Pentingnya Dukungan Keluarga Pascarehab Pecandu Narkoba

Gorontalo, (Antaranews.com - Gorontalo) - Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Gorontalo menjelaskan keberhasilan rehabilitasi pecandu narkoba bergantung pada suksesnya pascarehab yang dapat membuat mereka bisa berfungsi sosial di masyarakat.

Setelah menyelesaikan program rehabilitasi rawat jalan ataupun rawat inap, para pecandu akan melanjutkan rehabilitasi ke tahap pascarehab.

"Pada tahap ini kami memberikan keterampilan vokasional serta bagaimana cara mereka untuk dapat mencegah agar jangan sampai kambuh lagi," jelas Maria Jeanne Tanzil, salah satu Kabid di BNNP Gorontalo, Minggu.

Pada pascarehab itu juga terdapat program "family support" yang memiliki tujuan agar pihak keluarga juga dapat ikut andil mendukung para pecandu untuk tidak kambuh lagi menggunakan narkoba.

Selain itu, pihak BNNP juga telah melakukan kerja sama dengan Dinas Sosial dalam hal pemberian bantuan dana, agar nanti setelah melaksanakan rehabilitasi para pecandu ini tidak akan lagi memicu hal yang tidak diinginkan.

"Karena jika mereka tidak produktif setelah keluar dari rehabilitasi tentu akan memicu mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti sebelumnya," kata Ia.

Maria juga menambahkan pihak Dinsos memberikan anggaran kepada setiap satu orang sebesar Rp5 juta sebagai dana awal untuk usaha mereka setelah rehabilitasi selesai.

"Dan untuk anak-anak yang putus sekolah, kami sudah koordinasikan dengan pihak Dinas Pemuda dan Olah Raga untuk mendapatkan lanjutan pendidikan dengan paket B atau paket C," pungkasnya.

Sejauh ini juga setelah diukur jumlah pecandu yang telah menyelesaikan masa rehabilitasi, yang produktif serta berfungsi sosial di masyarakat dan sudah bekerja ada 60 orang, dan yang produktif namun tidak bekerja itu ada 24 orang.

BNNK Bone Bolango Sosialisasikan Bahaya Menghirup Lem

Gorontalo,  (Antaranews.com - Gorontalo) - Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Bone Bolango mengintensifkan sosialisasi dampak negatif menghirup lem bagi kesehatan, baik jangka pendek dan jangka panjang.

Kepala BNNK Bone Bolango Abdul Haris Pakaya, Minggu, mengatakan untuk sosialisasi hingga ke pelosok, pihaknya bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat.

"Seperti di daerah Bone Pesisir, kita menggandeng pemerintah untuk mengumpulkan masyarakat baik anak maupun orang dewasa, serta para guru-guru," ujarnya.

Ia mengungkapkan, pemilik toko bangunan yang menjual lem untuk tidak memberikan lem kepada pembeli di bawah umur.

"Jadi para pemilik atau penjaga toko jangan sembarangan menjual lem kepada anak-anak, harus ada orang dewasa ataupun orang tua yang mendampingi atau yang membeli," katanya.

Menurutnya, anak-anak yang sering menghirup lem biasanya hanya ingin ikut-ikutan ataupun diajak oleh temannya. Dan hal tersebut harus dapat dicegah dengan berbagai sosialisasi.

Sementara itu Penyuluh Narkoba Ahli Pertama BNNK Bone Bolango, Muzzammil D. Massa menjelaskan menghirup bahan adiktif yang berbau tajam atau inhalan seperti lem kayu memiliki dampak negatif bagi tubuh.

"Kebanyakan inhalan langsung mempengaruhi sistem saraf dan mengakibatkan perubahan pada cara berpikir kita," ujarnya.

Ia menjelaskan, dampak dalam jangka pendek yaitu hanya dalam beberapa detik saja, pengguna mengalami kemabukan dan efek lainnya seperti yang diakibatkan alkohol. Ada berbagai efek yang dapat dialami selama atau segera sesudah menggunakannya

Sedangkan efek jangka panjang bagi pengguna yang menghirup lem yaitu kelemahan otot, disorientasi, kurangnya koordinasi, sifat lekas marah, depresi, Kerusakan yang kadang-kadang tidak dapat disembuhkan pada jantung, hati, ginjal, paru-paru dan otak.

Deklarasi Marthen-Ryan Hadirkan Ketum Partai

Gorontalo,  (Antaranews.com - Gorontalo) - Deklarasi pasangan Marthen Taha-Ryan Kono guna ikut Pilkada Kota Gorontalo 2018, direncanakan menghadirkan sejumlah ketua umum (Ketum) partai politik selaku pengusung, pada 6 atau 7 Januari 2018 mendatang.

Ketua Pengurus Kecamatan (PK) Dungingi Irwan Hunawa mengatakan keputusan deklarasi tersebut telah dibahas dalam rapat pleno Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Gorontalo, yang dipimpin langsung Ketua Marthen Taha yang juga petahana wali kota.

"Telah diputuskan rencana deklarasi akan dilaksanakan sekitar tanggal 6 atau 7 Januari 2018, menyesuaikan dengan agenda ketum partai pengusung," kata Irwan Hunawa, Minggu.

Dijelaskannya tim pemenangan menargetkan akan menghadirkan pengurus partai di tingkat DPP, untuk Golkar oleh Airlangga Hartarto, Demokrat oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) atau sekretaris Jendral, sementara dari Partai Bulan Bintang (PBB) direncanakan Yusril Izha Mahendra.

Deklarasi sendiri direncanakan akan mengambil tempat di lapangan Taruna Remaja Kota Gorontalo, dengan menhadirkan sekitar 7 ribu masa, dari sembilan kecamatan.

"Kemungkinan yang hadir bisa lebih banyak lagi, mengingat pasangan Marthen-Ryan ini memiliki basis massa yang cukup banyak di setiap kelurahan di Kota Gorontalo," tegasnya.

Sementara untuk pendaftaran bakal calon direncanakan akan memanfaatkan hari pertama dibukanya pendaftaran di KPU, yaitu tanggal 8 Januari 2018, dan dipastikan akan diantar oleh ribuan pendukungnya.

Pihaknya berharap dalam pelaksanaan deklarasi dan pendaftaran di KPU Kota Gorontalo nanti, akan berlangsung dengan aman dan tertib, diharapkan pula penanggungjawab dari setiap wilayah dapat mengkoordinir massanya.

Jutaan butir PCC dimusnahkan

Solo (Antaranews.com - Gorontalo) - Kepolisian Daerah Jawa Tengah telah memusnahkan dengan cara dibakar hasil sitaan jutaan butir pil paracetamol caffeine dan carisoprodol (PCC) di halaman Plaza Manahan Solo, Minggu.

Pada acara pemusnahan jutaan butir PCC yang dilaksanakan usai kegiatan Apel Bersama dalam rangka pengamanan Tahun Baru 2018 di Solo itu, dihadiri oleh Kepala Polda Jateng Irjen Condro Kirono, Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional, Irjen Pol Arman Depari, Komandan Korem 074/Warastratama Kolonel Kolonel Inf Widi Prasetijono, Komandan Lanud Adi Soemarmo Kolonel Pnb Mohamad Tonny Harjono, Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo dengan jajarannya.

Menurut Kepala Polda Jawa Tengah, Irjen Pol Condro Kirono jumlah pil PCC yang dimusnahkan tersebut sebanyak 3,5 juta butir, hasil pengungkapan kasus yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN), Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri, dan Ditresnarkoba Polda Jateng pada 3 Desember 2017.

Menurut Kapolda dari hasil penyelidikan, polisi melakukan penggerebekan di dua tempat kejadian perkara memproduksi pil PCC itu, yakni di Semarang yang beroperasi sejak Juli 2017, dan di Solo yang sejak Juni tahun ini sudah memproduksi enam juta tablet. Semua pil dipasarkan ke Surabaya, Bandung, Jakarta, dan Kalimantan.

Menurut Kapolda ribuan pil PCC tersebut disita dari pabrik di Jalan Gajah Mada Dalam I No 2 Semarang, Jalan Halmahera No 27 Semarang. Sedangkan di Solo di Jalan Setiabudi No 66 Kelurahan Gilingan, Jalan Gelatik Raya S 12 Langenharjo RT 004/ RW 007, Sukoharjo dan Bangun Sari RT 003/ RW 007, Kelurahan Bayam, Sukoharjo.

Menurut Kapolda sebenarnya pil yang disita sebanyak 4,5 juta butir , tetapi satu juta butir sudah dimusnahkan di Jakarta, dan sisanya 3,5 juta butir pil PCC dimusnahkan di Solo.

Menurut Kapolda pemusnahan dilakukan secara simbolik dengan cara pembakaran. Kemudian barang bukti lainnya akan dibawa ke krematorium untuk dibakar.

Kapolda mengatakan dari hasil pengungkapan pabrik produksi pil PCC tersebut juga telah ditetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Sri Anggono alias Ronggo bin Kateni (Alm), Djoni dan Wildan Adhyastha Navian bin Alan Marhelan.

"Ketiga tersangka ini, merupakan aktor utama dalam pembuatan pil PCC," katanya.

Dua pabrik produksi pil PCC baik di Solo maupun Semarang masing-masing telah memproduksi mulai satu juta sampai enam juta butir pil PCC jenis zenith carnophen.

Kendati demikian, Kapolda menjelaskan kejahatan narkotika bukan sektoral, tetapi lintas negara, sehingga pengungkapannya harus melibatkan banyak pihak.

"Jangan sampai bangsa kita yang menjadi pasar narkoba yang akhirnya dapat memutus generasi penerus. Oleh karena itu, langkah-langkah upaya preventif sinergi dengan penegakan hukum, sehingga akan terungkap kasus itu," kata Kapolda didampingi Deputi Pemberantasan BNN Irjen Pol Arman Depari.

Polisi Tangkap Pengoplos Gas LPG 3 Kg

Makassar (Antaranews.com - Gorontalo) - Unit Tindak Pidana Tertentu Satuan Reserse dan Kriminal Polrestabes Makassar berhasil mengamankan pelaku kasus pengoplosan gas LPG tiga kilogram ke tabung 12 kg non subsidi.

"Untuk sementara ini, anggota baru mengamankan satu orang pelaku yang diduga melakukan usaha ilegal dengan mengoplos gas LPG," ujar Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Komisaris Besar Polisi Dicky Sondani, di Makassar, Sabtu.

Adapun pelaku yang ditangkap berinisial HA warga Jalan Tinumbu Makassar. Dia ditangkap bersama sejumlah barang buktinya yang digunakan dalam melakukan tindak pidana kejahatan.

Sondani menjelaskan, HA ini mengoplos gas tabung elpiji tiga kilogram subsidi ke tabung gas non subsidi yang berisi 12 kilogram dan dilakukan di rumahnya sendiri.

"Untuk sementara ini pelaku mencari untung dengan cara yang ilegal dengan mengoplos elpiji subsidi ke elpiji non subsidi," katanya.

Adhan Dambea Ingin Pilwako Gorontalo Berlangsung Aman

Gorontalo, (Antaranews.com - Gorontalo) - Bakal calon wali (Cawali) kota Gorontalo Adhan Dambea berharap agar pelaksanaan Pilkada 2018 mendatang berlangsung dengan aman, tanpa harus terjadi konflik.

Baginya setiap momen pilkada selalu ada isu menyangkut ijazah miliknya, dan itu sah saja, apalagi isu tersebut dimainkan oleh lawan politik, namun semua itu ada aturan dan mekanismenya.

