kata Yuliandre.

Yuliandre mengatakan dengan penandatanganan Keppres tersebut maka momentum peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-85 di Palu tahun ini menjadi sangat spesial.

"Kami berharap televisi dan radio memberikan kontribusi optimal dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) lewat hadirnya program siaran yang sehat dan juga berkualitas," kata Yuliandre.

Kendala Pemerintah Membela TKI Yang Dihukum Mati

Jakarta (Antaranews Gorontalo) - Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri menyampaikan belasungkawa kepada keluarga pekerja migran asal Madura, Muhammad Zaini Misrin Arsyad, tenaga kerja Indonesia yang dieksekusi mati pada Minggu (18/3) oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, serta memaparkan upaya luar biasa "luas biasa" pemerintah untuk mengupayakan pembebasannya dari hukuman mati dan kendalanya.

"Kami terkejut, menyesalkan dan berduka," kata Hanif Dhakiri dalam siaran pers Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan, Selasa.

Zaini, yang berprofesi sebagai sopir, didakwa membunuh majikannya yang bernama Abdullah bin Umar al-Sindi pada 2004 dan dijatuhi hukuman mati pada 2008.

Hanif menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan langkah-langkah pembelaan luar biasa untuk membebaskan Zaini dari hukuman mati, termasuk di antaranya upaya pendampingan hukum, langkah diplomatik maupun nondiplomatik.

Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan Presiden Joko Widodo telah tiga kali berkirim surat resmi ke Raja Saudi untuk mengupayakan pembebasan pekerja Indonesia itu dari hukuman mati. Presiden Joko Widodo juga telah tiga kali bertemu Raja Saudi untuk mengupayakan pembebasan Zaini.

Selain itu pemerintah melakukan langkah hukum banding maupun kasasi, termasuk mengajukan peninjauan kembali putusan pengadilan, langkah hukum yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Seluruh ikhtiar tersebut berhasil menunda pelaksanaan eksekusi hukuman mati hingga 18 Maret 2018.

Hanif menuturkan tahun 2011 Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar membentuk Satuan Tugas Anti Hukuman Mati yang bertugas mengupayakan pembebasan tenaga kerja Indonesia yang menghadapi pidana mati di luar negeri.

Berbagai langkah dilakukan, baik yang bersifat teknis pembelaan hukum maupun diplomasi tingkat tinggi yang melibatkan para menteri, utusan khusus dan duta besar. Bahkan Presiden dalam dua periode pemerintahan yang berbeda pun langsung turun tangan.

"Seluruh upaya pemerintah terkendala sistem hukum di Saudi, yang dalam kasus Misrin ini tergantung dari keputusan ahli waris apakah bersedia memaafkan terpidana atau tidak. Memang seperti itu aturan hukum di sana. Raja Saudi tidak bisa mengampuni, karena ahli waris tidak memberikan maaf pada Misrin. Ini mau tidak mau harus kita hormati," kata Hanif.

Pemerintah, ia melanjutkan, juga menghadapi kendala dari sikap aparat penegak hukum kerajaan Saudi pada waktu lalu yang cenderung kurang terbuka mengenai masalah-masalah seperti itu.

Dia menyebut kasus tersebut dan kasus-kasus sejenisnya merupakan residu dari dampak kebijakan tata kelola penempatan TKI pada masa lalu, sebelum era reformasi.

Salah satu pekerjaan rumah pemerintah saat ini, ia menjelaskan, adalah memperkuat negosiasi bilateral dengan negara-negara tujuan pekerja migran Indonesia (PMI) guna mewujudan sistem tata kelola dan perlindungan yang lebih baik.

"Pemerintah terus melakukan negosiasi bilateral ke negara-negara tujuan PMI agar dapat diciptakan sistem tata kelola dan perlindungan PMI yang lebih baik. Sehingga ke depan risiko migrasi dapat terus ditekan dan penanganan masalah yang ada lebih efektif," katanya.

Banjir Melanda Sejumlah Wilayah di Manado

Manado (Antaranews Gorontalo) - Hujan deras yang mengguyur Kota Manado, Sulawesi Utara, selama dua jam, Minggu malam, menyebabkan sejumlah lokasi terjadi banjir.

"Lokasi yang sudah banjir antara lain Tumumpa II, Ranomuut, Ranotana, di jalan Raya 14 Februari Teling, Karangria, Tuminting, dengan ketinggian yang bervariasi selutut orang dewasa," kata Kepala BPBD Manado, Max Tatahede, melalui petugas lapangan, Lee Bawole, di Manado, Minggu.

Dia mengatakan, di sekitar Tumumpa Dua kondisi makin diperparah disebabkan bersamaan dengan air laut pasang.

Dia mengatakan, BPBD bersama dengan Tagana Manado sudah turun melakukan pendataan serta membantu warga yang masih berada di dalam rumah.

Selain menolong warga, Bawole mengatakan, BPBD sudah mengimbau seluruh warga yang berada di wilayah yang airnya sudah naik tinggi supaya mengungsi agar jangan jadi korban, sebab masih ada kemungkinan hujan turun lagi.

Salah satu warga Karangria, Ny Alfien, mengatakan di dekat drainase terbuka wilayanya air juga sudah naik, dan dikhawatirkan akan masuk sampai ke rumah penduduk.

Sementara di Puskesmas Tuminting hingga pukul 20.30 Wita, air juga sudah naik tinggi, bahkan sampai masuk ke dalam ruang Puskemas.

Meskipun air mulai naik, namun warga masih banyak yang bertahan di tempat tinggal dan berharap hujan tidak turun lagi malam ini, sehingga ketinggian tidak menggenangi rumah warga.

 

Pengamat: Kejagung Harus Usut Semua Dugaan Kasus Korupsi yang "Mangkrak"

Jakarta (Antaranews Gorontalo) - Kejaksaan Agung harus mengusut semua kasus dugaan korupsi yang sampai saat belum jelas tindak lanjutnya atau masih mangkrak, demikian pengamat hukum pidana dan Ketua Asosiasi Ilmuwan dan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha) Azmi Syahputra..

"Ini menjadi sebuah kegelisahan akademik atas beberapa kasus besar di Kejagung yang belum maksimal ditangani," kata Azmi Syahputra kepada Antara di Jakarta, Minggu.

Ia mencontohkan kasus pengadaan pesawat Grand Caribou di Papua, penjualan aset PT Pelita Air Service, investasi Bank Mandiri kepada PT Tri Selaras Fakta, penyalahgunaan kontrak Hotel Indonesia Natour dan Grand Indonesia termasuk penjualan aset PT Adhi Karya di Tambun termasuk salah satunya kasus jebolnya uang Rp1,4 triliun di PT Bank Mandiri cabang Bandung beberapa waktu lalu. "Yang awalnya sempat diekspos oleh Kejaksaan Agung kini terkesan `silent`," katanya.

Ia menambahkan Kejaksaan Agung bersentuhan langsung dengan potret penegakan hukum, sebagai salah satu lembaga yang dengan panggung pemberantasan tindak pidana korupsi, karena sebagai jaksa selain bertindak sebagai penuntut umum juga sebagai penyelidik, penyidik dan penuntut umum dalam perkara korupsi.

Dosis kinerjanya kejaksaan agung harus dperkuat agar public thrust semakin kokoh dan harus ada daya inovasi dalam menjalankan penegakkan hukum, katanya.

Kasus yang ditangani Kejaksaan Agung harus ada pinsip keterbukaan dan atau fungsi kontrol yang jelas melalui bekerjanya sistem peradilan pidana yang berani untuk mengoreksi. Tidak Ada istilah dipetieskan. Bibir lagi dilakban untuk menyampaikan perkembangan ke publik terkait dengan dicurinya uang negara, katanya.

Ia menyakatakan fungsi kejaksaan dalam pemberantasan korupsi harus semakin sistematis dan penegak hukum tidak boleh terbelenggu sebagai konsekuensi Indonesia negara hukum.

"Jaksa tidak boleh menempatkan dirinya sebagai 'robot-robot hukum yang terpasung' yang 'seolah olah' untuk melindungi kepentingan tertentu dengan berdalih minimnya alat bukti," katanya.

Hal ini yang berbahaya justru menjauhkan sistem reformasi insitusi Penegak hukum dan semakin menjauhkan pencapaian tujuan hukum. "Jaksa itu mewakili negara jadi harus melindungi kepentingan dan keamanan negara jadi tidak boleh melindungi atau berpihak pada pelaku korupsi dalam bentuk apapun," katanya.

Pelaksanaan hukum yang miskin penegakan dan seolah olah kering dari kepastian dan kehormatan hukum, yang seharusnya terpancar dari bekerjanya secara tuntas, clear dan clean lembaga hukum terutama lembaga kejaksaan agung itu sendiri dalam hal ini harus berani menuntaskan semua kasus yang selama ini masih terkesan diduga dalam posisi "silent" kejaksaan.

Kejaksaan tidak boleh dikalahkan oleh penyalahgunaan pemegang kekuasaan otoritas politik atau siapapun. Jika dibiarkan maka korupsi politik akan sangat berbahaya yang pada akhirnya dapat mengganggu semua ranah penegakan hukum. Hukum berjalan sekehendak penguasa dan dipastikan keadilan akan menjadi barang yang langka di Indonesia pada akhirnya hukum akan kehilangan kepercayaan masyarakat, paparnya.

 

Cak Imin Diberikan Mandat Maju Capres atau Cawapres 2019

Jakarta (Antaranews Gorontalo) - Koalisi Umat Sumatera Utara memberikan mandat kepada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar (Cak Imin) untuk menyatukan umat Islam yang kini tampak terpecah belah atas kepentingan politik.

"Hari ini Ketua Umum kami Muhaimin Iskandar menerima mandat untuk menyatukan umat dari Koalisi Umat Sumatera Utara," ujar Ketua DPP PKB Jazilul Fawaidz dalam siaran pers DPP PKB di Jakarta, Minggu.

Jazilul mengatakan amanah tersebut merupakan amanah yang berat sebab diberikan oleh para ulama, ustad hingga guru pengajian.

Menurut Jazilul, mandat itu diserahkan oleh Ustad Jaharudin Batubara, Mustasyar NU, sebagai juru bicara Koalisi Umat.

"Harapan mereka kepada Cak Imin agar dapat menjadi capres ataupun cawapres di 2019 nanti," kata Jazilul.

Dia mengatakan koalisi tersebut juga menggagas Poros Islam Kebangsaan, sebagai penyatuan politik umat untuk agenda nasional 2019.

Adapun Koalisi Umat ini merupakan persatuan dari berbagai institusi agama yaitu NU, Al Wasliyah, Muhammadiyah, Badan Koordinasi Majlis Taklim, Badan Koordinasi Mubaligh Sumut, MUI, para guru agama dan banyak lagi.

Jazilul mengungkapkan, para ulama dalam koalisi merasa saat ini umat Islam terkotak-kotak. Para ulama mengatakan aspirasi umat Islam belum sepenuhnya terakomodasi oleh pemerintah saat ini.

Oleh karena itu Koalisi Umat Sumatera Utara berencana menggagas Poros Islam Kebangsaan, dengan harapan dapat menjadi sarana persatuan umat dalam agenda politik nasional.

Para ulama juga meminta Cak Imin dapat meningkatkan SDM umat Islam melalui peningkatan kualitas pendidikan diniyah dan pesantren. Serta memperjuangkan perbaikan ekonomi umat dan akses usahanya.

Bawaslu Provinsi Monitoring Pelanggaran Pilkada Gorontalo Utara

Gorontalo,  (Antaranews Gorontalo) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Gorontalo akan melakukan monitoring dan supervisi terhadap dugaan pelanggaran Pilkada yang terjadi di Kabupaten Gorontalo Utara.

Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Jaharuddin Umar mengatakan pihaknya akan turun melakukan supervisi seperti apa penanganan perkara yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat.

"Sudah keluar rekomendasi oleh Panwaslu setempat yang diteruskan ke Polres Limboto, sesuai amanat undang-undang Bawaslu mempunyai kewenangan untuk lakukan supervisi, monitoring dan pembinaan," kata Jaharuddin Umar.

Apakah kasus ini sudah selesai dengan keluarnya rekomendasi tersebut, atau kemudian dugaan pelanggaran ini masih dikembangkan.

Kalau misalnya dugaan pelanggaran ini berkembang dengan pihak lain yang patut diduga melakukan pelanggaran, Bawaslu provinsi sesuai tingkatannya akan memberikan petunjuk atau saran seperti apa penanganannya.

Baca juga: Marthen: Putusan Panwaslu Tidak Dilandasi Argumentasi Hukum

"Kita ingin penanganan pelanggaran tersebut tuntas, apakah ini bisa saja ada temuan baru, itu nanti kita akan lihat peristiwa seperti apa," urainya.

Ia mengakui, yang diproses hanyalah siapa pihak yang dilaporkan ke Panwaslu, tetapi dalam prosesnya tidak menuntut kemungkinan dari hasil klarifikasi ada keterlibatan pihak lain yang patut diduga melakukan pelanggaran.

Kalau itu terjadi, itu patut dijadikan temuan baru, namun tetap akan dilakukan kajian, kalau terpenuhi syarat formil dan materilnya, berdasarkan pleno Panwaslu maka harus ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan undang-undang.

"Kewajiban undang-undang harus ditindaklanjuti selama lima hari, jadi kalau diregister hari ini, prosesnya selama tiga hari dan apabila ada memerlukan keterangan tambahan maka ditambah dua hari, ini yang nantinya akan dipastikan pihaknya di Gorontalo Utara, terkait pelanggaran pilkada." ujarnya.

Dijelaskan dua hal yang dilarang yaitu menjanjikan dan atau memberikan, keduanya ada sanksinya, kewajiban pengawas yaitu mempelajari apakah terpenuhi perbuatan janji atau memberikan tersebut.

"Ini memerlukan kajian yang matang, untuk bagaimana semua unsur yang didalilkan dalam undang-undang tersebut, dinyatakan terpenuhi lalu dinyatakan sebagai sebuah temuan yang memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti," tutup Jaharuddin.
 

Disdukcapil Gorontalo Utara Jamin Hak Pemilih Pilkada

Gorontalo,  (Antaranews Gorontalo) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, menjamin hak konstitusi warganya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.

"Hak konstitusi masyarakat khususnya yang masuk dalam daftar potensial pemilih, dipastikan terjamin," ujar Kepala Disdukcapil Gorontalo Utara, Kardiyat Tomajahu, Minggu, di Gorontalo.

Hal itu dijamin seiring upaya pihaknya yang terus melakukan perekaman data kependudukan baik turun langsung ke setiap desa maupun melakukan pelayanan perekaman di kantor.

"Petugas kami turun langsung di setiap desa, bahkan meminta pihak desa untuk mengumumkan pelayanan perekaman kependudukan melalui pengeras suara di kantor desa maupun rumah ibadah, bahkan melalui postingan di media sosial agar target perekaman tercapai," ujarnya.

Terkait penggunaan hak pilih, pihak Disdukcapil bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panwas Kabupaten, turun langsung melakukan perekaman data kependudukan.

Layanan kependudukan juga berlaku bagi warga yang akan memperbaiki data atau melakukan perekaman data kependudukan di kantor Disdukcapil di lokasi perkantoran blok plan Molingkapoto, Kecamatan Kwandang.

"Kami bekerja tanpa libur, sebab pelayanan tetap berlangsung di hari Sabtu dan Minggu," ujarnya.

Khusus hari Selasa dan Jumat, pelayanan tetap dilakukan hingga malam hari.

Ia berharap kata Kardiyat, tidak ada lagi alasan bagi warga yang mengaku terkendala untuk pelayanan perekaman kependudukan, sebab pelayanan semakin didekatkan.

"Tidak hanya di kantor, namun pelayanan menjangkau seluruh desa bahkan bagi warga yang sulit mendatangi tempat pelayanan seperti kantor desa, mereka akan didatangi di rumah masing-masing, khususnya warga miskin," ujarnya.

Saat ini kata Kardiyat, pihaknya memiliki stok blanko KTP elektronik, maka tidak ada kendala teknis dalam pencetakkannya.

Tahun 2017 lalu, ia memastikan penerbitan E-KTP dan akta kelahiran sangat melampaui target diatas 100 persen.

Sementara itu, Komisioner KPU Kabupaten Divisi Perencanaan dan Data, Sophian Rahmola mengatakan, masih sekitar 4.000 wajib pilih di daerah itu belum melakukan perekaman data kependudukan, sesuai hasil pencocokkan dan penelitian (coklit) pada pemutakhiran daftar pemilih.

Gus Sholah: Jokowi Harus Gandeng Tokoh Islam

Jombang (Antaranews Gorontalo) - Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Jawa Timur, KH Salahuddin Wahid mengatakan Joko Widodo (Jokowi) harus menggandeng tokoh Islam dalam Pemilihan Presiden 2019.

"Saya kira begitu. Kalau bukan dari Islam pemilih Pak Jokowi bisa jauh berkurang," kata Gus Sholah, sapaan akrab adik kandung Gus Dur itu di Jombang, Sabtu.

Menurut rektor Universitas Hasyim Asyari itu, Jokowi bisa memilih tokoh Islam dari kalangan partai politik maupun nonparpol.

"Banyak pilihan. Dari parpol misalnya Rommy (ketua umum PPP M Romahurmuziy), ia calon yang baik. Dari luar parpol misalnya Pak Mahfud MD, juga calon yang baik," katanya.

Menurut mantan ketua PBNU itu, pemilihan calon wakil presiden yang tepat akan turut menentukan kemenangan pasangan capres-cawapres mendatang karena capresnya hampir pasti hanya dua, yakni Jokowi dan Prabowo Subianto.

"Calon ketiga sulit untuk diwujudkan. Jadi tinggal siapa yang jadi pendamping dua calon itu. Masih ada waktu beberapa bulan untuk menentukan," katanya.

Mantan wakil ketua Komnas HAM itu pun tak setuju seandainya Pilpres 2019 hanya diikuti satu calon.

"Calon tunggal kurang bagus bagi demokrasi," kata cawapres pada Pilpres 2004 berpasangan dengan Wiranto itu.

Sementara itu Ketua Umum PPP M Romahurmuziy mengatakan partainya terus berkomunikasi dengan partai-partai yang berkomitmen mengusung Jokowi pada Pilpres 2019 untuk memberikan cawapres terbaik sesuai kebutuhan Jokowi.

"Kami PPP berfokus pada apa-apa yang dibutuhkan presiden ke depan karena tugas wakil itu mendampingi presiden," katanya.

Jurnalis Indonesia Beruntung Punya UU Pers

Jakarta (Antaranews Gorontalo) - Profesor Jurnalisme Universitas George Washington, Amerika Serikat, Janet Steele berpendapat bahwa jurnalis Indonesia jauh lebih beruntung ketimbang pekerja media di negara-negara Asia Tenggara lainnya karena telah memiliki Undang-Undang Pers.

"Saya sudah pernah ke Singapura dan Brunei, walaupun teknologinya maju, tapi mereka masih dikontrol pemerintah. Orang Indonesia sangat beruntung setelah Reformasi ada UU Pers dan Dewan Pers, pemerintah tidak bisa campur tangan, dan jika mungkin teknologinya kalah daripada di Singapura, tapi untuk pekerjaan jurnalistik lebih enak di sini," kata Profesor Steele kepada reporter Antara di Jakarta, Minggu.

Steele mengunjungi Indonesia dalam rangka penerbitan bukunya "Mediating Islam: Jurnalisme Kosmopolitan di Negara-Negara Muslim Asia Tenggara" yang ditulis berdasarkan penelitiannya terhadap tiga media di Indonesia dan dua di Malaysia yang digunakan sebagai sampel.

Menurut Steele yang juga direktur Institute for Public Diplomacy and Global Communication itu, Undang-Undang No 40 tentang Pers telah memberikan jaminan perlindungan kepada wartawan untuk melakukan tugas-tugas jurnalistik dan jika terjadi masalah, pihak mana pun termasuk pemerintah harus menyelesaikannya melalui Dewan Pers.

"Sementara pemerintah di negara maju seperti Singapura masih bisa campur tangan langsung terhadap suatu pemberitaan," kata dia.

Terkait dengan buku yang ditulisnya, Steele mengatakan sejak lama ia telah terusik dengan hubungan Islam dan praktik jurnalisme di negara-negara Muslim, dalam hal ini adalah di Asia Tenggara karena ia telah berkutat dengan kawasan tersebut selama hampir 20 tahun.

"Saya mau orang Barat mengerti bahwa media Asia yang dipengaruhi dengan ajaran Islam adalah media yang juga bagus, prinsip-prinsip jurnalismenya sama, di semua negara di dunia juga tahu prinsip jurnalisme yang baik. Mungkin pemerintah mereka otoriter, tapi mereka tahu prinsipnya, jadi apa yang beda mungkin budaya, sebagian besar budaya adalah Islam maka sangat masuk akal bahwa Islam akan memengaruhi praktik jurnalisme, dan bagi saya ini menarik dan penting," kata dia.

Steele menghabiskan waktu lebih dari delapan tahun untuk meneliti kaitan Islam dan jurnalisme di tiga media di Indonesia, yakni Majalah "Sabili", Harian "Republika", Majalah "Tempo"; dan dua media Malaysia, yaitu "Harakah" dan "Malaysia Kini".

Peraih gelar doktor bidang sejarah dari Universitas John Hopkins, AS, tersebut mengatakan penelitian kualitatifnya dapat dilakukan dengan dilandasi rasa saling percaya, pertemanan, dengan sesekali ia menjadi pengajar dalam kelas jurnalisme di berbagai media, termasuk di Yayasan Pantau dan Koran Tempo.

Dalam rangka peluncuran bukunya di Indonesia, Profesor Steele juga telah memberikan kuliah umum di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dan seminar di Pusat Kebudayaan Amerika Serikat di Jakarta "@america".

Buku "Mediating Islam: Jurnalisme Kosmopolitan di Negara-Negara Muslim Asia Tenggara" dalam bahasa Inggris diterbitkan oleh National University Press Singapura dan University of Washington Press Amerika Serikat.

 

 

Bambang: DPR Tidak Anti Kritik

Ambon (Antaranews Gorontalo) - Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mengakui lembaga dipimpinnya tidak anti terhadap kritikan dari masyarakat.

"Di era keterbukaan kita tidak boleh menutup mata atas kritik yang disampaikan oleh masyarakat, karena itu DPR juga membutuhkan kritik," katanya saat melakukan pertemuan dengan wartawan, di Ambon, Sabtu.

Ia mengatakan, DPR senantiasa memperhatikan aspirasi dan masukan masyarakat terutama yang sifatnya membangun.

"Dengan semangat untuk terus berbenah, kita senantiasa memperhatikan aspirasi dan masukan masyarakat. Kita tidak boleh menutup mata atas kritik yang disampaikan masyarakat, apalagi yang sifatnya membangun," ujar Bambang.