"Saya bersama ketua Gerindra Elnino Mohi mendatangi KPU Provinsi Gorontalo, bersilaturrahim dan konsultasi terkait persoalan ijazah," kata Adhan Dambea.

Ia menambahkan, sesuai penjelasan dari KPU Provinsi Gorontalo bahwa, Adhan Dambea sudah pernah menjadi calon wakil Gubernur pada Pilkada 2017 silam, dan sah ditetapkan sebagai calon, artinya tidak ada lagi persoalan soal ijazah.

Ia mengkhawatirkan jika KPU Kota Gorontalo dalam menetapkan calon mendapat tekanan dari berbagai pihak, namun ia yakin KPU bekerja profesional sesuai peraturan undang undang yang berlaku.

Baca Juga : Tanggapan Rusli Terhadap Cawali Kota Gorontalo

"Potensi konflik bisa saja muncul, saya tegaskan bahwa apa yang dipersyaratkan dalam undang-undang pada Pilkada 2013 dengan pilkada saat ini jauh berbeda, dan sudah melalui kajian oleh KPU Provinsi Gorontalo pada waktu itu," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia menghimbau kepada pendukung pasangan calon Adhan Dambea - Budi Doku, untuk tidak terpancing dengan isu bakal adanya pencoretan, karena KPU provinsi pada Pilgub 2017 sudah menyatakan memenuhi syarat dan sah sebagai calon.

Ini Tanggapan Rusli Habibie Terhadap Tiga Bakal Cawali Kota Gorontalo

Gorontalo,� (Antaranews.com - Gorontalo) - Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Gorontalo Rusli Habibie menilai ada tiga bakal calon wali (Cawali) Kota Gorontalo yang akan bertarung di Pilkada 2018, semuanya memiliki pengalaman memimpin, yakni pernah menjadi kepala daerah.

"Cawali Kota Gorontalo yang saat ini mulai kelihatan akan maju pada Pilkada 2018, ada tiga orang, yaitu Marthen Taha, Adhan Dambea, dan Rum Pagau. Ketiganya memiliki pengalaman dalam memimpin daerah," kata Rusli Habibie yang jika Gubernur Gorontalo.

Marthen Taha memimpin Kota Gorontalo periode saat ini, Adhan Dambea pernah menjadi Wali Kota Gorontalo sebelumnya, sementara Rum Pagau pernah menjadi Bupati Boalemo.

Ia menambahkan, namun rakyatlah yang nantinya akan memilih siapa yang disukai, dan siapapun yang akan terpilih, dukunglah dia sebagai wali kota pilihan rakyat kota Gorontalo.

Ia mengaku beberapa kali bertemu dengan Adhan Dambea, yang meminta restu untuk maju sebagai cawali di pilkada 2018.

Baca Juga : Target Golkar Gorontalo Pilkada 2018

"Saya tidak pernah melarang Adhan untuk maju sebagai calon, saya restui dia, akan tetapi karena ada cawali dari partai Golkar, maka saya harus mendukung calon dari Golkar," ujar Rusli.

Rusli juga menegaskan Adhan Dambea pernah menjadi lawannya pada Pemilihan Gubernur 2017, namun usai pemilihan hubungan persahabatan dibangun kembali.

"Dalam politik tidak ada yang abadi, perbedaan pandangan sudah hal yang biasa dalam dunia demokrasi, yang abadi hanyalah persahabatan," ia menambahkan.

Sementara itu cawali Adhan Dambea mengatakan bahwa, restui dan dukungan Rusli Habibie kepada dirinya sebagai calon, itu secara pribadi bukan dalam kapasitas Gubernur atau ketua DPD Golkar Provinsi Gorontalo.

"Saya berterima kasih atas restui dari pak Rusli Habibie secara pribadi, ini semata-mata terjadi karena memang dalam politik itu yang ada hanya kepentingan," kata Adhan Dambea.

Ia menambahkan, Rusli Habibie berkeinginan agar Kota Gorontalo ini harus maju, dan itu kepentingannya, dan itu bisa dibangun dengan orang yang mau bekerja, bukan pada persoalan suka atau tidak suka.

"Intinya kalau dari saya, jika terpilih nanti siap berkomitmen dan mendukung serta bersinergi program antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kota Gorontalo," terangnya.

Imigrasi Gorontalo Periksa WNA Asal Tiongkok, Slovakia, Ukraina

Gorontalo,� (Antaranews.com - Gorontalo) - Kantor Imigrasi Kelas 1 Gorontalo menggelar Operasi Pengawasan Keimigrasian Warga Negara Asing (WNA) di sejumlah lokasi di Provinsi Gorontalo.

Thinus Sidalle, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Gorontalo, Jumat mengatakan sasaran operasi tersebut adalah tempat-tempat yang diduga terdapat keberadaan dan kegiatan WNA.

"Lokasi sasaran kami yaitu hotel, apartemen, pelabuhan penyeberangan serta tempat penginapan dalam rangka penguatan implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA)," kata dia.

Pantauan Antara, saat pemeriksaan di atas kapal ferry di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo, petugas Imigrasi yang dipimpin langsung oleh Thinus Sidalle tidak hanya memeriksa kelengkapan surat izin WNA, tapi juga berbincang mengenai prosedur perpanjangan visa dan hal teknis lainnya.

Hal itu menurut Thinus agar para WNA bisa mengetahui cara untuk memperpanjang visa maupun berapa lama mereka bisa berada di Indonesia.

"Pada kegiatan kali ini kita memeriksa visa dari WNA asal Tiongkok, Slovakia, Ukraina dan juga Jerman yang menggunakan jasa kapal ferry untuk menuju Sulawesi Tengah melalui Gorontalo," jelas dia.

Pada pemeriksaan itu, semua WNA memiliki visa yang lengkap dan masih berlaku.

"Pemeriksaan ini adalah langkah antisipasi, dan kami juga berterima kasih kepada Kepala Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo, Agus Pou yang telah bekerjasama dan berkoordinasi dengan pihak kami," ungkap dia.

Saat ini juga Kantor Imigrasi Kelas 1 Gorontalo terus mengoptimalkan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) yang telah dibentuk di Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara.

Tim Pora terdiri dari beberapa instansi penegak hukum yaitu BIN, BAIS, Kesbangpol, Kejaksaan juga Pemerintah Daerah.

LBH PAKAR Ingin Masyarakat Gorontalo Paham Hukum

Gorontalo,  (Antaranews.com - Gorontalo) - Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi dan Keadilan Rakyat (LBH-PAKAR) Provinsi Gorontalo berharap agar masyarakat terutama dipelosok desa paham akan persoalan hukum.

Hal tersebut mendesak LBH Pakar Gorontalo menggelar pendidikan untuk kalangan generasi muda/mahasiswa dan umum, guna mengasa cara berpikir masyarakat agar tidak buta dengan persoalan hukum yang terjadi di kehidupan sehari-hari.

"Kegiatan ini ditujukan kepada mahasiswa dan masyarakat umum yang ingin terlibat di dalam pendampingan hukum  khusunya masyarakat miskin," kata Yakop Mahmud SH.,M.H Direktur LBH Pakar.

Menurutnya saat ini banyak masyarakat yang sulit mencari keadilan karena dianggap tidak paham dan harus kemana melakukan konsultasi hukum, agar mereka bisa mendapatkan keadilan.

"Persoalan ini menjadi penting untuk di dampingi, apalagi menyangkut hak-hak orang untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum," ungkapnya.

Dalam hal pelatihan ini, LBH Pakar pun menggandeng beberapa lembaga dan praktisi hukum diantaranya unsur kejaksaan, kepolisian, akademisi, advokad, serta aktivis perempuan.

Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari yakni tanggal 28 - 29 Desember 2017, diharapkan dapat melahirkan generasi yang paham hukum, khususnya masyarakat umum, untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang terlibat hukum.

Polda : Pemdes Harus Transparan Gunakan Dana Desa

Gorontalo,  (Antaranews.com - Gorontalo) - Kapolda Gorontalo, Brigadir Jenderal (Brigjen) Polisi Rachmad Fudail meminta pemerintah desa harus transparan dalam penggunaan Dana Desa.

"Minimal dengan memasang papan nama penggunaan Dana Desa, agar masyarakat bisa mengetahui dana itu digunakan untuk apa saja dan juga berapa nominalnya," kata Kapolda, Jumat.

Ia mengungkapkan, di Gorontalo Dana Desa banyak digunakan untuk membangun infrastruktur, padahal dana tersebut adalah swakelola.

"Masih banyak Dana Desa yang digunakan untuk proyek-proyek, bagaimana bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kita telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kejaksaan terkait pengawasannya," ucap dia.

Kapolda mengungkapkan, pihak Kepolisian melalui Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat juga telah memberikan berbagai penyuluhan terkait pengelolaan dana yang cukup besar bagi desa itu.

"Kita hadir untuk memberikan pendampingan dan juga pemantauan, jangan sampai kepala desa terjebak dalam penyalahgunaan Dana Desa," tegas dia.

Pengawasan dan pendampingan itu menurut Kapolda merupakan tindak lanjut arahan dari Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.

Kapolda memerintahkan para kapolres untuk memberikan penjelasan secara detail, tentang apa saja yang harus diketahui dan dipedomani dalam pengelolaan dana desa.

"Untuk tingkat polda, saya juga telah memerintahkan agar Direktur Pembinaan Masyarakat (Bimmas) untuk membuat pertemuan dengan seluruh bhabinkamtibmas," kata dia.

Ia berharap pengelolaan dana desa bisa lebih efektif, efisien, serta akuntabel. Dan Polri melibatkan bhabinkamtibmas yang tersebar di desa-desa untuk ikut terlibat langsung dalam pengawasan penyerapan dana desa, keterlibatan Polri tersebut sebagai upaya preventif penyelewengan dana desa.

Program 1.000 Masjid Polda Untuk Menangkal Radikalisme

Gorontalo,  (Antaranews.com - Gorontalo) - Polda Gorontalo menjalankan Program 1.000 Masjid, salah satu cara untuk menangkal radikalisme seluruh wilayah di Provinsi Gorontalo.

Kapolda Gorontalo, Brigadir Jenderal (Brigjen) Polisi Rachmad Fudail menjelaskan program itu dilakukan agar masyarakat mendapatkan ajaran agama yang benar.

"Karena masih saja ada ajaran yang tidak memberikan hal yang baik, seperti mempengaruhi warga untuk berbuat radikal, antipati kepada pemerintah serta Pancasila," ungkapnya, Kamis.

Ia menegaskan, Polri hadir di tengah masyarakat untuk memberikan berbagai penyuluhan serta sosialisasi, agar masyarakat tidak salah paham.

Sementara itu Kabid Humas Polda Gorontalo, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Wahyu Tri Cahyono menambahkan program tersebut digelar setiap minggu dengan melibatkan 20-30 personil Sabhara Polda.

"Setiap minggu personil turun ke masjid-masjid di setiap kecamatan untuk melaksanakan iktikaf secara bergantian, kegiatan itu dimulai sejak siang hingga malam hari," jelasnya.

Bentuk kegiatan dari program itu adalah salat berjamaah, mengaji, serta tausiyah yang juga berisikan imbauan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) terkait penyebaran radikalisme dan imbauan lainnya.

"Target dari program ini adalah dengan mendatangi seluruh masjid yang ada di Provinsi Gorontalo, selain dari personil Polri, kita juga bersama prajurit TNI melaksanakan kegiatan ini secara bergantian di masjid yang ada di Polres maupun di Kompi dan batalyon," pungkasnya.

BNNP Gorontalo Rehabilitasi Ratusan Pecandu Narkoba

Gorontalo,  (Antaranews.com - Gorontalo) - Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Gorontalo merehabilitasi 300 pecandu narkoba untuk rawat jalan dan 13 orang untuk rawat inap sepanjang tahun 2017.

Kepala Bidang (Kabid) BNNP Gorontalo Maria Jeanne Tanzil di Gorontalo, Kamis, mengatakan bahwa pecandu narkoba yang direhabilitasi itu berasal dari berbagai kalangan seperti mahasiswa, pengemudi becak motor, masyarakat maupun siswa SMP, SMA dan anak putus sekolah.

"Jadi para pecandu ini tidak hanya menggunakan sabu-sabu saja, tapi ada juga yang menggunakan bahan adiktif seperti lem, pil Y, tramadol dan obat batuk," ucapnya.

Maria mengatakan rawat inap saat ini belum terlalu efisien karena masih terkendala tempat yang terletak cukup jauh.

"Untuk rawat inap sukarela mungkin tidak masalah, namun untuk rawat inap kompulseri untuk proses hukum ditakutkan pengamanannya belum terlalu baik, jadi penyidik masih ragu untuk membawa pecandu untuk melakukan rehabilitasi rawat inap kompulseri di sana," ungkap dia.

Sedangkan untuk rawat jalan, ia mengatakan masih ada sedikit keterbatasan dari jasa medis. Karena BNNP hanya memiliki satu dokter, satu konselor adiksi dan keterbatasan bangunan sarana prasarana.

"Di balik berbagai keterbatasan, kami berusaha semaksimal mungkin untuk melayani, seperti mulai mengarsipkan satu persatu data rekam medisnya," kata dia.

BNNP juga sudah memiliki Sistem Rehabilitasi Narkotika (SIRENA) yaitu merekam kesepuluh sidik jari para klien yang direhabilitasi yang telah dalam jaringan (daring) di seluruh Indonesia.

"Untuk datanya sudah lumayan akurat, tinggal proses konselingnya untuk datang kesini, terkadang mereka terkendala dengan waktu karena ada yang sudah kerja maupun bersekolah dan juga ada faktor keluarga," pungkas dia.

Panwaslu Panggil 24 ASN Terkait Sosialisasi Calon Wali Kota

Baubau (Antaranews.com - Gorontalo) - Sedikitnya 24 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, dipanggil Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) setempat, untuk dimintai klarifikasi atas dugaan keterlibatan politik dalam sosialisasi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Baubau.

"Saat ini sudah 24 ASN yang kami panggil dari lokasi acara yang berbeda. Dari 24 ASN ini, 18 orang sudah selesai penanganan pelanggaran dan sudah direkomendasikan ke Komisi ASN. Sedangkan enam orang lainnya masih dalam proses dan rencana hari ini akan diplenokan," ujar Kordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Komisioner Panwaslu Baubau, Wa Ode Frida Vivi Oktaviani, di Baubau, Kamis.

Dikatakan Frida, dari hasil klarifikasi atau pemeriksaan 18 ASN tersebut, satu orang pegawai tidak terbukti yakni Wa Ode Soraya yang merupakan Kepala Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Baubau.

"Wa Ode Soraya masuk laporannya dari terlapor lainnya. Nah ketika kami klarifikasi dari saksi dan terlapor lainnya termasuk Wa Ode Soraya sendiri tidak berada di acara sosialisasi pasangan calon," katanya.

Dari 18 ASN yang sudah diplenokan dan telah diajukan ke KASN, lanjut dia, satu di antaranya juga merupakan pegawai Pemkab Buton Selatan yakni Nurhadi Anisi.

Sedangkan 16 lainnya yakni, dr Hasmuddin (mantan Direktur BLUD RSU Baubau), Abdul Rahim (Kepala Bappeda Baubau), Abdul Rajab (Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Baubau), Seniwati (Lurah Bukit Wolio Indah), La Ode Aswad (Asisten I Setda Baubau), Beatriks Tantu (Staf Disnaker dan Transmigrasi Baubau), Muhamad Salim (Kadis PU Baubau), dan Amiruddin (mantan Kadis Kelautan dan Perikanan Baubau).

Selain itu, Syamsul Bahri (Kadis Koperasi Baubau, La Ode Muslimin Hibali (Kepala BPBD Baubau), Rahmat Tuta (Kasat Pol PP Baubau), Bahara P (Kadis Pertanian Baubau), Sahirun (Kadis Kependudukan dan Capil Baubau), Zarta (Kadis Tenaga Kerja Baubau), Asmaun (Kepala BKD Baubau), dan Armin (Plt Sekda Baubau).

Sedangkan, enam ASN lain yang belum diplenokan yakni Abdul Fatar, (Kepala BPKAD Baubau), Roni Muhtar (Kadishub Baubau), La Ode Sarafa (Kadis Ketahanan Pangan Baubau), Irsyad Cahyadin (Kasubag Protokoler Setda Baubau), Sadidi ( Plt Kadis Kelautan dan Perikanan Baubau, dan La Ode Zulkifli (Kadis Sosial Baubau).

"Kalau kami sesuai dengan prosedur penanganan pelanggaran di UU No. 10/2016, UU No. 7/2017 dan Peraturan Bawaslu No. 14/ 2017, prosedur penanganan pelanggaran ketika ada temuan atau laporan maka dibuat kajian awal. Dan ketika dinyatakan ada dugaan pelanggaran dan diplenokan sebagai temuan, kami mengirim undangan klarifikasi," ujarnya.

Setelah undangan klarifikasi, lanjut dia, maka pihaknya juga kembali mengaitkan dengan bukti-bukti yang lain apakah patut diduga merupakan pelanggaran atau tidak. Kalau pun ada pelanggaran, pihaknya menyebutkan `kuat dugaan`.

"Karena ini terkait dengan UU lainnya yakni UU No. 5/2014 tentang ASN. Jadi ini merupakan wewenang Komisi ASN Dan kami sudah rekomendasikan 17 orang ke KASN dan tinggal menunggu hasilnya," ujarnya.

Mengenai sanksi terhadap ASN itu, kata Frida, pihaknya juga sudah berkordinasi dengan Komisi ASN. Jenis sanksinya ada pelanggaran ringan hingga yang berat.

"Kalau dalam tahapan sebelum kampanye itu bisa sanksi yang ringan, seperti penundaan kenaikan pangkat, penundaan kenaikan gaji atau lainnya. Bahkan bisa saja teguran dan pembinaan," katanya.

Dia juga menambahkan, pihaknya tidak hanya memanggil terhadap 24 ASN tersebut, namun masih ada satu orang yang akan dimintai klarifikasinya.

Setubuhi Muridnya, Guru ini Dibekuk Polisi

Pekanbaru (Antaranews.com - Gorontalo) - Seorang guru sekolah kejuruan swasta di Pekanbaru, Riau, berinisial F (27) dibekuk polisi setelah salah seorang siswi mengaku kepada orangtuanya bahwa ia telah disetubuhi pria yang seharusnya menjadi panutan itu.

"Telah dilakukan penangkapan laki-laki berinisial F (27) dugaan kasus persetubuhan terhadap anak dengan korban DS (16) siswa SMK kelas 2," kata Kepala Unit II Satreskrim Polresta Pekanbaru AKP Syahrizal dalam eksposnya di Pekanbaru, Kamis.

Kanit mengatakan, F ditangkap pada Minggu (24/12) lalu usai dilaporkan oleh orangtua korban. Kejadian bermula ketika korban DS pergi dari rumahnya pada Sabtu (23/12) malam dan tak kunjung kembali ke rumah.

Keesokan harinya saat korban kembali ke rumah, dia mengakui telah disetubuhi dengan pelaku. Tak terima dengan hal tersebut, ayah korban SS, melaporkannya ke Polresta Pekanbaru.

Tak lama setelah dilaporkan, pihak kepolisian langsung menangkapnya. Saat ini F terpaksa mendekam dibalik jeruji besi Mapolresta Pekanbaru untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Dia ditahan dan sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut," ujar Syahrizal.

Sementara itu, pelaku F mengaku telah melakukan perbuatan itu sebanyak tiga kali. Dia berdalih kalau hal itu didasari atas suka sama suka.

"Kami pacaran sudah empat bulan. Udah tiga kali (cabuli korban) di hotel karena di sana tak dilihat orang ramai," ungkap F.

Tersangka juga telah memiliki istri dan dua orang anak laki-laki ini. Satu diantaranya adalah anak bawaan istri atau tiri dan satu lagi anak kandungnya.

F merupakan tenaga pengajar di mata pelajaran Teknologi Informatika (TIK) di salah satu sekolah menengah kejuruan Pekanbaru.

"Sudah enam bulan mengajar disana. Dia awalnya curhat terus kami pacaran. Ke hotel itu sama-sama mau," tuturnya.

Ini Nasehat Rusli Habibie kepada Cabup/Cawabup Gorontalo Utara

Gorontalo, (Antaranews.com - Gorontalo) - Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Gorontalo Rusli Habibie yang juga Gubernur Gorontalo menasehati pasangan calon bupati Gorontalo Utara yaitu Thomas Mopili - Suhela Rahmat.

"Saya mengundang mereka dan sudah menasehati, jika terpilih nanti sebagai bupati dan wakil bupati Gorontalo Utara, agar jangan ada pecah kongsi sebelum berakhir masa jabatan lima tahunan," kata Rusli Habibie, Rabu.

Ia menambahkan antar mereka harus saling terbuka dan menghargai, bupati dan wakil bupati harus tahu mana posisi tugas dan tanggungjawab masing-masing, jangan melampaui kewenangan.

"Jangan nanti ketika sudah terpilih diberikan amanat oleh masyarakat, wakilnya kemudian bertindak melampaui kewenangan, ini pasti bisa kacau," terangnya.

Rusli melihat, antar keduanya punya chemistry yang kuat memimpin Gorontalo utara kedepan jika terpilih nanti. Insha Allah bisa saling mengisi.

Calon Bupati Gorontalo Utara, Thomas Mopili mengaku, diundang Rusli Habibie diberikan nasehat, untuk tetap solid dan kompak hingga berakhir masa jabatan, jika terpilih nanti.

"Dan kami optimisi bisa memenangkan pilkada 2018, mengingat Rusli Habibie punya strategi khusus untuk bisa menang, karena beliau sudah punya pengalaman menang tiga kali pilkada," kata Thomas Mopili.

Ia menambahkan, diawal sebelum ditetapkan menjadi pasangan calon sudah membangun chemistry dengan calon wakilnya, mengingat hal ini perlu sebelum menjalankan pemerintahan nanti.

Ia juga mengakui bahwa, sebelumnya baik dirinya maupun bakal pasangan calon wakil Suhela Rahmat, berjalan sendiri-sendiri saat turun sosialisasi dimasyarakat, namun saat ini sudah mulai turun berdampingan, demi memenangkan suksesi pilkada 2018.

"Bicara soal elektabilitas dari calon wakilnya, itu tidak berpengaruh, seiring berjalannya waktu koordinasi yang baik dengan semua kader partai Golkar, kami yakin bisa menaikan elektabilitas," tegasnya.

Golkar Optimis Menang Pilkada Gorontalo 2018

Gorontalo,  (Antaranews.com - Gorontalo) - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Gorontalo Rusli Habibie, optimis bisa memenangkan
perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018, baik di Kota Gorontalo maupun di Gorontalo Utara.

Ia menegaskan bahwa, sudah diputuskan di tingkat DPP siapa calon kepala daerah dan calon wakilnya, segala administrasinya yaitu Surat Keputusan  (SK) partai akan segera diselesaikan.