DPR, lanjut politisi partai Golkar, akan membuat lomba kritik terhadap DPR yang terbaik sehingga kedepan perlu memperbaiki diri dan lebih terbuka dalam mendengar aspirasi masyarakat.

Lomba kritik DPR dapat diikuti siapa saja tetapi harus membedakan antara kritikan, ujaran kebencian, penghinaan dan fitnah.

"Sebagai wartawan juga masyarakat pastinya kita dapat membedakan mana kritik, ujaran kebencian bahkan fitnah," katanya.

Ia menjelaskan, jika ada yang mengatakan bilang DPR korupsi itu kritikan dan upaya memperbaiki diri, tetapi lain hal jika ada mengatakan ketua DPR anak tiri, itu bukan kritikan tetapi fitnah.

Sejak Bambang dilantik sebagai ketua DPR, dirinya membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin mengitrik DPR.

"Kritik tidak lain adalah vitamin dalam berdemokrasi, karena itu pihaknya telah menerapkan program transparansi agar masyarakat dapat melihat kinerja DPR berbasis aplikasi," ujarnya.

Program "DPR dalam genggaman rakyat" masyarakat dapat melihat kinerja DPR dari komisi I hingga XI secara langsung.

"Program tersebut masyarakat kapan dan di mana saja dapat mengetahui apa yang dilakukan wakil rakyat secara langsung," tandasnya.

 

Malcolm Turnbull Undang Presiden Jokowi Makan Malam

Sydney (Antaranews Gorontalo) - Perdana Menteri (PM) Australia Malcolm Turnbull mengundang Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo untuk makan malam bersama di kediaman pribadinya, Sabtu.

Undangan PM Turnbull disampaikan secara khusus kepada Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo di Sydney, Jumat (16/3).

Presiden bersama Ibu Iriana berangkat dari hotel sekira pukul 19.20 waktu setempat menuju kediaman pribadi PM Turnbull yang berlokasi di Point Piper, Sydney.

Kedatangan keduanya langsung disambut hangat oleh PM Turnbull bersama sang istri Lucy Turnbull.

Sebelum makan malam dimulai, mereka berempat sempat berbincang santai di beranda belakang kediaman PM Turnbull.

Bahkan, keempatnya tampak akrab berswafoto bersama dengan latar belakang pelabuhan Sydney.

"Ini menunjukkan kedekatan PM Australia dengan Presiden Jokowi. Perbincangan juga dilakukan dengan hangat dan penuh persahabatan," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang juga diundang hadir dalam acara tersebut.

Acara makan malam di kediaman pribadi PM Turnbull kali ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan.

Presiden Jokowi hadir menggunakan setelan jas dengan dasi merah, sedangkan PM Turnbull mengenakan kemeja dengan motif semacam batik berwarna hitam bercorak abu. Sementara Ibu Iriana dan Ibu Lucy tampak kompak mengenakan atasan berwarna senada, merah muda.

Dalam makan malam tersebut, Presiden Jokowi dan PM Turnbull berbincang mengenai banyak hal, mulai dari soal seputar anak dan cucu, Gedung Kedutaan Australia di Jakarta, perdagangan, hingga situasi sekitar kawasan dan dunia.

 

 

Perdana Menteri Australia Puji Presiden Jokowi

Sydney (Antaranews Gorontalo) - Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull memuji Presiden Indonesia sebagai role model atau panutan dunia saat ini dalam menjaga semangat keanekaragaman.

"Indonesia mendukung demokrasi, Islam dan semangat moderat. Berdiri di samping saya, salah satu pemimpin paling penting dan menjadi panutan dunia saat ini, saya sangat merasa terhormat bertemu dengan Anda," kata Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull di International Convention Center, Sydney, Sabtu.

PM Turnbull menyampaikan hal tersebut dalam bahasa Inggris ketika bertemu dengan para pemuda yang tergabung dalam program Indonesia-Australia Youth Interfaith Dialogue dan Australian Moslem Youth, acara yang diselenggarakan di sela ASEAN-Australia Special Summit 2018.

Sejumlah peserta acara tersebut adalah 18 pemuda dan pemudi dari program "Outstanding Youth for the World" yang digagas Kementerian Luar Negeri.

"Presiden Joko Widodo sukses membangun multikulturalisme, dan hal ini juga yang dilakukan Australia, kita disatukan oleh nilai-nilai politik, kebebasan demokrasi, saling menghargai," ungkap PM Turnbull.

Ia pun pada Jumat (17/3) malam mengadakan makan malam privat dengan Presiden Joko Widodo di kediamannya.

"Saya bersama dengan Lucy, kami menikmati makan malam yang intim tadi malam, jadi selamat datang Presiden Jokowi," tambah PM Turnbull.

Sedangkan Presiden Joko Widodo mengatakan ia menyempatkan diri bertemu dengan para pemuda karena mereka adalah masa depan dunia.

"Mengapa PM Australia dan saya sendiri, Presiden Indonesia bertemu dengan kalian pada sela-sela ASEAN-Australia Summit karena kalian adalah masa depan, suatu hari kelak kamu akan memimpin negara masing-masing dan dunia," kata Presiden.

Presiden mengatakan bahwa baik Indonesia maupun Australia adalah masyarakat yang multikultural.

"Keberagaman itu indah dan akan lebih indah bila kita saling menghargai satu sama lain. Saya harap kalian pada usia yang masih muda dapat menerapkan toleransi dan perdamaian, kita butuh jutaan duta seperti kalian untuk menyebarkan toleransi dan perdamaian," jelas Presiden.

Duta-duta perdamaian itulah yang nantinya dapat menghubungkan berbagai orang di berbagai belahan dunia.

"Jadi selamat menikmati berjejaring di sini, cari teman sebanyak-banyaknya baik dari Indonesia maupun Australia, dan nikmati Sydney," ungkap Presiden.

Setelah menyampaikan sambutan, keduanya berbicara dengan para pelajar bersalaman serta berfoto bersama dengan mereka. Selain Presiden hadir juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop.

Guru SD Cabuli Siswi Sejak 2006

Cilacap (Antaranews Gorontalo) - Petugas Kepolisian Resor Cilacap, Jawa Tengah, menangkap seorang oknum guru sekolah dasar (SD) yang telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap puluhan siswinya sejak tahun 2006, kata Kepala Polres Cilacap Ajun Komisaris Besar Polisi Djoko Julianto.

"Pelaku berinisial NS (58) merupakan seorang guru berstatus pegawai negeri sipil di wilayah Kesugihan," katanya saat merilis hasil pengungkapan kasus pencabulan di halaman Markas Polres Cilacap, Senin siang.

Ia mengatakan kasus pencabulan tersebut terungkap berkat laporan yang diterima Kepolisian Sektor Kesugihan dari salah satu orang tua korban yang curiga terhadap kondisi anaknya.

Atas dasar laporan tersebut, kata dia, petugas Unit Reserse Kriminal Polsek Kesugihan bersama Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polres Cilacap melakukan penyelidikan serta klarifikasi terhadap pihak sekolah tempat korban mengenyam pendidikan.

Berdasarkan hasil klarifikasi tersebut, petugas selanjutnya menangkap pelaku yang mengaku telah melakukan perbuatan cabul tersebut sejak tahun 2006.

"Jumlah korban yang telah melapor ke Polres Cilacap hingga saat ini mencapai 35 orang dan akan bertambah karena ada beberapa korban lagi yang akan melapor. Seluruh korban masih di bawah umur, kelas satu dan kelas dua sekolah dasar," kata Kapolres.

Terkait dengan kasus tersebut, kata dia, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 82 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Sementara saat ditanya wartawan, NS mengaku melakukan perbuatan cabul tersebut untuk melampiaskan nafsu karena istrinya sakit.

"Istri saya sakit sehingga tidak bisa melayani saya lagi," katanya.

 

16 Orang Tewas Akibat Petir

Kigali, Rwanda, (Antara/Xinhua-OANA) - Sebanyak 16 orang tewas dan puluhan orang lagi cedera setelah mereka disambar petir dalam dua hari belakangan di Rwanda Selatan, kata seorang pejabat pada Sabtu (10/3).

Petir menyambar 45 orang yang sedang beribadah sekitar pukul 11.00 waktu setempat Sabtu sehingga menewaskan 14 orang, kata Wali Kota Nyaruguru Francois Habitegeko dalam satu taklimat, sebagaimana dilaporkan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Minggu.

Sebagian orang yang cedera masih berada dalam kondisi kritis, katanya.

Dua orang lagi, termasuk seorang murdi sekolah dasar, meninggal pada Jumat pagi, setelah mereka disambar petir, ia menambahkan.

Enam-belas orang lagi cedera akibat sambaran petir pada Jumat, kata wali kota tersebut.

Titiek Soeharto Ingin GBHN Dihidupkan Kembali

Jakarta, (Antara) - Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto) menginginkan agar Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dihidupkan kembali sehingga kebijakan antarkepala negara berkesinambungan.

"Ternyata kita butuh GBHN, kalau tidak ada haluan, negara melenceng, setiap kepala negara tidak ada haluannya, mereka punya kebijakan sendiri-sendiri. Oleh karena itu diperlukan GBHN," ujar dia dalam acara puncak "Bulan HM Soeharto" di TMII, Jakarta, Minggu.

Putri keempat Soeharto itu menyebut selama masa kepemimpinan Soeharto, Indonesia dapat melaksanakan pembangunan terarah dan terukur dengan adanya GBHN.

Dengan GBHN, menurut Titiek, pada masa kepemimpinan Presiden kedua itu situasi politik terkendali, ekonomi tumbuh, kebudayaan berkembang baik serta keamanan terjaga.

Untuk itu, pihaknya berharap pemerintah meneruskan hal yang baik dalam kepemimpinan Soeharto dan mempertimbangkan untuk menghidupkan kembali GBHN.

"Semoga pemerintah saat ini dan pemerintah yang akan datang bersedia meneruskan apa yang telah baik di kepemimpinan beliau, mencontoh dan menyelesaikan sesuai pada zamannya," kata Titiek.

Sebelumnya dalam pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa yang diberikan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri mengatakan Indonesia perlu memikirkan lagi secara mendalam dan cermat mengenai pentingnya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyelenggaraan negara.

"Perlu kita pikirkan lagi secara mendalam dan cermat tentang pentingnya GBHN sebagai pedoman bagi seluruh penyelenggara negara dan rakyat Indonesia," kata Megawati.

Megawati menekankan arah politik pemerintahan yang disusun berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sudah seharusnya ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Dia mengatakan GBHN merupakan Kebijaksanaan Umum Penyelenggaraan Negara Indonesia. Turunannya adalah Garis-Garis Besar Pembangunan, yaitu berupa cetak biru rencana pembangunan nasional.

Rencana pembangunan tersebut bersifat menyeluruh, terencana, terarah, serta menyangkut seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pencuri di Toko Milik Anak Jokowi Tertangkap

Makassar, (Antara) - Pelaku pencurian toko Martabak Kota Barat (Makobar) milik anak Presiden Joko Widodo, bernama Gibran Rakabuming Raka akhirnya ditangkap polisi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin akhirnya tertangkap.

"Setelah dilakukan pengintaian pelaku sedang berada di hotel untuk selanjutnya ke Bandara, tapi berhasil dibekuk petugas tanpa perlawanan," kata Kasat Reskrim Polres Pelabuhan, AKP Benny Pornika saat dikonfirmasi, Minggu.

Diketahui pelaku bernama Verdi Wijaya alias Ferdi alias Vego berusia 20 tahun, merupakan salah seorang tukang parkir di toko setempat. Kejadian tersebut terjadi pada 9 Februari 2018 yang dilakukannya secara terencana.

Barang bukti saat penangkapan berupa ponsel merek Xiaomi note 4X, ponsel merek A71 beserta kardusnya, satu unit kamera merek Canon, sepasang sepatu diadora beserta baju dan celana serta uang tunai senilai Rp20 juta.

"Waktu diperiksa penyidik, pelaku mengakui perbuatannya mencuri toko milik anak presiden itu. Pelaku memang sudah merencanakan perbuatannya itu setelah seluruh karyawan pulang," katanya.    
   
Kendati demikian polisi tidak bergitu saja percaya pelaku nekat melakukan pencurian di toko milik anak Presiden ini sendirian. Meski telah diamankan polisi masih mengembangkan kasus tersebut.

"Masih dikembangkan kasusnya, sebab hasil interogasi pelaku berbelit-belit sehingga masih akan didalami apakah ada orang lain bersama pelaku melakukan kejahatannya," tambah Benny.

Pelaku akan dijerat pasal 362 KHUP yakni barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun penjara.

Kapolri Minta Tempat Pembuatan SIM Bebas Pungli

Yogyakarta, (Antara) - Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian saat meninjau Gedung Satuan Penyelenggara Administrasi SIM, Polresta Yogyakarta, Minggu, meminta seluruh petugas yang melayani pembuatan surat izin mengemudi atau SIM menghindari praktik pungutan liar.

"Ada yang minta uang tidak?," tanya Tito kepada para petugas pembuat SIM A Umum saat baru saja tiba di Gedung Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) Polresta Yogyakarta bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Sontak seluruh petugas di ruang pembuatan SIM itu menjawab tidak ada. "Siap, tidak ada!," kata mereka serempak.

Memasuki dua ruang berikutnya di gedung itu, orang nomor satu di Kepolisian RI itu kembali memastikan bahwa tidak ada satupun petugas yang boleh memungut uang sedikitpun dari masyarakat untuk pembuatan SIM. Ia meminta oknum aparat yang melakukan pungutan segera dilaporkan.

"Benar tidak ada yang meminta uang kan? kalau ada catat dan sampaikan ke saya," kata Tito kepada para petugas yang ada di gedung itu.

Selain memastikan tidak ada pungutan, ia juga ingin memastikan bahwa seluruh proses pembuatan SIM A Umum baik bagi taksi konvensional maupun online bisa berlangsung cepat dan tidak berbelit-belit.

Seusai meninjau seluruh ruang pembuatan SIM A Umum di Gedung Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Polresta Yogyakarta Kapolri bersama Menhub memberikan SIM A secara simbolik kepada warga pengemudi taksi di Yogyakarta.

Titiek Enggan Tanggapi Dirinya Diusung Pimpinan MPR

Jakarta, (Antara) - Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto) enggan menanggapi mengenai pergantian pimpinan MPR RI dirinya menggantikan Mahyudin sebelum mendapatkan surat dan resmi dilantik.

Di sela acara puncak "Bulan HM Soeharto" di TMII, Jakarta, Minggu, ia mengakui terdapat komunikasi yang dijalin terkait pergantian MPR, tetapi ia tidak mau mendahului.

"Saya tidak mau bicara banyak. Komunikasi sudah ada, tetapi selama surat dan belum ada pelantikan saya tidak mau berkomentar," tutur Titiek Soeharto.

Ia menjawab singkat siap kapan pun dan di mana pun dibutuhkan.

Sementara itu, pada Jumat (9/3) DPP Partai Golkar mengakui telah memproses pergantian pimpinan MPR RI dengan mengirimkan surat penetapan nama Titiek Soeharto untuk menggantikan Mahyudin.

"Iya benar, proses itu memang sudah berjalan," ujar Ketua Koordinator bidang Kepartaian DPP Golkar Ibnu Munzir.

Ibnu mengatakan surat penetapan dikirimkan oleh Sekjen DPP Partai Golkar Lodewijk Fredrich ke MPR untuk segera diproses. Menurut Ibnu, pergantian pimpinan MPR ini kemungkinan hanya untuk penyegaran saja.

Isu penggantian Mahyudin dengan Titiek Soeharto sudah berhembus sejak akhir tahun 2017. Mahyudin sendiri telah berulang kali merespons isu tersebut.

Menurut dia, mekanisme pergantian pimpinan MPR tidak dapat serta merta dilakukan partai politik, sebab pimpinan MPR mewakili pula unsur DPD RI.

Mahyudin mengatakan terdapat aturan dalam UU MD3 tentang posisi jabatan di MPR.

Kemendagri Bantah Ada Kebocoran Data Kependudukan

Jakarta (Antaranews Gorontalo) - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh menegaskan bahwa tidak ada kebocoran data kependudukan sebagaimana kabar yang beredar di media sosial belakangan ini.

"Berkenaan dengan berita adanya kebocoran data, perlu saya tegaskan bahwa tidak ada data yang bocor dari Dukcapil Kemendagri," kata Zudan kepada wartawan melalui pesan grup WhatsApp di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan bahwa yang sebenarnya teridentifikasi adalah adanya oknum yang yang menyebarluaskan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga ke media sosial sehingga terjadi penyalahgunaan penggunaan NIK dan Nomor KK untuk registrasi.

"Di samping itu, secara sadar atau tidak, banyak foto KK yang di-upload di medsos oleh pemiliknya sendiri," ujar Zudan.

Ia menekankan pentingnya masyarakat mengetahui dan memahami bahwa data kependudukan sesuai Pasal 58 ayat (4) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dapat dimanfaatkan oleh lembaga pengguna untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakkan hukum, dan pencegahan kriminal melalui hak akses.

Secara teknis pemanfaatannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup, dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP elektronik.

Menurut ketentuan, hak akses diperoleh setelah penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama. Pengaturan itu ditujukan untuk mengamankan data kependudukan yang risiko penyalahgunaan oleh lembaga pengguna.

Lembaga pengguna diikat ketat oleh undang-undang, peraturan menteri dalam negeri, dan perjanjian kerja sama dalam menggunakan data kependudukan secara benar dan bertanggung jawab.

Aturan akses terhadap data kependudukan juga diatur dengan sangat ketat melalui saluran khusus jaringan Virtual Private Network (VPN) host-to-host dengan membangun dashboard data untuk memonitor "siapa sedang mengakses datasiapa".

Sedangkan khusus untuk registrasi kartu prabayar dengan verifikasi dan validasi NIK serta Nomor KK, keluarannya hanya berupa pernyataan sesuai atau tidak sesuai, bukan memberikan data kependudukan.

"Sehingga dapat dipastikan tidak ada data yang bocor dari Dukcapil," terang dia.

Zudan mengatakan program registrasi ini harus didukung dan dilaksanakan secara benar dan baik karena penting untuk kenyamanan dan keamanan bangsa dan negara serta mencegah perilaku-perilaku jahat seperti penyebaran kabar bohong, ujaran kebencian, dan penipuan.

Dia mengingatkan larangan melakukan registrasi prabayar menggunakan NIK dan Nomor KK milik orang lain secara tanpa hak, tidak wajar dan tidak pantas.

Zudan juga mengingatkan sanksi bagi setiap orang yang tanpa hak menyebarkan data kependudukan dan data pribadi adalah pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp25 juta sebagaimana diatur dalam Pasal 95A UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

"Sementara bagi penduduk yang sudah melakukan registrasi kartu prabayar tidak perlu mengganti KK karena data Anda aman. Saya perlu tegaskan hal ini untuk mengklarifikasi berita hoax yang isinya mengimbau penduduk yang sudah registrasi kartu prabayar agar mengganti KK," ujarnya.

KPU Gorut Dorong 6.000 Penduduk Perekaman E-KTP

Gorontalo, (Antaranews Gorontalo) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, mendorong enam ribu penduduk melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP).

"Data ini diperoleh dari hasil pencocokkan dan penelitian (Coklit) pemutakhiran data pemilih (Mutarlih) yang dilakukan para petugas di setiap tempat pemungutan suara (TPS)," ujar Komisioner KPU Kabupaten, Sophian Rahmola, Jumat, di Gorontalo.

Data tersebut kata ia, sudah disampaikan ke pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), agar bisa memfasilitasi perekaman kependudukan.

Pihak Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) akan mengumpulkan penduduk sesuai data tercatat untuk mengikuti proses perekaman data kependudukan oleh pihak Disdukcapil Gorontalo Utara.

"Jika tidak difasilitasi, maka ribuan wajib pilih itu terancam tidak bisa menggunakan hak konstitusionalnya," ujar Sophian.

Maka pihak KPU mendorong proses perekaman tersebut, sebagai upaya meningkatkan partisipasi pemilih khususnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.

Selama dua minggu ke depan, KPU melalui PPK dan PPS bersama pihak Disdukcapil, akan melakukan perekaman data kependudukan di setiap desa di kecamatan yang penduduknya belum melakukan perbaikan data kependudukan.

Bawaslu Panggil Tiga Pimpinan Statiun Televisi Terkait Kampanye

Jakarta (Antaranews Gorontalo) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI akan memanggil kembali tiga pimpinan stasiun televisi yang diduga melakukan kampanye sebelum 23 September 2018.

"Kita panggil lagi mereka, segera. Kita ada mekanisme tiga kali pemanggilan," ujar Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin di Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan tujuan Bawaslu memanggil tiga pimpinan media penyiaran, yakni INews TV, Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), serta Global TV adalah untuk meminta klarifikasi mengenai iklan yang disiarkan pada 2 Maret 2018.

Iklan yang dimuat tersebut, berdasarkan laporan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), diduga untuk mendongkrak citra salah satu partai politik peserta Pemilu 2019.

"Ini prosedurnya dengan pemanggilan. Jadi kami akan meminta klarifikasi terhadap lembaga yang menyiarkan dulu, agar nantinya kita tahu siapa yang minta menyiarkan iklan itu," terang Afifuddin.

"Ujungnya, kami berharap ada peta jalan untuk pemanggilan selanjutnya, misalnya pemanggilan ke partai politiknya," tambah dia.

Menurut Afifuddin, waktu untuk melakukan pemanggilan kedua bagi tiga stasiun televisi itu, akan diputuskan dalam rapat pleno Anggota Bawaslu RI.

Sebelumnya, Bawaslu RI memanggil tiga pimpinan stasiun televisi yang diduga menyiarkan iklan pencitraan partai politik di luar jadwal kampanye.

Namun, panggilan pertama tersebut tidak dipenuhi, sehingga akan dikeluarkan pemanggilan kedua.

Menkominfo: Perhatikan Anak Dalam Berinternet

Ambon (Antaranews Gorontalo) - Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara meminta para orangtua dan guru di Kota Ambon untuk memperhatikan anak-anak dalam berteknologi, khususnya dalam mengakses informasi melalui internet.

"Peran orangtua dan guru sangat penting untuk bagaimana menjaga agar anak-anak tidak terpapar konten-konten negatif," kata Menkominfo Rudiantara dalam ceramahnya di kegiatan Smart School Online, di Ambon, Kamis.

Ia mengatakan pada era digital seperti sekarang ini, pengakses jaringan internet di Indonesia hingga akhir tahun 2017 sudah mencapai 143 juta orang, sebagian besar atau sekitar 90 persen lebih mengakses melalui ponsel, tidak terkecuali anak-anak.