"Nanti tinggal persiapan pendaftaran di KPU dan deklarasi nanti," kata Rusli Habibie, yang juga Gubernur Gorontalo usai menggelar rapat tertutup dengan bakal calon Bupati dan calon wakil Bupati Gorontalo Utara, Rabu.

Semua kader, lanjut Rusli, mulai dari tingkat pusat hingga desa/kelurahan, akan berjuang bersama memenangkan calon dari Golkar, baik di Kota  Gorontalo maupun Kabupaten Gorontalo Utara.

"Target kita harus menang untuk suksesi pesta demokrasi di dua daerah di Gorontalo," tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa, kemenangan dirinya pada pemilihan Gubernur 2017, yang mampu meraih suara sekitar 80 persen dari Kabupaten Gorontalo Utara, bisa membantu kemenangan pada pilkada 2018, serta lewat kampanye nantinya.

"Saya punya strategi khusus, dan ini sudah dibuktikan tiga kali menang pada pilkada sebelumnya," tambahnya.

Berdasarkan data yang diperoleh, DPP Partai Golkar telah menetapkan pasangan Marthen Taha-Ryan Kono sebagai calon kepala daerah Kota Gorontalo, sementara untuk Gorontalo Utara yaitu pasangan Thomas Mopili-Suhela Rahmat.

Sementara itu calon bupati Gorontalo Utara Thomas Mopili menjelaskan bahwa untuk deklarasi pasanga calon, akan dilaksanakan usai pendaftaran di KPU pada tanggal 8 Januari nanti.

"Kalau kita mendaftar tanggal 8 Januari pagi, maka siangnya akan langsung deklrasi," kata Thomas Mopili yang juga ketua DPD II Golkar Gorontalo Utara.

Terkait upaya untuk memenangkan pasangan tersebut, Thomas menjelaskan bahwa, partai Golkar sejak dulu terkenal dengan mesin partai yang berjalan secara terstruktur mulai dari tingkat pusat hingga desa/kelurahan.

BNN : 79 tersangka kasus narkoba ditembak mati selama 2017

Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat selama tahun 2017 ada 79 tersangka kasus narkoba yang terpaksa ditembak mati karena melakukan perlawanan saat penindakan.

Saat menyampaikan keterangan pers di Jakarta, Rabu, Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso menjelaskan bahwa sepanjang Januari-Desember 2017 aparatnya berhasil mengungkap 46.537 kasus narkoba dan 27 kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang bersumber dari kejahatan narkoba.

Dalam pengungkapan kasus-kasus tersebut, aparat BNN menangkap 58.365 tersangka kasus narkoba dan 34 tersangka kasus TPPU.

"Ini merupakan bukti keseriusan aparat penegak hukum dalam melawan kejahatan narkoba, bahwa tembak di tempat bagi para pelaku kejahatan narkoba bukanlah gertak sambal semata, melainkan komitmen hukum di Indonesia yang tegas dan keras kepada jaringan sindikat narkoba," katanya.

Berdasarkan data gabungan BNN, Polri, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, selama Januari-Desember petugas menyita 4,7 ton shabu-shabu; 151,2 ton ganja; 2,9 juta butir ekstasi; dan 627,8 kilogram ekstasi.

"Sedangkan dalam kasus TPPU terkait kejahatan narkoba, barang bukti berupa aset dalam bentuk kendaraan, properti, tanah, perhiasan, uang tunai dan uang dalam bentuk rekening Rp105 miliar," kata Budi Waseso.

Ia menambahkan aset-aset sindikat narkoba yang disita oleh negara nantinya akan dimanfaatkan untuk mendukung kinerja aparat penegakan hukum dalam menangani tindak pidana narkoba.

Sepanjang 2017, BNN juga merehabilitasi 1.523 orang dan memberikan layanan pasca-rehabilitasi kepada 7.829 mantan penyalahguna narkoba.

Polri: Tidak Ada Aksi Teror Saat Natal

Jakarta (Antaranews.com - Gorontalo) - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyatakan tidak ada aksi teror saat perayaan Hari Raya Natal di seluruh wilayah Indonesia.

"Hasil evaluasi pengamanan Natal, Alhamdulillah tidak ada aksi teror, catat itu," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi M Iqbal di Jakarta Selasa.

Iqbal mengatakan Polri juga mencatat tidak ada aksi sweeping maupun pemaksaan kehendak dari pihak tertentu terkait pelaksanaan ibadah saat perayaan Natal.

Iqbal mencontohkan tidak ada pemaksaan pencabutan atribut tertentu pada pusat perbelanjaan maupun tempat ibadah dari pihak tertentu.

Iqbal menuturkan jemaah Kristiani yang menggelar ibadah perayaan Natal pada 24-25 Desember berlangsung aman dan terkendali. "Ini bukti bahwa pengelolaan di hulunya operasi cipta kondisi narkoba, preman, minuman keras itu mereduksi semua kejahatan," ujar Iqbal.

Mantan Kapolrestabes Surabaya itu mengatakan polisi mampu mengantisipasi aksi kejahatan maupun teror saat perayaan Natal.

Iqbal menyebutkan seluruh kapolda, kapolres hingga kapolsek bersama unsur TNI dan pemerintah daerah setempat dapat bersinergi dan memetakan wilayah untuk pengamanan.

Selain itu, Iqbal juga mengapresiasi sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang terlibat mengamankan perayaan ibadah Natal pada beberapa tempat ibadah.

"Kita beda tapi tunjukkan bahwa kita adalah bangsa toleran," ucap Iqbal.

Polisi jenderal bintang satu itu berharap situasi keamanan berjalan kondusif hingga pelaksanaan Operasi Lilin berakhir pada 2 Januari 2018.

Pertalite di Palsukan

Bandung (Antaranews.com - Gorontalo) - Sindikat pemalsu Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite di Kabupaten Indramayu, berhasil diungkap oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar).

Dari pengungkapan tersebut, polisi berhasil menangkap seorang pelaku berinisial MN (34) dikediamannya di Blok Bugel Rukun Tetangga (RT) 14, Rukun Warga (RW) 06, Desa Leuwigede, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, kata Kapolda Jabar Inspektur Jenderal Polisi Agung Budi Maryoto di Bandung, Selasa.

Ia mengatakan, pelaku menjalankan kejahatannya dengan mengoplos pertalite murni dengan berbagai bahan kimia, seperti kondensat dan zat pemutih (bleaching).

"Pelaku mencampur bahan baku kondensat 200 liter, bleaching sebanyak 25 kilogram dan tinner dengan Pertalite asli," ujarnya di Markas Polda Jabar.

Agung mengatakan, pelaku menjual BBM oplosan tersebut seharga Rp.7.600 per liter yang dipasarkan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mini di Kabupaten Indramayu.

MN telah melakukan pengolahan BBM oplosan itu sejak Juni 2017 hingga Desember 2017.

"Pelaku sudah berhasil menjual 4,8 ton ke SPBU mini di Indramayu. Keuntungan yang didapat pelaku dari hasil oplosan BBM Pertalite ini mencapai Rp 8,4 juta per bulan," kata Agung.

Ia mengemukakan, MN mendapatkan bahan baku konsendat dan bleaching dari salah seorang pelaku berinisial ML yang masih dalam tahap pengejaran polisi.

Atas pengungkapan kasus tersebut, dikatakannya, polisi  mengamankan barang bukti berupa 29 drum berisi konsendat, satu buah jerigen berisi 20 liter minyak hasil olahan, tujuh karung tepung kimia untuk pemurnian, satu buah jerigen berisi 20 liter cairan hijau.

"Kita masih penyelidikan lebih lanjut dan mencari rekan pelaku. Pelaku terancam hukuman penjara selama enam tahun," demikian Irjen Pol Agung Budi Maryoto.

Ridwan Kamil : Pendamping Saya Akan Ditentukan Ketua DPP Partai Koalisi

Bandung (Antaranews.com - Gorontalo) - Terhadap siapa yang akan menjadi pendamping Ridwan Kamil, pihaknya menyerahkan sepenuhnya pemilihan pasangannya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018 kepada para ketua umum dewan pimpinan pusat partai koalisi yang mendukungnya.

"Bukan saya yang memutuskan, bukan DPD yang memutuskan, tapi para ketua umum yang akan memutuskan dalam waktu dekat," ujar Ridwan Kamil di Bandung, Selasa.

Wali Kota Bandung itu mengatakan berdasarkan mufakat antar pengurus partai pendukung beberapa hari lalu, para ketua umum pusat partai yang akan menentukan calon wakil gubernur yang akan mendampingi dia mengikuti pemilihan kepala daerah tahun depan.

Koalisi tiga partai yang meliputi NasDem, PKB, dan PPP sepakat menyerahkan pemilihan calon wakil gubernur pendamping Ridwan Kamil kepada ketua umum masing-masing, yang rencananya akan bertemu untuk menetapkan calon yang dianggap cocok berpasangan dengan Ridwan Kamil.

"Saya bertemu dengan ketua-ketua dari koalisi, ada Bu Ade dari PPP, Pak Saan dari NasDem, Pak Huda dari PKB, kita bersepakat untuk terus berkomunikasi, kita bersepakat pilihan wakil diserahkan ke DPP," katanya.

Ia mengatakan partai koalisi pengusungnya tetap solid meski diterpa berbagai macam isu pencabutan dukungan karena penentuan calon wakil gubernur pendamping yang terlalu lama.

Menurut dia ada enam nama yang disodorkan kepada para ketua umum pusat partai pendukungnya, serta masukan-masukan dari para tokoh mengenai calon wakil gubernur pendampingnya.

"Yang disodorkan enam nama itu," kata dia tanpa menjelaskan nama-nama calon yang diusulkan untuk mendampinginya.

Hingga saat ini nama Syaiful Huda (Ketua DPW PKB Jabar), Uu Ruzhanul Ulum (Bupati Tasikmalaya), Saan Mustopa (Ketua DPW NasDem Jabar), Daniel Muttaqien (kader Golkar), Maman Imanulhaq (kader PKB), dan Asep Mosul (kader PPP) sering disebut-sebut sebagai calon wakil gubernur potensial pendamping Ridwan Kamil.

Airlangga: Saya Banyak Mendapat Titipan Nama

Jakarta, (Antara) - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang mendapat amanah sebagai formatur tunggal mengungkapkan bahwa dirinya telah mendapat banyak titipan nama-nama untuk berbagai jabatan.

"Dalam beberapa terakhir ini, saya mendapat banyak titipan nama untuk ditempatkan di berbagai jabatan. Sampai kantong saya penuh dengan titipan nama," kata Airlangga dalam sambutannya pada acara penutupan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Jakarta Convention Center, Jakarta.

Menurut  Airlangga, sebagai ketua umum dan mendapat amanah sebagai formatur tunggal, dirinya akan menjalankan amanah tersebut untuk melakukan revitalisasi kepengurusan Partai Golkar guna membangun partai yang bersih, bangkit dan bercitra positif.

Munaslub Partai Golkar memberikan amanah kepada dirinya untuk menyusun kepengurusan baru Partai Golkar dalam waktu paling lama satu bulan.

"Saya akan melakukan revitalisasi kepengurusan dan akan mengumumkan pada waktunya, sehingga revitalisasi ini akan indah pada waktunya," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Airlangga juga mengajak para kader untuk bersama-sama membangun Partai Golkar menuju kejayaan baru dan memenangkan Partai Golkar di pemilu.