Sementara itu, informasi yang tersedia di dunia maya tidak semuanya positif, situs berisi konten-konten negatif seperti asusila, perjudian, perundungan anak dan peredaran obat terlarang juga banyak tersebar dan mudah diakses.

Dalam data base situs berkonten positif baru jumlahnya sekitar 250-an ribu, sedangkan situs berkonten negatif yang sudah diblokir Kemkominfo mencapai 800-an ribu. Hal ini menunjukan betapa pentingnya peran orangtua dan guru untuk mengarahkan anak-anak dalam mengakses berbagai konten di dunia maya.

"Orangtua menjadi tumpuan utama agar memperhatikan anaknya. Jangan malu bertanya mengenai dinamika digital. Di sini ada relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), tanyakan kepada mereka bagaimana caranya mengajari anak-anak," katanya.

Menangani masalah situs berkonten negatif, kata Menkominfo, pemerintah bersama 60 lebih institusi, organisasi mayarakat sipil, LSM, perguruan tinggi, termasuk Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) `56 membentuk gerakan nasional literasi "Siberkreasi".

Kemenkominfo, sebutnya, juga menyediakan saluran laporan "Aduan Situs" di situs resminya. Melalui saluran tersebut, masyarakat dapat melaporkan situs-situs berisi konten negatif dan sekaligus mengawasi sejauh mana laporannya diproses.

"Ajak anak-anak kita membuat hal-hal yang positif terus-menerus. Kita harus senantiasa mengingatkan mereka tapi untuk bisa mengarahkan, kita juga harus mengerti dan mengetahui, belajar tentang dunia maya," ujarnya.

Menkominfo menambahkan, anak-anak zaman sekarang cenderung lebih pintar dari pada orang tuanya, tetapi dari segi pengalaman para orangtua jauh lebih unggul, maka orangtua dapat memotivasi dan mendorong anak-anak untuk memanfaatkan teknologi digital dengan lebih baik.

Ia memisalkan anak-anak dapat diarahkan untuk memuat dan memperbaharui status-status yang bernilai positif di media sosial, seperti karya-karya terbaru mereka dan kegiatan-kegiatan berguna lainnya.

"Anak-anak kita biasanya lebih pintar dari kita tapi kita juga punya kelebihan, yaitu pengalaman. Ingatkan anak-anak agar jejak digitalnya bagus, buatlah yang bagus-bagus. Majunya Indonesia tergantung dari kita mengarahkan anak-anak untuk memanfaatkan sebaik-baiknya teknologi digital dan media sosial apa pun dengan positif," ujarnya.

BMKG Sulut Keluarkan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem

Manado (Antaranews Gorontalo) - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Sulawesi Utara mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem yang berpeluang terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Bolaang Mongondow Utara, Kamis.

"Waspadailah potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir," ajak Kepala Seksi Observasi dan Informasi Stasiun Meteorologi Sam Ratulangi Manado Sutikno.

Dia mengatakan, berdasarkan prakiraan cuaca harian, siang hari berpotensi hujan ringan bersifat lokal di wilayah Manado, Tomohon, Kotamobagu, Airmadidi (Kabupaten Minahasa Utara), Tondano (Kabupaten Minahasa), Amurang (Kabupaten Minahasa Selatan), Lolak (Kabupaten Bolaang Mongondow) dan Boroko (Kabupaten Bolaang Mongondow Utara).

Selanjutnya, malam hari berpotensi hujan ringan bersifat lokal di wilayah Manado, Bitung, Tomohon Kotamobagu, Airmadidi, Tondano, Amurang, dan Ratahan (Kabupaten Minahasa Tenggara).

Begitupun dengan Lolak, Boroko, Molibagu (Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan) dan Tutuyan (Kabupaten Bolaang Mongondow Timur).

Sementara itu, dini hari nanti berpeluang hujan ringan bersifat lokal di wilayah Manado, Bitung, Tomohon Kotamobagu, Airmadidi, Tondano, Amurang, Ratahan, Lolak, Boroko, Molibagu dan Tutuyan.

"Suhu udara berkisar antara 19-33 derajat Celsius dengan kelembaban 75-95 persen, sementara angin yang bertiup yang dari Barat Laut-Timur Laut berkecepatan 20-30 kilometer per jam," ujarnya.

Setnov Mengaku Tak Tahu Data Medis Hasil Pemeriksaan Bimanesh

Jakarta (Antaranews Gorontalo) - Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) mengaku tidak tahu perihal pemalsuan data medisnya oleh Bimanesh Sutarjo, dokter di Rumah Sakit Medika Permata Hijau, tempat dia menjalani perawatan setelah kecelakaan lalu lintas pada 16 November 2017.

Bimanesh telah ditetapkan sebagai tersangka pelaku tindakan merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek KTP-elektronik atas tersangka Setya Novanto.

"Waduh saya kok malah tidak tahu ya, kalau menurut saya sih dari awal sudah ada data medis, malahan saya tidak tahu kalau ada data palsu," kata Setya Novanto sebelum menjalani lanjutan sidang perkara korupsi KTP-elektronik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis.

Namun, ia mengaku diperiksa oleh Bimanesh Sutarjo setelah mengalami kecelakaan lalu lintas di kawasan Permata Hijau, Jakarta, pada November 2017.

"Ya saya ketemu pas lagi pingsan, terus datang saya lihat ada dokter, dijelaskan Bimanesh cuma dua menit, besoknya ketemu sebentar," katanya.

Bimanesh pun hari ini dijadwalkan menjalani persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

KPK telah menetapkan Bimanesh Sutarjo, yang merupakan dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal, dan hipertensi di RS Medika Permata Hijau, sebagai tersangka tindak pidana dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek KTP-elektronik atas tersangka Setya Novanto.

Bimanesh bersama advokat Fredrich Yunadi, mantan kuasa hukum Setya Novanto, diduga bekerja sama untuk memasukkan Setya Novanto ke rumah sakit untuk menjalani rawat inap dengan data-data medis yang diduga dimanipulasi sedemikian rupa guna menghindari panggilan dan pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kasus Fredrich saat ini sudah diproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

BNN Ajak Kerja Bersama Perang Melawan Narkoba

Gorontalo,  (Antaranews Gorontalo) - Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, mengajak semua pihak untuk kerja bersama perang melawan narkoba di daerah tersebut.

Kepala Seksi Pencegahan dan Dayamas BNN Kota Gorontalo Andi Isna Arifandi, Kamis, mengatakan tidak hanya pemerintah dan pemangku kebijakan, namun masyarakat juga diminta untuk membantu dalam rangka mencegah narkoba mulai dari lingkungannya.

"Kita harus bersatu, mulai dari aparat penegak hukum hingga masyarakat serta elemen lainnya dalam mengatasi peredaran dan penyalahgunaan narkoba," ujarnya.

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Gorontalo Khususnya Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, kata Andi, telah melaksanakan dan menyusun langkah-langkah strategis dalam rangka mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat-obatan berbahaya dan yang sering disalahgunakan.

"Langkah-langkah yang sudah dilaksanakan yaitu dengan memperbanyak dan memperkuat relawan dan pegiat agar dapat mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap sampai level terbawah," ujarnya.

Selain itu strategi dilakukan dengan cara melaksanakan deteksi dini menggunakan media urine. Hasil penjaringan selama tahun 2017 sebanyak 49 orang dan satu orang dilanjutkan penyelidikan sampai dengan penuntutan.

Sedangkan sisanya dilakukan rehabilitasi karena tidak terkait dalam jaringan, hanya terdeteksi sebagai pengguna murni yang didasari dari hasil asesmen.

"Adapun kiat-kiat agar dapat mencegah terkontaminasi penyalahgunaan narkotika, dengan cara mengikuti pola hidup sehat, hindari lingkungan yang kurang bersahabat serta meningkatkan iman dan takwa," kata dia.

Selain itu, dalam rangka diseminasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di lingkungan sekolah, pihak BNN Kota Gorontalo bekerja sama penyuluh agama dari kantor Kementerian Agama (Kemenag) setempat, menyasar lingkungan sekolah.

"Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan, mengajarkan siswa akan bahaya narkoba, selain mengenali ciri dan cara pencegahan serta akibatnya," katanya.

Taufik Aziz Terpanggil Bentuk Satgas Antinarkoba

Gorontalo,  (Antaranews Gorontalo) - Bagi Mohammad Taufik Aziz, peredaran narkoba merupakan ancaman terberat yang harus dihadapi semua elemen masyarakat, karena nasib generasi muda bisa hancur karena barang berbahaya itu.

Taufik yang juga anggota Bhabinkamtibmas di Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, mengakui kalau penanganan dan pemberantasan bahaya narkoba tidak hanya sekedar membalikkan tangan, karena membutuhkan komitmen semua pihak untuk menangkal secara dini, agar tidak berimbas ke generasi muda dan anak-anak.

Untuk itulah Taufik terpanggil mengedukasi masyarakat terkait bahaya narkoba, dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Antinarkoba dan Kriminal di tujuh desa tersebar di Kecamatan Bulango Selatan.

Pria yang dikenal sebagai seorang ustad tersebut, selain menjalankan dakwah keagamaan, ia juga dinilai berhasil membangun masyarakat menggerakan sektor pertanian, agar generasi muda tidak terjerumus ke bahaya-bahaya yang mengancam saat ini.

"Kami sudah membentuk Satgas Anti Narkoba dan Kriminal di tujuh desa, dan Alhamdullilah, dari upaya itu banyak hal yang mereka peroleh," kata Taufik Aziz.

Pria yang memiliki tiga orang anak tersebut menambahkan jika, saat ini sejumlah desa yang tadinya disebut desa dengan potensi ancaman kriminal paling tinggi, kini sudah berbalik haluan.

Secara umum, lanjut Aziz, perilaku dari anak muda di beberapa desa tersebut, secara pelahan-lahan sudah mulai berubah dan lingkungan masyarakat pun merasakan kehadiran satgas tersebut.

"Mereka kami didik dan dibina, dan mereka yang tergabung dalam satgas itu, diberikan Surat Keputusan (SK) pengangkatan oleh kepala desa, dengan maksud posisi mereka didalam organisasi tersebut diakui oleh pemerintah," urainya.

Untuk kemampuan dan wawasan mereka terkait bahaya Narkoba, pihaknya melibatkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Bone Bolango, untuk memberikan materi terkait dampak bahaya penyalahgunaan Narkoba, termasuk bagaimana cara menghadapi orang yang ketagihan dengan Narkoba.

"Mereka yang tergabung paling banyak anak usia SMP hingga mahasiswa, dan anak dengan umuran itu, paling rentan terlibat kasus Narkoba, diantaranya bahaya menghirup lem ehabon," tegasnya.

Tidak hanya soal bahaya, mereka pun diajari bagaimana memberikan informasi jika mendapati ada orang yang dicurigai menggunakan Narkoba.

Ia menceritakan, terkadang tidak pulang rumah selama dua hari, hanya untuk membina kelompok anak muda, untuk menjadikan mereka tetap bertahapan ikut dalam organisasi tersebut.

"Saya terus memikirkan bagaimana caranya, mereka tidak hanya ikut mendaftar dan kemudian dikukuhkan menjadi satgas, setelah itu kegiatan serta program tidak jalan, ini yang terus dipacu," urainya.

Ia menambahkan, segala bentuk aktifitasnya selalu mendapat dukungan pemerintah desa.
 

Tujuh Orang Gugur Seleksi CAT KPU Provinsi Gorontalo

Gorontalo,  (Antaranews Gorontalo) - Dari 42 orang calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo yang mengikuti seleksi tertulis "Computer Assisted Test" (CAT), tujuh orang dipastikan gugur dan tidak bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya.

Ketua Tim Seleksi (Timsel) Femmy Udoki, usai mengumumkan hasil CAT, mengatakan nilai yang diperoleh setiap peserta murni merupakan hasil pengisian jawaban oleh mereka sendiri.

"Jadi setelah mereka selesai menjawab soal, langsung keluar nilainya, kami tinggal melakukan perengkingan untuk menyisahkan 35 orang, yang masuk ke tahap selanjutnya," kata Femmy? Rabu.

Ia menegaskan nilai perengkingan yang diumumkan murni sesuai dengan hasil bobot nilai yang mereka dapati usai menjawab soal.

Seleksi ujian CAT cukup ketat, peserta hanya diperbolehkan membawa KTP, dalam ruangan pun dilengkapi dengan kamera

CCTV, dan pengacak signal, sehingga dijamin transparansinya.

"Ada sekitar 120 soal, yang harus dikerjakan selama kurang lebih 100 menit, dan 80 persen materi yang diujiankan mengenai kepemiluan," jelasnya.

Selanjutnya 35 orang yang dinyatakan lolos, akan mengikuti psikotes pada tanggal 9 Maret, dan dari hasil tersebut hanya akan diambil 30 orang dengan nilai tertinggi, yang masuk tahap seleksi kesehatan dan wawancara.

Untuk tes kesehatan, ada tiga item yaitu ada tes jasmani, rohani (Minnesota Multiphasic Personality Inventory-MMPI) mengukur psikopatologi, dan terakhir bebas Narkoba.

KPK Dalami Pengadaan Pesawat Garuda

Jakarta (Antaranews Gorontalo)  - Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami soal tahapan pengadaan mesin dan pesawat Garuda Indonesia dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls-Royce P.L.C pada PT Garuda Indonesia.

Terkait hal itu, KPK pada Selasa, memeriksa dua saksi untuk tersangka Emirsyah Satar, yakni Vice President Internal Audit PT Garuda Indonesia Sri Mulyati dan pegawai PT Garuda Indonesia Ike Andriani.

"Kami juga mengklarifikasi dan melakukan kroscek terkait bagaimana proses penunjukan penyedia barangnya karena kami lihat secara rinci termasuk tentu kaitan antara penunjukan atau penyedia barang tersebut dengan dugaan penerimaan oleh sejumlah pihak termasuk para tersangka," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan mantan Dirut PT Garuda Indonesia 2005-2014 Emirsyah Satar dan Presiden Komisaris PT Mugi Rekso Abadi (MRA) Soetikno Soedarjo sebagai tersangka terkait kasus tersebut. KPK saat ini sedang mengumpulkan bukti-bukti sekuat-kuatnya dalam kasus tersebut.

"Bukti-bukti ini bisa berasal dari dalam negeri, bisa berasal dari luar negeri. Komunikasi yang intens sudah kami lakukan sebelumnya dengan Inggris dan Singapura karena proses hukum di sana juga berjalan, jadi kami melakukan pertukaran informasi. Namun, proses formil "mutual legal assistance" atau MLA masih berjalan hingga saat ini," ungkap Febri.

Emirsyah Satar dalam perkara ini diduga menerima suap 1,2 juta euro dan 180 ribu dolar AS atau senilai total Rp20 miliar serta dalam bentuk barang senilai 2 juta dolar AS yang tersebar di Singapura dan Indonesia dari perusahaan manufaktur terkemuka asal Inggris, Rolls Royce dalam pembelian 50 mesin pesawat Airbus SAS pada periode 2005-2014 pada PT Garuda Indonesia Tbk. Pemberian suap itu dilakukan melalui seorang perantara Soetikno Soedarjo selaku "beneficial owner" dari Connaught International Pte. Ltd yang berlokasi di Singapura.

Soektino diketahui merupakan presiden komisaris PT Mugi Rekso Abadi (MRA), satu kelompok perusahaan di bidang media dan gaya hidup.

Rolls Royce sendiri oleh pengadilan di Inggris berdasarkan investigasi Serious Fraud Office (SFO) Inggris sudah dikenai denda sebanyak 671 juta pounsterling (sekitar Rp11 triliun) karena melakukan pratik suap di beberapa negara antara lain Malaysia, Thailand, China, Brazil, Kazakhstan, Azerbaizan, Irak, Anggola.

KPK awalnya menerima laporan dari SFO dan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura yang sedang menginvestigasi suap Rolls Royce di beberapa negara, SFO dan CPIB pun mengonfirmasi hal itu ke KPK termasuk memberikan sejumlah alat bukti. KPK melalui CPIB dan SFO juga sudah membekukan sejumlah rekening dan menyita aset Emirsyah yang berada di luar negeri.

Emirsyah disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Sedangkan Soetikno Soedarjo diduga sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan lama 5 tahun ditambah denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Namun, sampai saat ini KPK belum menahan keduanya meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka pada 16 Januari 2017 lalu.

KPK Terus Telusuri Gratifikasi Zumi Zola

Jakarta (Antaranew Gorontalo)  - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri penerimaan gratifikasi yang oleh Gubernur Jambi Zumi Zola dan Kepala Bidang Bina Marga PUPR Provinsi Jambi Arfan terkait proyek di Provinsi Jambi.

Terkait hal itu, KPK pada Selasa memeriksa anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Supriono sebagai saksi dalam kasus gratifikasi itu.

"Dalam kasus Jambi, penyidik mengklarifikasi kembali pengetahuan saksi Supriono tentang dugaan penerimaan-penerimaan gratifikasi oleh tersangka Zumi Zola dan Arfan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, Supriono juga telah ditetapkan sebagai tersangka suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.

Direncanakan, kata Febri, KPK juga akan memeriksa saksi-saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi untuk tiga terdakwa yang sebelumnya telah dilimpahkan terlebih dahulu terkait kasus suap RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.

"Jadi perkembangan perkara ini terus dilakukan, tinggal satu tersangka untuk kasus pertama dugaan suap RAPBD Jambi dan dua tersangka untuk kasus dugaan gratifikasi," ucap Febri.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa dua kasus yang terjadi di Jambi tersebut memang memiliki irisan baik kasus suap maupun gratifikasinya.

"Kami menyisir irisan tersebut. Jadi, apakah ada sejumlah uang yang diduga dikumpulkan lebih dahulu kemudian diterima oleh para tersangka dan juga kaitannya pemberian uang pada sejumlah anggota DPRD. Supriono diperiksa terkait dengan gratifikasi sedangkan dia juga tersangka di kasus yang lain terkait dugaan suap. Itu yang kami pilah secara lebih rinci," tuturnya.

KPK telah menetapkan empat tersangka dalam kasus suap RAPBD Jambi tersebut, yaitu Supriono sebagai pihak penerima.

Sedangkan Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik, Kepala Bidang Bina Marga PUPR Provinsi Jambi Arfan, dan Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi Saifudin sebagai pihak pemberi.

Terhadap pihak pemberi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi telah menggelar sidang terhadap tiga terdakwa tersebut.

Total uang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus tersebut sebesar Rp4,7 miliar.

Diduga pemberian uang itu agar anggota DPRD Provinsi Jambi bersedia hadir untuk pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.

PBB Resmi sebagai Peserta Pemilu 2019

Jakarta (Antaranews Gorontalo) - Komisi Pemilihan Umum RI menetapkan Partai Bulan Bintang sebagai partai peserta Pemilu 2019 melalui Rapat Pleno terbuka di Gedung KPU RI, Selasa malam, sebagai bentuk pelaksanaan putusan Badan Pengawas Pemilu RI yang memutuskan PBB layak ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019.

"KPU menetapkan Partai Bulan Bintang sebagai partai politik peserta pemilu 2019," jelas Komisioner KPU Evi Novida Ginting saat membacakan hasil keputusan Rapat Pleno KPU RI yang ditandatangani seluruh Komisioner KPU RI di Jakarta, Selasa.

KPU RI juga menetapkan Partai Bulan Bintang sebagai partai peserta pemilu dengan nomor urut 19.

Ketua KPU RI Arief Budiman menjelaskan Rapat Pleno penetapan partai peserta pemilu dan nomor urut partai peserta pemilu 2019 dilakukan sebagai wujud pelaksanaan putusan Bawaslu RI atas penetapan PBB sebagai partai peserta Pemilu 2019. Dia mengatakan PBB menerima nomor urut 19 sebab sebagaimana diketahui KPU RI telah menyelenggarakan acara pengundian nomor urut terhadap 14 partai nasional dan empat partai lokal Aceh peserta Pemilu 2019.

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra dalam kesempatan pidato yang diberikan KPU menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Bawaslu RI yang telah melaksanakan persidangan dengan objektif.

Yusril juga berterima kasih kepada KPU RI yang telah merespon putusan Bawaslu dengan sangat cepat.

"Kami sangat menghargai jiwa besar KPU yang tidak melanjutkan perselisihan dan perbedaan pendapat ke pengadilan, dan menerima serta melaksanakan putusan Bawaslu," jelas Yusril.

Yusril meminta maaf apabila selama ini ada ucapan atau perilaku keras yang ditunjukkan segenap kader PBB dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai peserta Pemilu 2019.

"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran pengurus PBB dari pusat hingga daerah yang telah bekerja keras untuk memenuhi segala persyaratan.? Terima kasih juga kami tujukan kepada alim ulama terutama almukarom Said Aqil Sirajd yang tekah mendoakan PBB untuk bisa ikut dalam Pemilu 2019," kata Yusril.

KPU Undang Pimpinan Parpol Saksikan Penetapan PBB

Jakarta,   (Antaranews Gorontalo) - KPU RI mengundang seluruh pimpinan partai politik peserta pemilu untuk menyaksikan rapat pleno penetapan Partai Bulan Bintang sebagai partai peserta pemilu 2019, di Jakarta, Selasa malam.

Berdasarkan agenda yang diterima wartawan, penetapan PBB sebagai partai peserta pemilu akan dilakukan melalui mekanisme rapat pleno terbuka pukul 19.30 WIB.

"Mekanisme penetapannya sama yakni melalui rapat pleno terbuka," kata Ketua KPU RI Arief Budiman di Jakarta, Selasa.

 Selain pimpinan parpol peserta pemilu, KPU juga mengundang Bawaslu RI, kementerian dan lembaga terkait, lembaga pemerhati pemilu serta media massa.

Seusai menetapkan PBB sebagai parpol peserta pemilu, KPU akan langsung menetapkan nomor urut bagi PBB tanpa melalui mekanisme pengundian.

Sebab pengundian nomor urut telah dilakukan terhadap 18 partai yakni terdiri dari 14 partai nasional dan empat partai lokal Aceh beberapa waktu lalu.

Korupsi Pejabat Daerah Meningkat Jelang Pilkada 2018

Batam, Kepulauan Riau (Antaranews Gorontalo) - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono menyatakan kasus korupsi pejabat daerah justru meningkat menjelang Pemilihan Kepala Daerah serentak 2018.

"Yang terjadi di sebagian wilayah, kasus operasi tangkap tangan cenderung meningkat jelang Pilkada, baik kepala daerah, maupun DPRD, juga SKPD," kata Sumarsono dalam Rakernas Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia di Batam, Selasa.