Airlangga menegaskan kader Partai Golkar tidak boleh lagi terlibat dalam kontroversi negatif yang justru menurunkan elektabilitas partai.

"Kader Partai Golkar harus terus berkreasi untuk menciptakan citra partai yang positif," katanya.

Airlangga juga menegaskan agar kader Partai Golkar dapat menunjukkan karya nyata dan bahwa Partai Golkar bersih bukan hanya slogan.

Setnov Berpesan Kader Golkar Tetap Kompak

Jakarta, (Antara) - Mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto berpesan agar kader partai berlambang pohon beringin itu tetap kompak.

"Harus kompak bersama dan memajukan program pemerintah dan Golkar ke depan," kata Setya Novanto seusai menghadiri sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Setya Novanto yang dalam persidangan mengenakan kemeja batik lengan panjang berwarna cokelat itu sudah tampak sehat setelah pada pekan lalu ia mengeluhkan mengalami diare dan tidak merespon pertanyaan majelis hakim.

Saat ditanya mengenai pengesahan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar menggantikan dirinya, Setnov pun mengaku berharap agar Airlangga melanjutkan program-program yang sudah ia canangkan sebelumnya.

"Ya saya bangga sama Pak Airlangga. Saya berharap Pak Airlangga bisa menindaklanjuti program yang sudah berjalan," tambah Setnov.

Pada hari ini, Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar mengukuhkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar menggantikan Setya Novanto hingga 2019.

Peserta Munaslub juga memberikan mandat penuh kepada Airlangga Hartarto untuk melakukan revitalisasi kepengurusan dewan pimpinan pusat (DPP) Partai Golkar dengan menjadi formatur tunggal.

Setya Novanto adalah terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan KTP elektronik (KTP-e).

Setnov diduga menerima 7,3 juta dolar AS dan jam tangan Richard Mille senilai 135 ribu dolar AS dari proyek KTP-e. Setya Novanto menerima uang tersebut melalui mantan direktur PT Murakabi sekaligus keponakannya Irvanto Hendra Pambudi Cahyo maupun rekan Setnov dan juga pemilik OEM Investmen Pte.LTd dan Delta Energy Pte.Lte yang berada di Singapura Made Oka Masagung.

Sedangkan jam tangan diterima Setnov dari pengusaha Andi Agustinus dan direktur PT Biomorf Lone Indonesia Johannes Marliem sebagai bagian dari kompensasi karena Setnov telah membantu memperlancar proses penganggaran.

KPK Rencana Panggil Kakak Setnov

Jakarta, (Antara) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merencanakan pemanggilan terhadap R Setio Lelono, kakak dari Setya Novanto untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi proyek KTP-elektronik (KTP-e).

"Hari ini agenda pemeriksaan terhadap R Setio Lelono. Namun, yang bersangkutan tidak hadir dan meminta penundaan karena sedang berada di luar negeri sampai dengan 6 Januari 2018," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Namun, Febri belum bisa menjelaskan secara spesifik dalam kapasitas apa kakak Setya Novanto tersebut diperiksa.

"Secara spesifik belum bisa kami sampaikan tetapi sebelumnya penyidik telah melakukan pemeriksaan juga terhadap istri dan mengagendakan pemeriksaan terhadap anak dari Setya Novanto," kata Febri.

Febri menyatakan bahwa lembaganya fokus untuk mengklarifikasi dan mendalami terkait dengan kepemilikan saham PT Murakabi Sejahtera dan PT Mondialindo Graha Perdana.

"Jadi, memang kami masih menggali informasi tersebut terlebih dahulu. Untuk saksi Setio Lelono saya kira nanti saja ketika yang bersangkutan sudah datang pada proses pemeriksaan dan kami bisa sampaikan beberapa informasi," ungkap Febri.

Sebelumnya, KPK juga telah mengirimkan surat pemanggilan kembali terhadap dua anak dari Setya Novanto untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi KTP-elektronik (KTP-e).

Adapun dua anak Novanto itu antara lain Dwina Michaella dan Rheza Herwindo yang akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo.

"Penyidik sudah mengirimkan kembali panggilan pada Dwina Michaella dan Rheza Herwindo. Agenda pemeriksaan pada minggu ini," kata Febri.

Sebelumnya, dua anak Novanto itu tidak memenuhi panggilan KPK dikarenakan surat pemanggilan belum diterima.

Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (3/11), Deisti Astriani Tagor dan Rheza Herwindo yang merupakan istri dan anak Setya Novanto diketahui pernah memiliki saham di PT Mondialindo Graha Perdana yang merupakan pemegang saham mayoritas dari PT Murakabi Sejahtera, salah satu perusahaan peserta proyek KTP-e.

"Jadi, kami ingin tahu sejauh mana pengetahuan yang bersangkutan terkait dengan kepemilikan perusahaan, saham-saham perusahaan dan juga hal-hal lain," ucap Febri.

Fahmi Idris Dorong Airlangga Jadi Cawapres Jokowi

Jakarta, (Antara) - Politisi senior Partai Golkar Fahmi Idris mengusulkan agar Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar turut menetapkan untuk mendorong ketua umum terpilih Airlangga Hartarto menjadi calon Wakil Presiden pendamping Jokowi pada Pilpres 2019.

"Ya betul sekali (usul tersebut)," ujar Fahmi Idris dikonfirmasi di Jakarta.

Sebelumnya beredar kabar bahwa Fahmi Idris mengusulkan agar dalam forum Munaslub, Golkar menegaskan sikapnya untuk mendorong ketua umum terpilih yakni Airlangga Hartarto, maju menjadi cawapres Jokowi di Pilpres 2019.

Saat ini seluruh pemegang hak suara Golkar telah bulat menyepakati untuk mengukuhkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum dalam Munaslub.

Artinya jika usul Fahmi Idris diakomodasi dalam Munaslub, maka Airlangga yang akan didorong maju sebagai cawapres Jokowi.

Fahmi Idris menyampaikan Airlangga memiliki kapasitas yang lebih dari cukup untuk didorong menjadi cawapres Jokowi.

"Kapasitasnya sangat cukup bila dibandingkan pak Jokowi saat menjadi capres. Lebih dari cukup," ujar Fahmi.

Selain itu, dalam pidato di pembukaan Munaslub Golkar, Senin (18/12) malam,  Jokowi tampak tetap berdiri saat himne dan ikrar Golkar dikumandangkan.

Jokowi juga menyatakan keyakinannya bahwa Golkar tidak akan menjadi partai nomor tiga serta mengatakan bahwa Golkar adalah partai besar yang kekuatan kadernya paling merata di seluruh Indonesia.

Saat ditanya apakah hal tersebut merupakan sinyal bahwa Jokowi ingin kembali didampingi cawapres dari Golkar, Fahmi mengatakan, "Antara lain (seperti itu). Dia nyaman saat ini dengan Golkar."

DPD-Ormas Berikan Mandat Kepada Airlangga

Jakarta, (Antara) - DPD I Partai Golkar dari seluruh Indonesia beserta Ormas semuanya memberikan mandat kepada Airlangga Hartarto untuk memimpin Partai Golkar melanjutkan kepemimpinan Setya Novanto.

Mandat dan usulan tersebut disampaikan seluruh DPD I maupun Ormas Partai Golkar pada rapat paripurna II dengan agenda pemandangan umum di Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa.

Menurut Airlangga, pada pemandangan umum tersebut, seluruh DPD I maupun Ormas secara bulat memberikan amanah kepada dirinya untuk memimpin Partai Golkar.

Namun, pada pemandangan umum terserbut, ada tiga opsi pandangan  dari DPD I serta Ormas Partai Golkar terkait periodesasi kepengurusan Partai Golkar hasil Munaslub.

Ketiga opsi tersebut meliputi, pertama, kepengurusan Partai Golkar hasil Munaslub melanjutkan kepengurusan Partai Golkar dari kepemimpinan Setya Novanto hingga tahun 2019.

Opsi kedua, kepengurusan Partai Golkar hasil Munaslub periodesasinya selama lima tahun yakni 2017-2022.

Pertimbangannya, periodesasi Partai Golkar berdasarkan AD/ART partai selama lima tahun.

Opsi ketiga, Partai Golkar hasil Munaslub melanjutkan kepengurusdan sebelumnya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang belum selesai hingga tahun 2019.

Jika tugas-tugas tersebut belum selesai, maka dapat dimungkinkan diperpanjang hingga 2020.

Menteri Perindustrian pada Kabinet Kerja ini menambahkan, selain masih adanya tiga usulan periodesasi, ada juga sebanyak 14 usulan yang bersifat lebih spesifik terhadap kepengurusan Partai Golkar hasil Munaslub.

"Usulan-usulan tersebut, akan dibahas pada rapat pleno DPP Partai Golar pada Rabu besok, sebelum dilanjutkan para rapat paripurna berikutnya di Munaslub," kata Airlangga.

Operasi Pekat Otanaha Sita Ribuan Botol Miras

Gorontalo, (Antara) - Operasi Pekat Otanaha yang dilaksanakan Polda Gorontalo kurun waktu 12 hari sejak 6-17 Desember 2017, menyita sebanyak 1.672 botol minuman keras (miras), 25 liter cap tikus dan 29 botol saguer.

Direktur Narkoba Polda Gorontalo Komisaris Besar (Kombes) Totok Triwibowo, Selasa, mengatakan satuan tugas penegakan hukum dalam Operasi Pekat Otanaha 2017 bertugas melakukan penegakkan hukum terhadap seluruh penyakit masyarakat.

Seperti perjudian, miras, sajam, senjata api atau bahan peledak ilegal, premanisme, prostitusi, dan narkoba.

"Dari seluruh minuman keras yang disita tersebut jumlah tersangka mencapai 23 orang," ungkap Totok.

Totok mengungkapkan bahwa saat para tersangka yang terlibat dalam penjualan minuman beralkohol akan dilakukan pembinaan, pernyataan serta akan dilakukan pemusnahan barang bukti.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Gorontalo Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Wahyu Tri Cahyono mengungkapkan bahwa Operasi Pekat Otanaha 2017 melibatkan 225 personel.

Peredaran minuman keras di wilayah Gorontalo sangat berdampak negatif pada situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, " ujar Wahyu.

Ia mengungkapkan bahwa selama ini banyak kasus kriminalitas yang terjadi di wilayah Gorontalo berawal setelah pelaku mengonsumsi minuman keras.

"Oleh karena itu, Polda Gorontalo dan jajaran terus menekan peredaran minuman keras di Seluruh wilayah Provinsi Gorontalo.

Airlangga Ajak Kader Jadikan Golkar Pemenang Pemilu

Jakarta, (Antara) - Ketua Umum Partai Golkar terpilih Airlangga Hartarto mengajak seluruh kader untuk bertsama-sama mengantarkan Partai Golkar menjadi partai papan atas dan pemenang Pemilu.

Airlangga Hartarto menyampaikan ajakan tersebut dalam sambutannya pada pembukaan acara Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin malam.

Hadir pada pembukaan Munaslub Partai Golkar, antara lain, Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Presiden ketiga RI BJ Habibie yang juga Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri yang juga ketua umum PDI Perjuangan, sejumlah Menteri Kabinet Kerja, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan yang juga ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN), serta Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang yang juga Ketua Umum Partai Hanura.

Pada kesempatan tersebut Airlangga Hartarto mengatakan, akhir-akhirnya pohon beringin yang kokoh dihantam badai yang maha dahsyat, hal ini membuat elektabilitas Partai Golkar menurun tajam.