Meski begitu pemerintah mengapresiasi KPK yang berhasil mengungkap banyak kasus, namun "Pemerintah merasa prihatin kejadian yang terus menerus terjadi berbagai kasus OTT," kata dia.

Sebagai Dirjen Otda yang menilai kinerja kepala daerah dan DPRD, Sumarsono mengharapkan tidak ada lagi pejabat daerah yang tertangkap tangan karena korupsi.

Ia berharap Adeksi menjadi pelopor pemberantasan korupsi di seluruh Indonesia. "Saya yakin, dengan proses yang dilakukan mudah-mudahan, hari ke hari semakin baik," kata dia.

Rakernas Adeksi 2018 mengambil tema "DPRD di Tahun Politik 2018, Politik Edukasi Bukan Provokasi" sebagai pengingat kepada masyarakat dan internal, mengenai fungsi legislatif.

Ketua Adeksi Armuji mengatakan Adeksi sepakat menjadikan tahun politik 2018 sebagai waktu untuk mengedukasi warga tentang politik, bukan memprovokasi warga untuk mencapai kepentingan tertentu.

 

PBB Akan Segera Ditetapkan Sebagai Parpol Peserta Pemilu 2019

Jakarta (Antaranews Gorontalo) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menetapkan Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai peserta pemilu 2019 dalam rapat pleno terbuka yang digelar Selasa (6/3) malam, pukul 19.00 di Gedung KPU.

Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum KPU Arief Budiman didampingi para komisioner KPU dalam konferensi pers di Media Center KPU, Selasa.

Arief Budiman menyatakan, pihaknya akan menindaklanjuti putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Minggu (3/3) malam, yang menyatakan PBB memenuhi syarat mengikuti Pemilu 2019 dan membatalkan Surat Keputusan (SK) Pemilu Nomor 58/PL.01.1.-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang penetapan parpol peserta Pemilu 2019.

Ia mengatakan, keputusan KPU menindaklanjuti putusan Bawaslu tersebut dan tidak mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara disepakati setelah menggelar pleno pada Senin malam (5/3) yang berakhir pada pukul 23.30 WIB.

Menurut Arief, pada rapat pelno Selasa malam, selain penetapan PBB sebagai peserta pemilu 2019, juga penetapan nomor urut sebagai peserta pemilu.

Untuk itu pihaknya akan melakukan ralat terhadap Surat Keputusan (SK) Pemilu Nomor 58/PL.01.1.-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang penetapan parpol peserta Pemilu 2019.

Komisioner KPU Hasyim Asyari mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah berbagai pertimbangan, diantaranya mendukung bahwa putusan Bawaslu tersebut sebagai produk hukum yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang pemilu.

"Diantaranya bekerja berdasar kepada hukum, dan putusan Bawaslu dianggap sebagai hukum itu sendiri, maka kami pertimbangkan mengikuti," katanya dalam konferensi pers tersebut.

Selain itu, ia mengatakan, Bawaslu dan KPU merupakan penyelenggara pemilu yang telah diberi tugas dan peran masing-masing oleh undang-undang. Bila KPU di beri tugas menyelenggarakan pemilu maka Bawaslu berperan sebagai pengawas pemilu.

Ketua DPRD Maluku Dipanggil KPK

Jakarta (Antaranews Gorontalo) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua DPRD Provinsi Maluku Edwin Adrian Huwae dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap menerima hadiah terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016.

"Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa Ketua DPRD Provinsi Maluku Edwin Adrian Huwae periode 2014-2019 sebagai saksi untuk tersangka Rudi Erawan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Rudi Erawan merupakan Bupati Halmahera Timur periode 2016-2021 yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Selain Edwin, KPK memanggil satu saksi lainnya juga untuk tersangka Rudi Erawan, yakni Ronny Ari Wibowo dari unsur swasta.

Dalam kasus itu, Rudi Erawan juga diduga menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Atas perbuatannya itu, Rudi Erawan disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 12B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Rudi Erawan merupakan tersangka ke-11 dalam kasus tersebut.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan 10 orang lainnya sebagai tersangka terkait proyek di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2016.

Sepuluh tersangka itu antara lain Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary, komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng, Julia Prasetyarini dari unsur swasta, Dessy A Edwin sebagai ibu rumah tangga serta lima anggota DPR RI Damayanti Wisnu Putranti, Budi Supriyanto, Andi Taufan Tiro, Musa Zainudin, dan Yudi Widiana Adia.

Sembilan dari 10 tersangka tersebut telah divonis di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sedangkan, tersangka Yudi Widiana Adia saat ini masih menjalani proses persidangan.

Penyidik mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupaka keterangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa tersangka Amran Hi Mustary selama menjabat Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara beberapa kali telah menerima sejumlah uang dari tersangka Abdul Khoir dan berbagai kontraktor lainnya.

Sebagian uang tersebut kemudian diberikan oleh Amran Hi Mustary kepada Rudi Erawan. Diduga Rudi Erawan menerima total sekitar Rp6,3 miliar.

Perkara ini bermula dari tertangkap tangannya anggota DPR RI Damayanti Wisnu Putranti bersama-sama tiga orang lainnya, yaitu Julia Prasetyarini, Dessy A Edwin, dan Abdul Khoir di Jakarta pada Januari 2016.

Saat itu, penyidik mengamankan uang 33 ribu dolar Singapura dari tangan Julia Prasetyarini dan Dessy A Edwin. Uang tersebut merupakan bagian dari suap yang diberikan kepada anggota DPR RI untuk mengamankan proyek di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2016.

Presiden Jokowi Ancam Copot Sofyan Kepala BPN

Sentul, Bogor (Antaranews Gorontalo) - Presiden Joko Widodo mengancam akan mencopot Sofyan Djalil dari jabatannya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN berkali-kali jika tak mampu memenuhi target sertifikasi tanah bagi rakyat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara penyerahan tanah untuk rakyat di Halaman Sirkuit Sentul, Babakan Madang, Selasa, kembali menyampaikan ancaman tersebut kepada Sofyan Djalil.

"Saya sudah perintahkan kepada Pak Menteri, tahun ini tujuh juta (sertifikat) kalau enggak bisa ganti, saya copot," kata Presiden Jokowi yang disambut tepuk tangan meriah dari ribuan masyarakat yang hadir dalam acara tersebut.

Ancaman pencopotan itu sebenarnya sudah dilakukan berkali-kali bahkan setiap kali ketika acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat dilakukan di berbagai daerah.

Menteri Sofyan Djalil sendiri hanya tersenyum-senyum ketika mendengar pidato Presiden tersebut.

"Menterinya juga nyuruh ke Kanwil BPN-nya kalau enggak sampai target copot juga. Kerja kalau enggak seperti itu ya enggak rampung-rampung," katanya.

Pada kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan betapa persoalan sengketa lahan menjadi momok di negeri ini.

Presiden saat kunjungan kerja ke berbagai daerah selama ini mengaku selalu mendapatkan keluhan terkait sengketa lahan.

Menurut dia, sengketa lahan terjadi karena belum dimilikinya sertifikat oleh seseorang.

"Kabupaten Bogor juga sama banyak sengketa karena rakyat belum pegang tanda bukti hak atas tanah. Kalau sudah pegang mau apa. Sudah enggak bisa apa-apa," katanya.

Presiden pada kesempatan itu berpesan kepada masyarakat yang sudah menerima sertifikat untuk menjaga sertifikat dengan baik serta memperhitungkan dengan cermat jika akan mengagunkan sertifikat ke bank.

Presiden sekaligus menyempatkan untuk berdialog singkat dengan tiga perwakilan masyarakat memberikan quiz sederhana kemudian menghadiahkan sepeda kepada mereka.

Dalam kesempatan yang sama diserahkan 15.000 sertifikat kepada masyarakat di wilayah Bogor meliputi empat kecamatan.

Tahun lalu 5 juta sertifikat diserahkan kepada masyarakat, tahun ini ditargetkan jumlah itu naik menjadi 7 juta sertifikat kemudian menjadi 9 juta sertifikat dapat diserahkan kepada masyarakat pada 2019.

Pembahasan Program oleh Komisi I DPRD Gorontalo Utara

Aher Akan Cuti Untuk Kampanye Sudrajat-Ahmad Syaikhu

Surabaya (Antaranews Gorontalo) - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher akan mengajukan permohonan cuti kerja ke Kementerian Dalam Negeri untuk menjadi juru kampanye bagi pasangan Sudrajat dan Ahmad Syaikhu selama pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2018 agar kegiatan itu tidak mengganggu pelaksanaan tugasnya sebagai kepala daerah.

"Untuk hari ini saya belum jadi jurkam. Tapi saya tercatat sebagai jurkam dan mungkin pada saatnya nanti, saat kampanye terbuka sebagaimana jadwal di KPU Jawa Barat tentu saya akan diminta jadi jurkam. Tentu saya akan siap-siap, kalau harinya adalah hari kerja maka harus ambil cuti, tapi kalau hari libur cukup pemberitahuan kepada KPU dan Mendagri," kata Ahmad Heryawan di Surabaya, Selasa.

"Saya harus siap dan wajib menyukseskan usungan paslon yang diusung oleh parpol tempat saya bernaung yakni PKS, bersama Gerindra dan PAN. Jadi cuti di jadwal kampanye terbuka," kata Aher, menambahkan dia belum mendapat informasi dari tim sukses kapan sebaiknya dia mengajukan cuti untuk mendukung kampanye.

Ia juga mempersilakan setiap kader atau pendukung pasangan Sudrajat dan Ahmad Syaikhu atau Asyik untuk memasang foto atau namanya dalam media atau alat kampanye.

"Mungkin nanti ada yang pasangan baligho, di medsos atau internet Pasangan Asyik dan saya itu kreasi teman-teman dan itu tanpa sepengetahuan saya. Tapi selama itu baik dan sopan saya kira tidak ada masalah," kata dia.

Dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2018, Sudrajat dan Ahmad Syaikhu bersaing dengan Ridwan Kamil dan Uu Ruhzanul Ulum yang diusung Partai NasDem, PKB, PPP dan Partai Hanura; Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi yang diusung Partai Golkar dan Demokrat; serta Tubagus Hasanuddin dan Anton Charliyan yang diusung PDIP.

Legislator Minta KPU Perbaiki Sistem Pengecekan Administrasi Parpol

Jakarta (Antaranews Gorontalo) - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperbaiki sistem pengecekan administrasi partai politik yang akan ikut Pemilu 2019, pasca Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengabulkan permohonan gugatan Partai Bulan Bintang (PBB) terhadap KPU RI perihal ajudikasi sengketa pelaksanaan Pemilu 2019.

"Saya tegaskan KPU jangan main-main soal verifikasi dan administrasi itu bisa merusak sistem ketatanegaraan," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia menilai apabila KPU RI tidak cermat, maka bisa merusak reputasi dan kredibilitas pemilihan kedepannya.

Fahri meminta KPU bersikap independen, jangan memihak pada siapapun karena bisa merusak sistem demokrasi Indonesia secara umum.

"Kecerobohan dalam banyak kasus harus dievaluasi kerja KPU. Saya kaget ketika PBB ditiadakan menjadi peserta Pemilu 2019 padahal ada partai yang baru muncul lalu tiba-tiba menjadi peserta Pemilu 2019," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria menilai terkait gugatan PBB, penyelenggara Pemilu harus menjalankan tugasnya sesuai peraturan perUndang-Undangan, menjaga netralitas dan independensinya.

Dia meminta KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai penyelenggara pemilu harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada.