"Bahkan hasil survei menyimpulkan, posisi Partai Golkar merosot dari posisi kedua menjadi ke posisi ketiga. Kondisi ini menjadikan Partai Golkar berada di persimpangan jalan," katanya.

Airlangga menegaskan, menyikapi kondisi ini kader-kader Partai Golkar bertekad untuk mengembalikan kejayaan Partai Golkar.

Putra Menteri Perindustrian Hartarto pada Pemerintahan Presiden Soeharto ini menceritakan, Partai Golkar pernah menjadi partai nomor satu dan pemenang pemilu.

"Partai Golkar juga pernah menjadi partai nomor dua, tapi kami para kader tidak akan membiarkan Partai Golkar menjadi partai nomor tiga," katanya.

Airlangga menegaskan bahwa dirinya bersama seluruh kader siap membawa Partai Golkar menjadi partai bersih dan akan menjadikan partai papan atas yang tanggguh.

"Melalui momentum Munaslub ini, kami akan membawa Partai Golkar menjadi partai papan atas pada pemilu 2019," tegasnya.

Airlangga juga menanyakan para kader yang hadir sebagai peserta Munaslub, "Siapkah saudara-saudara untuk membawa Partai Golkar menjadi partai papan atas ...?" para kader pun menjawab, "siaaaaap...".

Airlangga melanjutkan pertanyaannya, "Siapkah saudara-saudara memenangkan Partai Golkar...?" para kader segera menjawab, "siaaap ".

Pada akhir sambutannya, Airlangga juga memimpin yel-yel untuk Partai Golkar dan dukungan Partai Golkar terhadap Joko Widodo sebagai calon presiden pada pemilu 2019.

BPBD: Kerugian Bencana Di Manado Capai Rp200 Miliar

Manado, (Antara) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Manado, menyatakan kerugian yang ditimbulkannya akibat bencana sejak 13 sampai 17 Desember mencapai Rp200 miliar.

"Itu adalah taksiran kerugian yang kami hitung berdasarkan jumlah rumah yang dihantam banjir dan tanah longsor sebanyak 5.3722 unit di enam kecamatan di daerah ini," kata Kepala BPBD Manado, Max Tatahede, di Manado, Selasa.

Dia mengatakan, meskipun sudah mendata kerugian rata-rata berdasarkan jumlah rumah dan KK yang terkena bencana, namun untuk sarana dan prasarana seperti sekolah, jalan serta  rumah ibadah seperti sekolah, Puskesmas dan lainnya belum dihitung.

"Untuk itu kami masih melakukan pendataan, tetapi sudah menyampaikannya ke provinsi dan telah dipanggil rapat untuk melakukan koordinasi dalam menangani semua kondisi darurat di Manado," katanya.

Tatahede menjelaskan, akibat bencana dan kerugian yang ditimbulkannya itu, pemerintah Manado sudah menetapkan status darurat bencana untuk Manado, dan melakukan penanganan tanggap darurat bencana.

Penetapan tanggap darurat bencana itu ditegaskan melalui SK Wali Kota Manado, nomor 223/2017, dan langsung mengeluarkan instruksi kepada perangkat daerah terkait untuk melakukan langkah penanganan.

"Dinas PUPR, Dinas Sosial, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran dan PDAM Manado semuanya kebagian tugas untuk melakukan langkah penanganan bencana secara cepat dan tepat, yang secara harus membersihkan jalan dan drainase yang tertutup lumpur, membuka akses area yang terisolir, menyediakan sarana air bersih," katanya.

Kemudian tugas lainnya adalah menyediakan makanan siap saji bagi warga yang masih mengungsi, mendata apa saja kerugian yang ditimbulkannya serta melaporkan ke provinsi dan pusat tentang kondisi tersebut," katanya.

PAN Resmi Usung Indra-Thariq Pilkada Gorontalo Utara

Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Partai Amanat Nasional (PAN) resmi mengusung pasangan Indra Yasin dan Thariq Modanggu, sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2018.

Ketua DPD PAN Kabupaten Gorontalo Utara, Lukman Botutihe, bahwa surat keputasan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) telah menyetujui pasangan itu. SK ditandatangani langsung Ketua Umum Zulkifli Hasan dan Eddy Soeparno sebagai Sekretaris Jendral.

"Kedua calon punya komitmen dengan partai, bisa membesarkan partai dan paling utama punya potensi menang di Pilkada tahun 2018," katanya, Senin.

Lukman juga mengatakan, Indra Yasin yang juga petahana Bupati Gorontalo Utara dan Thariq selaku akademisi, adalah pasangan yang dianggap PAN sudah siap maju di Pilkada.

Lewat mekanisme partai yang ada, dari proses pendaftaran hingga verifikasi, maka DPP PAN memilih pasangan itu.

Keputusan itu diakui Lukman sebagai hak DPP, bukan di DPD PAN Gorontalo Utara. Maka sesuai SK itu, DPD menindaklanjutinya sebagai keputusan bersama untuk diamanatkan kepada pasangan calon tersebut.

"Sebagai kader partai, saya harus menindaklanjuti, karena itu perintah DPP. Mungkin DPP mengeluarkan SK itu ada dasarnya. Sekitar sembilan orang yang mendaftar sebagai bakal calon bupati, termasuk kandidat lainnya Roni Imran," katanya lagi.

Semetara itu, Thariq Modanggu saat dikonfirasi mengatakan, ia dan Indra Yasin memiliki komitmen standar kepada PAN dan beberapa partai lain yang sudah menyatakan mendukung pasangan tersebut.

Standar dukungan yang ia maksud adalah membantu kemenangan partai di tahun 2019 nanti. Utamanya membangun daerah untuk kepentingan masyarakat.

Tambahnya, dukungan PAN kepada pasangan Indra-Thariq bukan sekedar memenangkan Pilkada, namun lebih kepada dukungan visi-misi dan program saat terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara.

"Dukungan di tahun 2019 bukan sekedar balas jasa, tapi keharusan mengamankan program yang sudah disusun untuk memperoleh dukungan parlemen," imbuhnya.

BNPB: Dua Orang Meninggal Akibat Gempa 6,9 SR

Jakarta, (Antara) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan dua orang meninggal akibat gempa bumi berkekuatan 6,9 Skala Richter yang mengguncang wilayah bagian selatan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho melalui pesan singkatnya di Jakarta, Sabtu, menyampaikan dua orang yang meninggal akibat gempa bumi pada Jumat (15/12) malam adalah Dede Lutfi (62), Warga Desa Gunungsahari, Kabupaten Ciamis, dan Aminah (80) Warga Sugihwaras, Pekalongan.

"Kedua korban meninggal tertimbun tembok yang roboh akibat gempa," ujar Sutopo.

Selain korban meninggal, laporan BNPB juga menyatakan gempa tersebut mengakibatkan tujuh orang luka, 43 rumah rusak berat hingga roboh, 65 rumah rusak sedang, 10 rumah rusak ringan, dan beberapa bangunan publik mengalami juga mengalami kerusakan.

Sutopo mengatakan dampak gempa di wilayah Jawa Barat, yakni satu orang meninggal dunia, enam orang luka-luka, 17 rumah rusak berat, 59 rumah rusak sedang, dan 10 rumah rusak ringan.

Sedangkan di Jawa Tengah, satu orang meninggal dunia, satu orang luka berat, 26 rumah rusak berat dan roboh, dan enam rumah rusak sedang.

Menurut dia, daerah yang terdampak gempa dan mengalami kerusakan di antaranya adalah Kabupaten Pangandaran, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Garut, Cilacap, Kebumen, Pekalongan, Banyumas, Brebes, dan Banjarnegara.

"Mengingat pusat gempa berada di enam kilometer arah tenggara Kota Bantarkalong, Kabupaten Tasikmalaya, maka daerah yang terdampak guncangan keras dan rusak adalah di Kabupaten Tasikmalaya, Pangandaran dan Ciamis di Provinsi Jawa Barat," tambah dia.

Ia juga mengatakan beberapa rumah sakit mengalami kerusakan sehingga pasien dievakuasi ke luar, sebagai contoh RSUD Banyumas yang mengalami kerusakan plafon, tembok retak, serta kebocoran instalasi pipa gas oksigen.

Menurut dia, saat ini sebagian besar masyarakat yang dievakuasi saat adanya peringatan dini tsunami sudah diperbolehkan kembali ke rumah.

"Tidak ada tsunami yang terjadi di sepanjang pesisir selatan Jawa. Gempa susulan telah terjadi sebanyak tujuh kali dengan magnitude yang kecil. Tidak ada dampak kerusakan dari gempa susulan. Aktivitas masyarakat secara umum telah kembali normal," jelas Sutopo.

PDIP Perkuat Tiga Pilar Partai

Jakarta, (Antara) - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan memperkuat sinergi tiga pilar partai, yaitu struktural, legislatif dan eksekutif untuk mendorong kemajuan ekonomi nasional.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam keterangan pers yang diterima Antara di Jakarta, Jumat mengatakan untuk penguatan itu maka partai berlambang banteng tersebut akan menyelenggarakan rapat koordinasi nasional yang mulai berlangsung akhir pekan ini.

Hasto mengatakan rakornas akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Sinergi tiga pilar partai, yakni struktural, legislatif dan eksekutif partai, bergotong royong untuk memajukan ekonomi negeri. Itulah jawaban PDI Perjuangan guna mendorong gerakan ekonomi kerakyatan yang dijalankan dengan semangat gotong royong," katanya.

Hasto mengatakan seluruh kader wajib mendorong pergerakan ekonomi kerakyatan.

Ia menambahkan PDI Perjuangan mengambil langkah terobosan guna menampilkan wajah politik yang membangun peradaban.

"PDI Perjuangan sangat hawatir dengan kecenderungan politik yang hanya menampilkan wajah kekuasaan, politik menang-menangan dan politik menghalalkan segala cara asal menang," ujarnya.

Selain rakornas partai, PDI Perjuangan juga akan melangsungkan pameran ekonomi gotong royong yang menampilkan 10 kluster usaha perekonomian rakyat dan dapat dihadiri langsung oleh seluruh warga masyarakat pada Minggu (17/12) mendatang.

Komisi 1 DPR Tinjau Perkembangan Korem Gorontalo

Gorontalo,  (ANTARA GORONTALO) - Tim Komisi 1 DPR RI melihat dan meninjau perkembangan dari pembangunan Komando Resort Militer (Korem) di Provinsi Gorontalo dan langsung bertemu dengan Komandan Korem 131/Santiago Brigjen TNI Joseph Robert Giri di Markas Kodim 1304 Gorontalo, Kamis.

Anggota Komisi 1 DPR RI Elnino Mohi di Gorontalo mengatakan konsekuensi dari pembangunan Korem adalah membuat Komando Distrik Militer baru karena Provinsi Gorontalo merupakan satu-satu daerah yang hanya memiliki satu Kodim.

"Persiapan kedepan untuk merealisasikan itu semua menjadi alasan kita datang ke Gorontalo dan berbicara dengan Komandan Korem untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya dari lapangan untuk kita bahas dengan Panglima TNI maupun Kepala Staf Angkatan Darat," jelasnya.

Ia mengungkapkan bahwa Komisi 1 DPR RI selalu mendukung rencana dari TNI untuk menjaga teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Apapun yang dibutuhkan oleh TNI dari fraksi apapun akan mendukung. Anggaran ini pun akan disesuaikan dengan keadaan anggaran negara semaksimal mungkin," ujar Elnino, lagi.

Semua dukungan dari Komisi 1 tersebut ungkap Elnino untuk mewujudkan TNI yang kuat, yang berada dimanapun, bersama rakyat dan mengetahui raSyat.