Sebelumnya, Bawaslu menyatakan Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sidang ajudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dipimpin oleh Ketua Bawaslu, Abhan di Jakarta, Minggu (4/3) malam.

"Bawaslu memutuskan menolak eksepsi termohon dan mengabulkan seluruhnya gugatan pemohon," ujar Abhan saat membacakan keputusan Bawaslu.

Hasil sidang tersebut juga membatalkan keputusan KPU tertanggal 17 Februari 2018, yang menyatakan PBB tidak lolos verifikasi nasional calon peserta Pemilu.

Bawaslu juga memerintahkan KPU untuk melaksanakan keputusan Bawaslu maksimal tiga hari sejak dibacakan.

Mayoritas Info Penyerangan Terhadap Ulama Hanya Hoaks

Jakarta (Antaranews Gorontalo) - Ketua Satgas Nusantara Irjen Pol Gatot Eddy Pramono mengatakan bahwa dari 45 kasus penyerangan ulama, hanya tiga yang benar-benar terjadi dan sisanya hanyalah hoaks.

"Dari 45 peristiwa, tiga kejadian betul-betul terjadi, 42 peristiwa hoaks," kata Irjen Gatot di Mabes Polri, Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan, 42 peristiwa tersebut terbagi menjadi tiga kategori yakni peristiwa yang direkayasa, peristiwa tindak pidana umum namun diviralkan di media sosial seolah-olah korbannya ulama dan pelakunya orang gila, serta peristiwa yang tidak terjadi sama sekali namun disebarkan di medsos seolah-olah terjadi penyerangan terhadap ulama.

Sementara tiga peristiwa nyata penyerangan terhadap ulama terjadi di Jawa Barat sebanyak dua kasus dan di Jawa Timur satu kasus.

Dari pendalaman ketiga kasus tersebut, Gatot mengatakan polisi belum menemukan keterkaitan antara peristiwa satu dengan yang lain.

"Kami belum menemukan korelasi antara peristiwa satu dengan peristiwa yang lain baik di Jatim dan Jabar," kata Staf Ahli Kapolri Bidang Sosial Ekonomi ini.

Namun pada 42 kejadian hoaks yang menyebar di medsos, pihaknya menemukan keterkaitan antara peristiwa hoaks satu dengan yang lain.

"Yang di medsos, kami temukan keterkaitan," katanya.

Sementara menurut Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Fadil Imran, para pelaku penyebar peristiwa hoaks penyerangan terhadap ulama di medsos dilakukan oleh grup Muslim Cyber Army (MCA).

Bahkan para admin dari MCA ada yang merupakan mantan admin grup Saracen.

"Pelaku-pelaku yang tergabung dalam MCA itu ada yang dulunya tergabung dengan Saracen," katanya.

Sebelumnya, penyidik Siber Bareskrim menangkap enam orang anggota MCA di sejumlah lokasi yang berbeda yakni Muhammad Luth (40) ditangkap di Tanjung Priok, Jakut; Rizki Surya Dharma (35) di Pangkalpinang; Ramdani Saputra (39) di Bali; Yuspiadin (25) di Sumedang; Ronny Sutrisno (40) serta Tara Arsih Wijayani (40).

Di media sosial, kelompok ini rutin menyebarkan postingan foto video dan berita palsu berisi penghinaan, fitnah dan pencemaran nama baik terhadap pemimpin dan para pejabat negara.

"Mereka rutin memposting penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Presiden Jokowi, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, pejabat pemerintah dan anggota DPR," kata Fadil.

Kelompok ini juga kerap memposting hal-hal bernuansa SARA di medsos, termasuk isu provokatif tentang penyerangan terhadap ulama dan kebangkitan PKI.

"Contoh postingan yang paling banyak meresahkan masyarakat yakni penculikan ulama," katanya.

Ridwan Kamil Klarifikasi Tudingan Politik Uang

Bandung (Antaranews Gorontalo) - Calon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menandaskan tidak pernah memerintahkan relawan dan pendukung melakukan politik uang pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018.

"Saya mah tidak pernah menginstruksikan apa pun yang terkait politik uang karena itu sudah diharamkan," ujar Ridwan Kamil di Bandung, Senin, menanggapi dugaan praktik politik uang oleh relawannya dengan memberikan bantuan paket sembako kepada korban banjir Citarum.

Sebelumnya, beberapa warga korban banjir Citarum di Kampung Babakan Leuwi Bandung, Desa Citereup, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, melaporkan  dugaan politik uang yang dilakukan relawan pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul (Rindu) ke Panwaslu Kabupaten Bandung.

Seseorang yang diduga relawan Rindu memberikan 300 paket sembako yang di antaranya ditempeli stiker Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul.

Kang Emil menyatakan tengah menelusuri dugaan itu, tetapi menegaskan tidak bisa memantau seluruh kegiatan kampanye para relawan.

Oleh karena itu, Emil meminta seluruh simpul relawan dan partisan lebih mengedepankan visi misi dibandingkan dengan kampanye yang melanggar aturan KPU.

"Ini mungkin ada miskomunikasi memberi bantuan tapi distikerin. Saya kira sudah diperintahkan tidak boleh diulang itu hanya miskomunikasi saja," kata dia.

Buwas Serahterimakan Tongkat Estafet BNN Kepada Heru Winarko

Jakarta (Antaranews Gorontalo) - Komjen Polisi Budi Waseso menyerahterimakan tugas dan tanggung jawabnya kepada Irjen Polisi Heru Winarko sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

"Hari ini saya secara resmi menyerahterimakan secara keseluruhan tugas dan tanggung jawab saya kepada pengganti saya Irjen Pol Heru Winarko," kata Budi Waseso yang akrab disapa Buwas di Kantor BNN, Jakarta Timur, Senin.

Buwas mengaku sudah memaparkan kepada Heru apa yang sudah, sedang, dan belum dia lakukan.

"Ini menjadi progress program kita. Sudah saya sampaikan kepada beliau untuk nantinya akan menjadi pegangan beliau untuk meneruskan apa-apa yang sudah saya lakukan, yang sedang berjalan dan belum berjalan dan akan dilaksanakan," kata Buwas.

Sementara itu, Heru mengatakan sudah menerima serah terima jabatan dari Kepala BNN yang lama dan juga sudah mengikuti paparan Buwas tentang BNN.

"Saya mendukung, menjalankan dan melanjutkan kebijakan- kebijakan beliau. Saya tinggal menjalankan saja, mungkin ke depan saya akan perbaiki dan yang jelas apa yang telah dilakukan beliau tetap saya jalankan, terutama dalam pemberantasan narkoba ini saran bapak Presiden (Joko Widodo)agar kita bisa menekan masuknya barang-barang narkoba ini," kata Heru.

Saat ini 80 persen narkoba yang beredar di Indonesia berasal dari luar negeri.

"Itu yang akan saya lakukan dan tentu saya juga mengharapkan dukungan dan bantuan dari masyarakat bahwa sekali lagi masalah narkoba adalah masalah kita bersama dan musuh kita bersama," kata Heru.

Baharkam Akan Tentukan Nasib Pilot Angkut Pengantin

Medan, Sumatera Utara (Antaranews Gorontalo) - Polda Sumatera Utara melaporkan Iptu T, pilot helikopter Polri yang digunakan untuk mengangkut sepasang pengantin dr Fihzan dan dr Sartika di Lapangan Haji Adam Malik, Pematang Siantar, ke Direktorat Polisi Udara, Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri, karena dia bukan organik Polda Sumut, kata Waka Polda Sumut Brigjen Pol Agus Andrianto dalam temu pers, Senin.

Iptu T  hanya BKO Polda Sumut sehingga tidak bisa dikenai sanksi oleh Polda Sumut. "Yang boleh memberikan hukuman adalah Baharkam Polri karena atasan dari pilot Iprtu T," kata Agus.

Ia mengatakan, berdasarkan penyelidikan Polda Sumut, helikopter itu memang sengaja diterbangkan tanpa izin Karo Ops Polda Sumut. Penyelidikan ini dilakukan oleh Kabid Propam, Karo Ops, dan Irwasda.

"Bisa saja pilot helkopter milik Polri itu diberi sanksi etika atau disiplin oleh Baharkam Polri sebagai atasan," kata dia.

Helikopter ini rutin digunakan untuk patroli di wilayah Sumatera Utara demi kepentingan pengelolaan monitoring (pantauan udara) Kamtibmas, termasuk memantau banjir, kemacetan, dan memantau pintu masuk jalur laut.

"Helikopter milik Polri itu, hanya digunakan untuk kepentingan dinas oleh Kapolda Sumut dan tidak boleh disewakan kepada pengantin atau keperluan pribadi," kata Agus.

Tapi, dari video yang viral belakangan ini, helikopter ini malah dipergunakan untuk mengangkut pengantin. Dalam video yang diunggah masyarakat ke Facebook itu sebuah helikopter Polri mendarat di Lapangan Adam Malik bersama sepasang pengantin.

Presiden Jokowi Telepon Habibie Sanggupi Permintaannya

Jakarta (Antaranews Gorontalo) - Presiden Joko Widodo menghubungi BJ Habibie yang sedang menjalani perawatan di Munich, Jerman, Minggu sore, secara langsung melalui sambungan telepon dan menyanggupi permintaan Presiden Ketiga RI itu.

Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu, menyebutkan Minggu sekira pukul 15.30 WIB, Kepala Negara menghubungi Habibie secara langsung dan berbincang sejenak.

Habibie menceritakan kepada Presiden Joko Widodo mengenai kondisinya saat ini.

Menurut Bey, melalui pembicaraan tersebut, Presiden menyanggupi permintaan Habibie yang menginginkan adanya tim dokter kepresidenan dan Paspampres untuk hadir di Jerman saat dilakukan tindakan medis.

"Saya sudah berangkatkan (dalam proses) dari Indonesia untuk mendampingi," kata Presiden dalam sambungan telepon tersebut.

Untuk mendampingi Habibie selama dilakukan tindakan medis, Presiden Joko Widodo sudah mengutus Prof Dr Lukman Hakim, SpPD-KKV, SpJP, Kger, seorang spesialis jantung dan pembuluh darah dari tim dokter kepresidenan, untuk berangkat ke Jerman, termasuk anggota Paspampres juga diberangkatkan.

Bey menyebutkan pemerintah memastikan akan memberikan bantuan dan pelayanan terbaik bagi Habibie selama menjalani perawatan.

Presiden Joko Widodo terus memantau perkembangan terkini seputar kondisi kesehatan BJ Habibie yang tengah menjalani perawatan di Munich, Jerman. Presiden ketiga Indonesia itu didiagnosis mengalami kebocoran pada klep jantungnya.

Melalui Menteri Luar Negeri, Presiden juga telah menginstruksikan kepada Duta Besar Republik Indonesia di Jerman untuk terus memantau kondisi terkini Habibie dan melaporkan langsung kepadanya.

Selain itu, dirinya memerintahkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk memastikan bahwa pemerintah mampu memberikan pelayanan terbaik dan menanggung seluruh biaya perawatan Presiden Ke-3 RI itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

"Presiden telah memerintahkan untuk memantau dan memberikan pelayanan terbaik kepada Habibie," ucap Pratikno.

Presiden Jokowi sendiri berharap agar BJ Habibie dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Melalui sambungan telepon sore itu, ia bersama dengan seluruh rakyat Indonesia juga sekaligus mendoakan kesembuhan Habibie.

"Kita semua di Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, mendoakan Bapak. Semoga segera sehat kembali, bisa beraktivitas dan kembali ke Indonesia," kata Jokowi.