Sementara itu Komandan Korem 131/Santiago, Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Joseph Robert Giri mengungkapkan bahwa kunjungan langsung dari tim Komisi 1 DPR RI merupakan kebanggaan dan kehormatan.

"Saya percaya jika prajurit TNI terbantu maka dengan sendirinya masyarakat akan terbantu, dan ini adalah komitmen dari Komisi 1 akan memperjuangkan hal seperti ini," kata dia.

Ia mengungkapkan, tidak akan ada kendala yang ditemui jika duduk bersama, memecahkan persoalan dan semua pihak mau dalam tujuan yang sama seperti yang dilakukan oleh tim Komisi 1 bersama perwakilan TNI di Gorontalo itu.

Ombudsman: Pelayanan Pemkab Gorontalo Masuk Zona Merah

Gorontalo,  (ANTARA GORONTALO) - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo menjadi penyelenggara pelayanan publik dengan nilai kepatuhan rendah atau berada di zona merah.

Hal itu didapatkan dalam Survei Kepatuhan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Tahun 2016 lalu.

Asisten Ombudsman Republik Indonesia, Hasrul Eka Putra, Kamis, menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo baru ikut disurvei oleh Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2016 kemarin, dan hasilnya kepatuhan pemerintah tersebut mendapat nilai 30, 76.

Nilai tersebut, kata Hasrul, menempatkan Pemerintah Kabupaten Gorontalo berada di posisi ke-74 dari 85 Pemerintah Kabupaten yang disurvei dan berada di zona merah.

"Hasil dari survei tersebut menunjukan bahwa penyelenggara pelayanan publik Pemkab Gorontalo mendapat nilai kepatuhan rendah," kata dia.

Pada tahun 2017 ini lanjut Hasrul, hasil survei Tahun 2017 sudah diumumkan di Jakarta pada 5 Desember 2017 di Balai Kartini, dan Kabupaten Gorontalo masih tetap berkepatuhan rendah.

Di Tahun 2017 ini, Pemerintah Kabupaten Gorontalo masih berada di Zona Merah serta mengalami penurunan dibanding nilai tahun 2016.

"Pemerintah Kabupaten Gorontalo hanya bisa mengoleksi nilai sebanyak 22,94 saja untuk tahun ini," ungkap Hasrul.

Dengan nilai 22, 94 itu Pemerintah Kabupaten Gorontalo berada di posisi ke 97 dari 104 Pemerintah Kabupaten yang di survei.

Mendagri: Lawan Kampanye Hitam di Pilkada

Cirebon, (Antara) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berpesan untuk melawan kampanye hitam pada Pilkada serentak nanti dan mengharapkan adanya sanksi tegas kepada para pelaku.

"Harus kita lawan kampanye yang berujar kebencian apalagi yang menyangkut fitnah, SARA dan itu harus dilawan dan ditindak tegas," kata Tjahjo kepada awak media, di Cirebon, Jabar, Rabu.

Dia mengatakan saat Pilkada serentak 2018, semua calon harus mengedepankan program, konsep dan gagasan ketika ingin menjadi penguasa nanti.

Dan tentu tidak dibenarkan ketika tahapan kampanye nanti mereka menggunakan kampanye hitam untuk meraup suara, dan ketika diketahui maka seharusnya tidak boleh melanjutkan lagi.

"Kampanye itu harus mengadu program, konsep dan gagasan, jangan fitnah, ujaran kebencian dan politik uang yang digunakan," tuturnya.

Tjahjo juga menyoroti adanya politik uang yang kerap terjadi, untuk itu kata dia harus ada sanksi tegas ketika para calon Kepala Daerah, Presiden dan DPR yang menggunakannya.

"Kalau ketahuan menggunakan politik uang dan tertangkap tangan harus didiskulifikasi," ucapnya, menegaskan.

Dia menambahkan Pilkada dikatakan sukses apabila tingkat partisipasi masyarakatnya tinggi, dan tahun lalu tingkat partisipasi sudah 74 persen untuk itu harus ditingkatkan lagi.

"Tahun kemarin sudah 74 persen dan target KPU serta pemerintah tahun ini minimal 78 persen," tuturnya.

KPU Gorontalo Utara Targetkan Peningkatan Pemilih Pemula 100 Persen

Gorontalo,  (ANTARA GORONTALO) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, menargetkan peningkatan partisipasi pemilih pemula di daerah itu mencapai 100 persen.

"Partisipasi pemilih pemula diharapkan meningkat signifikan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018, Pileg dan Pilpres 2019, maka pendidikan bagi mereka pun terus dilakukan," ujar Komisioner KPU setempat, Gandhi Akaseh Tapu, Senin di Gorontalo.

Pada pendidikan pemilih pemula yang digelar di Kecamatan Atinggola atau wilayah timur kabupaten itu, Gandhi mengaku pihaknya menyisir kantong-kantong pemilih pemula di wilayah perbatasan tersebut.

Mereka mengundang para pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) yang sudah menjadi hak pilih dan akan menjadi hak pilih.

Agar bersemangat menjadi pemilih pemula teladan dalam menyukseskan pesta demokrasi khususnya Pilkada 2018.

Materi umum yang diberikan kata Gandhi, yaitu pengetahuan tentang pelaksanaan Pemilu, sejarah, regulasi dan materi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada 2018, Pileg dan Pilpres 2019.

Sengaja kegiatan tersebut kata Gandhi, dilakukan bersamaan dengan tahapan Pemilu yang dilaksanakan KPU, agar sosialisasinya lebih optimal.

Disamping mampu memotivasi agar pemilih pemula lebih antusias memberikan hak suaranya.

Makanya kata Gandhi, kegiatan tersebut diwarnai dengan beragam simulasi atraktif.

KPU berharap, pendidikan pemilih pemula berdampak pada optimalisasi penyebarluasan informasi tentang Pemilu serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam menyukseskannya.

Termasuk mengingatkan kepada masyarakat tentang pentingnya pendaftaran sebagai pemilih di daerah itu.*

Titiek: Munaslub Golkar Perlu Dilaksanakan

Bantul, (Antara) - Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Siti Hediati Hariyadi mengatakan Musyawarah Nasioal Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar perlu dilaksanakan guna memilih Ketua Umum partai berlambang pohon beringin ini.

"Seperti yang sudah saya sammpaikan bahwa Munaslub itu perlu sekali dilaksanakan, karena supaya mendapatkan pimpinan Golkar yang baru, yang dipilih oleh para pemilih dari Golkar," kata Titiek Soeharto di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Usai menghadiri acara penyerahan bantuan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kepada nelayan di Pantai Depok Bantul, Titiek mengatakan, dengan demikian harapannya segera bisa diadakan Munaslub untuk memutuskan pimpinan partai ini.

"Jadi supaya kalau bisa ya secepatnya bisa ada Munaslub untuk pergantiaan pimpinan ini, dengar- dengar mungkin mingggu ketiga daripada bulan Desember ini (Munaslub diadakan)," kata Anggota Komisi IV DPR RI ini.

Ketika ditanya terkait calon Ketua Umum Airlangga Hartanto yang menjadi pesaing dirinya, Titiek mengatakan, semua boleh saja mencalonkan, dan menurutnya tidak ada yang perlu dipermasalahkan terkait calon tersebut.

"Siapa saja boleh maju, semuanya. Golkar ini punya kader-kader partai yang bagus, dan sudah terbukti bahwa pimpinan daripada partai-partai itu semua lulusan dari Golkar, ya kan," katanya.

Ia melanjutkan,"Jadi kita punya kader-kader bagus, mudah-mudahan nanti ke depan terpilih kader terbaik untuk Golkar, supaya ke depan Golkar bisa lebih besar lagi, bisa bermanfaat untuk masyarakat," katanya.

Sementara itu, ketika ditanya bagaimana kriteria pimpinan Partai Golkar yang diinginkan, Titiek mengatakan, tentunya yang jauh dari perilaku korupsi, kemudian yang bersih dan juga diinginkan oleh rakyat.

"Pimpinan itu juga bagaimana mempunyai visi ke depan untuk membesarkan Golkar ini. Utamanya itulah menjauhkan dari korupsi, label-label korupsi," katanya.

Sedangkan terkait Munaslub nantinya apakah termasuk diputuskan pergantian pimpinan DPR menggantikan Setya Novanto, dia mengatakan, tidak mengetahui secara pasti, termasuk dalam sidang paripurna yang diagendakan.

"Saya tidak tahu itu, kan besok itu ada sidang paripurna untuk penutupan masa sidang, saya tidak tahu agendanya apa, apakah itu akan dimasukkan pergantian daripada pimpinan DPR itu atau menunggu nanti sidang akan datang," katanya.

Panwascam se-Kota Gorontalo Bekerja Tanpa Sekretaris-Bendahara

Gorontalo,  (ANTARA GORONTALO) - Tahapan Pilkada tahun 2018 di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, telah berjalan, namun Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) belum memiliki aparatur sipil negara (ASN) yang mendukung kegiatan di kantor sekretariat.

Ketua Panwascam Kota Selatan, Kota Gorontalo, Rauf Nagarin mengatakan sudah satu bulan lebih panwascam di sembilan kecamatan telah bekerja melakukan pengawasan tanpa ada kepala sekretariat dan bendahara yang harus diisi ASN.

"Jelas ini akan sangat mengganggu kerja pengawasan, karena tahapan sudah berjalan, dan kami takut hanya karena persoalan ini kerja-kerja pengawasan akan terkendala," kata Rauf..

Ia mengakui jika dirinya serta perwakilan dari sembilan kecamatan sudah mendatangi kantor kepegawaian Pemerintah Kota Gorontalo, guna menindaklanjuti pengisian ASN sebagai sekretaris dan bendahara.

Setelah menemui salah seorang kepala bidang di kantor kepegawaian pemerintah Kota Gorontalo, telah disepakati dalam hal perekrutan kepala sekretariat dan bendahara mengacu pada peraturan Bawaslu nomor 1 tahun 2017.

"Bahwa pengusulan sekretaris dan bendahara panwascam, cukup berkonsultasi dengan camat di masing-masing wilayah, dimana camat akan mengusulkan nama dan kami selaku panwascam akan melakukan pleno penetapan," terangnya.

Setelah dilakukan pleno, panwascam kemudian mengusulkan nama-nama tersebut ke Bawaslu Kota Gorontalo untuk dikukuhkan sebagai kepala sekretariat dan bendahara.

Dia mengakui memang keterlambatan pengisian kepala sektretariat dan bendahara panwascam ada miskomunikasi, namun sudah ada kejelasan dan dalam waktu dekat akan ditindaklanjuti.

"Jika dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya, dalam hal pengisian kepala sektretariat dan bendahara, tidak mengalami kendala seperti ini, namun hari ini sudah terselesaikan karena sudah koordinasi dan sudah dikonsultasikan ke kantor kepegawaian Kota Gorontalo," ujarnya.

Suara Golkar Sudah Kompak Laksanakan Munaslub

Jakarta, (Antara) -Ketua DPD I Partai Golongan Karya (Golkar) Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan suara partai Golkar sudah bulat dan kompak untuk melaksanakan musyawah nasional luar biasa (munaslub).

"Kalau DPD I di seluruh Indonesia berkumpul dan DPD II- nya, , itu kedaulatan siapa,kedaulatan kita bersama unsur DPP yang menginginkan munas perubahan," kata Dedi di Purwakarta, Senin malam.

Dia mengatakan saat ini pemegang suara kedaulatan di Golkar sudah bulat termasuk Trikarya. Ormas Trikarya tersebut adalah Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957 dan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).

"Berarti seluruh pemegang suara kedaulatan partai Golkar sudah bulat.  Maaf ya tidak ada momentun Golkar tidak ada sebulat ini.  Jadi kalau ngomong Golkar sangat solid (kompak) , sekarang Golkarlah yang paling solid (kompak)," kata Dedi.

Kalau ada orang membolakbalikkan keadaan berarti dia tidak mau kebersamaan di partai Golkar, katanya.

Sementara itu, mantan ketua umum DPP Partai Golkar yang juga merupakan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, mengatakan, Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar akan mencegah potensi kubu pro-Setya Novanto menggagalkan musyawarah nasional luar biasa Partai Golkar.

Terkait waktu penyelenggaraan munaslub Golkar, Kalla sebagai politisi senior Partai Golkar itu meminta publik untuk menunggu karena pada intinya sebagian besar DPD tingkat I dan II menghendaki dan telah mengirimkan permintaan munaslub kepada DPP Partai Golkar.

Menanggapi hal tersebut, Dedi mengharapkan elit-elit Golkar yang di Jakarta untuk memperjuangkan pelaksanaan munaslub dan merespon tuntutan DPD I.

"Elit di Jakarta harus berjuang merespon tuntutan DPD I itu. Kalau DPP tidak mau pleno untuk melakukan penetapan munaslub. Kita buat munas aja DPD I dan mengundang unsur DPP yang menginginkan perubahan di Golkar dan bisa dilakukan,¿ kata Dedi.

Kepolisian diminta tindak tegas penambang minyak ilegal

Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Aparat kepolisian diminta mengambil tindakan tegas terhadap siapa saja yang melakukan kegiatan penambangan minyak secara ilegal baik oleh perorangan maupun kelompok orang, apalagi dengan menyerobot sumur milik negara.

"Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi tidak bisa dilakukan secara perorangan maupun kelompok orang, baik di wilayah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) maupun di lahan milik sendiri," kata Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Nasional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Brigjen (Pol) Supriyanto Tarah, di Jakarta, Senin.

Itu sudah menjadi tugas kepolisian baik diminta ataupun tidak diminta karena negara harus hadir di tengah masyarakat, ujar Supriyanto dalam keterangan tertulis.

Menurut dia, jika kegiatan pembukaan sumur yang sudah ditutup kemudian dibiarkan, akan menjadi preseden buruk dan akan diikuti oleh oknum-oknum penambang di sumur-sumur lainnya. Karena itu, tindakan tegas harus benar-benar dijalankan dan tahun 2017 harus benar-benar "zero illegal drilling" seperti harapan Presiden.

Seperti diberitakan sebelumnya, Tim Terpadu bentukan Gubernur Sumatera Selatan pada Selasa (21/11), menertibkan 20 sumur minyak yang ada di wilayah Mangunjaya, Kecamatan Babattoman, Kabupaten Musi Banyuasin. Tim berhasil menutup 20 sumur, beberapa di antaranya termasuk perobohan tiang penyangga untuk mengebor minyak (stagger).

Namun, beberapa sumur tak bisa dilakukan perobohan stagger karena ada penolakan dari penambang liar. Bahkan, sehari setelah dilakukan penutupan, ada dua sumur yang dibuka kembali oleh petambang liar.

Supriyanto mengatakan atas pembukaan kembali sumur minyak yang sudah ditutup di Mangunjaya, pelakunya harus ditindak tegas. Tindakan tersebut tidak saja melanggar UU Migas tetapi juga bisa dijerat dengan Undang-Undang Pidana. "Tanggungjawab untuk melakukan tindakan tegas tersebut berada dalam kewenangan pihak kepolisian,? ujarnya.

Dia juga mengaku mendapatkan informasi soal stagger yang masih berdiri pada beberapa sumur yang dilakukan penertiban oleh Tim Terpadu. Seharusnya semua yang terkait dengan kegiatan illegal drilling, lanjut Supriyanto, harus menjadi barang bukti (BB).

"Seluruh properti harus diamankan, disimpan, dan dibersihkan dari lokasi sumur dan tidak ada yang tersisa. Tetapi mungkin ada pertimbangan lain dari Kapolres setempat sehingga stagger masih ada yang tidak diturunkan. Itu akan menjadi salah satu bahan evaluasi kami nanti," ujarnya.

Pihak Kemenko Polhukam akan menggelar rapat evaluasi bersama beberapa kepala daerah, baik gubernur maupun bupati, terkait kegiatan penanggulangan pengeboran ilegal tersebut.

"Dalam waktu dekat kami akan rapat evaluasi untuk melihat daerah mana yang belum zero illegal drilling sehingga target kami sampai akhir tahun ini semua sudah benar-benar bersih (dari illegal drilling)," katanya.

Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat, Satya W Yudha setuju terhadap langkah tegas terhadap pelaku penyerobot sumur minyak milik negara yang berada di wilayah kerja KKKS. Masyarakat tidak bisa begitu saja mengebor tanpa izin dari KKKS.

"Tindakan itu merupakan ilegal sehingga aparat keamanan setempat atas nama negara bisa menutup kegiatan ilegal tersebut," ujarnya.

Menurut Satya, penambang liar perlu mendapatkan sosialisasi dari pemerintah daerah, SKK Migas, dan KKKS agar paham terhadap dampak keselamatan kerja bila nekad mengebor minyak di sumur milik negara. Apabila masih berkukuh menyerobot dan menambang secara liar dapat langsung dilakukan penegakan hukum.

"SKK Migas bisa berkoordinasi dengan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengamankan objek vital nasional," ujarnya.

KPU Gorontalo Utara Intensifkan Pendidikan Pemilih Pemula

Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, mengintensifkan pendidikan untuk pemilih pemula di daerah itu.

"Pemilih pemula harus menjadi pioner Pemilu, baik Pilkada 2018, Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden 2019, sebab perannya sangat strategis dalam mendukung peningkatan partisipasi pemilih di daerah ini," ujar Komisioner KPU Gorontalo Utara Gandhi Akase Tapu di Gorontalo, Senin.

Pekan ini, pendidikan pemilih pemula digelar di Kecamatan Kwandang, menghadirkan para komisioner KPU Kabupaten Gorontalo Utara dan KPU Provinsi Gorontalo sebagai pemateri.

Gandhi mengatakan para pelajar yang telah menjadi wajib pilih, diharapkan ikut menciptakan Pemilu khususnya Pilkada 2018 yang sukses, aman dan cerdas.

Pendidikan bagi pemilih pemula dalam bentuk sosialisasi tersebut, juga bertujuan memberikan pendidikan bagi pelajar agar menjadi pemilih cerdas sebab pemahaman tentang Pemilu sangat penting, agar setiap pemilih di daerah itu, tidak sekedar menjadi pemilih cerdas namun mampu memberikan dampak positif pada lingkungan sekitarnya.

Sementara itu, Komisoner KPU Gorontalo Utara lainnya, Sophian Rahmola mengatakan para pemilih pemula akan menentukan demokrasi di masa mendatang.

"Minimal para siswa akan berbagi apa yang telah diperoleh dari sosialisasi ini kepada orang-orang di sekitarnya, baik orang tua sendiri maupun masyarakat," ujar Sophian.

Menjelang Pilkada 2018 hingga Pileg dan Pilpres 2019, kegiatan sosialisasi kepada pemilih pemula akan digelar intensif setiap bulan di setiap kecamatan.

Mereka diberi pembekalan tentang pelaksanaan Pemilu, sejarah dan perkembangannya serta upaya peningkatan partisipasi pemilih di daerah itu.

Jalur Independen Gorontalo Utara Tidak Ada Peminat

Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Jalur perseorangan atau independen untuk pemilihan kepala daerah di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, tidak ada peminat.

"Sejak jadwal pemasukan syarat dukungan dibuka pada 25 November 2017, hingga diperpanjang 29 November 2017 pukul 24.00 WITA, Pokja Komisi Pemilihan Umum tidak menerima satupun bakal calon bupati melalui jalur perseorangan," ujar Ketua KPU setempat, Fadliyanto Koem di Gorontalo, Jumat.

Fadliyanto mengaku pihaknya telah optimal menyosialisasikan jalur perseorangan pada pilkada 2018 dengan melibatkan tokoh masyarakat, politikus, dan organisasi kemasyarakatan.

KPU, katanya, belum bisa menduga-duga alasan mengapa jalur perseorangan tidak ada peminat.

Dukungan untuk bakal calon perseorangan minimal 8.209 kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) kabupaten setempat dengan sebaran minimal di enam kecamatan dari sebelas kecamatan.

Ia berpendapat tidak ada yang memberatkan pada syarat pencalonan melalui jalur perseorangan, sebab seluruhnya telah disosialisasikan secara detail kepada publik.

"Kami belum melakukan evaluasi ataupun mencari tahu sebab tidak adanya peminat lewat jalur perseorangan," kata Fadliyanto.

Selaku penyelenggara Pilkada, KPU terus melanjutkan tahapan khusus jalur dukungan partai politik yang tahapan pendaftarannya dimulai 8 Januari 2018," ujarnya.

Kabupaten Gorontalo Utara berdiri sejak 2007 sebagai hasil dari pemekaran Kabupaten Gorontalo di Pulau Sulawesi. ***2***

(T.KR-SSK/B/A013/A013) 01-12-2017 13:28:57

Tiga Ormas Pendiri Golkar Desak Munaslub

Jakarta, (Antara) - Tiga organisasi pendiri Partai Golkar mendesak pengurus partai itu untuk segera melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2017.

Tiga organisasi yang disebut sebagai ormas trikarya itu adalah Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957, dan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).

"Agar proses pergantian ketua umum dapat berjalan secara demokratis dan terpilih Ketua Umum DPP Partai Golkar yang definitif," kata Ketua Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) SOKSI Fatahillah Ramli.

Fatahillah mengatakan, apabila DPP Partai Golkar tidak menyelenggarakan Munaslub maka ormas trikarya akan menggalang dukungan dari seluruh kader partai untuk menyatakan mosi tidak percaya kepada Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Golkar.

"Kami menilai Partai Golkar harus dipimpin kader yang bersih, memenuhi kriteria prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela," ujarnya.

Hal itu, menurut dia, demi mengembalikan muruah Partai Golkar dan memenangkan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Ketua Kosgoro 1957 Lamhot Sinaga mengatakan Munaslub tersebut sebagai pelaksanaan keputusan rapat pleno pada 21 November 2017 di DPP Partai Golkar yang menyatakan bahwa jika Ketua Umum Setya Novanto (Setnov) kalah dalam praperadilan maka harus mengundurkan diri.

Namun, jika Setnov tidak mau mengundurkan diri, menurut dia, maka rapat pleno telah memutuskan untuk melaksanakan Munaslub.

"Opini publik atas kondisi Golkar yang tercoreng akibat kasus korupsi KTP elektronik yang menjerat Novanto menyebabkan citra dan elektabilitas Partai Golkar menurun sangat drastis," ujarnya.

Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan MKGR Chairuddin Simatupang menilai bahwa saat ini Golkar perlu mengambil langkah penyelamatan, apa pun caranya, karena menyelamatkan partai tersebut sama dengan menyelamatkan Indonesia.

Selain itu, dia menilai saat ini Golkar perlu melakukan rekonsolidasi ideologi yang sudah mulai ditinggalkan partai tersebut.

"Golkar sudah mulai melupakan bahwa kekuatan partai adalah konsolidasi ideologi. Dasar perjuangan Golkar harus dibangkitkan lagi," ujarnya.